MANAGED BY:
SENIN
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 13 Februari 2018 11:35
KPU Tetapkan 16 Parpol Penuhi Syarat
MEMENUHI SYARAT: Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penelitian syarat parpol yang digelar KPU Kaltara, Minggu (11/2) malam. IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Sebanyak 16 partai politik (parpol) di Kalimantan Utara (Kaltara) ditetapkan memenuhi syarat (MS) di tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara sebagai peserta pemilu 2019 mendatang.

Penetapan itu dilakukan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan parpol di Tanjung Selor, Minggu (11/2) malam.

Namun, itu belum hasil akhir. Karena hasil rekapitulasi 16 parpol yang dinyatakan memenuhi syarat di tingkat provinsi itu akan disampaikan ke KPU RI pada 13 dan 14 Februari yang kemudian akan direkapitulasi dan ditetapkan di tingkat pusat, Sabtu (17/2) nanti.

“Sementara kita masih menunggu hasil di pusat dulu. Apakah dinyatakan memenuhi syarat secara nasional untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019 atau tidak,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui usai rapat pleno tersebut.

Pelaksanaan rekapitulasi tersebut, kata dia, sebenarnya tidak rumit. Hanya saja cukup menguras tenaga mengingat prosesnya dilakukan sejak awal Oktober 2017 dengan tahapan yang berbeda-beda. Di tengah tahapan itu, terbit keputusan KPU nomor 233 yang menyatakan parpol peserta pemilu tahun 2014 tidak dilakukan proses verifikasi yang berangkat dari salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017.

Namun, kata dia, di akhir pelaksanaan verifikasi tersebut muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berangkat dari judicial review dengan memerintahkan untuk dilakukannya verifikasi semua parpol yang ada. 

“Di situ KPU bersikap dengan melakukan koordinasi secara kelembagaan dengan DPR RI untuk meminta revisi pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang batasan waktu penetapan parpol. Tapi tidak disetujui,” jelasnya.

Kemudian KPU meminta agar pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan (perpu) mengingat waktu yang sudah sangat mepet. Namun permintaan tersebut juga tidak dapat disetujui.

Tak berhenti sampai di situ, KPU juga meminta penambahan anggaran yang kemudian akan digunakan sebagai pembiayaan penambahan personel mengingat tahapan yang dilakukan cukup rumit dan tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Tapi, lagi-lagi usulan itu ditolak. “Tapi di situ KPU tetap menjalankan keputusan MK tersebut dengan cara melakukan revisi PKPU tentang mekanisme verifikasi,” kata Surya.

Jadi, proses verifikasi itu lebih disederhanakan. Dalam hal ini KPU mengambil sampel dengan ketentuan 10 persen untuk yang jumlah anggotanya di bawah 100 orang dan 5 persen yang di atas 100 orang. Bahkan anggota yang mewakili itu dikumpulkan oleh parpol untuk mengikuti proses verifikasi oleh KPU di sekretariat parpol masing-masing.

“Untuk proses sebelum keputusan MK itu keluar, kami harus mendatangi hingga ke pelosok-pelosok sesuai dengan alamat keanggotaan parpol yang kami terima. Jika dilakukan seperti itu tentu membutuhkan waktu dan biaya yang besar,” bebernya.

Pastinya proses verifikasi yang dilakukan ini cukup panjang dan persyaratannya juga cukup banyak, sehinnga banyak parpol yang awalnya terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinyatakan gugur. Dalam hal ini dari 70 parpol baru yang memiliki badan hukum, hanya empat yang lolos hingga akhir tahapannya. (iwk/eza)


BACA JUGA

Senin, 19 Februari 2018 10:30

JPU Tuntut Terdakwa Dimiskinkan

TANJUNG SELOR – Masih ingat dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) retribusi tambat…

Senin, 19 Februari 2018 10:29

PBB dan PKPI Tidak Memenuhi Syarat

TANJUNG SELOR – Dua dari 16 partai politik (parpol) yang memenuhi syarat (MS) sebagai peserta…

Senin, 19 Februari 2018 10:25

Penggantian Pukat Hela Tunggu KKP

TANJUNG SELOR –Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini belum…

Senin, 19 Februari 2018 10:22

DPMD Nilai Tak Ada Penyelewengan

TANJUNG SELOR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten memastikan sejauh ini penggunaan…

Senin, 19 Februari 2018 10:21

Pasca Banjir, Warga Rugi Puluhan Juta

TANJUNG SELOR – Banjir bandang yang menerjang dua desa di Kecamatan Tanjung Palas Utara, yakni…

Senin, 19 Februari 2018 10:20

Bangun PLTA dan Minta Komitmen PLN Terangi Wilayah Pelosok

Kabupaten Bulungan yang merupakan daerah induk dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini, ternyata…

Senin, 19 Februari 2018 09:47

Mobil Dinas Masuk Parit Tanjung Palas

TANJUNG SELOR - Diduga hilang kendali, satu unit mobil dinas yang dikendarai Karim, masuk ke dalam parit…

Senin, 19 Februari 2018 09:45

Banjir Bandang Terjang Dua Desa

TANJUNG SELOR – Akibat tingginya curah hujan Jumat (16/2) malam hingga menjelang Sabtu (17/2)…

Senin, 19 Februari 2018 09:44

Rp 12 Miliar untuk Akses Jalan di Apau Kayan

TANJUNG SELOR - Pemerintah pusat maupun Pemprov Kaltara terus berupaya memaksimalkan pembangunan infrastruktur…

Senin, 19 Februari 2018 09:43

Eks Wilayah Jajahan, Pernah Dipimpin 19 Orang Belanda

TANJUNG SELOR – Sejumlah program di perbatasan terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah setiap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .