MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 13 Februari 2018 11:35
KPU Tetapkan 16 Parpol Penuhi Syarat
MEMENUHI SYARAT: Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penelitian syarat parpol yang digelar KPU Kaltara, Minggu (11/2) malam. IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Sebanyak 16 partai politik (parpol) di Kalimantan Utara (Kaltara) ditetapkan memenuhi syarat (MS) di tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara sebagai peserta pemilu 2019 mendatang.

Penetapan itu dilakukan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan parpol di Tanjung Selor, Minggu (11/2) malam.

Namun, itu belum hasil akhir. Karena hasil rekapitulasi 16 parpol yang dinyatakan memenuhi syarat di tingkat provinsi itu akan disampaikan ke KPU RI pada 13 dan 14 Februari yang kemudian akan direkapitulasi dan ditetapkan di tingkat pusat, Sabtu (17/2) nanti.

“Sementara kita masih menunggu hasil di pusat dulu. Apakah dinyatakan memenuhi syarat secara nasional untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019 atau tidak,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui usai rapat pleno tersebut.

Pelaksanaan rekapitulasi tersebut, kata dia, sebenarnya tidak rumit. Hanya saja cukup menguras tenaga mengingat prosesnya dilakukan sejak awal Oktober 2017 dengan tahapan yang berbeda-beda. Di tengah tahapan itu, terbit keputusan KPU nomor 233 yang menyatakan parpol peserta pemilu tahun 2014 tidak dilakukan proses verifikasi yang berangkat dari salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017.

Namun, kata dia, di akhir pelaksanaan verifikasi tersebut muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berangkat dari judicial review dengan memerintahkan untuk dilakukannya verifikasi semua parpol yang ada. 

“Di situ KPU bersikap dengan melakukan koordinasi secara kelembagaan dengan DPR RI untuk meminta revisi pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang batasan waktu penetapan parpol. Tapi tidak disetujui,” jelasnya.

Kemudian KPU meminta agar pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan (perpu) mengingat waktu yang sudah sangat mepet. Namun permintaan tersebut juga tidak dapat disetujui.

Tak berhenti sampai di situ, KPU juga meminta penambahan anggaran yang kemudian akan digunakan sebagai pembiayaan penambahan personel mengingat tahapan yang dilakukan cukup rumit dan tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Tapi, lagi-lagi usulan itu ditolak. “Tapi di situ KPU tetap menjalankan keputusan MK tersebut dengan cara melakukan revisi PKPU tentang mekanisme verifikasi,” kata Surya.

Jadi, proses verifikasi itu lebih disederhanakan. Dalam hal ini KPU mengambil sampel dengan ketentuan 10 persen untuk yang jumlah anggotanya di bawah 100 orang dan 5 persen yang di atas 100 orang. Bahkan anggota yang mewakili itu dikumpulkan oleh parpol untuk mengikuti proses verifikasi oleh KPU di sekretariat parpol masing-masing.

“Untuk proses sebelum keputusan MK itu keluar, kami harus mendatangi hingga ke pelosok-pelosok sesuai dengan alamat keanggotaan parpol yang kami terima. Jika dilakukan seperti itu tentu membutuhkan waktu dan biaya yang besar,” bebernya.

Pastinya proses verifikasi yang dilakukan ini cukup panjang dan persyaratannya juga cukup banyak, sehinnga banyak parpol yang awalnya terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinyatakan gugur. Dalam hal ini dari 70 parpol baru yang memiliki badan hukum, hanya empat yang lolos hingga akhir tahapannya. (iwk/eza)


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 21:02

Formasi Guru Jadi Primadona

TANJUNG SELOR – Secara umum, pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan…

Kamis, 18 Oktober 2018 21:01

Perjuangkan ‘Suntikan’ Dana dari Pusat

TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara…

Kamis, 18 Oktober 2018 15:12

Peserta CPNS Bersaing Sesuai Pilihan Formasi

TANJUNG SELOR – Formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah…

Kamis, 18 Oktober 2018 15:06

Disperindagkop Akui Belum Terima Laporan

TANJUNG SELOR – Menyikapi beredarnya informasi telur palsu yang ramai dibahas masyarakat…

Kamis, 18 Oktober 2018 15:04

Tempat Penugasan Terbatas, Akui Sudah Biasa

Sempat gagal tiga kali dalam upayanya masuk pendidikan di kepolisian, namun berkat kegigihan dan usaha…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:09

Dishub Minta Hibahkan Pelabuhan Kayan II

TANJUNG SELOR – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:01

2019, Pengembangan Hutan Kota Dimulai

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pekerjaan…

Kamis, 18 Oktober 2018 11:59

Tiga Tersangka Pengeroyokan Dilimpahkan ke Kejari

TANJUNG SELOR – Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Bulungan memastikan kasus pengeroyokan, pemeresan…

Kamis, 18 Oktober 2018 10:07

Nominal Suntikan APBN Berpotensi Berkurang

TANJUNG SELOR - Tahun ini, saluran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke Provinsi Kalimantan…

Kamis, 18 Oktober 2018 10:04

Jalan Banyak Rusak, Ini Loh Ternyata Penyebabnya...

TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Bulungan menyebutkan, banyaknya titik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .