MANAGED BY:
SABTU
23 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 13 Januari 2018 11:04
Ditolak, Tak Gentar Gugat KPU
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Sabirin Sanyong masih tampak kecewa dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan. Setelah ditolak bersama tandemnya Tajuddin Tuwo, Sabirin berencana menggugat sang penyelenggara. Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengungkapkan penolakan pihaknya atas pendaftaran yang diajukan Sabirin Sanyong-Tajuddin Tuwo (Santun) karena melewati batas waktu yang ditentukan atau pukul 24.00, Rabu (10/1).

Batasan waktu yang dimaksud, kata dia, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan. “Pada pasal 38 bahwa pencalonan hari pertama dan kedua pendaftaran sampai pukul 16.00 Wita,” ungkapnya kepada media ini,  kemarin (12/1).

“Sementara di hari akhir, penutupan sampai pukul 24.00 waktu setempat. Hari itu, saudara Sabirin datang jam 12 lewat enam menit, jadi kita tidak punya dasar apapun untuk menerima berkas dia,” sambungnya.

Begitu juga alasan mengapa pihaknya tidak perlu melakukan pleno. Alasannya, karena pada pukul 24.00, KPU RI sudah memplenokan bahwa pendaftaran sudah ditutup. “Kami tidak perlu lagi pleno karena sudah menjadi keputusan pleno KPU RI,” bebernya.

Termasuk mengapa pemeriksaan berkas tidak dilakukan. Disampaikan Teguh, alasannya karena jika memeriksa berkas pendaftaran maka sama saja pihaknya masih membuka pendaftaran.

Sekentara, saat pasangan Santun menyambangi ke KPU Tarakan malam itu, sudah melewati batas yang ditentukan pukul 24.00 waktu setempat. “Ya kalau saya terima akan masalah. Tidak perlu lagi kami periksa berkasnya, karena kalau periksa kan berarti sama saja menerima pendaftarannya,” terang alumni Institut Pertaninan Bogor (IPB) ini.

Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami menyampaikan, apa yang terjadi sebagai sebuah dinamika dalam pesta demokrasi. Maka, diserahkan kepada internal KPU Tarakan. Tetapi pihaknya akan tetap mengawal. Apalagi sudah menerima laporannya.

Suryanata juga menjelaskan, selama tahapan sudah sesuai mekanisme dan aturan, maka hal itu tetap berjalan sebagaimana yang sudah disampaikan kepada KPU Tarakan saat itu. “Bahwa terkait proses pendaftaran dan terdapat dinamika dan perlu kita jawab, maka KPU RI menyiapkan helpdeks terkait tahapan pilkada,” bebernya.

Selanjutnya, apa yang terjadi dengan menolak pendaftaran pasangan Santun, dirinya menuturkan hal itu juga sudah disampaikan ke KPU RI. Adapun langkah KPU Tarakan, diakui sesuai dengan komunikasi dengan helpdesk KPU RI. “Langkah KPU Tarakan tentu sudah melalui proses komunikasi dengan KPU RI. Hasil koordinasi dengan helpdesk,” imbuhnya.

Terkait wacana KPU Tarakan akan digugat, Suryanata mengaku pihaknya juga terus melakukan komunikasi ke KPU Tarakan. “Yang jelas, sejauh ini kami terus komunikasikan, terus dikoordinasikan,” urainya.

SABIRIN PERLAKUAN KHUSUS UNTUK SANTUN

Sabirin menuntut lima komisioner KPU yang dianggapnya tidak memenuhi aturan hukum dalam tahapan pelaksanaan Pilwali Tarakan 2018. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan tersebut mengungkapkan, ia yakin akan melanjutkan gugatannya.

Menurut Sabirin, ada beberapa hal yang menjadi kejanggalan saat KPU melakukan penolakan berkas miliknya. Sebab, pada akhir proses pendaftaran bakal calon, jam tangan miliknya belum menunjukkan pukul 24.00 Wita, namun menurut pantauannya jam yang ada di KPU bervariatif, karena ada jam yang menunjukkan 24.06 Wita. Kemudian ada lagi yang menunjukkan pukul 24.15 Wita. “Inilah yang perlu saya klarifikasi. Tak hanya saya, namun tim Santun juga melihat jam itu sendiri,” tuturnya.

Ia mengungkap saat menginjakkan kaki di KPU, tiga komisioner KPU telah meninggalkan sekretariat di Jalan Sei Sesayap, Kampung Enam sejak pukul 22.00 Wita. “Kenapa di hari pendaftaran terakhir, jumlah komisioner tidak lengkap saat jam belum menunjukkan pukul 24.00. Tiga persoalan inilah yang menjadi materi gugatan kami terhadap KPU, kepada Bawaslu dan KPUD,” jelasnya.

Tim Relawan Santun Bagus Satria mengatakan bahwa dirinya membawa mobil ke KPU untuk membawa sejumlah dukungan Santun, sesampainya di KPU, ia melihat jam tangannya yang baru menunjukkan pukul 23.58 Wita. Namun justru ia mendengar suara teriakan dari dalam ruang KPU yang menyatakan bahwa pendaftaran bakal calon di KPU telah ditutup.

Ia juga menyaksikan komisioner KPU tidak lengkap di waktu itu. Untuk itu, ia merasa janggal akan hal-hal yang dilakukan KPU. Sebelumnya pihaknya tim Santun melakukan koordinasi kepada KPU untuk melaksanakan proses pada pukul 20.00 Wita, yang kemudian ia undur menjadi 22.00 Wita.

“Tapi jam di Tarakan ini, saya yakin tidak ada yang sama. Kalau kami datang jam 10 malam, percuma juga. Karena komisionernya pulang. Bagi kami, ini diskriminasi,” bebernya.

DUA SK TERBUANG PERCUMA

Sabirin Sanyong merupakan salah satu figur yang sejak awal bersemangat mengikuti Pilwali Tarakan 2018. Ia datang pada malam di hari akhir pendaftaran. Di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan, Sabirin datang bersama kompatriotnya, Tajuddin Tuwo, berikut dua surat keputusan (SK) dukungan berupa formulir B1 KWK Parpol dari Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Masing-masing PKB dua kursi di DPRD, dan Hanura 3 kursi. Jika diakumulasikan, Sabirin berpeluang ikut dalam kontestasi Pilwali.

Selain tiga pasangan jalur parpol yang mendaftar sebelumnya, Sabirin juga sejak awal mengklaim penugasan berupa SK. Hanya saja, banyak yang meragukan.

Menjawab keraguan publik, malam itu SK itu ia tunjukkan. Dua SK, berstempel basah, lengkap dengan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen DPP masing-masing parpol.

Sabirin berharap tak ada kegaduhan dalam Pilwali Tarakan tahun ini. “Saya mendengar, SK lebih dari satu juga membuat gaduh. Tarakan ini luar biasa dinamikanya, positif. Ini harus kita pertahankan,” kata Sabirin malam itu.

Sabirin menampik jika dua SK yang digenggamnya dari sebuah perjuangan berbekal sejumlah mahar. “Kalau di dalam politik itu ada istilah beda-beda tipis, cost politic, oppprtunity cost, ada money politic. Misalnya ketika saya mengiming-imingi seseorang jabatan untuk mendukung saya, harta, duit, itu money politic. Ketika saya kumpulkan orang, dia meninggalkan pendapatannya, katakanlah dua jam bisa dapat Rp 100 ribu. Rp 100 ribu saya ganti, maka itu opportunity cost. Kemudian kami mengurus rekomendasi, di tengah kesibukan Ketua Umum, Sekjen, kami minta waktu mereka. Wajar barangkali ketika ada biaya yang timbul. Itu opportunity cost,” jelas Sabirin. (keg/*/shy/lim)


BACA JUGA

Jumat, 22 Juni 2018 21:37

Setelah ASN, Ketua RT pun Harus Disorot

TARAKAN – Keterlibatan KM yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dalam black campaign menambah…

Jumat, 22 Juni 2018 19:10

Harapkan Hasil Penelitiannya Dimanfaatkan Masyarakat

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara).Novita…

Jumat, 22 Juni 2018 13:46

Layaknya Anyaman Dipersatukan dengan Silaturahmi

Biasanya sepekan setelah Idulfitri, sebagian umat muslim khususnya berdarah suku Jawa selalu melaksanakan…

Jumat, 22 Juni 2018 13:37

SIMPATISAN YANG HADIR SESUAI PREDIKSI

TARAKAN – Tahapan kampanye akbar pasangan calon (paslon) nomor dua Khairul dan Effendhi Djuprianto…

Jumat, 22 Juni 2018 13:28

Menpan-RB Lakukan Sidak Online

TARAKAN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur…

Jumat, 22 Juni 2018 13:22

Nekat..!! ASN di Tarakan Lakukan Kampanye Hitam

TARAKAN- Oknum ASN yang diduga terlibat dalam black campaign yakni KM memang tidak dijerat ke ranah…

Jumat, 22 Juni 2018 13:18

Belum Ada Pendatang, Urus Administrasi Kepindahan

TARAKAN – Puncak arus balik ke Kaltara melalui Tarakan menggunakan jalur transportasi udara memang…

Jumat, 22 Juni 2018 12:49

Empat Hari Persiapkan Logistik TPS

TARAKAN – Mendekati hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) wali kota dan wakil wali…

Kamis, 21 Juni 2018 22:32

Pelaku Politik Uang Kabur

TARAKAN – Hari H Pilwali Tarakan semakin dekat. Di sisa-sisa masa kampanye, Panwaslu harus ekstra…

Kamis, 21 Juni 2018 14:45

Tambah Cuti, TPP Siap Dipotong

TARAKAN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur kembali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .