MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 21 Februari 2018 11:18
Gubernur Anggap Dua ASN Melecehkan UU
Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie

PROKAL.CO, TARAKAN – Beredarnya foto dua kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, yang menunjukkan simbol empat jari saat berfoto bersama dengan salah satu calon wali kota, sampai juga ke Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. Saat dikonfirmasi akan hal tersebut, Irianto lambrie dengan tegas mengatakan jika kedua ASN tersebut sudah jelas telah melanggar peraturan. Dan sanksinya juga sudah jelas. “Apapun alasannya,” ungkap Irianto, melalui sambungan WhatshApp.

Menurut Irianto, apalagi kedua ASN yang tengah berfoto dan tersebarnya foto ke publik tersebut merupakan ASN yang aktif yang masih menduduki jabatan. Yang seharusnya menjadi contoh bawahan dan ASN lainnya. “Salah satu tugas utama ASN adalah menegakkan dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku,” jelasnya.

Bahkan, Irianto juga menyebutkan jika kedua ASN tersebut  sama saja melakukan pelecehan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. “Peringatan Menpan-RB maupun Gubernur dan pejabat terkait lainnya. Ini bisa dikategorikan pelanggaran sumpah dan etika jabatan. Mestinya Panwaslu Tarakan segera melaksanakan tindakan sesuai aturan,” ucapnya.

Ketika disinggung, soal adanya salah satu pejabat Pemprov Kaltara dalam foto tersebut. Irianto menegaskan, jika yang bersangkutan sudah pesiun dari jabatannya. “Setahu saya yang bersangkutan sudah pensiun. Kalau dia belum pensiun pasti dapat sanksi,” jelasnya.

Bahkan sebelumnya, dalam penyerahan surat keputusan (SK) Plt Wali Kota Tarakan pada Rabu (14/2) Irianto sudah berpesan agar Khaeruddin Arief Hidayat untuk mengawasi netralitas ASN dalam Pilkada. “ASN yang ikut terlibat ini sanksinya jelas, mulai dari penurunan pangkat sampai pemberhentian, dan pemberhentiannya tidak dengan hormat, tidak dapat pensiun,” tegasnya. 

Salah satu catatan pentingnya adalah mengharapkan Plt Wali Kota Tarakan mengawasi ASN agar tak terlibat langsung dalam politik praktis. Bahkan, Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Mayjen TNI Soedarmo yang juga turut hadir saat itu mengatakan, sekecil apa pun ketidaknetralan, ASN harus diberikan sanksi.

Terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tarakan Sulaiman mengatakan, bahwa dalam aturan Panwaslu ditegaskan setiap ASN yang ingin mengikuti masa kampanye harus cuti. “Kalau tidak ikut kampanye ya tidak perlu cuti,” bebernya.

Dijelaskan Sulaiman, setiap laporan atau informasi awal yang diterima, pihaknya diberi waktu selama 7 hari untuk memutuskan apakah laporan tersebut masuk dalam dugaan pelanggaran atau merupakan pelanggaran Pilkada. Setiap laporan pun diplenokan pihaknya.

Pada dasarnya, pihaknya dapat bekerja tanpa laporan. Hanya saja, lebih mudah jika pihaknya mendapatkan laporan lebih dulu, sebab jika ada laporan otomatis sudah ada bukti yang dapat diserahkan ke KPU. “Makanya dalam satu minggu ini kami melakukan pendalaman terhadap kasus itu (dua kadis). Kami panggil orang yang memberikan informasi itu ke kami,” katanya.

Hingga pada kasus temuan ASN yang berfoto dengan simbol jari 4 bersama dengan paslon nomor 4, Sulaiman menyatakan baru mendapatkan bukti foto. Sementara itu, khusus saksi dari Panwaslu. “Minimal dua saksi cukuplah sudah. Sementara kami lakukan penjajakan. Kalau tidak besok (hari ini), lusa baru kami hubungi ASN tersebut,” terangnya.

HANYA SATU ASN IZIN CUTI KAMPANYE

Surat izin cuti kampanye yang dilayangkan Siti Rujiah untuk mendampingi suaminya dr. Khairul dalam Pilwali Tarakan 2018 merupakan satu-satunya surat izin cuti yang diterima Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Daerah (BKPPD) Tarakan. “Sejauh ini, hanya satu orang ASN yang mengajukan surat izin kampanye,” ungkap Amas Ramadhan, S.E, Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi pada BKPPD Tarakan kepada Radar Tarakan, Selasa (20/2).

Surat izin tersebut sudah diproses pihaknya sejak 22 Januari 2018 untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Akan tetapi, lamanya cuti bagi ASN selama masa kampanye, tidak diketahui pihaknya, sebab kewenangan untuk memberikan persetujuan cuti ASN di tangan BKN. “Saya kurang tahu, tapi yang jelas kami komunikasikan dan sudah kami kirim. Tinggal menunggu saja,” ujarnya.

Nah, selama surat dari BKN belum keluar, maka yang bersangkutan belum terhitung cuti. Sebab, seorang ASN dapat melaksanakan cuti kampanye jika telah memiliki pegangan surat dari BKN.

Jika telah mendapatkan nota persetujuan dari BKN, maka pihaknya akan menerbitkan SK tentang cuti di luar tanggungan negara. Nah, dalam ketentuan surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tanggal 2 Februari 2018 menyatakan bahwa selama cuti kampanye ASN dapat mendampingi paslon andalannya. Misalkan dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dan sebagainya, namun tidak boleh mengekan baju pegawai, atribut parpol atau menggerakkan anggota tubuh atau keberpihakan terhadap satu paslon. “Pokoknya mengarah kepada keberpihakan tidak boleh. Seluruh gaji juga setop, tidak punya hitungan masa kerja, gaji juga tidak diterima,” jelasnya.

Usai masa kampanye berakhir, minimal sebulan setelah cuti luar tanggungan negara (CLTN), ASN tersebut wajib untuk masuk dan bekerja kembali. (eru/*/shy/lim)


BACA JUGA

Jumat, 14 Desember 2018 14:54

Santai di Kamar, Rumah Pemotongan Terbakar

TARAKAN - Kebakaran kembali terjadi. Tempat usaha milik Agus Satoto…

Jumat, 14 Desember 2018 14:53

Kaltara Terbaik Ke-3 Capaian IDI 2017

JAKARTA – Torehan prestasi kembali diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara…

Jumat, 14 Desember 2018 14:51

Penutupan Lokalisasi Masih Angan-Angan

TARAKAN - Rencana penutupan lokalisasi masih sekadar wacana. Pasalnya hingga…

Jumat, 14 Desember 2018 14:27

Si Cantik Divonis Penjara 20 Tahun

TARAKAN – Andi Riski Amelia, terdakwa perkara sabu 1 kg…

Jumat, 14 Desember 2018 10:44

WNA Bebas Bersyarat Tidak Lapor Diri

TARAKAN – Hingga batas waktu lapor diri, warga negara asing…

Jumat, 14 Desember 2018 10:43

2019, PDAM Ajukan 2.000 Pemasangan Gratis

TARAKAN -  Saat ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta…

Jumat, 14 Desember 2018 10:40

Tak Berizin, Pom Mini Wajib Ditera Ulang

TARAKAN - Usaha Pompa Bensin Mini (Pom Mini) sudah mulai…

Jumat, 14 Desember 2018 10:35

Ingin Masalah Sampah Terselesaikan

TARAKAN - RT 13 Kelurahan Selumit Pantai masih memiliki masalah…

Kamis, 13 Desember 2018 13:20

Menhan: Ancaman Nyata NKRI dari Dalam Negara

TARAKAN- Sekitar 300 anggota TNI mendapatkan arahan langsung dari Menteri…

Kamis, 13 Desember 2018 13:18

WASPADALAH..!! Kelompok Abu Sayyaf Berencana Lakukan Penculikan

TARAKAN – Status peningkatan kewaspadaan terhadap kapal yang akan berlayar menuju…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .