MANAGED BY:
SABTU
19 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 11 Januari 2018 13:12
Masih Sebatas Keterangan Saksi
SIDANG SAKSI: JPU kembali hadirkan sejumlah saksi di persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Pengadilan Tipikor Samarinda. PENGADILAN TIPIKOR SAMARINDA

PROKAL.CO, NUNUKAN - Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 62 hektare di Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Rabu (10/1).

Dalam sidang, jaksa penuntut umum (JPU) kembali hadirkan setidaknya tujuh orang saksi. Keseluruhannya berasal dari Nunukan. Terdakwa H. Budiman Arifin sekaligus mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan itu membenarkan sejumlah keterangan saksi.

Itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan Rusli kepada media ini ketika dikonfirmasi perkembangan sidang dugaan korupsi pengadaan tanah tersebut. “Masih saksi, yang hadir Petrus, Dadang, H. Sumiati dan empat orang lainnya dari lingkungan OPD di Nunukan,” ujar Rusli kepada Radar Nunukan, kemarin.

Sayang Rusli tak banyak mengurai keterangan dari sejumlah saksi yang dihadirkan. Hanya dari keterangan sang pemilik tanah yakni H. Sumiati. Keterangan yang diberikan pun hampir sama pada sidang sebelumnya.

“Jadi tanah tersebut memang merupakan tanah aset. Tapi sejak tahun 2015 lalu, tanah tersebut ternyata tidak terdaftar di aset,” ungkap Rusli.

Keterangan itu pun dibenarkan Budiman. Pada sidang selanjutnya, JPU masih akan kembali menghadirkan saksi. Dikatakannya masih ada sepuluh orang saksi lainnya, belum lagi satu saksi ahli. Sidang pun diprediksi masih berjalan panjang.

Sebelumnya, Budiman didakwa JPU dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat 1 KHUP subsider pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KHUP.

Budiman memang diduga kuat memiliki peran dalam kasus pengadaan tanah seluas 62 hektare itu. Kerugian negara akibat perkara korupsi itu mencapai Rp 7 miliar. Dalam perkara, beberapa pejabat daerah sudah lebih dulu merasakan dinginnya sel tahanan, salah satunya Bupati Nunukan dua periode H. Abdul Hafid Achmad dan sejumlah pegawai di lingkungan Pemkab Nunukan. (raw/lim)


BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 11:56

Perdana, 63 Ton Menuju Korea Selatan

NUNUKAN – Budidaya rumput laut yang menjadi unggulan masyarakat Nunukan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:55

Dua WNI Dapat Tindakan Kekerasan

NUNUKAN – Dua WNI yang bekerja di Sabah, Malaysia, mendapatkan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:54

WNI Dipulangkan Dari Kota Kinabalu

NUNUKAN – Sebanyak 150 orang buruh migran Indonesia (BMI) yang…

Jumat, 18 Januari 2019 11:53

Pilkades Batal Dilaksanakan

NUNUKAN – Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Kades) terpaksa ditunda setelah…

Jumat, 18 Januari 2019 09:40

Usulkan Rp 134 Miliar untuk Pembangunan Bandara Krayan

NUNUKAN – Sejumlah Bandar Udara (Bandara) perintis di Krayan bakal…

Jumat, 18 Januari 2019 09:38

Jalan Poros Sebatik Bisa Dilewati Kembali

NUNUKAN – Jalan Bukit Keramat di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik…

Jumat, 18 Januari 2019 09:36

Perlu Pertimbangan Tak Terima Guru Honorer

NUNUKAN – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy telah…

Rabu, 16 Januari 2019 12:01

PLBN Butuh Lahan Tujuh Hektare

NUNUKAN – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan dibangun di…

Rabu, 16 Januari 2019 11:59

DPUPRPKP Bertahap Lakukan Perbaikan Jalan

NUNUKAN – Jalan menuju Pantai Wisata Kayu Angin, Desa Tanjung…

Rabu, 16 Januari 2019 11:58

Februari, Gedung Lama Puskesmas Nunukan Tutup

NUNUKAN – Akibat situasi dan kondisi yang tidak memadai lagi,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*