MANAGED BY:
SABTU
20 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 12 Januari 2018 13:44
Bais Legawa Ditinggal Hanura

SK Parpol Dituding Berbayar

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Saling klaim surat keputusan (SK) dari Hanura antara bakal calon (balon) dr. Khairul-Effendhi Djuprianto (Oke) dan H. Badrun-Ince A. Rifai (Bais) memang sudah berakhir di hari terakhir pendaftaran Pilwali Tarakan, Rabu (10/1).

SK yang dinyatakan sah oleh KPU adalah yang dimiliki pasangan Oke. Namun keputusan itu kini menimbulkan persoalan baru.

Bais yang didukung Golkar dan PDIP sempat akan menempuh jalur hukum untuk memperkarakan partai yang dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) itu. Namun hal tersebut dibantah tim pemenangan Bais, Rabu (11/1).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Tarakan, Tigor Nainggolan mengatakan, sepengetahuannya H.Badrun belum memikirkan untuk menggugat SK yang telah diberikan oleh Hanura. “Jadi sampai sekarang kami (Bais) belum memikirkan itu,” ujar mantan Anggota DPRD Tarakan tersebut.

Meski tanpa Hanura, Bais tetap memenuhi syarat untuk maju di Pilwali 2018 ini. Sebab dengan berkoalisinya kedua partai (Golkar dan PDIP) total mereka memiliki enam kursi di DPRD Tarakan. Jumlah tersebut, telah melebihi syarat lima kursi oleh KPU Tarakan.

“Tanpa Hanura, kami sudah enam kursi,” ucap lelaki berdarah Batak tersebut.

Bagi Tigor, permasalahan SK dari Hanura ini sudah selesai (case close). Bais ingin menunjukkan tidak bersikap arogan, dan justru bersikap legawa  serta menerima keputusan yang telah diputuskan oleh Hanura. “Kalau kami sudah legawa, berarti tidak akan ada gugatan maupun persoalan atau keributan lagi,” terangnya.

 “Jadi yang dilakukan Bais, bukan memaksakan kehendak. Sebab kami (Bais) telah memiliki dokumen sah, yang telah diberikan DPP Hanura,” tambahnya.

Selaku pengusung Bais, Golkar dan PDIP hanya akan fokus berusaha untuk memenangkan pasangan Bais pada Pilwali Tarakan tahun ini. “Kami berupaya untuk memenangkan pasangan Bais dengan cara yang elegan. Tidak dengan cara arogan,” pungkasnya.

Sementara itu, saat dihubungi Radar Tarakan, H. Badrun tidak merespons. Melalui akun media sosialnya, H. Badrun sempat menuliskan bahwa ia mensyukuri telah diterima baik oleh KPU untuk mendaftar sebagai pasangan calon (paslon) bersama Ince A. Rifai, meski tanpa Hanura.

Alhamdulillah, meski tanpa dukungan Hanura kami masih dapat diterima KPU sebagai kontestan pilkada serentak 27 Juni mendatang,” bebernya.

Tak hanya itu, dengan berbesar hati, Badrun juga mengucapkan selamat kepada sang rival pasangan dr. Khairul dan Effendhi Djuprianto yang telah berhasil mendapatkan dukungan dari Hanura. Baginya  hal ini merupakan sebuah dinamika politik.

“Apapun itu akhirnya tidak masalah karena politik itu dinamis dan dalam demokrasi tidak boleh memaksa. Yang jelas kami sudah menempuh mekanisme dan prosedur partai dan patuh pada aturan di internal partai,” tulisnya.

 

PANWASLU AKAN SELIDIKI BAIS

Statement yang keluar dari Ince A. Rifai kini menulai polemik. Ince menyatakan meraih SK Hanura tidak gratis pada saat mendaftarkan diri ke KPU Tarakan. Hal ini akan diselidiki Panwaslu Tarakan. Jika nanti terbukti ada hal-hal yang menyimpang, maka Bais bisa dikenakan pidana sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Panwaslu Kota Tarakan, Sulaiman mengatakan, pada dasarnya makna kata tidak gratis itu memiliki arti luas. Sebab dapat diartikan dengan uang yang selama ini telah dikeluarkan Bais. Baik untuk biaya kehidupan saat berada di Jakarta seperti biaya penginapan, biaya makan dan transportasi ketika melakukan lobi-lobi ke Hanura.

“Tetap akan kami selidiki dan dijadikan informasi awal,” tuturnya.

Menurut Sulaiman, ada benarnya jika Bais merasa rugi, sebab sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan SK Hanura. Akan tetapi, Panwaslu akan melakukan pendalaman maksud dari ungkapan Ince saat berada di Kantor KPU Tarakan, Rabu (10/1).

Jika setelah dilakukan penyelidikan ini terdapat temuan balon yang ketahuan telah menggunakan tebusan dana untuk mendapatkan dukungan dari parpol, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.

“Yang jelas parpol itu dilarang untuk menerima uang dari paslon,” tegasnya.

Tak hanya parpol yang akan mendapatkan sanksi, namun balon yang sudah memberikan sejumlah uang pun akan dikenakan sanksi pidana sebagai hukuman terberatnya. Sebab hal ini sudah melanggar Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Money politic masuk dalam ranah pidana,” jelasnya.

Nah, jika balon telah dipidanakan, maka dapat dikenakan pembatalan sebagai pasangan calon (paslon). Otomatis akan langsung didiskualifikasi. “Untuk itu, sejak diketahui hal ini (ungkapan Ince), kami akan segera melakukan pendalaman,” pungkasnya. (*/shy/nri/ddq)


BACA JUGA

Kamis, 18 Januari 2018 11:01

Usai Bongkar Barang, Kapal Tenggelam

TANA TIDUNG – Kemarin (17/1) pukul 17.00 wita, warga disekitar Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten…

Kamis, 18 Januari 2018 10:59

Awal Tahun, Temukan Mortir 2,5 kg

TARAKAN – Sudah bukan rahasia lagi jika Bumi Paguntaka banyak didiami mortir, bom dan peralatan…

Kamis, 18 Januari 2018 10:56

Ambil Sabu-Sabu dari Dalam Tanah

TARAKAN – Peredaran sabu di Kaltara dan Kaltim, khususnya Tarakan dan Balikpapan benar-benar memprihatinkan.…

Kamis, 18 Januari 2018 10:53

MANTAP..!! 2 Unit Pesawat Nurtanio Dibeli Maret Ini

TARAKAN – Rencana pembelian pesawat jenis N-219 Nurtanio, buatan PT Dirgantara dan Lembaga Penerbangan…

Kamis, 18 Januari 2018 10:49

Pikun, Kakek Hilang 19 Jam

TARAKAN – Setelah melakukan pencarian selama 19 jam lebih, tim Search and Rescue (SAR) gabungan,…

Kamis, 18 Januari 2018 10:47

Jalan Rusak dan Rawan Longsor

TARAKAN – Berada di wilayah pegunungan seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Apalagi jika tanjakan…

Kamis, 18 Januari 2018 10:21

BREAKING NEWS!!! Hujan Deras, Satu Rumah Warga Hanyut dan Tenggelam

TARAKAN - Cuaca buruk tampaknya berimbas terhadap wilayah pesisir  di Kelurahan Juata Laut. Seperti…

Rabu, 17 Januari 2018 15:06

Jalan Terakhir, Laksanakan Putusan

TARAKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid sedang menghadapi persoalan hukum. Pengadilan Tata…

Rabu, 17 Januari 2018 15:03

Turis Tiongkok Tunda ke Kaltara

TARAKAN – Pemerintah Tiongkok, memberikan warning terhadap warganya yang akan berkunjung ke Indonesia.…

Rabu, 17 Januari 2018 14:57

14 Hari Periksa Nakhoda

TARAKAN – Insiden hancurnya anjungan terminal keberangkatan Pelabuhan tengkayu I  SDF Tarakan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .