MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 22 Februari 2018 10:37
Dugaan Pungli PTSL Bakal Ditelusuri ORI
TIDAK SESUAI ATURAN: Masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat melalui PTSL dikenakan pembayaran di luar ketentuan. FOTO: INT

PROKAL.CO, NUNUKAN – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) akan menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Nunukan dan Sebatik. Itu setelah sejumlah warga mengaku dimintai pembayaran di luar ketentuan yang berlaku. Kepala ORI Kaltara Ibramsyah Amiruddin mengaku akan menindaklanjuti pembayaran PTSL di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan. “Segera kami tindaklanjuti dan meminta klarifikasi kepada BPN Nunukan, terkait permohonan sertifikat tanah melalui PTSL,” kata Ibramsyah.

Untuk memastikan, kebenaran terkait pembayaran yang dibebankan masyarakat tidak sesuai aturan, ORI Kaltara akan memeriksa langsung ke lapangan. Di Nunukan dan Sebatik masyarakat dibebankan pembayaran Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per sertifikat tanah.

Padahal keputusan bersama Menteria Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 25/SKB/V/2017, nomor 590-3167A/2017, nomor 34/2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis,  Kabupaten Nunukan masuk dalam kategori ketiga Kalimantan Timur yang dikenakan biaya sebesar Rp 250 ribu.

Lanjut dia, untuk menindaklanjuti hal tersebut dua asisten ORI Kaltara ditugaskan ke Nunukan untuk menelusuri persoalan tersebut. Program PTSL pada 2017 lalu, ada 2.500 sertifikat yang telah diterbitkan BPN Nunukan. “Akan saya tugaskan dua anggota saya ke Nunukan minggu ini,” ujarnya.

Permasalahan pembayaran program PTSL ini muncul di publik bermula dari Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara. Sertifikat yang telah jadi batal diserahkan kepada pemohon. Karena harus menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus membayar Rp 500 ribu. Padahal awalnya disampaikan tidak perlu membayar atau gratis. “Pertamanya diminta Rp 100 ribu untuk pengurusan berkas, seperti membeli materai dan lainnya,” kata perempuan yang beralamat di RT 03 Desa Lapri yang menolak namanya dikorankan.

Saat sertifikat akan dibagikan, kembali diminta Rp 400 ribu. Jadi total yang harus dibayar Rp 500 ribu. Permintaan pembayaran tersebut diminta oleh aparat Desa Lapri. Sebelumnya telah terjadi keributan, sehingga sertifikat batal dibagikan. Lanjut dia, telah disampaikan bahwa pembayaran Rp 400 tersebut untuk akomodasi, transportasi dan biaya operasional lainnya untuk yang melakukan pengukuran tanah dari BPN Nunukan. Termasuk biaya makan, bahkan uang rokok. “Ini kami takut juga, karena jika tidak bayar segera bisa hangus sertifikat tersebut. Kami mau minta tolong dengan siapa lagi jika begini,” ujarnya. (nal/lim)


BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 13:04

Alasan Anggaran, RS Tak Dioperasikan

PELAYANAN Kesehatan di 11 kecamatan yang berada di wilayah tiga di antaranya, Kecamatan Sebuku, Sembakung,…

Kamis, 20 September 2018 12:46

Jembatan Rp 7,5 Miliar Mulai Dikerjakan

NUNUKAN – Setelah menanti 13 tahun lamanya, jembatan permukiman warga di rukun tetangga (RT) 10,…

Kamis, 20 September 2018 12:28

Ketahuan Mencuri, Pemuda Divonis Penjara Satu Tahun

NUNUKAN – Terdakwa Jamal, pemuda berusia 18 tahun dengan perkara pencurian akhirnya menjalani…

Kamis, 20 September 2018 12:26

Tak Ditahan, HM Wajib Lapor

NUNUKAN – HM, seorang pendidik dari salah satu Sekolah Menengas Pertama (SMP) di Nunukan yang…

Kamis, 20 September 2018 12:20

Pencarian Ditutup, Rini Azhara Belum Ditemukan

NUNUKAN – Tim SAR gabungan belum juga menemukan sosok Rini Azhara (7) yang hilang di pasar malam…

Kamis, 20 September 2018 12:17

Pilpres dan Pileg Dipastikan Tidak Saling Menganggu

NUNUKAN – Tim sukses untuk pemilihan presiden (pilpres) tak hanya heboh di tingkat nasional. Di…

Kamis, 20 September 2018 12:16

Satpol PP Akui Sulit Tangani Anjing Liar di Jalan Umum

NUNUKAN – Korban keberadaan anjing liar di Nunukan, baik kecelakaan lalu lintas maupun digigit…

Rabu, 19 September 2018 11:16

Tunggu Kepastian Penggunaan Jalan

NUNUKAN – Dinas Perdagangan (Disdag) Nunukan masih kesulitan dalam mengatur para pedagang ikan…

Rabu, 19 September 2018 11:13

Rini Azhara Diduga Diculik?

NUNUKAN – Kehilangan Rini Azhara (7) memasuki hari ketujuh sejak Rabu (12/9). Hingga kemarin pun…

Rabu, 19 September 2018 11:07

Produk Malaysia Memelihara Rantai Ekonomi

NUNUKAN – Sembilan bahan pokok (sembako) yang lebih mudah didapatkan dari Tawau, Malaysia membuat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .