MANAGED BY:
RABU
20 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 15 Februari 2018 12:14
Jangan Takut Jadi Saksi

Politik Uang Masih Ampuh

IKRAR PARA CALON: Para pasangan calon dan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan 2018 membaca ikrar penolakan praktik politik uang dan isu SARA, kemarin (14/2). JOHANNY/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Pertarungan di setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak pernah lepas dari intrik. Banyak cara yang bisa dilakukan para pemilik kepentingan. Ujung-ujungnya masyarakat pemilih yang menjadi ‘korban’.

Seperti diungkap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara Siti Nuhriyati, cara-cara itu seperti menghalalkan praktik money politic atau menghembuskan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurut pengalamannya, jika dua hal itu dibiarkan akan terus menjadi momok bagi bangsa, dan dapat memicu hal negatif.  “Makanya, dari Bawaslu RI yang diturunkan ke Bawaslu Provinsi, ke Panwaslu yang mengadakan Pilkada di 2018 ini, digagaslah kegiatan bertema tolak money politic atau politik uang dan politisasi SARA,” bebernya.

Dijelaskan Siti, kasus politik uang merupakan titik awal bagi setiap pemimpin tersandung kasus korupsi. Tak jarang dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Biaya politik yang fantastis dalam kontestasi Pilkada menjadi salah satu motif dari perbuatan teruk itu. Banyak yang menyebutnya sebagai upaya ‘balik modal’. “Kebanyakan seperti itu. Itulah pentingnya bagaimana kita memerangi money politic,” jelasnya.

Bagi Siti, politik uang fokus pihak penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu. Namun, di sisi lain hal ini justru ditunggu-tunggu sebagian masyarakat. Bawaslu menggagas deklarasi khusus untuk memberikan pengertian kepada setiap pasangan calon (paslon) atau tim paslon, bahwa praktik politik uang merupakan kasus yang menciderai demokrasi rakyat. “Kami tidak pernah tutup mata terhadap pelaksanaan Pemilu atau Pilwali,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi, bukan hanya menjadi milik penyelenggara atau paslon, tetapi milik masyarakat seutuhnya. Sehingga dengan pemahaman tersebutlah, masyarakat mewajibkan diri mengawal Pilkada yang menghasilkan pemimpin yang bersih. “Kalau ditemukan pelanggaran, silakan dilaporkan. Kami siap menindaklanjuti, jangan takut menjadi saksi, karena masyarakat akan menjadi bagian dari pesta demokrasi Kota Tarakan,” terangnya.

Sementara isu SARA muaranya pada perpecahan. Menggunakan segala cara memicu egosentris antar masyarakat. “Kalau isu SARA, efeknya ini kan kerusuhan atau chaos. Ini banyak terjadi di daerah lain, mudah-mudahan di Tarakan tidak terjadi,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, calon Wali Kota Tarakan Sofian Raga mengajak seluruh masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun Kota Tarakan. Salah satunya dengan cara tidak bersikap golongan putih (golput) alias tak menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya. “Jadi, satu suara itu, sudah berkontribusi untuk membangun kota,” bebernya.

Tak hanya itu, pria yang masih menjabat sebagai Wali Kota Tarakan tersebut juga menyatakan bahwa pihaknya juga menolak akan kehadiran praktik politik uang dan politisasi SARA. Di lokasi yang sama, calon Wali Kota Tarakan H. Badrun mengatakan penolakan terhadap dua hal itu sudah menjadi komitmen bagi dirinya untuk membangun kemurnian demokrasi. “Kiranya, ini bisa menjadi mindset setiap masyarakat, paslon, dan penyelanggara. Mudah-mudahan ini komitmen bersama,” harapnya.

Pun dengan calon Wali Kota dr. Khairul mengatakan setiap paslon harus menghindari praktik yang kurang baik itu. Untuk itu, ia berkomitmen untuk mencegah terjadinya politik uang maupun politisasi SARA. “Ini hal yang penting untuk menegakkan demokrasi yang benar dan bermartabat. Harusnya semua pasangan calon menghindari politik uang,” ucapnya.

MEDIA HARUS NETRAL

Keterlibatan media dalam memberikan informasi tentang pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan 2018 berpengaruh terhadap tingkat keterpilihannya di masyarakat. Setiap media pun diimbau untuk bersikap netral saat melakukan pemberitaan. Bawaslu RI telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pers, mengimbau setiap pemberitaan yang beredar di masyarakat harus bersifat netral. “Ketika ada yang mendaftar jadi tim sukses, atau mendaftar sebagai kepala daerah, harus mundur dari wartawan,” tegasnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tarakan Sulaiman mengatakan pemberitaan yang tidak berimbang, harus dipertanggungjawabkan secara hukum. “Kalau dalam teori hukum, badan hukumnya yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Jika beredar sebuah berita yang memberatkan pasangan calon lain, maka yang merasa keberatan, harus melaporkan masalah tersebut kepada Panwaslu. Namun, tak hanya laporan, temuan yang didapatkan Panwaslu juga dapat diproses. “Jadi, bisa dari temuan, bisa juga dari laporan. Misalnya, kami membaca berita yang ternyata ini memenuhi syarat sebagai dugaan pelanggaran, kami bisa memproses tanpa ada laporan,” tegasnya.

“Tapi, kalau ada masyarakat yang mengetahui, maka dapat melaporkan ke Panwaslu,” sambungnya.

Nah, jika ditemukan pelanggaran, sanksi yang akan diberikan ialah pencabutan izin operasi perusahaan. Untuk itu, Panwaslu menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Pers dan Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengatakan, pasangan calon hanya dapat memasang iklan di media jika difasilitasi KPU. “Kalau dalam konteks iklan kampanye hanya di 14 hari terakhir,” singkatnya.

KAMPANYE CUMA 119 HARI

Tepat hari ini, pelaksanaan kampanye hari pertama dilaksanakan setiap pasangan calon (paslon). Namun apa sajakah aturan kampanye di Pilwali 2018 ini?

Teguh menjelaskan, dalam pelaksanaan kampanye diberikan waktu selama 135 hari. Namun, menurut hasil kesepakatan, waktu tersebut akan dikosongkan jika adanya hari libur. Sehingga menurut perhitungan KPU, setiap paslon memiliki waktu selama 119 hari efektif untuk berkampanye.

Adapun pelaksanaan kampanye dibagi menjadi beberapa bagian, seperti rapat umum terbuka yang hanya dapat dilakukan sekali selama masa kampanye, yakni pada empat hari terakhir masa kampanye dan dilaksanakan di lapangan yang luas, serta dilakukan secara bergantian di lokasi yang sama, dan diberi batasan waktu sampai pukul 18.00 Wita saja.

Selain itu, ada kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, yang tidak membatasi tatap muka dan dialog, namun pelaksanaannya tergantung dari masing-masing tim paslon dan lokasinya dapat dilokalisir di suatu tempat dengan tidak melibatkan konvoi. Ada kampanye dalam bentuk perlombaan, serta kampanye dalam bentuk debat kandidat yang akan dilaksanakan sekali, yakni pada 19 Juni 2018. "Keempat calon kami bagi agar mereka dapat melakukan kampanye setiap hari di tempat yang berbeda per wilayah kecamatan," jelasnya.

Untuk itu, saat ini setiap paslon tentu harus menyusun perencanaan dengan baik, agar dapat berkampanye lebih praktis dari sisi biaya. Tak hanya itu, setiap paslon wajib melaporkan kepada kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Panwaslu, menyangkut jadwal kampanye. Paling lambat sehari sebelum perencanaan. "Kami berharap agar pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan tertib, dan tidak melanggar aturan umum," harapnya.

Menurut Teguh, kegiatan kampanye merupakan sebuah kegiatan yang paling menyedot banyak peserta. Disinggung soal dana kampanye, ia menjelaskan bahwa KPU masih melakukan ploting atau penyesuaian. Sebab beberapa item yang tidak tercantum dalam PKPU, sehingga pihaknya akan fokus menyelesaikan hal ini lebih dulu, dan menyampaikan kepada setiap paslon. (*/shy/lim)


BACA JUGA

Rabu, 20 Juni 2018 15:41

70 Persen Speedboat Reguler Buat Pintu Darurat

  TARAKAN - Belajar dari sejumlah insiden kecelakaan kapal cepat atau speedboat di laut Kaltara,…

Rabu, 20 Juni 2018 15:06
Debat Kandidat Pilwali Tarakan 2018

Saling Lempar Pertanyaan, Jawaban Paslon Bikin Adem

TARAKAN - Mulai pukul 20.00 Wita, para pasangan calon (paslon) mulai memasuki panggung utama debat di…

Rabu, 20 Juni 2018 15:05

Cara Para Calon Pilwali Tarakan Meyakinkan Pemilih

TARAKAN - Mulai pukul 20.00 Wita, para pasangan calon (paslon) mulai memasuki panggung utama debat di…

Rabu, 20 Juni 2018 15:03

Begini Angan-Angan Para Paslon Mewujudkan Tujuan Pembangunan di Tarakan

TARAKAN - Mulai pukul 20.00 Wita, para pasangan calon (paslon) mulai memasuki panggung utama debat di…

Rabu, 20 Juni 2018 14:58
Debat Kandidat Pilwali Tarakan 2018

Ternyata Pertanyaan Undian Dalam Debat Seperti Ini

TARAKAN - Mulai pukul 20.00 Wita, para pasangan calon (paslon) mulai memasuki panggung utama debat di…

Rabu, 20 Juni 2018 14:53
Debat Kandidat Pilwali Tarakan 2018

Di Mata Panelis, Ada Masalah Anggaran dan Birokrasi

TARAKAN - Mulai pukul 20.00 Wita, para pasangan calon (paslon) mulai memasuki panggung utama debat di…

Rabu, 20 Juni 2018 14:50
Debat Kandidat Pilwali Tarakan 2018

Diingat Yah! Janji Paslon Dalam Visi Misinya

TARAKAN - Mulai pukul 20.00 Wita, para pasangan calon (paslon) mulai memasuki panggung utama debat di…

Rabu, 20 Juni 2018 14:50

Begini Yel-Yel Para Paslon Dalam Debat Tadi Malam

TARAKAN - Mulai pukul 20.00 Wita, para pasangan calon (paslon) mulai memasuki panggung utama debat di…

Rabu, 20 Juni 2018 12:04

Serang Warga, ‘Cupping’ Biasa Diberi Makan

NUNUKAN - Seorang warga Mamolo, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Syamsuddin alias…

Rabu, 20 Juni 2018 12:02

Digelar Sabtu hingga Tak Ada Buras dan Ketupat

Hampir seluruh umat muslim di Indonesia melaksanakan salat id serentak pada Jumat (15/6). Namun berbeda…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .