MANAGED BY:
JUMAT
23 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 24 Januari 2018 11:23
Waduh !!! Baru Menang di PTUN, Dua ASN Terancam Dipecat Kok Bisa ...

Sepuluh ASN Akan Dikenakan Sanksi

HUKUMAN BERLANJUT: Dua dari tiga ASN yang baru saja dilantik akan terancam mendapatkan sanksi hukuman berat, karena diduga melakukan pelanggaran disiplin. RIKO ADITYA/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan mencatat sepuluh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, melakukan pelanggaran dan akan dikenakan sanksi. Pada Juni 2017 lalu BKPSDM Nunukan telah membuat surat edaran kepada ASN. Bahwa telah ditekankan dalam pelaksanaan disiplin ASN bersifat wajib. Tak ada satu pun yang akan diberi toleransi ketika melakukan pelanggaran.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan pada BKPSDM Nunukan Hamseng, S.H, mengatakan, sanksi yang akan dijatuhkan kepada ASN yang melakukan pelanggaran bertujuan memberi efek jera, selanjutnya agar ASN lain tidak ikut melakukan pelanggaran disiplin. “Tiap tahun pasti ada yang diproses terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin,” kata Hamseng saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/1).

Ia menjelaskan, pada 2017 lalu ada enam ASN yang telah tercatat akan diberhentikan, empat ASN mendapat sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Kemudian ada beberapa yang dikenakan sanksi langsung oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sendiri di mana ASN ditempatkan. Menurutnya, ASN yang akan diberhentikan karena tidak pernah masuk kerja selama 46 hari. Salah satu disiplin ASN adalah jam kerja, ketika ASN dalam setahun ada 46 hari tak masuk kerja akan berdampak pada output kerja. “Walaupun tiap hari masuk kerja, namun lambat datang dan cepat pulang dan dihitung tidak sampai 7 jam kerja maka dihitung tidak hadir,” ujarnya.

Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN, diduga dua di antaranya, Budi Prasetya. Dari sebuah sumber, Budi diduga telah melanggar kode etik PNS sesuai PP nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS pada pasal 10 huruf a dan c. Selanjutnya melanggar ketentuan PP nomor 53/2010 tentang disiplin PNS pada pasal 10 poin 9 huruf d. Sesuai tim yang telah melakukan pemeriksaan, Budi Prasetya dijatuhi hukuman disiplin berat yakni pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Begitu pula dengan Muhammad Firnanda, telah melakukan pelanggaran yang sama dan akan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Mengingat keduanya, meninggalkan tugas dikarenakan penyelesaian masalah hukum. Di mana bersangkutan terlibat secara langsung baik dalam persiapan hingga proses persidangan yang dilaksanakan di PTUN Samarinda. Berdasarkan hal tersebut, agar pembinaan kepegawaian berjalan dengan baik dan yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran kembali, sehingga dapat dipertimbangkan hukuman disiplin sedang berupa pembebasan dari jabatan.

Namun, Hamseng tak ingin fokus kepada beberapa ASN yang melakukan pelanggaran. Karena saat ini proses hukuman disiplin sementara berjalan terhadap 10 ASN tersebut, termasuk Muhammad Firnanda dan Budi Prasetya. Sangat tidak baik jika seluruhnya disebutkan namanya di publik. “Kami fokus pada objek pelanggaran saja kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin,” ujarnya.

Namun ada tiga ASN yang diproses hukuman disipilin melalui tim ad hoc atau tim pemeriksa yang dibentuk. Secara prinsip tim tersebut dibentuk ketika ada ASN yang melakukan pelanggaran. Misalkan, ASN setingkat kabid melakukan pelanggaran maka yang wajib memeriksa adalah kepala dinas (kadis). Namun ketika atasan (kadis) tidak melakukan hal tersebut, maka dibentuk tim pemeriksa atau tim ad hoc yang menggantikan tugas dari atasan langsung.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 21/2010, ketentuan pelaksanaan PP nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS. Pemeriksaan telah selesai dilakukan oleh tim pemeriksa dan segera akan diproses dan disampaikan kepada ASN yang bersangkutan. Ia menambahkan, tim pemeriksa di tingkat kabupaten yang dibentuk ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap ASN yang melakukan tindak pidana jika ada pelanggaran berat. Selain itu tim tersebut tetap melakukan pengujian kembali terhadap hasil pemeriksaan jika pernah dilakukan oleh atasan ASN yang bersangkutan. “Tim pemeriksa ini bekerja secara komprehensif berdasarkan data bahan yang dianalisa dan dikaji berdasarkan pelanggaran yang dilakukan ASN bersangkutan,” tambahnya.

Selama proses hukuman disiplin berjalan, pengujian terakhir ada di Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Namun berdasarkan data dari tim pemeriksa kabupaten.

Sementara, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura yang dikonfirmasi media belum ingin berkomentar banyak. Hanya membenarkan adanya sanksi yang akan dijatuhkan kepada ASN di lingkungan Pemkab Nunukan. Hal tersebut telah diintruksikan kepada BKPSDM Nunukan. (nal/lim)


BACA JUGA

Kamis, 22 Februari 2018 12:41

Sosok Mayat Ditemukan Depan Kantor Imigrasi

NUNUKAN - Sosok mayat tiba-tiba ditemukan di depan Kantor Imigrasi Kelas II B Nunukan. Jalan Ujang Dewa, …

Kamis, 22 Februari 2018 10:37

Dugaan Pungli PTSL Bakal Ditelusuri ORI

NUNUKAN – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) akan menindaklanjuti…

Kamis, 22 Februari 2018 10:09

Masak Air Ditinggal, Rumah Jadi Arang

NUNUKAN – Amukan si jago merah melalap satu rumah warga di Jalan Cut Nyak Dien, Gang Bukit Indah,…

Kamis, 22 Februari 2018 10:08

Sekolah Tanpa Kursi dan Meja Direspons

NUNUKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) akan mendistribusikan bantuan ke Sekolah…

Kamis, 22 Februari 2018 10:07

Desak Perusahaan Berkantor di Nunukan

NUNUKAN – Upaya Dinas Pertanian Ketahanan Pangan (DPKP) Nunukan agar perusahaan besar berkantor…

Rabu, 21 Februari 2018 11:13

Memprihatinkan, ke Sekolah Memakai Perahu

Berada di daerah pelosok memang segalanya masih serba tertinggal. Begitu pula dengan kondisi pendidikan.…

Rabu, 21 Februari 2018 10:54

NAH KENAPA INI..??? Kejari SP3 Kasus Rumjab Bupati

NUNUKAN - Hilangnya rumah jabatan (rujab) Bupati Nunukan sampai saat ini penuh misteri. Entah, pembongkaran…

Rabu, 21 Februari 2018 10:51

Nyatakan Oposisi, Mesra dengan Demokrat

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih sikap oposisi terhadap pemerintahan Hj. Asmin Laura-H. Faridil…

Rabu, 21 Februari 2018 10:49

Sidak Pasar, Setop Dominasi Sembako Malaysia, MEMANGNYA BISA..??

NUNUKAN – Guna memastikan harga dan stok sembilan bahan pokok (sembako) stabil dan mampu memenuhi…

Selasa, 20 Februari 2018 10:51

Pemilik Kue Berisi Narkoba DPO

NUNUKAN – Percobaan penyelundupan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu skala internasional,dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .