MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 19 Februari 2018 10:15
Warga Enggan Bayar Biaya Sertifikat

Di Luar dari Jumlah Pembayaran, Diduga Pungli

DIBAGI: BPN Nunukan membagikan sertifikat tanah kepada warga Sebatik yang mengikuti program Prona atau PTSL. BPN NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pembuatan sertifikat tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) atau program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) menuai protes warga Sebatik karena tidak sesuai dengan sosialisasi. Warga mengaku, sejak awal biaya yang dikenakan untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp 1 juta.

Seperti yang diungkapkan warga Kecamatan Sebatik Utara, Rahman. Pembuatan sertifikat melalui PTSL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh kecamatan di Sebatik diprotes warga, karena munculnya biaya yang tak sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. “Jika diminta untuk melakukan pembayaran di luar aturan, berarti ingin membodohi masyarakat,” kata Rahman kepada media ini, kemarin (18/2).

Bahkan ia menduga jika oknum aparat desa dan BPN Nunukan yang meminta pembayaran di luar dari ketentuan memberlakukan pungutan liar (pungli). Yang menjadi pegangan warga yakni keputusan Menteri Agraria dan Tata Raung /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4/1995 tentang perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah yang Berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang menjadi objek Prona. “Untuk sertifikat tanah yang melalui Prona tetap dibebankan biaya administrasi, namun tidak sampai dengan Rp 1 juta,” ujarnya.

Jika dilihat dari besaran biaya administrasi yang harus dibayar, paling tinggi Rp 10 ribu dengan luas lahan sampai 2.000 meter persegi untuk daerah perkotaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan Rp 3 ribu dengan luas tanah 2 hektare (ha).

Di samping biaya administrasi, penerima hak tanah dikenakan pula uang sumbangan untuk penyelenggaraan landreform sebesar 50 persen dari biaya administrasi. Selain itu, pemohon dikenakan biaya panitia paling tinggi Rp 10 ribu. Angka tersebut jika mengacu dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. “Jika dalam aturan tersebut Sebatik masuk dalam kategori III Kalimantan Timur dengan biaya sebesar Rp 250 ribu. Jadi tidak ada yang sampai pembayaran Rp 1 juta,” tuturnya.

Sementara, Kepala BPN Nunukan Sumaryo membantah jika ada pungutan yang dilakukan oleh BPN Nunukan kepada masyarakat hingga Rp 1 juta. Bahkan masyarakat tidak perlu ada yang membayar ke BPN Nunukan saat melakukan pengambilan sertifikat tanah. “Tidak ada orang dari BPN yang meminta uang kepada masyarakat saat pembagian sertifikat tanah itu,” kata Sumaryo kepada pewarta harian ini.

Menurutnya, sertifikat melalui Prona atau PTSL dibagikan di masing-masing kantor desa. Masyarakat harus menerima di kantor desa dan harus yang bersangkutan yang menerima sertifikat tersebut. Selama ini proses tersebut telah berjalan dengan lancar.

Jika masih ada masyarakat Sebatik yang belum menerima sertifikat tanah melalui program Prona harus diseleksi terlebih dahulu. Karena yang belum menerima sertifikat ada dua kategori. Sertifikat tidak diberikan kepada yang bersangkutan, saat penyerahan tidak datang atau surat asli tidak dibawa.

Ia mengakui sempat terjadi keributan di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara pada 15 Februari lalu. Saat itu pihak BPN ingin membagikan sertifikat, namun kondisi tidak memungkinkan, sehingga kegiatan pembagian dibatalkan. “Betul ada keributan, saat keributan itu terjadi kami tarik kembali sertifikat yang ingin dibagikan,” ujarnya. (nal/lim)


BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 13:04

Alasan Anggaran, RS Tak Dioperasikan

PELAYANAN Kesehatan di 11 kecamatan yang berada di wilayah tiga di antaranya, Kecamatan Sebuku, Sembakung,…

Kamis, 20 September 2018 12:46

Jembatan Rp 7,5 Miliar Mulai Dikerjakan

NUNUKAN – Setelah menanti 13 tahun lamanya, jembatan permukiman warga di rukun tetangga (RT) 10,…

Kamis, 20 September 2018 12:28

Ketahuan Mencuri, Pemuda Divonis Penjara Satu Tahun

NUNUKAN – Terdakwa Jamal, pemuda berusia 18 tahun dengan perkara pencurian akhirnya menjalani…

Kamis, 20 September 2018 12:26

Tak Ditahan, HM Wajib Lapor

NUNUKAN – HM, seorang pendidik dari salah satu Sekolah Menengas Pertama (SMP) di Nunukan yang…

Kamis, 20 September 2018 12:20

Pencarian Ditutup, Rini Azhara Belum Ditemukan

NUNUKAN – Tim SAR gabungan belum juga menemukan sosok Rini Azhara (7) yang hilang di pasar malam…

Kamis, 20 September 2018 12:17

Pilpres dan Pileg Dipastikan Tidak Saling Menganggu

NUNUKAN – Tim sukses untuk pemilihan presiden (pilpres) tak hanya heboh di tingkat nasional. Di…

Kamis, 20 September 2018 12:16

Satpol PP Akui Sulit Tangani Anjing Liar di Jalan Umum

NUNUKAN – Korban keberadaan anjing liar di Nunukan, baik kecelakaan lalu lintas maupun digigit…

Rabu, 19 September 2018 11:16

Tunggu Kepastian Penggunaan Jalan

NUNUKAN – Dinas Perdagangan (Disdag) Nunukan masih kesulitan dalam mengatur para pedagang ikan…

Rabu, 19 September 2018 11:13

Rini Azhara Diduga Diculik?

NUNUKAN – Kehilangan Rini Azhara (7) memasuki hari ketujuh sejak Rabu (12/9). Hingga kemarin pun…

Rabu, 19 September 2018 11:07

Produk Malaysia Memelihara Rantai Ekonomi

NUNUKAN – Sembilan bahan pokok (sembako) yang lebih mudah didapatkan dari Tawau, Malaysia membuat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .