MANAGED BY:
JUMAT
23 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 02 Februari 2018 11:29
Segel Dua Ruang SMAN 2 Akhirnya Dibuka

Kepsek Minta Parkiran Tetap Dipakai

DIBUKA: Dua ruang kelas SMAN 2 Tanjung Selor yang sempat disegel akhirnya dibuka tokoh masyarakat dan lembaga adat Teluk Selimau Kelurahan Tanjung Selor Timur, Rabu (31/1). FITRIANI/ RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Setelah tiga bulan lebih dua ruang kelas SMAN 2 Tanjung Selor disegel pemilik lahan, akhirnya Rabu (31/1) segel tersebut dibuka oleh lembaga adat dan tokoh masyarakat Teluk Selimau atas persetujuan pemilik lahan tersebut.

Dengan dibukanya segel tersebut, seluruh pelajar khususnya kelas XI IPA dan XI IPS terharu hingga meneteskan air mata dan sontak langsung menyanyikan lagu mars SMAN 2 di depan ruang kelas yang sudah terbuka itu.

Salah satu siswa kelas XI IPA, Riska mengaku bahwa dirinya sangat senang dengan dibukanya segel itu. Sehingga dirinya dan temannya dapat kembali belajar di dalam ruang kelas, tidak lagi di area parkir seperti beberapa bulan terakhir.

“Senang banget, bisa belajar di kelas lagi. Bisa konsentrasi, karena selama ini belajarnya bersebelahan dengan kelas lain, jadi tidak konsen. Terakhir kita belajar di ruang perpus,” ujarnya kepada Radar Kaltara, Rabu (31/1).

Siswa kelas XI IPA lainnya, Adrianus mengatakan hal yang sama. Dirinya juga senang dapat kembali belajar di dalam kelas, karena selama ini belajar di parkiran jika panas akan kepanasan. Jika hujan terkadang air hujan masuk ke dalam ruangan.

“Selama ini belajarnya di parkiran, kurang nyaman dan tidak memadai. Tapi karena sudah kembali bagus lagi, tidak panas dan tidak akan kehujanan lagi,” bebernya.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Tanjung Selor, Budi Nirwana mengatakan setelah segel dibuka dirinya dengan para siswa akan langsung mengembalikan dan menata meja kursi di dua ruangan kelas itu. “Ruangan kelas sudah dibuka, kita bisa belajar seperti semula,” tuturnya.

Diakuinya, saat masih menempati area parkir sebagai ruang tempat belajar, pendidikan kepada siswa tetap maksimal, hanya tempatnya yang berbeda. Dan setelah kembalipun sistem pembelajaran tetap sama, tapi tempatnya yang sudah memadai. “Kami sama teman-teman guru sudah komitmen, dimana pun kita belajar yang penting tanggung jawab dijalankan maksimal,” ungkapnya.

Selain itu setelah ada musibah kebakaran dua ruangan, yakni ruang guru dan laboratorium yang juga sekaligus ruang kepala sekolah itu kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan normal. “Tapi sejak kemarin (30/1) kami sudah bisa kembali ke ruangan kami masing-masing,” sebutnya.

Lanjutya, sebelum segel ruang kelas ini dibuka, dirinya juga sudah ke beberapa pihak terkait. Seperti Kelurahan Tanjung Seelor Timur, kepala adat, dan pemilik lahan untuk kemurahan hatinya membuka segel dua ruang kelas itu. “Alhamdulillah hari ini sudah dibuka, jadi anak-anak bisa belajar dengan nyaman,” jelasnya.

Terkait dengan bangunan di area parkir itu, dirinya tidak akan membongkar. Tapi malah meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara untuk melanjutkan pembangunannya, yakni membuat ruangan tersebut layak dipakai. Karena dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya, seperti ruang belajar agama nonmuslim. “Kami tidak bongkar ruangan itu, bisa digunakan sebagai ruang BP atau agama nonmuslim. Mudahan Disdikbud Kaltara tetap memberikan perbaikan itu,” tuturnya.

Dalam menyelesaikan permasalahan lahan di SMAN 2, Lembaga Adat Dayak Teluk Selimau Kelurahan Tanjung Selor Timur mengundang beberapa pihak terkait untuk duduk bersama membahas hal tersebut. Karena selama ini pemerintah, baik Kabupaten Bulungan maupun Provinsi Kaltara sudah berkali-kali membahas hal tersebut, namun belum ada jalan keluar dan segel masih bertahan hingga Selasa (30/1). 

Namun setelah lembaga adat tersebut melaksanakaan rapat dengan pihak terkait, meski berjalan lama yakni sekitar dua jam, akhirnya membuahkan hasil. Dua ruangan SMAN 2 yang disegel sejak 25 Oktober lalu akhirnya disetujui pemilik lahan untuk dibuka.

Meski segel telah dibuka, bukan berarti permasalahan lahan itu sudah selesai, pemilik lahan tetap menuntut ganti rugi dari pemerintah daerah. Sebagai jaminan lembaga adat yang mengurus permasalahan itu ke pemerintah daerah.

Pemilik lahan yang melakukan penyegelan, Hamransyah mengaku dirinya memang menyetujui agar segel dua ruang kelas itu dibuka dan selanjutnya permasalahan lahan itu akan diurus oleh lembaga adat ke pemerintah daerah terkait ganti rugi.

“Kalau memang tidak ada diurus dari adat, saya tetap tuntut. Tadi juga saya minta perjanjian hitam di atas putih tidak ada. Yang jelas saya serahkan semuanya ke lembaga adat agar segera menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya.

Masyarakat yang juga memiliki lahan di SMAN 2 itu, Hengki mengatakan sebenarnya masalah lahan sekolah ini pihaknya tidak terlalu memberatkan pemerintah dan hanya memegang janji-janji pemerintah yakni akan membayar ganti rugi itu.

“Kalau masalah minta ganti sampai Rp 6 miliar tidak ada kami menuntut sampai segitu, kami memang menentukan harga Rp 350 per meter, tapi kalau kita beli suatu barang tidak mungkin langsung, pasti ada proses tawar menawar lagi,” jelasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat dan lembaga adat, Kilat mengatakan pihaknya akan membantu untuk mengurus masalah lahan itu kepada pemerintah daerah agar ada titik terangnya. “Kami janji akan urus ini, beri waktu dua bulan. Kasih kesempatan kami dan anak-anak kita untuk mereka belajar. Jangan pandang kami tapi pandang anak-anak kita, kalau tidak ada kejelasan setelah ini silakan bapak-bapak kalau mau tuntut,” tegas pria yang tercatat sebagai anggota Komisi II DPRD Bulungan ini.

Diakuinya, sekolah itu sangat berarti bagi masyarakat Selimau. Karena sebelum ada bangunan SMAN 2 itu anak-anak Selimau sering terlambat ke sekolah karena tidak dapat angkot maupun bis sekolah. “Akhirnya ada usulan dari masyarakat dan dapat bantuan pembangunan SMAN 2 itu, makanya sekolah itu sangat berarti khususnya masyarakat Selimau,” tuturnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan, Yunus Luat mengatakan terkait ganti rugi lahan masyarakat selama ini pihaknya sudah mengupayakan. Salah satunya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 sudah dianggarkan untuk appraisal agar ada penilaian secara independen, hal itulah yang akan menjadi acuan untuk melakukan ganti rugi kepada seluruh pemilik lahan.

“Itu harapan kita, ternyata BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Kaltara merekomendasikan untuk tidak melaksanakan karena ini kewenangannya sudah di provinsi,” jelasnya.

Diakuinya, niatan pemerintah daerah sudah besar untuk menuntaskan permasalah tersebut, tapi karena aturan tidak memperbolehkan seperti itu sehingga tidak mungkin juga aturan dilanggar. “Tidak mungkin kami memaksakan diri, bahkan sebelumnya kami sudah datangkan BPKP ke sini (Bulungan, Red) tapi tetap tidak ada jalan keluarnya. Disdikbud tidak ada kewenangan untuk menangani ini,” sebutnya.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Ketenagaan Disdikbud Bulungan, Amar Mulia menambahkan bahwa Pemkab Bulungan maupun Provinsi Kaltara sama-sama terbentur dengan aturan. “Memang mengikat semuanya, karena meskipun satu rupiah dipakai kalau uang pemerintah itu mekanismenya macam-macam, aturan yang harus dipahami. Bisa jadi salah dua kali jika Disdikbud melakukan appraisal,” ungkapnya.

Ditambahkan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA, Disdikbud Kaltara, Amat Saleh mengatakan lahan tersebut belum bisa dikelola karena belum menjadi kewenangan Disdikbud Kaltara. Jika sudah menjadi kewenangan tidak menjadi masalah karena ada dasar hukumnya, tetapi ini tidak ada. “Kalau kami laksanakan ini, kami akan salah juga,” sebutnya.

Kewenangan provinsi itu apabila Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) sudah diserahkan. Setelah diserahkan sah secara hukum yakni dari Bupati Bulungan kepada Gubernur Kaltara baru ada kewenangan.

Diakuinya, saat ini pihaknya terus mencari solusi terkait permasalahan ini, rapat dengan pihak terkait juga sudah dilakukan untuk penyelesaian ini. Bahkan sudah meminta pihak BPKP untuk memberikan tanggapan. “Hasil dari pemeriksaan BPKP tidak ada jawaban persis untuk bolehnya seperti apa. Yang dijelaskan hanya posisi tapi kita sudah tahu itu. Yang kita mau tahu bisa dibebaskan melalui pemprov atau Pemkab dan dasar hukumnya apa. Makanya saat ini kita masih intens komunikasi, jadi bukannya kita tidak bekerja, tapi kita masih menunggu info ini,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setkab Bulungan, Kornelis Elbaar mengatakan dirinya yang juga termasuk dalam lembaga adat akan memfasilitasi mulai awal Februari ini untuk bertemu dengan Bupati maupun Gubernur. “Saya tidak mau hal ini membuat SMAN 2 seperti ayam kehilangan induknya,” tuturnya.

Diakuinya, terkait ganti rugi itu pemilik lahan tidak harus menetapkan harga karena sesuai aturannya pemerintah dilarang untuk melakukan jual beli, hanya memberikan ganti rugi sesuai dengan kemampuan daerah. “Kalau Rp 100 juta hingga Rp 200 juta tidak akan berat, saya minta pemilik lahan jangan juga menuntut sampai setengan miliar atau lebih. Jika mengacu pada NJOP (nilai jual objek pajak) berarti pemerintah membeli, sedangkan pemerintah dilarang membeli lahan tapi hanya memberikan tali asih atau ganti rugi sesuai kemampuan daerah,” ungkapnya.

Dirinya belum bisa menargetkan kapan permasalahan ini selesai, namun dia berharap bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat. Karena hal ini bukan kepentingan pribadi melainkan masyarakat banyak.

“Kalau kita lakukan pembiaran seperti ini seolah-olah pemerintah tidak ada, ini yang bikin kita malu bahwa kita duduk di pemerintahan tapi hal seperti ini tidak bisa kita selesaikan. Kita upayakan dalam waktu dua bulan bisa selesaim” pungkasnya. (lee/eza)


BACA JUGA

Kamis, 22 Februari 2018 10:25

Oknum ASN Hadirkan Saksi Meringankan

TANJUNG SELOR – Sidang kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oknum kepala instansi vertikal di…

Kamis, 22 Februari 2018 10:16

Cegah Konflik, Raperda Zona Wilayah Pesisir Dikebut

TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau…

Kamis, 22 Februari 2018 10:14

Manfaatkan Sungai sebagai Sumber Daya Listrik

Sejak menjadi Provinsi Kaltara, wilayah utara Kalimantan ini terus berkembang. Kendati demikikan, infrastruktur…

Kamis, 22 Februari 2018 10:13

500 Kepala Keluarga Terbebas dari Ancaman Air Bersih

TANJUNG SELOR – Warga Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara akhirnya lepas dari ancaman…

Kamis, 22 Februari 2018 10:12

Cekcok dengan Suami, IRT Nekat Minum Pembersih Lantai, YA WASSALAM.....

TANJUNG SELOR - Diduga karena permasalahan rumah tangga, seorang ibu rumah tangga (IRT) nekat mengakhiri…

Kamis, 22 Februari 2018 10:11

Program Food Estate Ditangani ‘Keroyokan’

TANJUNG SELOR – Menjadikan Bulungan sebagai daerah lumbung pangan berbasis industri masih jauh…

Rabu, 21 Februari 2018 11:05

Bosan Dijanji, SBSI Kembali ‘Bersuara’

TANJUNG SELOR - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang ada di Bulungan kembali menyuarakan aspirasi…

Rabu, 21 Februari 2018 11:03

Komisi VII Minta Solusi Jangka Pendek

TANJUNG SELOR – Persoalan listrik di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini masih terus dikeluhkan…

Rabu, 21 Februari 2018 11:01

Oknum Penjual Abate Masih Berkeliaran

TANJUNG SELOR – Abate, salah satu obat yang berfungsi mematikan jentik atau larva dari nyamuk…

Rabu, 21 Februari 2018 11:00

Tolak Revisi UU MD3 Disahkan, Mahasiswa ‘Turun’ ke Jalan

TANJUNG SELOR - Sejumlah mahasiswa dari beberapa organisasi kemahasiswaan yang ada di Tanjung Selor…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .