MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 03 Maret 2018 10:43
Aparat Desa Harus Patuhi Hukum

Terkait Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

DITUTUP: Pelaksanaan penutupan kegiatan pelatihan kapasitas aparatur desa dan lembaga desa yang ditutup oleh Wakil Bupati Malinau, Topan Amrullah S.Pd, M.Si beberapa waktu lalu. WIDAYAT/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, MALINAU - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Malinau Drs. Hendris Damus M.Si menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau ingin membentuk desa-desa yang tersebar di 15 wilayah kecamatan Kabupaten Malinau menjadi maju. Khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa. Semua aparatur desa harus mematuhi aturan yang sudah ada di negara ini. Pemkab Malinau ingin membentuk kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan di desanya.

Sebab, aparat desa dan lembaga desa itu tidak hanya dituntut untuk tahu saja. Tetapi harus benar-benar mampu melaksanakan pembangunan namun tidak hanya sampai pembangunan fisiknya saja melainkan juga bermanfaat bagi orang banyak. “Bukan karena keinginan saja, tetapi karena kebutuhan dan manfaat," ujar Sekkab Malinau Hendris Damus dalam penutupan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa dan lembaga desa Kabupaten Malinau tahun 2018 yang ditutup Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah S,Pd M.Si di Ruang Laga Feratu, Lantai III Kantor Bupati. Jalan Pusat Pemerintahan, Tanjung Belimbing, beberapa waktu lalu.

Sekkab juga menegaskan jika masih belum paham dalam pengelolaan keuangan desa maka aparat desa bisa berkoordinasi langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dan terkait dengan program tersebut.  Mulai dari tingkat kecamatan, dinas terkait hingga kabupaten. Terutama dalam penyusunam anggaran, penyusunan perencanaan yang baik dan benar serta rasional. Karena itu, dana desa harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat dan dalam pelaksanaannya di lapangan juga dilakukan oleh pihak-pihak terkait apakah sudah berjalan dengan baik dan benar.

“Semuanya menjadi tanggung jawab seluruh aparat desa mulai kepala desa, sekretaris dan para kepala urusan yang ada di setiap kantor desa.  Semua pelaksanaan itu juga tidak lepas dari pengawasan yang melekat dari pribadi masing-masing, apakah sudah dapat menjalankan pekerjaan itu dengan baik dan benar atau sebaliknya,” tuturnya. 

Sekkab juga menjelaskan bahwa desa-desa yang ada di wilayah ibu kota Kabupaten Malinau nantinya jangan hanya sekadar menjadi desa percontohan. Tetapi diharapkan benar-benar menjadi desa yang mandiri dalam mengelola keuangan desa dan pembangunan desanya masing-masing. Sehingga, ketika ada aparat desa lainnya yang ingin belajar atau studi banding ke Malinau bisa ditujukan ke desa mana saja.

“Misalnya, tidak lagi hanya dilakukan Desa Tanjung Lapang,  Malinau Kota atau Malinau Hilir terus. Tetapi bisa di desa mana saja bisa dijadikan tempat untuk melakukan belajar atau konsultasi karena desa-desa yang ada di wilayah ibu kota Kabupaten Malinau sudah punya keahlian, kemampuan dan pemahaman yang sama dalam mengelola keuangan desa dan pembangunan di desa. Di samping pelatihan kapasitas bagi aparatur desa dan lembaga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga ada tim pendampingan sejumlah tenaga teknis dar beberapa SKPD dari Pemkan Malinau,” pungkasnya. (ida/fly)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 16:00

Pukuli Anak, KW Terancam Penjara Lima Tahun

<p>&nbsp;TARAKAN &ndash; Polres Tarakan menetapkan KW warga Jalan Cendana, Kelurahan Karang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*