MANAGED BY:
SENIN
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 14 Februari 2018 12:40
Partai Besar Ngotot Empat

Debat dalam Uji Publik Jumlah Dapil

PEMAPARAN: Ketua KPU Bulungan Erry Sonley tengah menjelaskan tentang dapil dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan pada Pileg 2019. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Uji publik dalam penentuan usulan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan diikuti masing-masing partai politik (parpol) yang sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi atau memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan. Dua kubu, masing-masing parpol melontarkan berbagai argumen tentang usulan antara tiga dapil atau empat yang sebelumnya disampaikan KPU di Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor, kemarin (13/2).

Ketua DPC PDIP Hamka mengusulkan pada Pileg 2019 mendatang bisa terlaksana empat dapil. Alasannya, keterwakilan setiap daerah. Selain itu, mengaca pada geografis daerah. Maka, dimungkinkan usulan tersebut dipertahankan. “Ini menurut kami. Setiap parpol berbeda-beda,’’ ungkapnya.

Senada dikatakan Ketua DPC Golkar Heru Rachmady bahwa menurutnya sekalipun pada usulan pertama yakni tiga dapil dikatakan memenuhi syarat mutlak, namun usulan empat dapil dalam Pemilu tetap harus dipertahankan. Sebab, penafsiran dalam penentuan dapil berbeda-beda. “Saat ini bisa dianalisa. Kondisi di pusat tentu berbeda pada daerah di sini. Tiga dapil, mungkin karena penentuan di pusat berpatokan pada daerah besar atau terdekat. Tapi, kita di sini sangat berbeda sekali. Itu dilihat dari geografis dan lainnya,’’ ungkapnya.

Heru berharap, dari usulan yang dilontarkannya tersebut dapat dijadikan bahan usulan ke pusat nantinya. Dan menurutnya, sekiranya dapil bertambah, maka hal itu tak diterapkan dalam Pemilu nanti. “Mungkin pusat berpikir daerah Bunyu dan Tanjung Palas Timur terlampau jauh. Padahal perjalanan melalui sisi laut justru dekat dan dapat dilalui. Maka, ini layak bilamana dapil ditambah,’’ terangnya.

Berbeda dengan Slamet perwakilan PKS, yang mana pihaknya mempertahankan pada tiga dapil atau usulan pertama. Pasalnya, tiga dapil jelas telah memenuhi prinsip dalam penataan. Oleh karenanya, perubahan itu tak perlu dilakukan bilamana dapil sebelumnya masih layak. “Dalam dapil ini ada aturan dalam PKPU. Jadi, tak perlu ditambah-tambah lagi,’’ ungkapnya.

Dikatakan juga, selain itu dalam penambahan dapil sejatinya akan berdampak pada partai kecil dan partai baru dalam bersaing mendapatkan kursi di DPRD. “Semakin kecil akan semakin berat perjuangannya. Itulah saya berharap tetap pada tiga dapil,’’ ucapnya.

Adapun penentuan tiga dapil ini tak hanya pada PKS saja. PSI, Partai Garuda, PKB, Nasdem dan beberapa lainnya juga mendukung usulan tiga dapil. Di tempat yang sama, Ketua KPU Bulungan Erry Sonley yang ditemui pasca pemaparan mengatakan, dari berbagai usulan yang telah dilontarkan setiap perwakilan parpol, akan dicatat KPU sebagai bahan pertimbangan penentuan dapil di pusat. “Tapi, biarpun bagaimana tetap dalam PKPU setidaknya dari usulan itu mengacu pada prinsip yang ada,’’ ungkapnya.

Adapun, lanjutnya, prinsip yang dimaksud itu meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.

“Jadi ada tujuh prinsip yang harus dipenuhi. Namun, untuk usulan nanti tetap dua yang akan kami sampaikan ke KPU RI. Sehingga nantinya KPU RI yang menetapkan,’’ jelasnya.

“Dan dalam uji publik ini sebenarnya lebih kepada penyampaian tentang segala masukan setiap parpol yang terlibat, tokoh masyarakat, Panwaslu dan lainnya. Atau dalam arti lain di sini transparansi setiap tahapan yang ada,’’ tambahnya.

Hanya, menurutnya KPU RI dalam hal ini tentu tidak asal dalam penentuan dapil setiap daerah. Tentu, akan ada dasar prinsipnya. Apakah daerah itu telah memenuhinya atau tidak. “Bilamana tak terlalu urgen mungkin tak ada perubahan. Cuma kembali pada KPU RI nanti,’’ jelasnya.

INGATKAN KESEPAHAMAN ATURAN

Mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan dalam Pemilihan Legislatif 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan jauh-jauh hari mengingatkan tentang kesepahaman aturan yang berlaku, salah satunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Asisten Bidang Pemerintahan pada Setkab Bulungan Ahmad Ideham mengatakan, antisipasi terhadap hal tersebut memang penting untuk diberlakukan. Tujuannya untuk mewujudkan Pemilu yang aman dan tentram nantinya. Atau dalam arti tak sampai terjadi konflik sosial di kalangan masyarakat. “Jadi, penting penyampaian aturan, tahapannya. Tentunya dengan cara yang profesional dan transparan,’’ ungkapnya kepada Radar Kaltara, kemarin (13/2).

Apalagi, lanjutnya, terkait penentuan daerah pemilihan (dapil). Pihaknya menyarankan setiap daerah nantinya dapat terwakili. Begitupun yang terpilih dan duduk di kursi pejabat. “Jangan sampai ada perbedaan. Ini tentu dapat menimbulkan kesenjangan,’’ ujarnya.

Akan tetapi, dalam hal ini pihaknya menyerahkan penuh ke KPU Bulungan untuk segala bentuk pelaksanaannya. Pihaknya akan mendukung apapun hasil yang disampaikan oleh KPU Bulungan atapun KPU RI terkait keputusan dapilnya nanti. “Kami tahu ada dua usulan dapil. Mana yang terbaik. Dan itu akan kami dukung,’’ katanya.

“Itu ranahnya KPU (dapil). Intinya, di sini kami mendukungnya apapun itu,’’ ucapnya.

Sementara, seperti diberitakan sebelumnya dari pandangan Wakil Ketua DPRD Bulungan Faisal Fikry menyarankan bilamana tidak terlalu urgen, maka perubahannya tak perlu dilakukan. “Intinya tetap berdasar PKPU. Jika memang tak krusial. Dapil di Pemilu 2014 bisa saja digunakan kembali,’’ imbuhnya. (omg/lim)


BACA JUGA

Senin, 19 Februari 2018 10:30

JPU Tuntut Terdakwa Dimiskinkan

TANJUNG SELOR – Masih ingat dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) retribusi tambat…

Senin, 19 Februari 2018 10:25

Penggantian Pukat Hela Tunggu KKP

TANJUNG SELOR –Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini belum…

Senin, 19 Februari 2018 10:22

DPMD Nilai Tak Ada Penyelewengan

TANJUNG SELOR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten memastikan sejauh ini penggunaan…

Senin, 19 Februari 2018 10:21

Pasca Banjir, Warga Rugi Puluhan Juta

TANJUNG SELOR – Banjir bandang yang menerjang dua desa di Kecamatan Tanjung Palas Utara, yakni…

Senin, 19 Februari 2018 10:20

Bangun PLTA dan Minta Komitmen PLN Terangi Wilayah Pelosok

Kabupaten Bulungan yang merupakan daerah induk dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini, ternyata…

Senin, 19 Februari 2018 09:47

Mobil Dinas Masuk Parit Tanjung Palas

TANJUNG SELOR - Diduga hilang kendali, satu unit mobil dinas yang dikendarai Karim, masuk ke dalam parit…

Senin, 19 Februari 2018 09:45

Banjir Bandang Terjang Dua Desa

TANJUNG SELOR – Akibat tingginya curah hujan Jumat (16/2) malam hingga menjelang Sabtu (17/2)…

Senin, 19 Februari 2018 09:44

Rp 12 Miliar untuk Akses Jalan di Apau Kayan

TANJUNG SELOR - Pemerintah pusat maupun Pemprov Kaltara terus berupaya memaksimalkan pembangunan infrastruktur…

Senin, 19 Februari 2018 09:43

Eks Wilayah Jajahan, Pernah Dipimpin 19 Orang Belanda

TANJUNG SELOR – Sejumlah program di perbatasan terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah setiap…

Senin, 19 Februari 2018 09:42

Pembebasan Lahan PLTA Diklaim Rampung

TANJUNG SELOR - Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya progres pembebasan lahan untuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .