MANAGED BY:
SELASA
24 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 11 Januari 2018 13:31
Bais Pikir-Pikir Langkah Hukum
DIBUAT PUSING SK HANURA: Dua pasangan bakal calon dr. Khairul-Effendhi Djuprianto (kiri) dan H. Badrun-Muhammad Ince Rifai (kanan) di hari terakhir pendaftaran datang dengan ribuan massa pendukung. Kedua pasangan diarak menuju Kantor KPU Tarakan di Jalan Sei Sesayap RT 10, Kampung Enam, Rabu (10/1) siang. AZWARD HALIM-JOHANNY/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Bakal pasangan calon (paslon) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan 2018, H. Badrun-Muhammad Ince Rifai (Bais) memilih berpikir ulang soal langkah hukum setelah dukungan Partai Hanura yang diserahkan ke KPU dinyatakan tak memenuhi syarat, tadi malam. Meski sebelumnya ia berapi-api akan menuntut keadilan jika di dalam perjalanan surat keputusan (SK) Partai Hanura yang digenggamnya tak dapat menambah dukungan.

Badrun mengungkapkan, penghapusan Hanura dari koalisi diharapkan sesuai ketentuan dan aturan yang ada. “Kami sedang berpikir mencari keadilan. Dan proses kami tidak mengganggu tahapan,” kata mantan Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan 2004-2009 ini.

“Sehingga agar kami yang mematuhi aturan ini memahami dengan utuh dan tidak parsial merasa adil,” ujarnya di hari terakhir pendaftaran, kemarin (10/1).

Dalam mengikuti semua tahapan yang diatur KPU maupun parpol, pihaknya akan tetap berupaya mengikuti semua proses yang sudah diatur. Badrun menampik, SK-nya melalui proses yang instan alias memotong prosedur kepartaian.

“Itu tidak serta kami loncat-loncat. Ini kami anggap sebagai sebuah dinamika. Sehingga ketika diputuskan melalui KPU pusat, mudah-mudahan memang demikian adanya,” ujarnya.

Saat ditegaskan kembali apakah pihaknya akan menempuh jalur hukum? Secara diplomatis, Badrun mengungkapkan masih pikir-pikir.

“Dalam demokrasi kita tidak boleh kecewa. Nanti kami diskusikan dulu (upaya hukum) dengan adanya kejadian ini. Tapi apapun itu kami menghormati semua keputusan. Jika ada pelanggaran, nanti kami cermati,” imbuhnya.

Saat proses verifikasi berjalan siangnya, Badrun mengungkap keabsahan SK Hanura yang dipegang pihaknya. Pria yang masih menjabat sebagai Sekprov Kaltara itu bahkan sempat bertanya mengenai SK yang diajukan kubu Oke sebelumnya.

“Setahu kami dalam PKPU, yang menandatangani B1 KWK Parpol adalah Sekjen. Saya berkomunikasi dengan Sekjen, bahwa dia tidak pernah berhalangan melaksanakan tugas dalam kurun waktu, apalagi menjelang pendaftaran ini. Oleh karena itu Sekjen Hanura menegaskan bahwa tidak pernah berhalangan,” kata Badrun mengutip pembicaraannya dengan internal Hanura.

“Kalau pun ini persoalan internal Hanura. Seorang Ketua Umum mengangkat atau menugaskan Wasekjen menandatangani tugas Sekjen sementara Sekjen masih ada,” sambungnya lantas meminta penjelasan KPU Tarakan.

Badrun menghormati apa yang menjadi sikap Hanura di semua jenjang kepengurusan. Menurutnya, SK yang dipegangnya adalah amanah sang Ketua Umum dan Sekjen DPP Hanura.

“Kalau saya yang mengambil keputusan itu, dimaknai saya tidak menghormati,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan terkait prosedur DPP Hanura yang telah dijalankannya. Badrun memulai komunikasi itu dengan mendaftarkan diri di Hanura. Setelahnya, DPP menerima nama Badrun sebagai salah satu pemohon calon wali kota. “Saya menyampaikan terima kasih, nama saya akhirnya sampai ke DPP. Gak mungkin dong saya tulis nama sendiri. Setelah mendaftar ada dokumen yang kami serahkan. Saya positif thinking saja. Saya hanya berterima kasih kepada DPC, DPW, secara hirarki membawa nama saya ke DPP. Saya tidak pernah berfikir negatif,” kata Badrun lagi.

Membawa dukungan Hanura, namun tanpa pengurus Hanura DPC dan DPW tak menjadi soal baginya. “Itulah demokrasi. Saya telah berusaha telah berkomunikasi dengan mereka. Saya datang ke rumah mereka. Tapi mungkin, demokrasi tidak bisa dipaksakan,” urainya.

 

Saling klaim SK telah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Selain pasangan Bais, SK Hanura juga dipegang pasangan calon dr. Khairul-Effendhi Djuprianto (Oke).

Sekira pukul 19.30 malam tadi, pasangan Oke kembali mendatangi KPU. Seperti janji saat siangnya, tim Oke berencana melakukan perbaikan. Termasuk menggenapi sejumlah persyaratan pencalonan. KPU Tarakan pun kembali berkomunikasi dengan helpdesk KPU RI.

“Setelah berkoordinasi dengan KPU RI, kami diminta untuk menerima (SK) Hanura yang diberikan kepada pasangan Oke (Khairul-Effendhi),” kata Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo sembari menyebut komunikasi itu berjalan sekira pukul 20.15 Wita.

Helpdesk melaporkan kepada komisioner dan ternyata mungkin banyak yang sama dengan Tarakan. Maka KPU RI melakukan pleno tadi sore (kemarin). Hasilnya disampaikan kepada kami KPU Tarakan melalui KPU Kaltara. Prinsipnya sudah kami jalankan. Memang dokumen mereka (Oke) lengkap ditandatangani oleh semua unsur yang ada di dalam kepengurusan mereka,” timpalnya.

Keputusan KPU RI dengan menetapkan Partai Hanura memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari pencalonan pasangan Oke, maka tidak untuk pasangan yang lain. “Karena tidak boleh satu parpol mencalonkan lebih dari satu paslon. Pasangan oke memenuhi syarat delapan kursi,” tukasnya.

Setidaknya ada beberapa dokumen yang diverifikasi langsung, di antaranya B1 KWK Parpol (SK DPP), B2 KWK Parpol (tanda tangan DPC), B3 KWK Parpol (surat pernyataan kesepakatan parpol dan paslon) dan B4 KWK Parpol (visi misi sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang).

 

Sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Kalimantan Utara Mursalim Kahar membenarkan adanya dua SK yang diterbitkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Hanura. Satu di antaranya telah dibatalkan, lantas disusul SK baru. Ia tak menampik, jika SK yang diterima kubu Khairul tidak dibubuhi tanda tangan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding, seperti yang disyaratkan. SK yang menurut keyakinan mereka sah itu, berstempel basah dengan tanda tangan Ketua Umum Oesman Sapta Oddang dan Wakil Sekjen Benny Tamara.

“Terkait dengan surat keputusan, S-KEP 46 sekian, sudah diklarifikasi dan sudah dilakukan pencabutan. Waktu itu Sekjen tidak ada di tempat, dalam hal ini diketahui Ketua Umum, akhirnya dibuatlah rapat keputusan internal DPP melalui rapat pleno memutuskan Wasekjen untuk menandatangani dukungan pencalonan yang lain,” terang Mursalim yang turut datang dengan sejumlah pengurus Hanura lainnya.

SK dukungan kepada pasangan Oke, kata dia, berjalan sesuai prosedur kepartaian. Nama Khairul dan Effendhi diusulkan dari tingkat DPC Hanura Tarakan, kemudian ke DPW Hanura Kaltara hingga ke DPP Hanura. Tim Pilkada Pusat (TPP) Hanura bersama DPP berkoordinasi mengenai keabsahan SK Khairul-Effendhi setelahnya.

Mursalim menanggapi pesan berantai yang mengatasnamakan Sekjen DPP Hanura Sarifuddin Sudding di sejumlah media sosial, yang menyebut SK yang tidak ditandatanganinya dianggap tidak sah.

“Terkait dengan komplain Sekjen, memang ada miskomunikasi dari awal. Informasi yang simpang siur, tanda kutip, ada udang di balik batu. Karena itu sampai sekarang Sekjen tidak mau mengakui, dan seharusnya perintah Ketum, harusnya diganti atas nama Khairul. Ada oknum. Di tingkat daerah DPC-DPD mengusung dari awal dr. Khairul, dan itu sudah disampaikan ke Ketum. Hanya karena ada cerita yang dibuat-buat akhirnya berubah, setelah di belakang akhirnya ketahuan,” beber Mursalim.

Ia menampik jika Hanura memainkan drama dua kaki. “Kalau kami (DPC-DPW) sepakat dari awal melalui mekanisme prosedur. Jadi tidak ada namanya permainan atau dibayar-bayar. Karena kita ikut aturan juklak sesuai mekanisme yang dibuat DPP. Melalui proses pendaftaran, verifikasi melalui tim pusat. Dan rekomendasi awal tim pusat memutuskan dr. Khairul sebagai calon wali kota,” Mursalim menegaskan.

Keputusan Sarifuddin Sudding meletakkan dukungannya terhadap pasangan Bais sempat diprotes Mursalim di tingkat DPP. Penjelasan DPP tetap merujuk pada SK terakhir. “Yang terakhir yang dipegang Khairul yang sah,” imbuhnya.

 

Saat konferensi pers di Sekretariat Demokrat di Jalan Yos Sudarso, Tarakan Barat, Khairul enggan menyebut jika SK yang dipegang kubu Bais tidaklah sah. “Kami mempunyai SK Hanura, persoalan adanya dua SK bukan urusan kami, itu urusan Hanura, tanyakan ke orang DPP atau DPW terkait adanya SK yang dikeluarkan double,” tuturnya.

Secara keseluruhan pasangan Oke didukung tiga partai, Hanura, Demokrat dan Nasdem, ditambah dua partai  non parlemen yakni PPP dan PSI. “Secara keseluruhan semuanya sudah kita penuhi,” ucapnya.

 

Sekjen DPP Hanura Syarifuddin Sudding tak berhasil dikonfirmasi hingga malam tadi. Bahkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang dilayangkan tak mendapat balasan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Hanura Daryatno mengatakan soal SK lebih dari satu tidak hanya terjadi di Tarakan saja. Pun dengan beberapa daerah lainnya. Tetapi, ia lebih menyarankan agar hal ini dikonfirmasi ke Ketua Umum dan Sekjen.

“Saya tidak tahu (SK). Ketua Bapilu tidak pernah diajak rapat. Tanyakan langsung ke DPP (Sekjen). Saya tidak menangani ini, walaupun saya tahu masalah ini. Silakan tanyakan ke yang bersangkutan. Itu ditangani Ketum dan Sekjen dan Tim Pilkada Pusat (TPP). Bapilu hanya menangani bagaimana pemenangan. Meskipun komitmen awalnya tidak seperti itu. Kecintaan saya. Sudah tak diragukan bagaimana saya ke partai. Saya serahkan kepada yang menangani saja,” terangnya.

 

BAWASLU: ITU INTERNAL PARPOL

SK dukungan yang dikeluarkan Partai Hanura, Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara Mumaddadah mengaku,  jika hal itu merupakan masalah internal parpol. Sebagai penyelenggara, kata dia, tidak dapat mencampuri terlalu jauh dinamika yang terjadi di internal parpol.

“Pertama. Ini kan (dualisme) persoalan parpol. Kita harus bisa memilah antara ranah penyelenggara dan persoalan internal parpol,” kata Mumaddadah.

“Kami sebagai penyelenggara juga tidak bisa berkomentar banyak terhadap dinamika yang terjadi di parpol. Harus parpol yang menyelesaikan persoalan ini,” sambungnya.

Terjadinya dualisme itu, pihaknya  belajar banyak dari Pilkada sebelumnya. Apalagi jika yang berkaitan dengan prosedur tanda tangan pengurus parpol, sebagaimana yang terjadi dalam SK untuk pasangan Oke dan Bais.

“Dalam pasal 39 ayat 3 huruf c di PKPU tahun 2017, memang ada ruang di mana ketika pimpinan parpol berhalangan boleh ditandatangani oleh petugas parpol,” bebernya.

Nah, sehingga, kata Mumaddadah, pihaknya hanya sebatas mengawasi proses yang berlangsung. Sedangkan teknis penyelesaiannya dikembalikan kepada KPU. “Kami tidak bisa masuk terlalu dalam. Kami kembalikan ke KPU bagaimana menyelesaikannya. Bawaslu hanya merekam dan mengawasi semuanya,” imbuhnya.

“Sejauh ini teman-teman KPU sudah menjalankan dengan benar, sesuai aturan,” Mumaddadah memastikan. (keg/jnr/lim)


BACA JUGA

Jumat, 20 Juli 2018 12:08

Deadline Ganti Rugi Belum Pasti

TARAKAN – Gangguan sistem jaringan yang sempat dirasakan kurang lebih 200 pelanggan karena tidak…

Jumat, 20 Juli 2018 12:05

Lakukan Perbaikan Optimis Raih WTP

TARAKAN – Wali Kota Tarakan Sofian Raga berharap laporan keuangan selanjutnya bisa mendapatkan…

Jumat, 20 Juli 2018 12:04

Kesbangpol Belum Lakukan Verifikasi

TARAKAN – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tarakan, Agus Sutanto menegaskan…

Jumat, 20 Juli 2018 11:29

Sisihkan APBD untuk Lansia

Tarakan—Angka harapan hidup masyarakat Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal itu seiiring…

Jumat, 20 Juli 2018 11:28

Penutup Gorong-Gorong Rusak

TARAKAN – Rutin mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan setiap…

Jumat, 20 Juli 2018 11:26

JR Otak Curanmor di Tiga Lokasi

TARAKAN – Selain sebagai pelaku pencurian 38 aki tower milik Telkomsel dan XL, JR yang sebelumnya…

Jumat, 20 Juli 2018 11:23

Usai Menegur, Kepala MS Berdarah

TARAKAN – Niat hanya menegur tetangganya, RA, yang menambatkan kapalnya tidak di lokasi semestinya,…

Kamis, 19 Juli 2018 21:15

CELAKA INI..!! Stok Air Tersisa untuk Tiga Hari

TARAKAN - Kondisi air bersih di Bumi Paguntaka kian krisis. Komposisi air di tiga embung sudah semakin…

Kamis, 19 Juli 2018 21:12

Transportasi Online Dianggap Ilegal

TARAKAN – Kemarin, aksi damai kembali dilakukan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI)…

Kamis, 19 Juli 2018 11:34

Ratusan Sopir Angkot Demo Tolak Grab

TARAKAN - Ratusan sopir  angkot yang tergabung dalam SPTI dan sopir angkutan konvensional lainnya, Kamis…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .