MANAGED BY:
JUMAT
23 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 22 Januari 2018 14:22
Balon-Tim Sukses Harus Melek UU
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, PERSOALAN biaya kampanye memang rentan mengarah ke arah black campaign. Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, tingkat kecurangan pada pilkada selalu ada disetiap akhir cerita.

Untuk meminimalisir pelanggaran itu terjadi, tak hanya Panwaslu saja yang bertugas namun seluruh stakeholder harus pun turut turun tangan, menciptakan pilkada yang bersih pada 27 Juni mendatang.

Pengamat politik Dr. Yahya Ahmad Zein SH,. M.H mengingatkan, agar seluruh stakeholder berpolitik yang santun dan baik yaitu politik yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Karena Tarakan punya sejarah yang baik dalam pelaksanaan sistem demokrasi.

"Selama ini, proses demokrasi timbul dengan baik sehingga nggak susah. Maka yang perlu dijaga semua orang baik itu calon, masyarakat dan penyelenggara pemilu berjalan harus sesuai aturan yang berlaku. Apalagi sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) pemilu dan PKPU," kata lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) kepada media ini, kemarin (21/1).

Begitu juga dengan tahapan kampanye, sudah diatur. Termasuk mekanisme sosialisasi. Sehingga, jika menginginkan pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, maka sesuai aturan yang sudah disusun dijalankan dengan baik.

Dikatakan Yahya, jika menilik sejarah, Tarakan pernah menyelenggarakan pilkada dengan 9 pasangan calon (paslon). Dan hasilnya pun berjalan dengan baik, terlepas dari adanya dinamika politik yang terjadi dan itu dinilainya sangat lumrah terjadi.

Tetapi dengan adanya penurunan kuantitas jumlah kontestan pilkada tahun ini, dikatakan Yahya, bukanlah sebuah penurunan demokrasi di Tarakan. Mengingat ada beberapa hal mengapa kandidat berkurang dari sebelumnya 9 menjadi 4 balon.

Dirinya menampik, bahwa penurunan kuantitas kontestan kali ini bukanlah sebuah barometer demokrasi di Tarakan menurun. Justru adanya kemajuan pesat seiring dengan perubahan aturan dan PKPU sebagai petunjuk teknis penyelenggaraan pilkada.

"Yang terpenting mengukur suksesnya pemilu itu dari jumlah partisipasi pemilih," timpalnya.

Nah, salah satu yang membuat pesta demokrasi berjalan baik, lancar dan berkualitas, tentunya peran dan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Sehingga tidak membuat gaduh pelayanan kepada masyarakat karena dinilai tidak netral.

Artinya, Yahya menegaskan, ASN tentunya harus bersikpa netral tanpa berpihak kepada salah satu paslon. Jika tidak, maka sanksi tegas akan menanti. Sesuai penegasn larangan berpolitik praktis.

"Tetapi tidak juga ASN lantas bersikap pasif. Dia (ASN) punya peran mengedukasi masyarakat awam pentingnya pendidikan politik," imbuhnya.

"Harapan terhadap pilwali sama dengan harapan semua. Semua harus bersinergi, baik itu pemilih, penyelenggara, kandidat dan juga media harus sama-sama bersinergi menghasilkan demokrasi yang baik di Tarakan," pungkas Yahya.

Terpisah, Ketua KPU Tarakan, Teguh Dwi Subagyo mengaku, untuk menghasilkan pilkada jujur, adil dan bersih, maka peran penyelenggara dianggap sangat penting. Termasuk ketika proses masa perekrutan.

"Harus dipastikan proses perekrutan penyelenggara benar-benar klir. Berintergritas dan profesional," kata Teguh.

Karena integritas penyelenggara sangat erat kaitannya dengan  kemandirian, serta kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggaraan dengan baik. Penyelenggara, diwanti-wanti tidak justru menginisiasi terjadinya kecurangan. Selain itu, bisa berlaku adil kepada semua peserta.

"Memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemilih dalam hal ini masyarakat," imbuhnya.

Sehingga, selain peran masyarakat, partai politik (parpol) juga dinilainya sangat penting sebagaimana diatur dalam dalam undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2011 tentang Parpol, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab terhadap pendidikan politik.

Peran parpol lainnya, bagaimana proses rekrutmen anggota dilakukan secara transparan. Sehingga, parpol tidak menjadi   pencetus terjadinya money politic atau politik uang yang kerap merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Nah, pria berkacamata ini juga mengingatkan, masyarakat selaku pemilik hak pilih memiliki mandat untuk menentukan calon pemimpin yang berkualitas penentu kebijakan daerah selama 5 tahun.

"Pemimpin berkualitas ada di tangan masyarakat. Sehingga, jika pemilih berkualitas maka akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga," pesannya.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting lainnya dalam mengawasi pihak penyelenggara. Sebagai manusia, kata dia, tak puput dari salah. Sehingga perlunya pengawasan dari masyarakat agar dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tak diharapkan dalam Pilwali Tarakan nanti.

Teguh mengingatkan, agar masyarakat tidak menutup mata, jika mendapati potensi kecurangan di sekitarnya. Baik penyelenggara di tingkat komisioner KPU, Panwaslu maupun penyelenggara di tingkat kecamatan.

"Segi tiga emas politik. Penyelenggara, parpol dan masyarakat sangat berperan. Diperkuat dengan dukungan pemerintah agar proses pemilihan berjalan dengan baik," harapnya.

Disinggung terkait proses masa kampanye seperti yang tertuang dalam PKPU nomor 4 tahun 2017, agar prosesnya berjalan dengan baik. Agar para paslon juga dapat menyampaikan visi misinya kepada calon pemilih.

Sehingga, dia mengharapkan masa kampanye nanti dapat menjadi ajang para kandidat, tim, serta simpatisan sebagai "perang" gagasan dalam memajukan Tarakan. Bukan ajang saling hujat dan ujaran kebencian baik secara langsung maupun media sosial.

"Jadi, substansi metode tadi tersampaikan dengan baik karena ingin menyampaikan pesan agar tujuan tercapai," bebernya.

Dirinya tak menampik, peluang kampanye hitam bisa saja terjadi. Hanya saja, akan menjadi catatan pihaknya bersama Panwaslu dan kepolisian. "Bahwa kemudian di dalam perkembangannya ada bumbu SARA, itu bagian dari risiko negara kita yang heterogen," ujarnya.

Dia berharap agar masyarakat tetap bijak dalam menyikapi kampanye yang saling "menyerang", khususnya di medsos. Tapi yang terpenting, masyarakat juga harus cerdas memilih calon melalui gagasan yang ditawarkan.

"Berpolitik dan berkampanye secara santun, baik dan beretika. Jangan juga menggunakan medsos secara terbuka saling serang," pintanya.

 

PANWASLU: KAMI DAHULUKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN!

Sebagai bagian dari proses demokrasi, Panwaslu berperan penting dalam pengawasan dan penindakan.

Ketua Panwaslu Tarakan, Sulaiman mengungkapkan, dua tugas tersebut diemban tentunya dengan integritas dan tanggung jawab agar dapat mengawal jalannya pesta demokrasi di Tarakan untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

"Pengawasan dan penindakan. Pengawasan dalam konteks pencegahan. Pencegahan itu rohnya dan penindakan mahkotanya," ungkap Sulaiman filosofis.

Maksudnya, untuk mengoptimaslisasikan proses pilkada serentak 27 Juni mendatang di Bumi Paguntaka, maka proses pencegahan akan diutamakan pihaknya.

Karena itu, kata alumnus fakultas Hukum UBT ini, dalam proses pencegahan itu, banyak hal yang bisa dilakukan sehingga bisa meminimalisir pelanggaran yang berujung sengketa pilkada.

"Contohnya sosialisasi maksimal di masyarakat. Karena UU terus berubah, sehingga mindset masyarakat juga harus diubah," bebernya.

Jangan sampai, kata ayah satu anak ini, pemahaman masyarakat masih dengan UU lama dan tidak mengetahui aturan yang baru. Begitu juga dengan PKPU yang terus mengalami revisi.  Sehingga, selain penyelenggara yang harus mampu menerjemahkannya, masyarakat juga perlu "melek" UU dan politik. (keg/nri)


BACA JUGA

Kamis, 22 Februari 2018 10:43

Pura-Pura Antar Teman

TARAKAN - Dalam 21 adegan rekonstruksi pada Rabu (21/2), terungkap bahwa Abdul Rajak (48) berhasil lolos…

Kamis, 22 Februari 2018 10:41

Dinkes Bingung Penyebab Keracunan

TARAKAN – Sungguh sangat mengejutkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda merilis…

Kamis, 22 Februari 2018 10:40

BPK Ungkap Risiko Bisnis Kelalaian PDAM

TARAKAN – Kejadian yang dialami Lukas Yusuf (42), warga RT 17 Kelurahan Karang Harapan, Tarakan…

Kamis, 22 Februari 2018 10:30

Rp 70 M untuk Bangun Balai POM

Tarakan - Guna meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi masyarakat terhadap obat dan makanan…

Kamis, 22 Februari 2018 10:28

Dua Kali Longsor, Penanganan Masih Sementara

TARAKAN - Musibah longsor kembali terjadi di Tarakan, tepatnya di RT 4 Kelurahan Pamusian. Longsor yang…

Kamis, 22 Februari 2018 10:27

Tak Banyak Usulan, Infrastruktur Masih Baik

TARAKAN - Ketua RT 9, Kelurahan Pamusian, Eddy Suyono mengatakan, infrastruktur di wilayahnya dapat…

Rabu, 21 Februari 2018 11:21

Petugas PDAM Lalai, Konsumen Menanggung

TARAKAN - Betapa terkejutnya Lukas Yusuf (42), warga RT 17 Kelurahan Karang Harapan, Tarakan Utara ketika…

Rabu, 21 Februari 2018 11:15

Turut Awasi Institusi Masing-Masing

TARAKAN – Memberantas tindak pidana narkotika di Kaltara, memang menjadi pekerjaan yang hingga…

Rabu, 21 Februari 2018 11:12

Lima Kelurahan Belum Terpasang Jargas

TARAKAN - Sebagai salah satu kota yang memiliki sumber daya minyak dan gas (migas), menjadikan Bumi…

Rabu, 21 Februari 2018 11:06

Belum Tersentuh Bantuan Pemkot

Tarakan - Berbagai fasilitas umum guna menunjang aktivitas dan menciptakan lingkungan nyaman dan aman…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .