MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 12 Januari 2018 13:42
Berkas Tak Diterima, Gugat KPU
Sabirin Sanyong

PROKAL.CO, Ditolaknya berkas pasangan figur Sabirin Sanyong-Tajuddin Tuwo oleh KPU Tarakan pada masa akhir pendaftaran Pilwali Tarakan, berbuntut persoalan baru. Sabirin-Tajuddin melalui kuasa hukumnya Mukhlis Ramlan, bersikukuh membawa persoalan ini menuju meja hijau.

“Harusnya KPU Tarakan tidak boleh menolak berkas yang sudah dibawa oleh klien kami. Ini sistem demokrasi,” tutur Mukhlis.

Jika mengacu pada juklak dan juknis penyelenggaraan pemilu, pihaknya menginginkan agar KPU, terlebih dulu bisa menerima dan melihat persyaratan berkas yang telah dibawa oleh Sabirin-Tajuddin.

Akan tetapi, sebelum memeriksa berkas tersebut, justru KPU menolak dengan alasan di luar ketentuan waktu dan jumlah komisioner yang tidak mencukupi lima orang. Melalui hal tersebut, ia meyakini bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat KPU Tarakan, sehingga hal ini lah yang akan menjadi titik utama materi gugatan Sabirin-Tajuddin ke KPU Tarakan.

“Secara tegas kami akan menggugat KPU Tarakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Bawaslu dan laporan ke KPU RI, bahwa KPU Tarakan benar-benar arogan dan tidak sesuai dengan mandat konstitusi dalam UU Pilkada,” jelasnya.

Melalui hal tersebut, Mukhlis menyampaikan bahwa pihaknya akan melaporkan hal ini kepada DKPP pada Senin pekan depan. Sebab, ia meyakini masalah ini bukan hanya terjadi di Tarakan, namun di daerah lain juga seperti itu, sehingga ia memakluminya.

“Tapi kami akan minta perlakukan khusus dari DKPP atau Bawaslu. Bahwa pasangan Sabirin-Tajuddin sangat siap untuk mengikuti pilwali di Tarakan, sehingga tidak ada alasan bagi penyelenggara untuk menolak sepihak, tanpa memeriksa berkas dan menolak secara mentah-mentah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam sosiologi hukum, hierarki tertinggi merupakan kebijaksanaan dan kearifan baru dapat berbicara soal aturan. Nah, menurutnya dalam hal ini KPU tak hanya masuk dalam ranah kode etik, namun juga pidana pemilu. Sebab, dianggap telah menghalangi pasangan Sabirin dan Tajuddin.

“Makanya kami harus tempuh jalur hukum. Kami minta perlakuan khusus dari DKPP dan Bawaslu untuk memasukkan pasangan Sabirin Tajuddin agar dapat mengikuti Pilwali 2018,” harapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo  menjelaskan, jika merujuk pada PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pasal 38 ayat 4 poin a dan b tentang pencalonan disebutkan bahwa pelaksanaan pendaftaran balon hari kedua dilaksanakan hingga pukul 16.00 waktu setempat, sedang hari ketiga diberikan waktu hingga pukul 24.00 waktu setempat.

Teguh menceritakan, sebelum proses pelaksanaan pendaftaran Sabirin Sanyong, tim Sabirin memang sudah berkunjung lebih dahulu ke KPU guna memberikan informasi bahwa Sabirin akan tiba pukul 20.00 WITA. Akan tetapi, janji tersebut diundur kembali menjadi pukul 22.00 WITA.

"Tapi waktu itu kami tetap menunggu. Ternyata pas sudah lewat jam 12 malam, kami sudah dikunci ruangan (tinggal pulang). Kira-kira tiga menit setelah wawancara, Pak Sabirin tiba (di KPU)," jelasnya.

Saat itu, Sabirin tiba di KPU pada pukul 00.05 WITA. Sehingga Teguh menyampaikan bahwa proses pendaftaran sudah ditutup. Melalui hal tersebut, Teguh meyakini bahwa Sabirin juga memahami keterlambatan dirinya ke KPU.

"Pak Sabirin juga sangat paham kalau terlambat. Beliau menyadari, dan tidak ada kata-kata bahwa ini jam 12," tuturnya.

Meski begitu, Sabirin sempat melakukan penawaran kepada KPU agar SK yang dimilikinya tersebut dapat diverifikasi oleh KPU.  "Intinya semalam itu, Pak Sabirin sangat sadar dan menyatakan bahwa waktu sudah jam 12 lewat. Tapi Pak Sabirin minta diterima dokumennya, perkara sah atau tidak dapat diputuskan besok harinya," ujarnya.

Akan tetapi, Teguh menegaskan bahwa jika pihaknya tetap memilih untuk mengambil berkas tersebut, maka KPU dipastikan salah dan pastin akan menuai kritik dari Panwaslu, sehingga memberatkan calon lain. "Jadi, tidak ada alasan untuk saya harus menerima (berkas dari Sabirin)," katanya.

Ia menuturkan, jika sebelum pukul 24.00 wita Sabirin datang ke KPU, maka pihaknya dipastikan siap untuk melayani proses pendaftaran Sabirin. Namun, sebab telah melewati batas waktu yang ditentukan, maka Teguh merasa tidak dapat menerima berkas itu. Untuk itu, Teguh menegaskan bahwa pihaknya siap untuk menerima gugatan Sabirin, sebab ia yakin bahwa posisi KPU benar.

"Insya Allah, kami siap pertahankan alasan kami. Itu hak dia untuk menuntut," pungkasnya.

Ungkap Mahar Partai Politik hingga Miliaran Rupiah

Figur Sabirin Sanyong mengungkapkan kabar mengejutkan. Pasalnya, untuk mendapatkan sejumlah partai politik dibutuhkan mahar yang tak sedikit bisa mencapai Rp 1 miliar.

Sabirin menyebutkan mahar yang dibutuhkan tidak wajar. Bahkan partai politik (parpol) diduga meminta angka yang cukup fantastis kurang lebih Rp 200- Rp 250 juta untuk setiap kursi. Bukan perpartai. “Persoalan mahar sebenarnya urusan DPP dan partai yang bertanggung jawab, karena ini bukan hanya terjadi di Tarakan saja namun hampir terjadi di seluruh Kabupaten Kota akan mengalami hal yang sama,” ungkap Sabirin.

Tak hanya itu, Sabirin juga mengungkapkan selama dirinya mengurus SK partai untuk mendukungnya maju sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2018-2023, ia sudah mengeluarkan dana hingga ratusan juta.

“Sebenarnya bukan ketua partai yang meminta mahar. Hanya saja biasanya melalui berbagai jalur A atau jalur B dan meminta sejumlah uang yang bisa sampai puluhan juta rupiah. Belum lagi soal SK, keluar uang lagi. Dan kisaran per-kursinya itu standar seharga Rp 200-Rp 250 juta. Bahkan ada juga partai yang meminta sampai Rp 1 miliar,” bebernya.

Sabirin juga menjelaskan adanya mahar politik yang bervariasi, seperti political cost, money politik, dan opportunity cost. Salah satunya merupakan mahar politik yang sudah mengarah pada pemberian uang untuk tujuan memengaruhi atau mendapatkan SK dari partai-partai.

Nilai  itu belum ditambah biaya-biaya lain. Sampai seorang satpam yang  bekerja di sekretariat partai politik pun tak jarang ikut bermain, karena merasa memiliki akses untuk bisa mempertemukan dengan pimpinan partai.  Sehingga wajar jika seorang figur harus menyiapkan dana yang tidak sedikit jika ingin maju sebagai calon kepala daerah.   

Ketika ditanya apakah Hanura juga melakukan hal itu? Sabirin mengakuinya. Ia menggunakan beberapa jalur untuk bisa melobi pimpinan partai.

“Bahkan, ada yang saya temui meminta mahar hingga Rp 1 miliar untuk satu kursi. Jika kursi legislatif 3-4 maka jelas sudah Rp 4 miliar kan,” katanya lagi kepada awak media.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada Ketua DPW Partai Hanura Kaltara, Ingkong Ala, ia mengaku tidak mengetahui hal itu karena sepenuhnya menjadi kewenangan pengurus di pusat. Yang ia tahu, partainya memang telah mendukung pasangan dr. Khairul —Effendhi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan partai.

“Kami sebagai pengurus DPD hanya satu surat, itulah dr.Khairul. Sesuai hasil pleno, DPC, DPD, menyampaikan ke DPP,” kata Ingkong Ala saat di temui di Bandara Juwata Tarakan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPC Partai Hanura Tarakan, Yulius Dinandus. Ia mengaku bukan kapasitasnya menjawab hal itu karena kewenangannya ada pada DPP Partai Hanura. Yang diketahuinya, dalam pengusungan calon, ada mekanisme yang diatur dalam partai.

“Saya no comment kalau hal-hal seperti itu. Karena setahu saya di Hanura, kami menjalani sesuai dengan prosedural,” ujar Yulius

Namun, menurutnya, hal itu tidak perlu diperdebatkan lagi karena KPU sudah memutuskan SK yang sah. Yang terpenting bagaimana semua calon dapat menerima keputusan ini dengan legawa dalam rangka mewujudkan Pilwali Tarakan yang berjalan damai. (*/shy/eru/nri)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 23:57

BKSDA Sarankan Diserahkan ke LK

TARAKAN – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menyarankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tarakan…

Selasa, 18 September 2018 23:44

Sehari Penukaran, Tembus 1.142 Kartu GPN

TARAKAN – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kalimantan Utara terus mendorong penggunaan sistem…

Selasa, 18 September 2018 12:24

KASIHAN..!! Beruang Madu Kurus di Kandang Besi

TARAKAN – Sedih rasanya melihat nasib tiga ekor beruang madu di dua kandang di dalam Hutan Kota…

Selasa, 18 September 2018 12:22

Potensi PAD, Investasi dan Libatkan Pihak Ketiga

KRITIK datang dari pemerhati lingkungan di Kalimantan Timur (Kaltim). Mantan Direktur Kawasan Wisata…

Selasa, 18 September 2018 12:19

Dibatasi, Dolar Naik, hingga Kompetitor Menguat

Semarak Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, tidak berdampak signifikan bagi usaha jasa percetakan seperti…

Selasa, 18 September 2018 12:13

DPT Dicermati untuk Kali Kedua

TARAKAN- Imbauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar dilakukan pencermatan ulang terhadap jumlah…

Selasa, 18 September 2018 12:11

Imunisasi MR Masih 46 Persen

TARAKAN – Pencapaian imunisasi measles rubella (MR) di Kalimantan Utara (Kaltara) masih cukup…

Selasa, 18 September 2018 11:59

Dua Spesialis Congkel Jok Motor Terciduk

TARAKAN - Dua pelaku pencurian spesialis merusak jok motor berhasil diamankan pihak kepolisian dari…

Selasa, 18 September 2018 11:51

Dolar Naik, Material KPR Ikut Naik

TARAKAN- Naiknya kurs dolar masih menjadi polemik. Pasalnya berbagai usaha juga mengalami imbasnya,…

Selasa, 18 September 2018 11:48

Akses Menuju Pemakaman Rusak Parah

TARAKAN - Jalan lingkungan menuju ke arah Tempat Pemakaman Umum (TPU) khusus Nasrani, Kelurahan Juata…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .