MANAGED BY:
SENIN
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 14 Februari 2018 12:34
Clearing Lahan RS dan Mapolda Butuh Rp 28 Miliar

Menatap Pembangunan Sejumlah Fasilitas Vital di Kaltara

FASILITAS KESEHATAN: Gubernur Kaltara Irianto Lambrie meninjau lokasi rencana pembangunan rumah sakit tipe B di Tanjung Selor beberapa waktu lalu. HUMAS PEMPROV KALTARA

PROKAL.CO, Pemprov Kaltara mulai menindaklanjuti persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara atas pinjaman dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan rumah sakit (RS) tipe B di Tanjung Selor. Salah satu yang dilakukan lembaga eksekutif dengan meninjau lokasi rencana pembangunan RS empat lantai dengan proses pengerjaan tahun jamak atau multiyears tersebut.

----

GUBERNUR Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam proses mengurus syarat administrasi terkait pinjaman dana sebesar Rp 340 miliar ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. “Jika sudah selesai baru diserahkan ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk dibautkan rekomendasi ke PT SMI,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Km 4 Tanjung Selor tempat rencana pembangunan RS tersebut.

Irianto menjelaskan, berdasarkan rekomendasi Kemendagri tersebut, PT SMI akan membuat perjanjian pencairan pinjaman dana tersebut. Rencananya tahun ini pihaknya sudah memulai lelang proyek tersebut. “Kami berharap 22 April nanti dapat dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit ini,” tutur mantan Sekprov Kaltim ini.

Untuk syarat administrasinya itu memang masih berproses, tapi secara umum tidak ada masalah. Artinya, hanya menunggu teknis pembangunan. “Makanya saya cek ke lapangan. Ini dananya masih kurang yang dianggarkan baru Rp 3 miliar untuk pematangan lahan,” kata dia. Paling tidak, lanjutnya, Rp 8 miliar baru bisa untuk merapikan atau clearing lokasi itu.

Keistimewaan dari RS itu nantinya adalah menjadi RS rujukan pertama yang ada di Tanjung Selor. Pastinya jika untuk ukuran Kalimantan, RS itu sudah dapat dikatakan bagus. Sebelumnya, persetujuan pinjaman tersebut ditandai dengan pencabutan surat keputusan (SK) DPRD nomor 70 tahun 2016 tentang penolakan peminjaman ke PT SMI melalui Rapat Paripurna ke 6 Masa Persidangan I tahun 2018, Senin (5/2).

Kata Irianto, pada 2017 itu lembaga legislatif sudah menyetujui pinjaman tersebut, tapi masih ada persyaratan dari PT SMI yang belum terpenuhi, yakni persetujuan secara formal antara DPRD dan Pemprov Kaltara. Jika dari Kemendagri tidak ada masalah, karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara setiap tahun selalu dievaluasi dan dinilai mampu untuk memperoleh pinjaman tersebut. “Ini bukan hanya menyangkut kemampuan fiskalnya, tapi juga menyangkut tingkat kepercayaan. Kepercayaan itu abstrak, makanya kami harus membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak,” jelasnya.

Dalam hal ini, pihaknya juga didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena PT SMI itu adalah BUMD yang berada di bawah naungan Kemenkeu untuk membantu daerah yang ingin membangun.

Sementara, satu fasilitas lain yang terus dikebut Pemprov soal Mapolda Kaltara. Daerah otonomi baru (DOB) yang sudah berusia 5 tahun ini masih berada dalam wilayah hukum Polda Kaltim. Untuk itu, sejumlah pihak di daerah turut serta dalam membantu percepatan pembangunan Mapolda Kaltara. Pemkab Bulungan sejauh ini mewacanakan opsi meminjamkan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan. Sementara Pemprov Kaltara mengupayakan renovasi gedung Mapolda dan pengadaan mebeler dengan mengucurkan Rp 20 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2018.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, pemberian dana dukungan itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar Mapolda di provinsi termuda segera direalisasikan. “Kalau dari Polri sendiri informasi sudah menyiapkan dana sebesar Rp 74 miliar untuk tahap pertama tahun ini. Itu informasi dari Pak Kapolri waktu datang ke sini (Tanjung Selor) lalu,” ungkap Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui usai meninjau lokasi RS tipe B, Senin (12/2).

Mantan Sekprov Kaltim ini menyebutkan, jika sesuai dengan pernyataan Kapolri saat bertandang ke Kaltara lalu, tahun in sudah ditetapkan pejabat-pejabat yang akan mengisi struktur organsisasi Polda Kaltara tersebut. Irianto mengaku yang menjadi kendala utamanya mengenai ketersediaan perumahan bagi personel kepolisian. “Untuk tahap awal itu pasti ada ratusan personel. Dan tidak menutup kemungkinan bisa sampai ribuan orang. Itu tentu memerlukan perumahan yang cukup banyak,” tuturnya.

Sementara, Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan, sesuai dengan pernyataan Kapolri, bahwa pertengahan tahun ini personel Polda sudah akan menempati mapolda sementara itu. “Waktu Kapolri datang itu mereka minta agar dilakukan renovasi terlebih dahulu. Pemprov sudah laksanakan dan sekarang saya lihat di sana sudah bersih,” ujar Marten.

Politisi Partai Demokrat ini berharap rencana itu dapat segera terealisasi dengan alasan wilayah Kaltara masih banyak 'jalur tikus' yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan, khususnya penyelundupan narkoba. “Daerah kita ini bisa dimasuki dari segala penjuru, jadi peningkatan pengamanan itu sangat diperlukan,” kata dia.

Disinggung mengenai dana yang dikucurkan pemprov untuk renovasi itu, dirinya menyebutkan itu sudah cukup jika digunakan untuk pembersihan, pembelian mebeler dan pembuatan sekat pada bangunan tersebut. “Untuk personel, informasinya tahap awal akan di-drop sebanyak 500 orang. Itu nanti juga pasti akan ditambah lagi dengan menyesuaikan pada perkembangan dan kondisi yang ada,” terangnya. (iwk/lim)


BACA JUGA

Senin, 19 Februari 2018 10:30

JPU Tuntut Terdakwa Dimiskinkan

TANJUNG SELOR – Masih ingat dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) retribusi tambat…

Senin, 19 Februari 2018 10:29

PBB dan PKPI Tidak Memenuhi Syarat

TANJUNG SELOR – Dua dari 16 partai politik (parpol) yang memenuhi syarat (MS) sebagai peserta…

Senin, 19 Februari 2018 10:25

Penggantian Pukat Hela Tunggu KKP

TANJUNG SELOR –Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini belum…

Senin, 19 Februari 2018 10:22

DPMD Nilai Tak Ada Penyelewengan

TANJUNG SELOR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten memastikan sejauh ini penggunaan…

Senin, 19 Februari 2018 10:21

Pasca Banjir, Warga Rugi Puluhan Juta

TANJUNG SELOR – Banjir bandang yang menerjang dua desa di Kecamatan Tanjung Palas Utara, yakni…

Senin, 19 Februari 2018 10:20

Bangun PLTA dan Minta Komitmen PLN Terangi Wilayah Pelosok

Kabupaten Bulungan yang merupakan daerah induk dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini, ternyata…

Senin, 19 Februari 2018 09:47

Mobil Dinas Masuk Parit Tanjung Palas

TANJUNG SELOR - Diduga hilang kendali, satu unit mobil dinas yang dikendarai Karim, masuk ke dalam parit…

Senin, 19 Februari 2018 09:45

Banjir Bandang Terjang Dua Desa

TANJUNG SELOR – Akibat tingginya curah hujan Jumat (16/2) malam hingga menjelang Sabtu (17/2)…

Senin, 19 Februari 2018 09:44

Rp 12 Miliar untuk Akses Jalan di Apau Kayan

TANJUNG SELOR - Pemerintah pusat maupun Pemprov Kaltara terus berupaya memaksimalkan pembangunan infrastruktur…

Senin, 19 Februari 2018 09:43

Eks Wilayah Jajahan, Pernah Dipimpin 19 Orang Belanda

TANJUNG SELOR – Sejumlah program di perbatasan terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah setiap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .