MANAGED BY:
SENIN
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 14 Februari 2018 12:38
Susun Pergub, Permudah Proses Mutasi Kendaraan
WACANA PEMUTIHAN: Pemprov Kaltara berupaya memaksimalkan pajak kendaraan bermotor melalui peraturan gubernur. RACHMAR ROMADHONI RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara akan memberikan kemudahan prosedur dan proses pengadministrasi mutasi kendaraan baik roda dua maupun empat ke Kaltara. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara Busriansyah meyakini masih banyak kendaraan yang beroperasi di Kaltara namun bernopol polisi luar Kaltara di lima kabupaten/kota.

Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melarang kendaraan-kendaraan tersebut dikarenakan pemiliknya merupakan warga negara Indonesia (WNI) sehingga bebas selama berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai ketentuan pemilik kendaraan hanya berkewajiban registrasi ke satuan lalu lintas (satlantas). Persoalan itu kata Busriansyah terjadi di semua daerah di Indonesia artinya bukan hanya wilayah Kaltara saja. “Hanya saja dampaknya daerah tidak dapat apa-apa karena pajaknya dibayar di luar sesuai asal kendaraan. Sisi lain menggunakan fasilitas daerah misalnya jalan,” ungkap Busriansyah, Selasa (13/2).

Busriansyah melihat keberadaan dari luar ini merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah (PAD). Pemprov Kaltara mengingatkan agar pemilik kendaraan luar untuk segera memutasi kendaraannya. “Kami akan berikan kemudahan prosesnya,” beber dia.

Saat ini BPPRD sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembebasan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan yang akan mutasi ke Kaltara. “Kami beri diskon 50 persen pembiayaannya,” jelas dia.

Kini Pergub itu masih dalam tahap penyusunan draf selanjutnya jika selesai akan disosialisasikan ke masyarakat di provinsi termuda ini. Sesuai rencana pergub tersebut akan dicanangkan bersamaan dengan HUT Kaltara pada April mendatang dan akan berlaku selama enam bulan sejak disahkan. “Ini opsi satu-satunya agar kendaraan luar dapat menjadi sumber PAD,” kata dia.

Selain pergub, BPPRD juga mewacanakan akan melaksanakan pemutihan terhadap kendaraan bermotor keluaran tahun 2007 ke bawah. Dengan pemutihan itu pemilik kendaraan akan bebas denda administrasi dan pokok pajak. “Ini kado untuk masyarakat momen HUT Kaltara nanti. Jadi kalau pajaknya tertunggak tapi ingin mutasi jadi aman,” papar Busriansyah. “Karena sebenarnya kalau bicara aturan yang tidak mau tahu. Tapi upaya mendorong pemilik kendaraan memutasi ke Kaltara perlu dilakukan,” sambungnya.

Pergub dan wacana pemutihan itu merupakan kebijakan strategis upaya memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai potensi PAD. “Kalau sudah dimutasi otomatis administrasinya di Kaltara.  Dan dengan pemutihan masyarakat tergerak menyelesaikan tunggakan pajaknya,” imbuh dia.

Ia optimistis capaian pajak daerah Provinsi Kaltara semakin membaik seiring waktu. Pada 2017 lalu realisasi pajak daerah mencapai 103 persen atau sebesar Rp 307 miliar dari total target Rp 297 miliar.

Khusus PKB, kata dia, terealisasi Rp 64 miliar dari total target Rp 65 miliar. Selanjutnya BBNKB sebesar Rp 60 miliar dari terget Rp 71 miliar. Sedangkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor (PBBKB) sekira Rp 146 miliar dari total target Rp 125 miliar. “Mudahan penerapan pergub dan pemutihan capaian bisa jauh lebih baik lagi. Karena target PAD tahun ini sekira Rp 300 miliar lebih,” imbuhnya. (isl/lim)


BACA JUGA

Senin, 19 Februari 2018 10:30

JPU Tuntut Terdakwa Dimiskinkan

TANJUNG SELOR – Masih ingat dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) retribusi tambat…

Senin, 19 Februari 2018 10:29

PBB dan PKPI Tidak Memenuhi Syarat

TANJUNG SELOR – Dua dari 16 partai politik (parpol) yang memenuhi syarat (MS) sebagai peserta…

Senin, 19 Februari 2018 10:25

Penggantian Pukat Hela Tunggu KKP

TANJUNG SELOR –Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini belum…

Senin, 19 Februari 2018 10:22

DPMD Nilai Tak Ada Penyelewengan

TANJUNG SELOR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten memastikan sejauh ini penggunaan…

Senin, 19 Februari 2018 10:21

Pasca Banjir, Warga Rugi Puluhan Juta

TANJUNG SELOR – Banjir bandang yang menerjang dua desa di Kecamatan Tanjung Palas Utara, yakni…

Senin, 19 Februari 2018 10:20

Bangun PLTA dan Minta Komitmen PLN Terangi Wilayah Pelosok

Kabupaten Bulungan yang merupakan daerah induk dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini, ternyata…

Senin, 19 Februari 2018 09:47

Mobil Dinas Masuk Parit Tanjung Palas

TANJUNG SELOR - Diduga hilang kendali, satu unit mobil dinas yang dikendarai Karim, masuk ke dalam parit…

Senin, 19 Februari 2018 09:45

Banjir Bandang Terjang Dua Desa

TANJUNG SELOR – Akibat tingginya curah hujan Jumat (16/2) malam hingga menjelang Sabtu (17/2)…

Senin, 19 Februari 2018 09:44

Rp 12 Miliar untuk Akses Jalan di Apau Kayan

TANJUNG SELOR - Pemerintah pusat maupun Pemprov Kaltara terus berupaya memaksimalkan pembangunan infrastruktur…

Senin, 19 Februari 2018 09:43

Eks Wilayah Jajahan, Pernah Dipimpin 19 Orang Belanda

TANJUNG SELOR – Sejumlah program di perbatasan terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah setiap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .