MANAGED BY:
SABTU
20 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 11 Januari 2018 12:37
332 Nelayan Masih Gunakan Pukat Hela
MASIH BEBAS: DKP tidak bisa melarang nelayan menggunakan pukat hela selama alat tangkap ikan itu belum ada. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Sejak 1 Januari 2018 nelayan dilarang menggunakan pukat hela. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Namun di Bulungan larangan tersebut belum dijalankan. Hal itu dapat dilihat dengan masih beroperasinya 332 nelayan menggunakan alat tangkap ikan pukat hela (trawls).

Kepala Bidang Perizinan Usaha Perikanan dan Tempat Pendaratan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bulungan H. Syamhendarsyah melalui Staf  Pelaksana Perizinan Usaha Perikanan DKP Bulungan, Aswan Reso mengatakan, larangan tersebut belum dilaksanakan karena alat tangkap pengganti seperti yang dijanjikan Kementerian Kelautan dan Perikanan tak kunjung terealisasi.

 “Kami juga tidak tahu, kenapa sampai sekarang belum ada penggantian, kami juga masih menunggu,” kata Aswan kepada Radar Kaltara, Rabu (10/1).

Padahal data 332 nelayan pengguna pukat hela di Bumi Tenguyun ini sudah disampaikan ke KKP.

Jika, kata dia, tidak ada penggantian maka selama itu juga para nelayan yang selama ini menggunakan pukat hela dibebaskan menggunakan alat tangkap yang dianggap tak ramah lingkungan tersebut.

“Kami tidak bisa juga menyita, kalau belum ada gantinya,” katanya.

Sebab, jika alat tangkap nelayan disita, maka nelayan akan sulit menghidupkan keluarga mereka.

“Pasti nelayan tak bisa melaut, karena sudah tak ada alat tangkapnya,” jelasnya, seraya mengatakan, pihaknya tetap berharap ada penggantian.

Sementara, Kepala DKP Provinsi Kaltara H. Amir Bakrie mengatakan, pihaknya sudah dua kali menyurati KKP mempertanyakan soal kejelasan rencana pemerintah pusat yang memberi batas waktu hingga 31 Desember 2017 untuk penggunaan pukat hela.

“Kami menunggu saja,  kita berharap ada surat balasan sehingga jelas alasannya kenapa hingga saat ini di Kaltara belum ada penggantian pukat hela, tapi belum ada balasan juga” ungkapnya.

Sementara, di daerah lain sudah dilakukan penggantian. Padahal batas waktu yang diberikan untuk penggunaan pukat hela sudah lewat.

Lanjut dikatakan, seandainya tak ada kejelasan, DKP tidak akan bisa menghentikan aktivitas nelayan yang menggunakan pukat hela.

“Kasihan juga nelayan kalau kita suruh berhenti menangkap ikan, apalagi mata pencaharian mereka hanya sebagai nelayan,” ungkapnya. (*/pij/ana)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:24

UMP Tahun Depan Diprediksi Naik

TANJUNG SELOR – Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Itu…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:21

Tak Bosan Usul Lapas Bulungan

TANJUNG SELOR – Kejaksan Negeri (Kejari) Bulungan optimistis, pembangunan kantor perwakilan Kejari…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:19

Sabu Disinyalir Berasal dari Taiwan

TANJUNG SELOR –Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara memastikan bahwa wilayah ini kerap dijadikan…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:17

Siapkan Gedung Logistik Pemilu

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah mempersiapkan…

Jumat, 19 Oktober 2018 21:26

Pemprov Mau Beli Pesawat, Ini yang Ditunggu...

TANJUNG SELOR – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara),  membeli…

Jumat, 19 Oktober 2018 20:54

Kontraktor Terkendala Mobilisasi Material

TANJUNG SELOR - Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR)…

Jumat, 19 Oktober 2018 20:53

Kontraktor Terkendala Mobilisasi Material

TANJUNG SELOR - Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR)…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:36

DJKA Bantu Pengembangan Kereta Api

TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara menyebutkan detail engineering design…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:32

Pergub Pembebasan PKB Berpotensi Diperpanjang

TANJUNG SELOR - Penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 29 dan 30 tahun 2018 berdampak signifikan…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:31

Program Presiden Terasa di Kaltara

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H. Irianto Lambrie mengatakan, program Presiden…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .