MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 28 Februari 2018 11:40
Anggaran Tak Kunjung Ngucur, Ancam Setop Tahapan Kampanye
TEGUH DWI SUBAGYO

PROKAL.CO, TARAKAN - Persoalan anggaran tidak hanya mengganggu realisasi program pembangunan Pemerintah Kota Tarakan. Pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tarakan terancam dihentikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), mengaku belum menerima kucuran anggaran selama 2018. Salah satu akibatnya, alat peraga kampanye calon seperti baliho yang harusnya disediakan KPU belum juga dicetak dan didistribusikan. “Kalau belum dicairkan sangat mengganggu. Makanya ini kami sedang menunggu prosesnya, ada yang sedang diproses. Kami berharap akhir bulan ini dan awal bulan ada pencairan,” harap Teguh Dwi Subagyo, Selasa (27/2).

Menurutnya, persoalan anggaran telah ditekankan oleh Gubernur Kalimantan Utara H. Irianto Lambrie saat tatap muka bersama Pemkot Tarakan dan pasangan calon di gedung serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan beberapa waktu lalu.

Gubenur mengingatkan kepada Pemkot Tarakan agar anggaran Pilkada menjadi prioritas. Bahkan, Gubernur mengharapkan paling lambat seminggu setelah pertemuan itu, sudah dicairkan. Menurut Teguh, pihaknya tidak menuntut keseluruhan yang harus dicairkan Pemkot Tarakan, yang terpenting ada anggaran yang tersedia. “Tapi kalau mau sekaligus alhamdulillah, kami juga bisa fokus pada tahapan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami mengatakan bahwa saat proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), seluruh energi KPU terkuras di satu hal itu. Hingga akhirnya disetujui anggaran khusus Pilwali senilai Rp 13,7 Miliar.

Nah, usai penandatanganan NPHD pada September 2018 lalu, tahap pertama dicairkan sebanyak Rp 1,5 miliar pada November 2018. Lanjut, pada pencairan kedua Rp 500 juta. Nah, hingga memasuki Maret 2018 ini, belum ada proses pencairan anggaran selanjutnya.

"Artinya, anggaran yang Rp 13,7 miliar itu baru diberikan ke KPU berjumlah Rp 2 Miliar, itu pun bertahap," ungkapnya.

"Sekarang paslon sudah ditetapkan dan nomor urut sudah dicabut. Nah anggaran belum dicairkan sampai sekarang. Ini mengkhawatirkan menurut saya, karena akan ada tahapan yang krusial, seperti percetakan alat peraga untuk paslon," tuturnya.

 

Selain itu, meski kinerja PPDP telah dilaksanakan namun upah PPDP belum terbayarkan yang mencapai Rp 700 juta lebih. Tak hanya PPDP, namun anggaran PPK-PPS juga terhitung Januari dan Februari belum terbayarkan dan mencapai Rp 500 juta lebih.

Karena pilkada dilaksanakan pada Januari lalu, artinya sejak saat ini harus disiapkan dan diproses pengadaan surat suara, hal ini pun tentu membutuhkan anggaran. Jika anggaran tidak tersedia, maka ini akan mengganggu proses tahapan pilkada ke depannya.

"Kok pemilihan ada cicilan? Karena tahapan ini memiliki dana yang tidak sedikit. Saya sudah melapor kepada Ketua KPU RI terkait progres KPU Tarakan, saat itu beliau menyatakan jika ini merupakan hambatan, salah satu langkah yang kami lakukan hanya satu, yaitu hentikan tahapan Pilwali," sambungnya.

Keluhan serupa juga diungkapkan Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Siti Nuhriati, setelah mendapatkan laporan dari Panwaslu Tarakan melalui Sekretaris  Bawaslu Kaltara.  Kondisi ini bisa membuat Panwaslu Tarakan tidak bisa bekerja maksimal. “Tadi saran Sekretaris Bawaslu, kita meminta kepada KPU untuk menghentikan dulu tahapan. Kalau mereka (paslon) memanfaatkan momen ini menggugat KPU, siapa yang repot?” tukasnya.

Dikonfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan, Khaeruddin Arief Hidayat memastikan bahwa proses pencairan anggaran sedang berlangsung. Ia pun sudah menginstruksikan kepada Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memprioritaskan anggaran penyelenggara pemilu.

“Kami sudah diperintahkan Pak Gubernur, saya juga sudah berkoordinasi. Mungkin di minggu inilah sudah ada. Mungkin bertahap, yang penting operasional dan gaji itu duluan yang diakomodir,” tuturnya. (*/shy/lim)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 13:04

Mengejar Materi, tapi Tak Sesuai Nurani

Titik terendah dalam kehidupan adalah sesuatu yang lumrah dialami manusia.…

Rabu, 12 Desember 2018 13:01

“Percuma Bicara, tapi Tanpa Tindakan”

TARAKAN – Belum ada langkah lebih jauh dari Pemerintah Kota…

Rabu, 12 Desember 2018 12:59

Jumlah DPTHP Berkurang 442 Pemilih

TARAKAN- Meski telah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan…

Rabu, 12 Desember 2018 12:41

Mulyawati Divonis Delapan Tahun Penjara

TARAKAN - Majelis hakim menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada…

Rabu, 12 Desember 2018 12:38

Pelaku Curanmor dan Spesialis Jambret Berhasil Dibekuk

TARAKAN - Spesialis jambret dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil…

Rabu, 12 Desember 2018 12:34

Pemilih di Lapas Dibagi Dua Kategori

TARAKAN - Pemilihan umum yang akan digelar pada April mendatang…

Rabu, 12 Desember 2018 12:33

Tiga Puskesmas Tunda Reakreditasi

TARAKAN – Banyaknya kegiatan menjelang akhir tahun menjadi salah satu…

Rabu, 12 Desember 2018 12:31

Nelayan Tuntut Pemerataan BBM

TARAKAN - Tak tahan dengan pembagian BBM bersubsidi yang diduga…

Rabu, 12 Desember 2018 12:30

Tiga Minggu Tak Diangkut, Sampah Menumpuk

TARAKAN - Pemandangan tidak sedap terlihat di RT 03 Jalan…

Selasa, 11 Desember 2018 15:47

MENUNTUT..!! Karena Galian Ini, PDAM Rugi Miliaran

TARAKAN - Adanya proyek galian gas dengan 21 ribu sambungan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .