MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 12 Maret 2018 10:48
Pemkab Belum Terima Berkas Putusan

Terpidana Tipikor Masih Berstatus PNS dan Terima Gaji

Sudjati – Bupati Bulungan RADAL KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Masih ingat dengan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan genset di Kantor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bulungan yang melibatkan seorang tersangka yang berstatus PNS.

Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan belum menerima berkas perkara atau salinan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Samarinda dari kasus seorang tersangka yang diketahui berinisial As itu.

Padahal, informasi yang diterima Radar Kaltara, majelis hakim telah memvonis terdakwa perkara yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 256.777.123 itu dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atau subsider pidana penjara 1 bulan 15 hari pada Januari 2017 lalu. Artinya, sudah satu tahun lalu.

Dikonfirmasi terkait persoalan itu, Bupati Bulungan, H. Sudjati membenarkan bahwa dirinya belum menerima berkas dari perkara itu. Jadi, sejauh ini pihaknya masih menunggu bukti putusan dari PN Tipikor Samarinda yang diserahkan secara resmi sebagai dasar untuk melakukan proses selanjutnya.

Menurut Sudjati, untuk menangani perkara seperti itu harus dilakukan secara teliti. Apalagi dalam hal pemberian sanksi kepegawaian, tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tindak pidana yang dilakukan.

“Sampai sekarang statusnya masih tetap sebagai PNS,” ujar mantan Sekkab Bulungan ini saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara beberapa hari lalu.

Adapun untuk sistem penggajiannya, Sudjati mengatakan, itu ada aturannya. Meskipun tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi dirinya memastikan pasti sudah tidak 100 persen diberikan.

Sementara untuk proses selanjutnya, kata dia, tergantung dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Itu (Baperjakat, Red) tim yang menilai. Jadi ada dari Inspektorat, bagian hukum dan pihak terkait lainnya,” sebut dia.

Artinya, tim itu yang akan menggodok seperti apa keputusan yang akan diambil nantinya. Jika nanti ditemukan hanya kesalahan dalam administrasi, bisa saja ada kesepakatan untuk memberikan toleransi atau keringanan.

“Kasihan juga jika hanya kesalahan administrasi. Jadi kita memutuskan tentu akan melihat kesalahan yang dilakukan,” tuturnya seraya menyebutkan, untuk menetapkan suatu keputusan tidak bisa jika hanya mengacu pada ketentuan tanpa melihat sisi lain yang bisa meringankan.

Paling tidak, lanjut dia, jika memang ada kesalahan pada administrasi, yang bersangkutan diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatannya. (iwk/eza)


BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 12:43

Gunakan Jalur Resmi, Perlu Sinergikan Puluhan Pengusaha

TANJUNG SELOR – Pekan lalu tepatnya Kamis (13/9), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC)…

Kamis, 20 September 2018 12:40

Tingkatkan Ekonomi Warga, Bhabinkamtibmas Harus Berperan Aktif

TANJUNG SELOR – Tugas kepolisian sebagai abdi negara tak semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban…

Kamis, 20 September 2018 12:37

Jalan 603,91 Kilometer Prioritas KemenPU-PR

TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim)…

Kamis, 20 September 2018 12:35

Modus Mengajari, Mawar Digauli Selama 3 Tahun

KASUS pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor…

Kamis, 20 September 2018 12:32

Dapati Bacaleg Curi Start Kampanye

TANJUNG SELOR – Setelah beberapa kali sempat terindikasi adanya beberapa bakal calon legislatif…

Rabu, 19 September 2018 21:27

Anggaran Disetujui, Jembatan Bulan Dikaji Lagi

TANJUNG SELOR – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum,…

Rabu, 19 September 2018 11:27

Terlambat Serahkan LADK, Caleg Dicoret

TANJUNG SELOR – Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK) dan rekening khusus dana kampanye…

Rabu, 19 September 2018 11:25

Pemerintah Tak Tanggung Biaya Pemulangan Pelacur

TANJUNG SELOR - Pemerintah menargetkan Indonesia bebas dari praktik prostitusi pada tahun 2019 mendatang.…

Rabu, 19 September 2018 11:24

Menyanggupi Pengembangan Hutan Kota

TANJUNG SELOR – Pengembangan Hutan Kota Bunda Hayati, Tanjung Selor bukan hanya sekedar wacana.Terbaru,…

Rabu, 19 September 2018 11:22

Polisi Tidak Netral, Laporkan!

TANJUNG SELOR – Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Brigjen…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .