MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 19 Februari 2018 10:15
Warga Enggan Bayar Biaya Sertifikat

Di Luar dari Jumlah Pembayaran, Diduga Pungli

DIBAGI: BPN Nunukan membagikan sertifikat tanah kepada warga Sebatik yang mengikuti program Prona atau PTSL. BPN NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pembuatan sertifikat tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) atau program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) menuai protes warga Sebatik karena tidak sesuai dengan sosialisasi. Warga mengaku, sejak awal biaya yang dikenakan untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp 1 juta.

Seperti yang diungkapkan warga Kecamatan Sebatik Utara, Rahman. Pembuatan sertifikat melalui PTSL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh kecamatan di Sebatik diprotes warga, karena munculnya biaya yang tak sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. “Jika diminta untuk melakukan pembayaran di luar aturan, berarti ingin membodohi masyarakat,” kata Rahman kepada media ini, kemarin (18/2).

Bahkan ia menduga jika oknum aparat desa dan BPN Nunukan yang meminta pembayaran di luar dari ketentuan memberlakukan pungutan liar (pungli). Yang menjadi pegangan warga yakni keputusan Menteri Agraria dan Tata Raung /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4/1995 tentang perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah yang Berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang menjadi objek Prona. “Untuk sertifikat tanah yang melalui Prona tetap dibebankan biaya administrasi, namun tidak sampai dengan Rp 1 juta,” ujarnya.

Jika dilihat dari besaran biaya administrasi yang harus dibayar, paling tinggi Rp 10 ribu dengan luas lahan sampai 2.000 meter persegi untuk daerah perkotaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan Rp 3 ribu dengan luas tanah 2 hektare (ha).

Di samping biaya administrasi, penerima hak tanah dikenakan pula uang sumbangan untuk penyelenggaraan landreform sebesar 50 persen dari biaya administrasi. Selain itu, pemohon dikenakan biaya panitia paling tinggi Rp 10 ribu. Angka tersebut jika mengacu dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. “Jika dalam aturan tersebut Sebatik masuk dalam kategori III Kalimantan Timur dengan biaya sebesar Rp 250 ribu. Jadi tidak ada yang sampai pembayaran Rp 1 juta,” tuturnya.

Sementara, Kepala BPN Nunukan Sumaryo membantah jika ada pungutan yang dilakukan oleh BPN Nunukan kepada masyarakat hingga Rp 1 juta. Bahkan masyarakat tidak perlu ada yang membayar ke BPN Nunukan saat melakukan pengambilan sertifikat tanah. “Tidak ada orang dari BPN yang meminta uang kepada masyarakat saat pembagian sertifikat tanah itu,” kata Sumaryo kepada pewarta harian ini.

Menurutnya, sertifikat melalui Prona atau PTSL dibagikan di masing-masing kantor desa. Masyarakat harus menerima di kantor desa dan harus yang bersangkutan yang menerima sertifikat tersebut. Selama ini proses tersebut telah berjalan dengan lancar.

Jika masih ada masyarakat Sebatik yang belum menerima sertifikat tanah melalui program Prona harus diseleksi terlebih dahulu. Karena yang belum menerima sertifikat ada dua kategori. Sertifikat tidak diberikan kepada yang bersangkutan, saat penyerahan tidak datang atau surat asli tidak dibawa.

Ia mengakui sempat terjadi keributan di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara pada 15 Februari lalu. Saat itu pihak BPN ingin membagikan sertifikat, namun kondisi tidak memungkinkan, sehingga kegiatan pembagian dibatalkan. “Betul ada keributan, saat keributan itu terjadi kami tarik kembali sertifikat yang ingin dibagikan,” ujarnya. (nal/lim)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 11:54

Perdagangan Perbatasan Harus Dilegalkan

NUNUKAN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nunukan kembali mengusulkan…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:52

Jelang Nataru, Pelni Tidak Tambah Armada

NUNUKAN – Menghadapi arus mudik penumpang tujuan Balikpapan, Parepare, Makassar…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:50

Sebulan, Polisi Ungkap 28 Kasus Pencurian

NUNUKAN – Selama bulan November-Desember, Polres Nunukan berhasil mengungkap 28…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:49

Perketat Pengawasan Miras di Tahun Baru

PERAYAAN tahun baru 2019 sisa dua pekan. Berbagai kegiatan akan…

Jumat, 14 Desember 2018 14:37

Data Beasiswa Sering Dipalsukan

NUNUKAN – Beasiswa Nunukan Cerdas untuk 2018 telah disalurkan. Namun…

Jumat, 14 Desember 2018 14:35

LPG 3 Kg Langka, Beralih ke Gas Malaysia

NUNUKAN – Jelang Natal dan Tahun Baru, Liquefied Petroleum Gas…

Jumat, 14 Desember 2018 14:33

Pengoperasian Paras Perbatasan Molor

NUNUKAN - Wacana pemerintah meresmikan paras perbatasan di Jalan Lingkar,…

Jumat, 14 Desember 2018 14:32

Sudah Putusan, Masih Berpolemik

NUNUKAN – Permasalahan lahan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Semakin…

Jumat, 14 Desember 2018 14:23

Barang Ilegal Dimusnahkan

NUNUKAN – Pemusnahan barang milik negara hasil sitaan telah dilakukan…

Kamis, 13 Desember 2018 12:16

Pengoperasian RS Pratama Tertunda

NUNUKAN – Rencana pemerintah untuk meresmikan Rumah Sakit Pratama Sebatik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .