MANAGED BY:
JUMAT
18 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 06 Maret 2018 10:59
Perjuangkan Penambahan DAU

Beri Perhatian Lebih, Kabupaten Konservasi dan Perbatasan

SAMPAIKAN KAJIAN: Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si dan Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Putut Hari Satyaka, SE, MPP saat mendengarkan paparan dari tim ahli dan juga dari Pemkab Malinau terkait formulasi DAU Pemkab Malinau, Kamis (1/3). ISTIMEWA

PROKAL.CO, JAKARTA – Kabupaten Malinau dikenal sebagai kabupaten yang berada di wilayah perbatasan dan juga dikenal sebagai kabupaten konservasi yang juga sering disebut Heart of Borneo. Dengan memiliki hutan konservasi, tentu Malinau menyumbang karbon atau oksigen untuk Indonesia, bahkan dunia.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau bersama tim ahli dari kementerian, perguruan tinggi dan lainnya membuat kajian alokasi transfer daerah melalui formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Malinau. Hal dilakukan agar pemerintah pusat bisa memikirkan variabel konservasi dan perbatasan dalam pengalokasian DAU ke Bumi Intimung.

Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si mengatakan, perhatian pemerintah pusat tidak fokus pada hal-hal yang sangat esensi. Seperti  memperhatikan tanggung jawab dalam membangun perbatasan sebagai beranda depan bangsa, serta sebagai kewajiban mewujudkan komitmen menangani dan mengelola Kabupaten Malinau sebagai kabupaten konservasi yang menyediakan oksigen bagi dunia.

Oleh karena itulah Pemkab Malinau meyakin pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), untuk menambah DAU daerah, yang konsisten menjaga lingkungannya sebagai penyumbang oksigen dan juga sebagai penyangga daerah dari kerusakan alam.

“Jika upaya ini berhasil untuk meyakinkan pemerintah pusat menjadikan perbatasan dan konservasi sebagai indikator dalam menentukan besaran alokasi DAU, maka akan menambah pendapatan bagi Kabupaten Malinau ke depan,” ungkap Bupati.

Dari informasi yang diterima Yansen, hutan lestari di Kabupaten Malinau dan kabupaten lainnya di Indonesia saat ini mencapai 27 Juta hektare. Itu merupakan aset bangsa dan jaminan kesinambungan pembangunan nasional ke depan dan menjadi kekuatan bargaining position Indonesia kepada dunia internasional dari aspek climate change.

Seperti di India, kata Bupati, luas hutan menjadi indikator untuk menentukan alokasi pendapatan bagi daerah bagiannya yang memiliki hutan. Seharusnya, Indonesia yang merupakan negara agraris juga seperti itu.

Karena, semua harus sadar tentang fungsi hutan yang sangat strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia, oleh sebab itu wajib dijaga dan menghargai daerah dan masyarakat yang mempertahankan dan memelihara hutannya.

Indikator-indikator perbatasan dan konservasi ini sangat strategis, sehingga sangat penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai kekuatan pembangunan yang berkesinambungan. Sikap inilah yang diharapkan oleh Pemkab Malinau kepada pemerintah pusat untuk menjadikannya sebagai Indikator formulasi Perhitungan DAU.

“Doakan upaya ini berhasil, maka akan menjadi sumber pendapatan besar bagi Malinau khususnya dan merupakan langkah positif bagi Kabupaten perbatasan dan konservasi lainnya,” ucap lelaki yang sudah menjabat dua memimpin Malinau, seraya memohon doa dan dukungan masyarakat Bumi Intimung.

Untuk diketahui, Pemkab Malinau terus berjuang bersama tim ahli dalam meyakinkan pemerintah pusat agar bisa menambah DAU Kabupaten Malinau, melalui formulasi yang mereka sampaikan melalui Kemenkeu RI. Penyampaian kajian formulasi tersebut dilaksanakan di Kantor Kemenkeu, Kamis (1/3). (ags/nri)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 16:00

Pukuli Anak, KW Terancam Penjara Lima Tahun

<p>&nbsp;TARAKAN &ndash; Polres Tarakan menetapkan KW warga Jalan Cendana, Kelurahan Karang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*