MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 06 Maret 2018 11:21
Siap Tidak Siap, Harus Siap!

Menuntut Kinerja Dua ‘Wasit’

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, Sederet aturan. Gambaran semangat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) hingga undang-undang. Di dalamnya juga merinci, mulai jadwal tahapan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye hingga dana kampanye. Berikut bentuk-bentuk pelanggaran serta sanksinya, baik yang berkompetisi, maupun yang akan menggunakan hak pilih.

----

HASIL Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) tahun ini sangat ditentukanoleh kecakapan kinerja dua penyelenggara, KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Layaknya sebuah pertandingan sepak bola, pertandingan yang fair dan berkualitas tercipta karena kepemimpinan wasit. Memahami aturan dan menjalankannya sesuai koridor dan kewenangan. Bila tidak, pastinya akan merugikan pasangan calon yang berkompetisi dan masyarakat pemilih secara luas.

Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo membeber apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi pihaknya. Ialah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan, yang dimulai dari perencanaan, program dan anggaran, tahapan pencalonan, pemutakhiran data pemilih, kampanye, sosialisasi, pemungutan suara serta penetapan calon terpilih.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab itu, KPU harus dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sementara itu, dalam tahap pemutakhiran data pemilih, KPU dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Nah, pada tahap pencoblosan, di tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Jadi itu semua merupakan tugas dan tanggung jawab kami,” tuturnya.

Contoh kecil tugas KPU, menyoal penempatan alat peraga kampanye (algaka). Teguh menyatakan bahwa itu merupakan bagian dari kampanye. Pihaknya diberi tugas memfasilitasi kampanye. Hingga kini, titik pemasangan telah ditentukan. Namun proses pengadaan algaka sedang berjalan, baik yang dilakukan KPU maupun yang dibuat paslon. Tim paslon bekemungkinan untuk mencetak algaka dengan jumlah yang telah ditentukan.

KPU bersama pihak kecamatan dan kelurahan, juga telah melakukan penentuan pemasangan algaka. KPU juga harus berkoordinasi dengan paslon tentang pemasangan algaka, karena titik pemasangan baliho, maupun spanduk, masing-masing berada di lokasi yang sama.

Menentukan titik algaka misalnya, pihaknya sempat menemui kesulitan, seperti di kawasan Selumit Pantai dan Karang Rejo. Untuk menempatkan algaka, harus di ruang yang cukup dan tidak diprotes masyarakat. “Space-nya harus cukup, karena semua ada 4 paslon. Jadi paling tidak ada lokasi paling tidak 17 meter, supaya antar spanduk ada jarak,” ujarnya.

“Kalau ditanya bagaimana komitmen kami. Kami menjalankan tahapan dengan penuh integritas, profesional, netral dan memperlakukan peserta pemilihan secara adil,” tukasnya.

Sementara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tarakan telah menangani sejumlah dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Tarakan berjalan. Baik yang dilaporkan orang per orang maupun yang menjadi temuan lembaga ad hoc itu.

Salah satu yang menjadi fokus pihaknya soal aparatur sipil negara (ASN). Ketua Panwaslu Tarakan Sulaiman mengungkap tidak tertutup kesempatan bagi ASN yang ingin turut serta dalam tahap kampanye. Hanya, abdi negara harus berpegang pada aturan dengan mengajukan cuti lebih dulu ke Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD). 

Sampai saat ini, hanya ada satu ASN yang telah mengajukan surat izin cuti kampanye, Siti Rujiah, istri dari calon Wali Kota dr. Khairul. “Yang penting suratnya sudah masuk di BKPPD. Berarti sudah ada itikad baik dari ASN tersebut,” tuturnya.

Selama pelaksanaan cuti kampanye dilaksanakan, ASN dilarang untuk mengenakan baju, memamerkan simbol jari atau gambar apapun yang mengarah pada salah satu pasangan calon. Akan tetapi, ASN tersebut hanya dapat mendampingi paslon yang bertarung di Pilwali.

Hal lain yang dilaksanakan selama tahapan kampanye menyangkut pengawasan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Panwaslu hadir dalam rapat dengar pendapat bersama dengan anggota DPRD. Dalam rapat tersebut, disimpulkan bahwa seluruh anggota DPRD harus bersedia cuti jika ingin terlibat dalam kampanye. “Saat kami hearing, tidak ada satu anggota DPRD pun yang tidak mengajukan cuti. Cuma cutinya saat hendak kampanye saja, kalau tidak cuti ya tetap aktif sebagai anggota Dewan (DPRD),” ucapnya.

Untuk diketahui, dalam proses cuti anggota DPRD, tidak seperti cuti petahana. Sebab, anggota DPRD hanya dapat melaksanakan cuti saat pelaksanaan kampanye saja. “Jadi kalau mau ikut kampanye, baru bisa cuti. Kalau tidak ikut, ya tidak perlu cuti. Kalau mau ikut kampanye 1 sampai 2 jam, maka 1 atau 2 jam saja dia (anggota DPRD) cuti,” jelasnya.

Salah satu sorotan Panwaslu, munculnya istilah sosialisasi di tengah masa kampanye. Menurutnya, tidak ada lagi sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi hanya dilaksanakan sebelum pelaksanaan kampanye. Namun, jika sudah masuk di tahap kampanye, maka seluruh kegiatan paslon atau tim pemenangan yang berhubungan dengan masyarakat, dikatakan sebagai kampanye. “Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya sosialisasi, karena semuanya masuk kategori kampanye,” tegasnya.

Karena masa kampanye ini, Sulaiman mengaku bahwa pihaknya merasa khawatir jika adanya anggota ASN maupun DPRD yang tetap menggunakan fasilitas negara saat hendak mengikuti pelaksanaan kampanye. Dirinya juga menjelaskan, khusus like di media sosial bagi ASN, akan ditelusuri lebih jauh oleh Panwaslu. Jika ditemukan persoalan, maka akan ditindaklajuti pihaknya. “Tergantung persoalan, pemecahan masalah dan bukti saja. Saya tidak bisa memutuskan itu benar atau tidak, ini tergantung laporan. Kalau tidak ada yang melapor, akan kami jadikan temuan,” tuturnya.

 

MENANTI KUCURAN DANA

Hal lain yang dapat mengurangi kualitas Pilwali kali ini adalah kucuran dana yang tak berkesinambungan sesuai jadwal tahapan. Pemkot telah mencairkan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar, digunakan KPU untuk membayar hak PPK, PPS, dan PPDP. Sehingga pembayaran anggaran selanjutnya masih ditunggu pihaknya.“Awal bulan ini, kami sudah harus fix algaka dan kampanye, paling tidak minggu ketiga Maret, semuanya sudah siap dan dicetak. Sehingga harus ada kucuran anggaran,” ujar Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo.

Dalam proses yang telah memasuki masa kampanye ini, seluruh paslon dapat melakukan kegiatan tatap muka, dialog yang dilakukan di setiap kecamatan di hari yang sama sesuai jadwal yang sudah diatur.

Hingga kini, pihaknya belum menerima protes dari paslon. Sebab, masih berkomunikasi kepada tim paslon, sebab beberapa waktu yang lalu ia mengakui masih ada paslon yang salah mendesain, yakni dengan menyertakan parpol yang bukan pendukungnya. Ada juga yang menyertakan parpol yang baru menjadi peserta pemilu 2019, karena yang dapat dicantumkan dalam algaka hanyalah parpol yang mengusung paslon.

Pada dasarnya pelaksanaan kampanye memang dilaksanakan sejak 15 Februari 2018 lalu. Namun paslon baru dapat mendesain algaka sejak mengetahui nomor urut. “Sehingga tidak memungkinkan tanggal 15 Februari 2018 sudah terpasang. KPU juga ada proses penunjukan tentang siapa yang mencetak dan membuat bahan. Saya pikir begitulah kondisi, aturan dan tahapannya. Apalagi anggaran yang lambat, ini juga mempengaruhi,” jelasnya.

Kendati demikian, Teguh menjelaskan bahwa seluruh desain algaka telah siap. Untuk itu, ia mengharapkan agar anggaran yang telah disepakati pihaknya bersama Pemkot dapat segera dikucurkan, sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan penganggaran penyelenggaraan. (*/shy/lim)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 13:06

Dana Transfer ke Kaltara 2019 Naik Rp 514 Miliar

JAKARTA - Alokasi dana transfer ke daerah pada 2019 untuk…

Rabu, 12 Desember 2018 13:04

Mengejar Materi, tapi Tak Sesuai Nurani

Titik terendah dalam kehidupan adalah sesuatu yang lumrah dialami manusia.…

Rabu, 12 Desember 2018 13:01

“Percuma Bicara, tapi Tanpa Tindakan”

TARAKAN – Belum ada langkah lebih jauh dari Pemerintah Kota…

Rabu, 12 Desember 2018 12:59

Jumlah DPTHP Berkurang 442 Pemilih

TARAKAN- Meski telah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan…

Rabu, 12 Desember 2018 12:41

Mulyawati Divonis Delapan Tahun Penjara

TARAKAN - Majelis hakim menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada…

Rabu, 12 Desember 2018 12:38

Pelaku Curanmor dan Spesialis Jambret Berhasil Dibekuk

TARAKAN - Spesialis jambret dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil…

Rabu, 12 Desember 2018 12:34

Pemilih di Lapas Dibagi Dua Kategori

TARAKAN - Pemilihan umum yang akan digelar pada April mendatang…

Rabu, 12 Desember 2018 12:33

Tiga Puskesmas Tunda Reakreditasi

TARAKAN – Banyaknya kegiatan menjelang akhir tahun menjadi salah satu…

Rabu, 12 Desember 2018 12:31

Nelayan Tuntut Pemerataan BBM

TARAKAN - Tak tahan dengan pembagian BBM bersubsidi yang diduga…

Rabu, 12 Desember 2018 12:30

Tiga Minggu Tak Diangkut, Sampah Menumpuk

TARAKAN - Pemandangan tidak sedap terlihat di RT 03 Jalan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .