MANAGED BY:
KAMIS
19 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 02 Februari 2018 13:06
BNNK Tak Sanggup Buat Roadmap

Dinkes Tetap Mengacu Permenkes 9/2014

DOK.

PROKAL.CO, TARAKAN – Roadmap yang disarankan oleh Dinkes Tarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 9/2014 tentang Klinik, untuk bisa dipenuhi BNNK Tarakan dinilai menjadi satu-satunya jalan, agar izin klinik rehabilitasi segera dikeluarkan pada Februari ini.

Namun, ternyata BNNK Tarakan menyatakan ketidaksiapannya untuk memenuhi syarat tersebut. Sehingga alasan itu lah yang membuat BNNK tidak membalas surat yang dikirimkan Dinkes Tarakan.

Kepala BNNK Tarakan, Agus Surya Dewi mengakui saat pengajuan perizininan klinik lalu, dia mendapatkan surat balasan dari Dinkes Tarakan dengan perihal untuk bisa memenuhi persyaratan yang tertera di permenkes. Tetapi hal tersebut diakuinya sangat sulit dipenuhi.

“Kalau disuruh buat surat pernyataan (roadmap) untuk bisa memenuhi syarat selama 6 bulan sampai setahun setelah itu izin diterbitkan, kami tetap tidak mungkin bisa memenuhi. Karena syarat seperti harus memiliki gedung itu sulit dimungkinkan, karena kami hanya memiliki ruangan saja saat ini,” ungkap Dewi sapaan akrabnya.

Dari komunikasi terakhir dengan Dinkes Tarakan, BNNK diminta untuk mengajukan ulang surat permohonan izin klinik. Sementara kata Dewi, dia sudah mengirimkan berkas persyaratan dari jauh-jauh hari, sehingga BNNK meminta berkas tersebut lah yang seharusnya diproses.

Untuk diketahui, klinik rehabilitasi BNNK Tarakan itu hanya sekadar melayani pengguna yang sudah direhab dengan sistem rawat jalan. Hal itu mengacu pada Permenkes 50/2015 tentang Petunjuk Teknis Wajib Lapor dan Rehabilitasi Bagi Pecandu.

Dalam penerapan wajib lapor untuk pengguna narkotika, bentuk layanan yang akan dilakukan BNNK Tarakan nantinya dengan adanya klinik itu, hanya dalam bentuk assesment, terapi sistonik dan intervensi psikologis saja.

“Syarat yang harus dipenuhi itu kalau jenis klinik pratama atau klinik yang sesungguhnya. Sementara kami ini hanya klinik assesment. Tolonglah jangan sulit begitu. Mereka (dinkes) minta kami membuat klinik atau layanan seperti di puskesmas, sesuai Permenkes untuk membuka layanan kesehatan bagi para penyalahgunaan narkotika, sementara sampai sekarang kan Dinkes juga tidak punya klinik seperti itu di Tarakan,”  beber Dewi.

Untuk bisa tetap mengeluarkan assesment sembari menunggu izin, BNNK melakukan kerja sama dengan rumah sakit milik swasta seperti Klinik Carsa dan Rumah Sakit Pertamedika. “Dengan begitu, kami sebagai Tim Assesment Terpadu (TAT) bisa memberikan rekomendasi kepada para pengguna yang sudah diamankan oleh kepolisian,” ungkap Dewi.

Menurutnya, tugas ini sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit dan puskesmas di bawah naungan Dinkes Tarakan, untuk memiliki layanan rehabilitasi. “Sudah kami dorong dan support dengan anggaran dari kami, tetapi kan sampai tahun ini tidak ada realisasinya, makanya kita inisiatif buka klinik sendiri,” keluh Dewi.

Akibat dari Dinkes Tarakan selalu menolak semua permintaan dari TAT maka, mereka tidak bisa mengeluarkan assesment bagi pengguna yang sudah diamankan oleh Polres Tarakan, karena terkendala izin klinik tersebut. “Karena kami tidak memiliki legalitas sehingga tidak bisa dianggarkan untuk rehabilitasi,” ungkap perempuan asal Kota Malang, Jawa Timur itu.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah,Kepala Dinkes Tarakan Subono Samsudi, melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan SDK, Enny Suyani menegaskan jika pihaknya selama ini tidaklah mempersulit apapun soal izin klinik rehabilitasi yang diajukan oleh BNNK Tarakan.

Hanya saja, Dinkes Tarakan selama ini berpegang teguh pada Permenkes 9/2014 tentang Klinik. Baik syarat pengajuan izin hingga prosedur klinik yang sudah tertuang dalam aturan. Enny turut menjelaskan penyebab selama ini tidak terbitnya izin operasional klinik rehabilitasi, lantaran adanya beberapa persyaratan yang tak terpenuhi.

“Tahun 2017 ada beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi BNNK. Saat dilakukan visitasi pertama, dokter yang dimiliki BNNK kala itu belum mendapatkan pelatihan yang sesuai untuk penanganan narkotika. Serta tidak adanya perawat khusus. Sehingga persyaratan tersebut kita anggap belum dipenuhi,” jelas Enny kepada Radar Tarakan.

Lanjutnya, saat masa izin klinik BNNK sudah habis dan kembali dilakukan perpanjangan. Tim Dinkes pun kembali melakukan visiting untuk kali kedua. Namun, saat itu pula belum ada perbaikan yang dilakukan BNNK.

Perbaikan yang dimaksud di sini yakni, ruangan klinik BNN yang harus sesuai standarisasi sesuai Permenkes. Baik itu ruang konsultasi, administrasi, ruang pendaftaran hingga ruang lainnya sesuai kebutuhan pelayanan, semuanya harus memenuhi standar. Karena hal ini langsung berdampak pada pasien.

“Sesuai dalam pasal 23 Permenkes 9/2014, klinik yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis pecandu narkotika, psikotroprika dan zat adiktif lainnya wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan oleh apoteker.  Sudah jelas, dalam tulisan ini wajib memiliki intalasi farmasi, dan itu sudah kami sampaikan ke BNNK Tarakan,” kata Enny.

Hanya saja kala itu, saat dilakukan visit kembali,  Enny beserta timnya tidak bertemu dengan Kepala BNNK. Karena sedang dinas luar (DL) sehingga penyampaian kekurangan itu tidak disampaikannya secara langsung.

“Masih konsultasi secara lisan dengan BNNK. Dan akhirnya kami membuat surat untuk BNNK agar segera membuat roadmap. Waktu itu saya sendiri dengan kepala seksi dinkes yang mengantar ke sana. Sebenarnya ingin langsung ketemu dengan Bu Dewi. Hanya saja saat itu beliau lagi DL,” ujarnya.

Dijelaskan Enny, yang dimaksud roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk ke depannya. Dan surat itu itu sudah diajukan pada 5 Desember 2017 lalu.  Namun, lanjut Enny, jika BNNK  menganggap hal ini rumit untuk dilakukan. Maka, Dinkes Tarakan tidak akan bisa memberikan rekomendasi izin klinik.

Karena, dengan dasar itulah Dinkes Tarakan bisa memberikan rekomendasi izin operasional yang akan ditujukan ke Wali Kota Tarakan yang berhak menandatangani surat tersebut. Tahapan akhir memang sudah tidak lagi berada di dinkes, sejak 2006 lalu.

“Buat satu lembar atau dua lembar kan apa susahnya. Posisinya itu sekarang surat kami yang belum dibalas oleh BNN,” katanya.

Dengan dasar roadmap pula, maka sangat bermanfaat bagi semua pihak, terutama BNNK. Karena dapat mengajukan anggaran baik itu dalam hal penggunaan pembangunan, pengadaan apoteker atau apapun itu. Terlebih lagi ini menyangkut kepentingan klinik agar memenuhi standar. “Dengan Dasar itu juga, masyarakat bisa terlayani dengan standar yang ada,” ucapnya.

Hingga saat ini, Dinkes Tarakan tetap akan menunggu roadmap dari BNNK Tarakan. “Kami tidak mempersulit. Cuman kami harus mengacu pada Permenkes itu dasar kami untuk bekerja,” ucapnya.

Dalam hal ini juga Enny menjelaskan, menyoal klinik assesment yang memang tidak tertera pada aturan yang ada. Klinik hanya ada dua jenis yakni pratama dan utama. Sebab, sebelumnya Dinkes Tarakan pernah menanyakan secara tertulis ke Kementerian Kesehatan, apakah ada ke khususan untuk klinik BNN di luar dari dua klinik yang disebutkan dalam aturan.

“Dari jawaban resmi Kementerian Kesehatan bahwa belum ada kekhususan untuk BNN, Polri, TNI. Sehingga, dengan jawaban itu mau tidak mau, kami akan tetap mengacu dan berpegang teguh pada regulasi yang ada,” ungkap Enny.

Adapun soal ambulans, pojok ASI serta gedung khusus klinik. Dijelaskan Enny kembali bahwa persyaratan tersebut sebenarnya tidak mesti harus ada dahulu. Karena sebenarnya, persyaratan itu khusus untuk klinik rawat inap. Hal ini lah yang bisa dimasukkan ke dalam roadmap nantinya.

“Yang paling utama wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan oleh apoteker,” ujarnya.

Roadmap pun tidak hanya untuk klinik saja melainkan dibeberapa rumah sakit di Tarakan, juga dulunya pernah membuat roadmap. Karena, hal yang ditakutkan ialah, jika kondisi ruangan yang tidak memenuhi standar, nantinya pasien pesakitan karena narkotika yang sakau mendadak mengamuk. Sementara ruangan yang ada tidak mencukupi.

“Kalau orang normal aman saja. Tapi kalau yang sakau, bisa terhambur itu. Jadi, tidak ada keuntungan maupun kerugian kami untuk menghalangi dan kami sangat mendukung jika klinik itu dijalankan. Namun, kami juga tidak bisa membantu jika harus keluar dari jalur,” pungkasnya. (eru/nri)


BACA JUGA

Kamis, 19 Juli 2018 11:34

Ratusan Sopir Angkot Demo Tolak Grab

TARAKAN - Ratusan sopirĀ  angkot yang tergabung dalam SPTI dan sopir angkutan konvensional lainnya, Kamis…

Kamis, 19 Juli 2018 11:21

Presiden Jokowi Belum Dipastikan Datang

TARAKAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Kamis, 19 Juli 2018 11:19

200 Pelanggan Alami Gangguan Token Listrik

TARAKAN – Tak hanya merasakan pemadaman listrik saja, masyarakat Tarakan juga sempat tidak bisa…

Kamis, 19 Juli 2018 11:17

Tiga Daerah Raih WDP

TARAKAN -  Tiga dari lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara mendapat opini Wajar Dengan…

Kamis, 19 Juli 2018 11:16

Tak Penuhi Kuota, Selektif Pilih Bacaleg

TARAKAN – Bertambahnya jumlah daerah pemilihan (dapil) di Bumi Paguntaka membuat para legislator…

Kamis, 19 Juli 2018 09:56

Lapas Penuh, Hak Tahanan Tak Terpenuhi

TARAKAN - Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) cukup memprihatinkan. Tak hanya kapasitasnya, namun…

Kamis, 19 Juli 2018 09:48

Drainase Minim, Percepat Kerusakan Jalan

TARAKAN – Ketua RT 63, Kelurahan Karang Anyar, Maria Renius mengatakan, belum lama ini beberapa…

Rabu, 18 Juli 2018 23:06

Antisipasi Lonjakan Harga Sembako

TARAKAN – Mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok di Bumi Paguntaka, terutama menjelang pelaksanaan…

Rabu, 18 Juli 2018 11:50

Tambah Flight di Rakernas Apeksi

TARAKAN – Jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Rabu, 18 Juli 2018 11:47

Karena Rindu Orang Tua, Pulang ke Tarakan Bermalam

Rasa kaget dan tidak percaya, ketika mendengar kabar bahwa Muhammad Riharja sudah berpulang menghadap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .