MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 12 Maret 2018 11:01
Kenaikan Gaji PNS Belum Jelas
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat

PROKAL.CO, TARAKAN – Rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) masih mengambang. Pasalnya, meski kabar tersebut telah beredar luas, namun belum ada petunjuk lebih dari pemerintah pusat.

Kepada Radar Tarakan, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat mengungkapkan, bahwa peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji PNS saat ini memang belum dilaksanakan. “Cuma kapan penerapannya, itu yang belum ada kejelasannya. Secara spesifik saya belum diberitahu, tapi wacana itu sudah lama dan teman-teman pegawai juga sudah tahu informasi ini,” ungkapnya.

Menurutnya, ide menaikkan gaji PNS merupakan sebuah kewajaran. Sebab sebelumnya, penerimaan upah dari PNS tidak mencukupi. Sementara tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) juga akan diatur secara nasional.

Melalui hal tersebut ia mengharapkan jika kenaikan gaji PNS, maka bantuan dari pusat akan lebih longgar. Sebab hal itu akan menjadi perhatian pemerintah. “Saya berharap, ketika waktunya datang dan kondisi keuangan stabil, ini tidak akan menjadi masalah yang prinsip. Ketika terjadi kenaikan, ini juga tidak akan terlalu signifikan,” bebernya.

Saat disinggung tentang tenaga honorer yang ada saat ini, Arief menyatakan bahwa selama Kota Tarakan masih mampu, maka tenaga honorer dipertahankan. “Selagi masih mampu, kenapa tidak berusaha untuk mempertahankan tenaga honorer? Ini juga untuk mengurangi jumlah pengangguran di sini (Tarakan),” pungkasnya.

Salah satu PNS Pemkot Tarakan, SR (47) menginginkan agar pemerintah merealisasikan rencana kenaikan gaji itu. Mengingat belum ada kenaikan selama beberapa tahun terakhir. “Jadi kami mengharapkan agar terjadinya kenaikan gaji, walaupun hanya berapa persen,” katanya.

Rencana kenaikan gaji PNS menyeruak setelah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB) mensosialisasikan kajian mereka terkait rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas pegawai negeri sipil (PNS). Dalam RPP itu, terdapat penyesuaian. Salah satunya gaji PNS golongan rendah naik.

RPP mengatur sistem gaji tunggal (single salary). Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (Hukip) Kemenpan-RB Herman Suryatman mengakui pihaknya pernah mensimulasi gaji PNS.

Dia berharap publik menunggu sampai nanti RPP tersebut ditetapkan. Herman juga mengatakan pembahasan RPP tersebut tetap dilanjutkan. Sebab menjadi turunan teknis dari terbitnya Undang-Undang tentang Aparatus Sipil Negara (ASN).

Sistem gaji tunggal menyangkut gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan daerah. Nah untuk tunjangan kinerja, dipatok lima persen dari gaji yang diterima.

Pembahasan tentang sistem gaji baru PNS itu ada di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Nanti tunggu ditetapkan. Baru bisa dielaborasi lebih jauh,” ucap Herman Kamis (8/3) lalu.

Ketentuan tersebut diatur dalam Perpres 37/2015. Nah, dalam materi sosialisasi skema gaji tunggal Kementerian PAN-RB, disebutkan bahwa total penghasilan seorang pemegang JPT (jabatan pimpinan tinggi) turun puluhan juta rupiah.

Bila kelompok berpenghasilan tinggi akan merasakan penurunan gaji, RPP itu akan mengatrol PNS yang selama ini gajinya rendah. Jika sebelumnya gaji PNS golongan terendah ada di kisaran Rp 4 juta, dalam RPP itu mencapai Rp 6 jutaan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan  (Kemenkeu) yang bertanggung jawab atas penyusunan anggaran belanja pegawai alias PNS, tetap bersikukuh bahwa belum ada pembahasan terkait RPP tentang gaji,  tunjangan dan fasilitas PNS yang terbaru. Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada pembahasan terkait RPP baru tersebut. “Belum ada mengenai hal itu (RPP single salary). Saat ini pemerintah lagi menyiapkankan RPP THR serta gaji dan pensiun ke-13 sesuai amanat APBN 2018,” tegasnya,  Jumat (9/3).

Terkait rencana kenaikan gaji maupun perubahan sistem penggajian, Askolani menuturkan, hal tersebut masih dibahas di lingkungan internal pemerintah. “Sedangkan untuk ke depan masih panjang prosesnya karena masih akan dilihat pemerintah secara keseluruhan dan masih akan dibicarakan internal pemerintah dalam beberapa bulan ke depan,” sebutnya. (*/shy/lim)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 13:06

Dana Transfer ke Kaltara 2019 Naik Rp 514 Miliar

JAKARTA - Alokasi dana transfer ke daerah pada 2019 untuk…

Rabu, 12 Desember 2018 13:04

Mengejar Materi, tapi Tak Sesuai Nurani

Titik terendah dalam kehidupan adalah sesuatu yang lumrah dialami manusia.…

Rabu, 12 Desember 2018 13:01

“Percuma Bicara, tapi Tanpa Tindakan”

TARAKAN – Belum ada langkah lebih jauh dari Pemerintah Kota…

Rabu, 12 Desember 2018 12:59

Jumlah DPTHP Berkurang 442 Pemilih

TARAKAN- Meski telah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan…

Rabu, 12 Desember 2018 12:41

Mulyawati Divonis Delapan Tahun Penjara

TARAKAN - Majelis hakim menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada…

Rabu, 12 Desember 2018 12:38

Pelaku Curanmor dan Spesialis Jambret Berhasil Dibekuk

TARAKAN - Spesialis jambret dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil…

Rabu, 12 Desember 2018 12:34

Pemilih di Lapas Dibagi Dua Kategori

TARAKAN - Pemilihan umum yang akan digelar pada April mendatang…

Rabu, 12 Desember 2018 12:33

Tiga Puskesmas Tunda Reakreditasi

TARAKAN – Banyaknya kegiatan menjelang akhir tahun menjadi salah satu…

Rabu, 12 Desember 2018 12:31

Nelayan Tuntut Pemerataan BBM

TARAKAN - Tak tahan dengan pembagian BBM bersubsidi yang diduga…

Rabu, 12 Desember 2018 12:30

Tiga Minggu Tak Diangkut, Sampah Menumpuk

TARAKAN - Pemandangan tidak sedap terlihat di RT 03 Jalan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .