MANAGED BY:
MINGGU
22 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 21 Februari 2018 11:18
Gubernur Anggap Dua ASN Melecehkan UU
Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie

PROKAL.CO, TARAKAN – Beredarnya foto dua kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, yang menunjukkan simbol empat jari saat berfoto bersama dengan salah satu calon wali kota, sampai juga ke Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. Saat dikonfirmasi akan hal tersebut, Irianto lambrie dengan tegas mengatakan jika kedua ASN tersebut sudah jelas telah melanggar peraturan. Dan sanksinya juga sudah jelas. “Apapun alasannya,” ungkap Irianto, melalui sambungan WhatshApp.

Menurut Irianto, apalagi kedua ASN yang tengah berfoto dan tersebarnya foto ke publik tersebut merupakan ASN yang aktif yang masih menduduki jabatan. Yang seharusnya menjadi contoh bawahan dan ASN lainnya. “Salah satu tugas utama ASN adalah menegakkan dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku,” jelasnya.

Bahkan, Irianto juga menyebutkan jika kedua ASN tersebut  sama saja melakukan pelecehan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. “Peringatan Menpan-RB maupun Gubernur dan pejabat terkait lainnya. Ini bisa dikategorikan pelanggaran sumpah dan etika jabatan. Mestinya Panwaslu Tarakan segera melaksanakan tindakan sesuai aturan,” ucapnya.

Ketika disinggung, soal adanya salah satu pejabat Pemprov Kaltara dalam foto tersebut. Irianto menegaskan, jika yang bersangkutan sudah pesiun dari jabatannya. “Setahu saya yang bersangkutan sudah pensiun. Kalau dia belum pensiun pasti dapat sanksi,” jelasnya.

Bahkan sebelumnya, dalam penyerahan surat keputusan (SK) Plt Wali Kota Tarakan pada Rabu (14/2) Irianto sudah berpesan agar Khaeruddin Arief Hidayat untuk mengawasi netralitas ASN dalam Pilkada. “ASN yang ikut terlibat ini sanksinya jelas, mulai dari penurunan pangkat sampai pemberhentian, dan pemberhentiannya tidak dengan hormat, tidak dapat pensiun,” tegasnya. 

Salah satu catatan pentingnya adalah mengharapkan Plt Wali Kota Tarakan mengawasi ASN agar tak terlibat langsung dalam politik praktis. Bahkan, Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Mayjen TNI Soedarmo yang juga turut hadir saat itu mengatakan, sekecil apa pun ketidaknetralan, ASN harus diberikan sanksi.

Terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tarakan Sulaiman mengatakan, bahwa dalam aturan Panwaslu ditegaskan setiap ASN yang ingin mengikuti masa kampanye harus cuti. “Kalau tidak ikut kampanye ya tidak perlu cuti,” bebernya.

Dijelaskan Sulaiman, setiap laporan atau informasi awal yang diterima, pihaknya diberi waktu selama 7 hari untuk memutuskan apakah laporan tersebut masuk dalam dugaan pelanggaran atau merupakan pelanggaran Pilkada. Setiap laporan pun diplenokan pihaknya.

Pada dasarnya, pihaknya dapat bekerja tanpa laporan. Hanya saja, lebih mudah jika pihaknya mendapatkan laporan lebih dulu, sebab jika ada laporan otomatis sudah ada bukti yang dapat diserahkan ke KPU. “Makanya dalam satu minggu ini kami melakukan pendalaman terhadap kasus itu (dua kadis). Kami panggil orang yang memberikan informasi itu ke kami,” katanya.

Hingga pada kasus temuan ASN yang berfoto dengan simbol jari 4 bersama dengan paslon nomor 4, Sulaiman menyatakan baru mendapatkan bukti foto. Sementara itu, khusus saksi dari Panwaslu. “Minimal dua saksi cukuplah sudah. Sementara kami lakukan penjajakan. Kalau tidak besok (hari ini), lusa baru kami hubungi ASN tersebut,” terangnya.

HANYA SATU ASN IZIN CUTI KAMPANYE

Surat izin cuti kampanye yang dilayangkan Siti Rujiah untuk mendampingi suaminya dr. Khairul dalam Pilwali Tarakan 2018 merupakan satu-satunya surat izin cuti yang diterima Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Daerah (BKPPD) Tarakan. “Sejauh ini, hanya satu orang ASN yang mengajukan surat izin kampanye,” ungkap Amas Ramadhan, S.E, Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi pada BKPPD Tarakan kepada Radar Tarakan, Selasa (20/2).

Surat izin tersebut sudah diproses pihaknya sejak 22 Januari 2018 untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Akan tetapi, lamanya cuti bagi ASN selama masa kampanye, tidak diketahui pihaknya, sebab kewenangan untuk memberikan persetujuan cuti ASN di tangan BKN. “Saya kurang tahu, tapi yang jelas kami komunikasikan dan sudah kami kirim. Tinggal menunggu saja,” ujarnya.

Nah, selama surat dari BKN belum keluar, maka yang bersangkutan belum terhitung cuti. Sebab, seorang ASN dapat melaksanakan cuti kampanye jika telah memiliki pegangan surat dari BKN.

Jika telah mendapatkan nota persetujuan dari BKN, maka pihaknya akan menerbitkan SK tentang cuti di luar tanggungan negara. Nah, dalam ketentuan surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tanggal 2 Februari 2018 menyatakan bahwa selama cuti kampanye ASN dapat mendampingi paslon andalannya. Misalkan dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dan sebagainya, namun tidak boleh mengekan baju pegawai, atribut parpol atau menggerakkan anggota tubuh atau keberpihakan terhadap satu paslon. “Pokoknya mengarah kepada keberpihakan tidak boleh. Seluruh gaji juga setop, tidak punya hitungan masa kerja, gaji juga tidak diterima,” jelasnya.

Usai masa kampanye berakhir, minimal sebulan setelah cuti luar tanggungan negara (CLTN), ASN tersebut wajib untuk masuk dan bekerja kembali. (eru/*/shy/lim)


BACA JUGA

Sabtu, 21 April 2018 10:55

Tim Cuma Berharap Laporan

TARAKAN – Elpiji 3 kg langka. Itu sudah wajar di sejumlah wilayah di Kalimantan Utara (Kaltara).…

Sabtu, 21 April 2018 10:53

Misi Sosial dan Keberagaman Budaya Indonesia

Umumnya dunia otomotif begitu melekat dengan pria. Tapi saat ini anggapan itu perlahan hilang dengan…

Sabtu, 21 April 2018 10:52

Kerja Keras dan Tak Patah Semangat

KEMANDIRIAN seorang wanita tak dapat dilepaskan dari perannya sebagai ibu rumah tangga. Namun dengan…

Sabtu, 21 April 2018 10:50

Tak Ingin Anak Terseret Pengalaman yang Sama

MOMEN 21 April setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kartini. Pelopor perjuangan kaum perempuan,…

Sabtu, 21 April 2018 10:49

Mengantar Anak Sampai Sukses

RADEN Ajeng Kartini, hari lahirnya selalu menjadi pengingat bagi setiap wanita Indonesia. Kartini lekat…

Sabtu, 21 April 2018 10:46

Belum Terbentuk, FPI Sudah Dapat Penolakan

SPANDUK penolakan pembentukan Front Pembela Islam (FPI) itu, terpampang jelas  di sekitaran perempatan…

Sabtu, 21 April 2018 10:39

Anggaran Minim, Bukan Penghambat

TARAKAN — Kepala Kementerian Agama Kaltara, H. Suriansyah mengakui, minimnya dana pembinaan yang…

Sabtu, 21 April 2018 10:38

Ramaikan Gowes Sore Ini

TARAKAN - Para goweser Bumi Paguntaka diharapakan kehadirannya dalam kegiatan gowes, Sabtu (21/4) yang…

Sabtu, 21 April 2018 10:37

Tidar dan Labobar Diusulkan Masuk Tarakan

TARAKAN - Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, PT Pelni kembali mengajukan tambahan armada untuk mengatasi…

Sabtu, 21 April 2018 10:35

Daerah Wisata Minim Penerangan

TARAKAN – Objek wisata di Bumi Paguntaka terus bertambah, salah satunya di daerah Mamburungan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .