MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 08 Maret 2018 10:27
Guru ‘Ngeyel’ Wajib Dikenakan Hukdis
ILUSTRASI/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Sesuai telaah tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan 2017 lalu, empat aparatur sipil negara (ASN) wajib dikenakan hukuman disiplin (hukdis) karena ‘ngeyel’ tak ingin dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pusat.

Dari keempat ASN tersebut, tiga di antaranya adalah penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan seorang guru. Namun tersisa seorang guru yang  masih menjabat di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Nunukan.

Kepala Bidang (Kabid), Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan Hamseng mengatakan untuk telaah tim Baperjakat 2017 lalu belum masuk di bidang pengadaan, pembinaan dan pengembangan  BKPSDM Nunukan. “Waduh itu belum masuk di bidang saya waktu 2017 lalu,” kata Hamseng kepada media ini.

Namun pengalihan penyuluh KB dipastikan telah selesai dan telah dialihkan ke pemerintah pusat. Di antaranya ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Termasuk penyuluh KB yang sudah dimutasi ke organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

Menurutnya, guru SMA wajib dialihkan ke Pemprov sesuai surat Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sejak awal 2017 sesuai dengan Undang–Undang (UU) nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk pendidikan menengah atas akan ditangani Pemprov. Termasuk guru SMA akan dialihkan semua.

BKN menindaklanjuti permasalahan dalam pengalihan PNS sebagai dampak UU nomor 23/2014. Kepala BKN mengeluarkan surat nomor K.26-30/V.113-2/99 pada 16 November 2016 lalu yang bersifat penting.

Pada surat tersebut poin tiga huruf j, bagi PNS yang berdasarkan peraturan kepala BKN wajib dialihkan, tetapi tidak bersedia dialihkan, maka PPK pada instansi asal wajib melakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan, untuk kemudian dijatuhi hukuman disiplin. Fotokopi keputusan penjatuhan hukuman disiplin harus disampaikan kepada BKN. “Hal ini harus diperiksa baik-baik dulu, apakah telah sesuai dan tidak,” ujarnya. (nal/lim)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 11:54

Perdagangan Perbatasan Harus Dilegalkan

NUNUKAN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nunukan kembali mengusulkan…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:52

Jelang Nataru, Pelni Tidak Tambah Armada

NUNUKAN – Menghadapi arus mudik penumpang tujuan Balikpapan, Parepare, Makassar…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:50

Sebulan, Polisi Ungkap 28 Kasus Pencurian

NUNUKAN – Selama bulan November-Desember, Polres Nunukan berhasil mengungkap 28…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:49

Perketat Pengawasan Miras di Tahun Baru

PERAYAAN tahun baru 2019 sisa dua pekan. Berbagai kegiatan akan…

Jumat, 14 Desember 2018 14:37

Data Beasiswa Sering Dipalsukan

NUNUKAN – Beasiswa Nunukan Cerdas untuk 2018 telah disalurkan. Namun…

Jumat, 14 Desember 2018 14:35

LPG 3 Kg Langka, Beralih ke Gas Malaysia

NUNUKAN – Jelang Natal dan Tahun Baru, Liquefied Petroleum Gas…

Jumat, 14 Desember 2018 14:33

Pengoperasian Paras Perbatasan Molor

NUNUKAN - Wacana pemerintah meresmikan paras perbatasan di Jalan Lingkar,…

Jumat, 14 Desember 2018 14:32

Sudah Putusan, Masih Berpolemik

NUNUKAN – Permasalahan lahan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Semakin…

Jumat, 14 Desember 2018 14:23

Barang Ilegal Dimusnahkan

NUNUKAN – Pemusnahan barang milik negara hasil sitaan telah dilakukan…

Kamis, 13 Desember 2018 12:16

Pengoperasian RS Pratama Tertunda

NUNUKAN – Rencana pemerintah untuk meresmikan Rumah Sakit Pratama Sebatik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .