MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 14 Februari 2018 12:45
Penyedia Jasa Konstruksi Wajib Miliki SBU
Ketua LPJK Kaltara, H. Abdul Wahab Rusli. DOK/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Penyedia jasa konstruksi baik itu kontraktor pelaksana maupun jasa konsultan diingatkan perihal perpanjangan Sertifikasi Badan Usaha (BSU).

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltara, H. Abdul Wahab Rusli mengatakan, pemilik SBU yang masa berlakunya telah berakhir dan belum registrasi ulang baik tahun kedua dan ketiga, untuk segera mengurusnya ke asosiasi masing-masing. Selain itu, harus memiliki Unit Verifikasi Validasi Awal (UVVA). “Selanjutnya prosesnya dilakukan di LPJK provinsi,” ungkap Wahab kepada Radar Kaltara, Senin (12/2).

Ia tidak dapat menyebutkan lebih rinci jumlah pemilik SBU dan asosiasi yang ada di provinsi bungsu ini. Pastinya SBU yang masa berlakunya telah berakhir tidak akan dapat tayang lagi di website LPJK.  Dampaknya tidak dapat digunakan lagi dalam proses lelang proyek. “Begitu juga bagi yang tidak meregestrasi tahun kedua maupun ketiga,” sebutnya.

Persoalan registrasi badan usaha termasuk pelayanan sertifikasi termasuk tenaga kerja tersebut di daerah belum lama ini telah dibahas dalam pertemuan seluruh Ketua LPJK seluruh provinsi di Jakarta. “Ini berkaitan dengan akan diterbitkannya regulasi turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Nantinya turunan akan jadi acuan masyarakat atau penyedia jasa,” paparnya.

Aturan turunan itu terdiri 3 peraturan pemerintah (PP), 13 Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), serta 2 keputusan Menteri PUPR. Selain itu, UU nomor 2 tahun 2017 ini juga memandatkan dibuatnya tiga peraturan presiden (perpres) dan dua peraturan daerah.

Dalam prosesnya, Wahab memandang penyusunan regulasi turunan itu perlu dikawal agar benar-benar mengakomodir kepentingan pemerintah dan juga masyarakat. “Rencananya terbit pertengahan tahun ini,” tegas dia.

Sebagai provinsi muda, kata dia, Kaltara masih perlu mendapatkan kebijakan khusus dalam meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) penyedia jasa konstruksi. “Mudahan aturan turunan itu berdampak baik terhadap percepatan pembangunan di Kaltara,” harap Wahab.

Tambah dia, masih berdasarkan hasil pertemuan itu nantinya sertifikasi tidak lagi dalam bentuk kertas (manual) melainkan dengan kartu registrasi. Karenanya kontraktor pelaksana dan konsultan perlu mempersiapkan diri agar penyedia jasa di Kaltara siap bersaing dengan kontraktor luar daerah. “Ini persoalan teknis internal di LPJK yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pengembangan,” pungkasnya. (isl/eza)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 21 September 2018 11:29

Caleg Tak Boleh Lamar CPNS

TANJUNG SELOR – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, menegaskan masyarakat yang sudah terdaftar…

Jumat, 21 September 2018 11:24

Oknum PNS Terlibat Judi Togel

TANJUNG SELOR – Kepolisian Resort (Polres) Bulungan melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)…

Jumat, 21 September 2018 11:21

Informasi Teknis CPNS Harus Valid

PEMPROV Kalimantan Utara (Kaltara) diingatkan secepatnya mematangkan persiapan rekrutmen calon pegawai…

Jumat, 21 September 2018 11:16

Kaltara Rawan KLB Campak dan Rubella

TANJUNG SELOR – Batas waktu pemberian vaksin Measles-Rubella (MR) di Kalimantan Utara (Kaltara)…

Jumat, 21 September 2018 11:12

Tiga Parpol Bersengketa Lolos ke DCT

TANJUNG SELOR  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengumumkan daftar…

Jumat, 21 September 2018 11:04

DPRD Harus Tahu Peruntukkan Anggaran

ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2018…

Kamis, 20 September 2018 12:43

Gunakan Jalur Resmi, Perlu Sinergikan Puluhan Pengusaha

TANJUNG SELOR – Pekan lalu tepatnya Kamis (13/9), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC)…

Kamis, 20 September 2018 12:40

Tingkatkan Ekonomi Warga, Bhabinkamtibmas Harus Berperan Aktif

TANJUNG SELOR – Tugas kepolisian sebagai abdi negara tak semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban…

Kamis, 20 September 2018 12:37

Jalan 603,91 Kilometer Prioritas KemenPU-PR

TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim)…

Kamis, 20 September 2018 12:35

Modus Mengajari, Mawar Digauli Selama 3 Tahun

KASUS pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .