MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 13 Januari 2018 11:08
SK Ganda, Gagal Komunikasi

Tak Penuhi Syarat Berkas Dikembalikan

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN  – Penerbitan surat keputusan (SK) berupa formulir B1 KWK Parpol oleh DPP Hanura dan PKB mewarnai proses pendaftaran Pilwali Tarakan pada 8-10 Januari lalu. Beberapa pihak menganggap ini sebagai kegagalan komunikasi internal partai politik (parpol).

Sebut saja pasangan Sofian Raga-Sabar Santuso (Sobat) yang sempat menggelar deklarasi berikut komposisi koalisi, PAN, Gerindra, PKB, PKS dan PBB. Namun detik-detik pendaftaran di KPU Tarakan, PKB hengkang dari koalisi dengan mendukung calon perseorangan Hj. Umi Suhartini-Mahrudin Mado.

Sama halnya dengan Hanura, saling klaim SK yang dilakukan pasangan dr. Khairul-Effendhi Djuprianto (Oke) dengan H. Badrun-Ince A. Rifai (Bais). Di akhir masa pendaftaran pada hari kedua, ternyata KPU memilih SK yang diserahkan oleh pasangan Oke.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kisruh yang terjadi di Tarakan tak jauh berbeda dengan sejumlah daerah yang juga akan melaksanakan Pilkada. Detik-detik akhir memberi kejutan di antaranya dukungan parpol yang berpindah.

“Hanya saja adanya dua SK dukungan itu, menjadi pertanyaan kepada pengurus partai,” tutur Pangi, kepada Radar Tarakan, Jumat (12/1).

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Voxpol Centre ini menilai, kurangnya komunikasi antar pengurus partai menyebabkan diterbitkannya dua SK dukungan, yang diberikan ke dua balon tersebut. Kendati begitu kebijakan partai sudah tentu menggunakan otonomi sendiri. Artinya ada kebijakan yang diambil pengurus partai pusat.

“Sepertinya ini terjadi karena tidak ada komunikasi yang intens dilakukan antara pengurus,” tambahnya ketika dikonfirmasi pewarta harian ini.

Tak hanya menyoal komunikasi, dualisme kepengurusan di tubuh partai juga menyebabkan penerbitan SK ganda. Kondisi tersebut tentunya berdampak negatif terhadap partai itu sendiri. Sebab, membuat balon yang mengantongi dukungan seperti dipermainkan.

“Tentunya ke partai sendiri. Kalau untuk pemilih tidak ada hubungan dan berdampak dengan adanya kisruh yang terjadi,” tegasnya.

Jika tidak ada tindakan tegas dari pengurus partai dipastikan saling klaim terus terjadi. Dengan begitu, balon yang memiliki cara paling kuat diklaim bakal menjadi pemenang. “Dengan saling klaim siapa yang paling kuat tentu itu pemenangnya,” imbuhnya.

Di sisi lain, pasca penutupan pendaftaran, kini tugas KPU Tarakan yang harus memverifikasi berkas-berkas yang sudah diserahkan keempat balon wali kota dan wakil wali kota.

Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengungkapkan, sesuai tahapan yang sudah ditentukan, tahapan verifikasi dan penelitian dokumen syarat calon dilakukan pada 10-16 Januari. Selanjutnya tahapan pemberitahuan hasil penelitian dilakukan pada 17-18 Januari.

"Yang tidak memenuhi syarat akan kami kembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu kembali diverifikasi lagi, sebelum nantinya akan ditetapkan pada tanggal 12 Februari," tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami menambahkan, pihaknya akan tetap memantau proses dan tahapan Pilwali Tarakan. Salah satunya yang berkaitan dengan supervisi dan koordinasi. Termasuk memantau hasil pemeriksaan kesehatan 4 balon yang sudah mendaftar.

“Seluruh tahapan Pilwali Tarakan memang akan dilaksanakan KPU Tarakan, kami hanya monitoring dan supervisi saja," kata lelaki yang kini sedang menempuh pendidikan magister hukum di Universitas Borneo Tarakan (UBT).

Lebih lanjut dia menjelaskan,  monitoring yang dilakukan nanti kepada KPU di 4 kabupaten sejauh ini, memang berbeda dengan yang dialami KPU Tarakan. Alasannya, kata alumnus IAIN Antasari Banjarmasin ini, karena ada dua tahapan yang dilakukan KPU Tarakan.

"Tetap akan kami berikan perhatian. Karena KPU Tarakan melakukan tahapan ada dua. Selain pilkada  juga persiapan pemilu 2019," pungkasnya.

 

TES KESEHATAN BALON BERGANTIAN

Usai melaksanakan proses pendaftaran, setiap balon wajib melaksanakan tahapan tes kesehatan, agar dapat dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon).

Kepada Radar Tarakan, Teguh Dwi Subagyo mengatakan, pada prinsipnya penilaian tes kesehatan ini meliputi tiga aspek, yakni sehat secara fisik (klinis), psikologis dan bebas narkoba.

“Jadi, seorang calon yang memenuhi syarat harus memenuhi ketiga aspek terebut,” tuturnya.

Untuk diketahui, khusus tes medis klinis akan dilaksanakan bersamaan dengan tes narkoba, yakni dengan menggunakan urine sebagai bahan sampel.

Pelaksanaan tes kesehatan dilakukan satu hari setelah para balon mendaftarkan diri. Tes tersebut dilanjutkan pada Minggu (14/1) di mana seluruh balon akan melaksanakan psikotes, yang diuji langsung oleh Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), yang dimulai dari pukul 08.00 Wita, hingga selesai.

“Kemungkinan tes psikologinya membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam,” jelasnya.

Selanjutnya pada Senin (15/1) tim pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpsi dan PNS Tarakan akan melaksanakan pleno, guna memutuskan apakah balon tersebut memenuhi atau tidak memenuhi syarat.

“Konteks memenuhi syarat itu intinya balon harus mempunyai kapasitas dan kemampuan kesehatan agar bisa menjalani tugasnya selama lima tahun ke depan dan harus terbebas dari penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya.

Sementara itu, koordinator tim pemeriksa kesehatan dr. Sigit Prastyanto menyebut pada pemeriksaan ini tim melibatkan 17 dokter spesialis. “Tes kesehatan nanti meliputi tiga bagian penting,” ujarnya.

Meski nantinya para balon sudah mengidap beberapa penyakit, seperti darah tinggi, dan flu saat melakukan pemeriksaan, namun itu bukan indikator yang menggagalkan tahapan itu. “Balon tidak harus bebas dari penyakit, bisa saja ada balon yang mengidap beberapa indikasi penyakit tapi tidak berarti itu bisa membuatnya gagal,” ungkapnya. (akz/keg/*/shy/ega/nri/lim)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 13:06

Dana Transfer ke Kaltara 2019 Naik Rp 514 Miliar

JAKARTA - Alokasi dana transfer ke daerah pada 2019 untuk…

Rabu, 12 Desember 2018 13:04

Mengejar Materi, tapi Tak Sesuai Nurani

Titik terendah dalam kehidupan adalah sesuatu yang lumrah dialami manusia.…

Rabu, 12 Desember 2018 13:01

“Percuma Bicara, tapi Tanpa Tindakan”

TARAKAN – Belum ada langkah lebih jauh dari Pemerintah Kota…

Rabu, 12 Desember 2018 12:59

Jumlah DPTHP Berkurang 442 Pemilih

TARAKAN- Meski telah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan…

Rabu, 12 Desember 2018 12:41

Mulyawati Divonis Delapan Tahun Penjara

TARAKAN - Majelis hakim menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada…

Rabu, 12 Desember 2018 12:38

Pelaku Curanmor dan Spesialis Jambret Berhasil Dibekuk

TARAKAN - Spesialis jambret dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil…

Rabu, 12 Desember 2018 12:34

Pemilih di Lapas Dibagi Dua Kategori

TARAKAN - Pemilihan umum yang akan digelar pada April mendatang…

Rabu, 12 Desember 2018 12:33

Tiga Puskesmas Tunda Reakreditasi

TARAKAN – Banyaknya kegiatan menjelang akhir tahun menjadi salah satu…

Rabu, 12 Desember 2018 12:31

Nelayan Tuntut Pemerataan BBM

TARAKAN - Tak tahan dengan pembagian BBM bersubsidi yang diduga…

Rabu, 12 Desember 2018 12:30

Tiga Minggu Tak Diangkut, Sampah Menumpuk

TARAKAN - Pemandangan tidak sedap terlihat di RT 03 Jalan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .