MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 20 Februari 2018 10:29
Bukti Sudah Disiapkan

Laporkan Pembayaran Sertifikat di Luar Aturan

SERTIFIKAT TANAH: Masyarakat yang belum memiliki sertifikat lahan khusus perumahaan dapat mengkuti program PTSL. RIKO ADITYA/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pulau Sebatik, menuai protes dari masyarakat, akibat pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan masyarakat membentuk tim untuk mengusut terkait pembayaran sertifikat tersebut.

Tim Pemerhati Masyarakat Sebatik, Sahabuddin mengatakan, persoalan pembayaran PTSL yang diminta tiap desa berbeda-beda, sehingga perlu ada penjelasan terkait hal tersebut. Karena yang diketahui hanya Rp 250 yang wajib dibayar oleh pemohon.

“Seperti di Desa Aji Kuning hanya diminta Rp 350 per sertifikat, sedangkan di desa lain ada yang sampai Rp 1 juta,” kata Sahabuddin kepada media ini kemarin.

Menurutnya, langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Karena telah memungut biaya di luar dari yang ditentukan. Karena jika hanya dibiarkan, tentu akan terus berlanjut. Karena PTSL ini  masih berjalan hingga akhir 2018.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bukti dan saksi semua telah ada, bahwa pembayaran dilakukan melebihi dari Rp 250 ribu. Jika pembayaran dilakukan hingga Rp 1 juta tentu melampaui batas dan ada unsur kesengajaan yang dilakukan untuk melanggar aturan yang telah ditentukan.

“Bukti kami telah siapkan, selanjutnya akan segera melaporkan ke pihak berwajib bahwa ada pelanggaran terkait PTSL di Sebatik,” ujarnya.

Keputusan bersama Menteria Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nomor 25/SKB/V/2017, nomor 590-3167A/2017, nomor 34/2017, tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Jenis kegiatan yang harus mengeluarkan biaya adalah, kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok, materai dan operasional petugas kelurahan/desa. Untuk Kabupaten Nunukan, masuk dalam kategori ketiga Kalimantan Timur yang dikenakan biaya sebesar Rp 250 ribu.

Sementara itu, Ketua PTSL BPN Nunukan, Heriawan Burhani mengatakan, untuk pembiayaan melebihi dari aturan tak dilakukan oleh BPN Nunukan. Karena telah dipesankan kepada tim yang melakukan pengukuran di lapangan. Agar tidak meminta biaya tambahan di luar dari aturan yang telah ditentukan.

“Ini sangat bahaya karena pekerjaan ini dikawal oleh aparat kepolisian, untuk memungut biaya tambahan telah saya larang,” kata Heriawan Burhani.

Menurutnya, untuk PTSL di 2017 lalu ada sebanyak 2.500 sertifikat yang disebarkan kepada masyarakat di seluruhan Kabupaten Nunukan. Dari 2.500 bidang tersebut semua telah selesai dibagikan kepada masyarakat. Walaupun ada yang tidak sesuai dengan waktu.

“Memang ada belum terbagi, karena sertifikatnya masuk dalam tahap akhir pada Oktober 2017 lalu. Sehingga akhir Desember baru dapat diselesaikan semua,” ujarnya.

Lanjut dia, dengan kondisi geografis daerah yang memiliki jarak tempuh yang jauh tentu dengan biaya Rp 250 ribu per sertifikat, tetap akan diupayakan agar dapat diselesaikan. Walaupun harus butuh kerja keras dengan menyelesaikan target yang telah ditentukan.

Biaya Rp 250 ribu masuk dalam kategori ketiga untuk di Kabupaten Nunukan, kurang tepat. Karena untuk menjangkau beberapa daerah membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Misalnya, ingin melakukan pengukuran di Kecamatan Krayan atau Lumbis Ogong, tentu biaya Rp 250 ribu tidak mencukupi.

“Kalau di Sebatik mungkin dengan biaya Rp 250 masih dapat dimaklumi, namun untuk daerah lain yang cukup jauh pasti akan sulit,” tuturnya. (nal/nri)


BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 13:04

Alasan Anggaran, RS Tak Dioperasikan

PELAYANAN Kesehatan di 11 kecamatan yang berada di wilayah tiga di antaranya, Kecamatan Sebuku, Sembakung,…

Kamis, 20 September 2018 12:46

Jembatan Rp 7,5 Miliar Mulai Dikerjakan

NUNUKAN – Setelah menanti 13 tahun lamanya, jembatan permukiman warga di rukun tetangga (RT) 10,…

Kamis, 20 September 2018 12:28

Ketahuan Mencuri, Pemuda Divonis Penjara Satu Tahun

NUNUKAN – Terdakwa Jamal, pemuda berusia 18 tahun dengan perkara pencurian akhirnya menjalani…

Kamis, 20 September 2018 12:26

Tak Ditahan, HM Wajib Lapor

NUNUKAN – HM, seorang pendidik dari salah satu Sekolah Menengas Pertama (SMP) di Nunukan yang…

Kamis, 20 September 2018 12:20

Pencarian Ditutup, Rini Azhara Belum Ditemukan

NUNUKAN – Tim SAR gabungan belum juga menemukan sosok Rini Azhara (7) yang hilang di pasar malam…

Kamis, 20 September 2018 12:17

Pilpres dan Pileg Dipastikan Tidak Saling Menganggu

NUNUKAN – Tim sukses untuk pemilihan presiden (pilpres) tak hanya heboh di tingkat nasional. Di…

Kamis, 20 September 2018 12:16

Satpol PP Akui Sulit Tangani Anjing Liar di Jalan Umum

NUNUKAN – Korban keberadaan anjing liar di Nunukan, baik kecelakaan lalu lintas maupun digigit…

Rabu, 19 September 2018 11:16

Tunggu Kepastian Penggunaan Jalan

NUNUKAN – Dinas Perdagangan (Disdag) Nunukan masih kesulitan dalam mengatur para pedagang ikan…

Rabu, 19 September 2018 11:13

Rini Azhara Diduga Diculik?

NUNUKAN – Kehilangan Rini Azhara (7) memasuki hari ketujuh sejak Rabu (12/9). Hingga kemarin pun…

Rabu, 19 September 2018 11:07

Produk Malaysia Memelihara Rantai Ekonomi

NUNUKAN – Sembilan bahan pokok (sembako) yang lebih mudah didapatkan dari Tawau, Malaysia membuat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .