MANAGED BY:
SABTU
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 27 Februari 2018 11:51
Dua Kadis Lolos di Tangan Panwaslu

Alasan Foto yang Beredar Bukan Asli

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Kasus dua kepala dinas (kadis) yang berfoto bersama berikut simbol dengan pasangan calon wali kota akhirnya bernapas lega. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tarakan menghentikan penanganan kasus aparatur sipil negara (ASN) itu. “Kasus dugaan pidananya kami hentikan, karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Bukti-buktinya tidak terpenuhi alias tidak cukup, contohnya ketersediaan foto original (asli) yang diinginkan. Karena HP-nya harus kami sita,” ungkap Sulaiman, Ketua Panwaslu Tarakan, kemarin (26/2).

Kecuali, kata dia, keduanya dijerat dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Sehingga foto yang beredar tidak dapat dijadikan bukti pihaknya. “Jadi kalau bentuk screenshoot itu tidak bisa dipakai. Tetapi harus sumber awalnya,” jelasnya.

Sulaiman menjelaskan foto tersebut memang berasal dari istri calon Wakil Wali Kota Sabar Santuso namun setelah diselidiki ternyata foto itu sudah terhapus. Selain itu, sejumlah keterangan pun belum didapatkan pihaknya. “Intinya alat buktinya tidak cukup,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan, itu merupakan keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Termasuk Kejaksaan Negeri (Kejari), Polres dan Bawaslu.

Ia mengaku, dari keterangan yang diberikan tujuh saksi, ternyata tidak cukup membantu pihaknya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tak hanya itu, waktu yang diberikan kepada pihaknya hanya lima hari, dan itu merupakan waktu yang pendek baginya menelusuri lebih jauh kasus tersebut. “Seandainya kami yang melakukan tangkap tangan, mungkin lebih mudah. Tapi ini bukan juga laporan, namun temuan dari informasi yang kami kembangkan,” katanya.

Nah, karena kasus ASN tersebut, Sentra Gakkumdu akhirnya menyelesaikan proses rapat sampai pada pukul 01.00 Wita kemarin. Dan menyerahkan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Tarakan pada pukul 10.00 Wita. Sebab selanjutnya akan ada sanksi ASN yang menunggu kedua ASN tersebut. “Sudah direkomendasikan ke BKD (BKPPD). Proses penegakan hukum di kami sudah selesai, jadi sekarang proses pelanggaran ditangani BKD, selanjutnya BKD yang bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang sudah kami berikan kepada mereka,” terangnya.

Selanjutnya, jika dalam waktu satu bulan pihaknya belum mendapatkan keputusan dari BKD, maka akan dilanjutkan Panwaslu ke Komisi ASN. Untuk itu dalam sebulan harus ada keputusan dari BKPPD.

 

KAMPANYE HITAM NIHIL

Selain kasus dua ASN, Sulaiman juga mengungkap hingga kini pihaknya belum menemukan kasus kampanye hitam. “Belum ada (kampanye hitam). Tapi kami banyak menerima informasi dari masyarakat,” tuturnya.

Sulaiman menjelaskan, informasi yang diberikan masyarakat melalui short message service (SMS). Di antara yang dilaporkan, dugaan adanya politik uang oleh salah satu pasangan calon (paslon). Laporan SMS dari masyarakat yang tidak dikenal tersebut, ditelusuri oleh Panwaslu.

Kebenarannya diragukan, karena tidak adanya bukti akurat seperti bukti foto, rekaman suara, rekaman video, ataupun surat pernyataan yang dipastikan kebenarannya, serta saksi minimal dua orang. “Kalau tidak ada bukti, itu kan seperti peribahasa lempar batu sembunyi tangan. Maksud saya itu, kalau masyarakat mau melapor harus memberikan informasi sekaligus bukti yang konkrit. Jangan hanya sekadar informasi kemudian tidak didukung dengan bukti yang ada. Kan bisa jadi repot,” jelasnya.

“Bukti dan saksi merupakan hal yang terpenting dalam pemeriksaan,” tegasnya.

Laporan melalui SMS atau media sosial tidak bagi Panwaslu untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, dalam tahapan kampanye kali ini Sulaiman menegaskan pihaknya belum menemukan kasus yang terkait dengan kampanye hitam.

Sementara itu, khusus dalam tahapan Pilwali tahun ini, Sulaiman mengaku baru menangani dua kasus, yakni kasus Sabirin Sanyong yang menuntut KPU saat pelaksanaan pendaftaran bakal calon, serta kasus dua kadis yang berfoto dengan memamerkan simbol jari empat. “Tapi kan masih banyak hal-hal lain yang sudah kami kerjakan selama ini, misalnya tindakan administratif di KPU dan sebagainya,” tuturnya. (*/shy/lim)


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 09:44

Ramaikan Pawai Pembangunan

TARAKAN – Pawai pembangunan akan dilaksanakan dalam 31 hari lagi,…

Jumat, 19 Juli 2019 09:42

Tingkatkan Pengawasan dan Ajak Kerja Sama Mitra di Perbatasan

TARAKAN – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berupaya…

Jumat, 19 Juli 2019 09:41

Dulu Sering Disumpahi, Sekarang Tidur Lebih Nyenyak

Said Usman Assegaf telah terbiasa dengan perannya sebelum menjadi direktur…

Jumat, 19 Juli 2019 09:06

Disdikbud Nilai Tarakan Belum Butuh SMA Baru

TARAKAN - Pembentukan 2 SMP baru oleh Dinas Pendidikan dan…

Jumat, 19 Juli 2019 09:05

Nilai Ada Perusahaan Nakal yang ‘Bebas’

TARAKAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalan Himpunan Mahasiswa Islam…

Jumat, 19 Juli 2019 08:40

Harapkan Jalan Semenisasi Dilakukan Peningkatan

TARAKAN - Perlunya peningkatan terhadap jalan semenisasi yang ada di…

Kamis, 18 Juli 2019 10:32

Dikalungkan Bunga Oleh Polisi Cilik

TARAKAN - Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito…

Kamis, 18 Juli 2019 10:31

Minim Akses, Penanganan Lantung Tak Dilakukan

TARAKAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengharapkan adanya penanganan terhadap…

Kamis, 18 Juli 2019 10:30

Tampilkan Seragam Kebanggaan Ekstrakurikuler

TARAKAN – Sudah siapkah Anda dengan pawai pembangunan, yang dilaksanakan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:30

Enam Ekor Ikan Napoleon Gagal Diselundupkan

TARAKAN - Selama Mei hingga Juli tahun ini, Balai Karantina…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*