MANAGED BY:
JUMAT
22 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 10 Februari 2018 09:56
Data Warga Miskin Telan Rp 900 Juta
TAK TERDATA: Salah satu warga miskin yang menggunakan kayu bakar di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nunukan Tengah. RIKO ADITYA/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN - Sebanyak 58.627 kepala keluarga (KK) bakal diverifikasi dan validasi ulang Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan angka riil warga miskin.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Nunukan Mesak Adianto, S.Sos, mengatakan, dalam penentuan kriteria warga miskin dasarnya Surat Keputusan (SK) Mensos RI nomor: 146/HUK/2013.

Dalam SK itu disebutkan 10 kriteria penting. Salah satunya, tentang pekerjaan atau mata pencaharian warga tersebut. Apakah memiliki pekerjaan atau tidak. Jika pun memiliki pekerjaan, namun tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, utamanya kebutuhan keluarga maka termasuk miskin. Apa lagi yang memang tidak memiliki pekerjaan. (lihat grafis).  “Kriteria ini akan disinkronkan dengan kondisi warga yang bersangkutan ketika proses verifikasi dan validasi data. Setelah dimiliki maka akan segera dilaporkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) secara online,” kata Mesak kepada Radar Tarakan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/2).

Kendati demikian, pendataan ulang ini masih terkendala dengan dana yang dimiliki. Usulan anggaran sebesar Rp 900 juta saat ini belum dicairkan. Sehingga, jadwal memulai proses verifikasi dan validasi data belum dapat dilakukan di awal Februari ini. “Secara dokumen, dananya ada tapi secara fisik sampai saat ini yang belum ada.  Dana sebesar Rp 900 juta itu diperuntukkan bagi 19 kecamatan di Kabupaten Nunukan,” jelasnya.

Untuk proses verifikasi dan validasi ini, lanjutnya, pihaknya menggunakan pola lain. Artinya, dalam proses pencacahan data ini ada pekerja sosial yang dilibatkan. Mulai dari tingkat kelurahan hingga desa. Bukan lagi dari ketua rukun tetangga (RT) setempat. Para petugas sosial ini sebelum diterjunkan ke masyarakat diberikan pelatihan yang melibatkan Badan Penyelenggara Statistik (BPS) Nunukan.  “Secara mekanisme, ketua RT tetap dilibatkan. Petugas pendata itu wajib melaporkan ke camat, lurah dan pastinya yang punya wilayah. Pak RT kan lebih memahami wilayahnya. Sudah pasti dilibatkan juga ketua RT itu,” tegasnya menyikapi permintaan ketua RT untuk dilibatkan dalam proses pendataan warga miskin di edisi lalu.

Dikatakan, verifikasi dan validasi data miskin ini bersifat pemeriksaan ulang saja. Bukan mendata mulai dari awal. Menurutnya, data yang dimiliki saat ini memang mendapat protes sejumlah masyarakat. Bahkan, tak hanya di Kabupaten Nunukan saja. Di sejumlah daerah lain juga demikian. Sebab, keakuratan data di lapangan dinilai sudah tidak tepat lagi. Sebab, penerima bantuan banyak yang termasuk warga mampu. Sementara, ada warga kurang mampu justru tak tersentuh bantuan. “Ditargetkan, November data valid itu sudah dimiliki. Jadi, ketika ada bantuan masuk maka data itu yang digunakan,” pungkasnya. (oya/lim)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*