MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 10 Januari 2018 11:17
Degradasi Lahan, Malinau Terparah

Pemegang Izin Masih Belum Patuh

RUSAK BERAT: Lebih dari separuh lahan mangrove di Kalimantan Utara mengalami kerusakan parah. Degradasi lahan di Kaltara mengkhawatirkan. IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Hutan yang merupakan penyangga kehidupan terus mengalami kerusakan setiap harinya, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara). Degradasi lahan di Bumi Benuanta, sebutan lain Kaltara, mencapai lebih dari 6 jutaan dari 7 juta hektare lahan yang ada.

Jumlah tersebut terdiri dari wilayah kering dan mangrove. Untuk wilayah kering meliputi lahan sangat kritis, kritis, agak kritis, dan potensial kritis. Sedangkan wilayah mangrove meliputi lahan rusak berat dan rusak. Lahan kering misalnya, yang sangat kritis berjumlah 3.633,59 hektare. (selengkapnya baca baca grafis)

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara Obed Daniel mengatakan, daerah yang paling tinggi tingkat degradasinya adalah Malinau.

Seharusnya, lahan yang mengalami kerusakan tersebut perlu ditangani secara serius dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Tapi, hingga kini reboisasi yang bertujuan untuk memperbaiki hutan yang sudah rusak itu belum dilakukan.

“Tingginya tingkat kritisasi lahan di Malinau itu diakibatkan beberapa hal, salah satunya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang (KNKM) yang lahannya cukup luas,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui kemarin (9/1).

Dijelaskannya, penyebab terjadinya kerusakan hutan dan lahan itu tentunya juga tidak terlepas dari perbuatan manusia, baik dengan tujuan membuka perkebunan, ladang berpindah, maupun pembukaan tambang dan lain-lain.

“Sebelumnya memang sempat ada dilakukan reboisasi sejak tahun 2002 sampai tahun 2008. Tapi setelah itu bisa dikatakan kegiatan tersebut stagnan. Sebab, banyaknya aturan yang harus ditaati,” jelas Obed.

Selain itu, kata dia, kendala lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah kesulitan dalam mencari lahan yang ingin ditanami. Karena sebagian besar lahan yang ada itu berada di area konsesi yang merupakan kewajiban pemegang izin.

“Artinya, pemegang izin wajib menjaga, mereboisasi, dan merehabilitasi lahan yang berada pada penguasaannya,” sebutnya.

Sejauh ini, dirinya mengaku sudah ada upaya penanaman pohon yang dilakukan pihaknya. Hanya saja, berapa jumlah pastinya belum diketahui.

“Kami sudah melakukan penanaman pohon di beberapa daerah secara perlahan. Jadi puncaknya itu pada peringatan hari menanam pohon, biasanya dilaporkan sekian ribu pohon yang sudah tertanam,” tuturnya.

Sebenarnya, lanjut dia, dana reboisasi (DR) itu sudah stand by dari dana bagi hasil (DBH) yang masuk ke daerah di Kaltara. Untuk di tahun 2017, DBH itu berjumlah Rp 126 miliar. Sementara usulan di tahun 2018 sebanyak Rp 189 miliar.

“Yang jelas, DR itu selama ini mengendap di rekening kabupaten/kota maupun provinsi. Karena ada daerah yang tidak paham dengan menggunakan anggaran itu untuk kegiatan lain sehingga menjadi temuan. Tapi untuk di Kaltara saya belum menemukan itu,” bebernya.

Selain itu, dirinya juga menjelasakan masalah pembagian kewenangan urusan kehutanan yang sebagian besar dikembalikan ke pemerintah pusat dan provinsi. Sementara yang masih ditangani oleh kabupaten/kota hanya urusan pengelolaan tanaman hutan rakyat. 

“Sedangkan kewenangan atas kawasan hutan negara yang mencakup proses perencanaan dan perizinan, pelaksanaan pengelolaan hutan, serta kegiatan pemantauan hutan masih dipertahankan oleh pemerintah pusat,” katanya.  

Jadi, untuk memperpendek rentan kendali soal kehutanan, pada 2017 pihaknya telah membentuk lima Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dilengkapi personel pengelola. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2016 tentang Pembentukan UPT Dinas Kehutanan Kaltara.

“Intinya KPH ini dibentuk dengan harapan mampu menyelenggarakan fungsi pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundah-undangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari KPH tersebut,” urainya. (iwk/lim)


BACA JUGA

Jumat, 20 Juli 2018 11:58

Warga Dihebohkan Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas

TANJUNG SELOR - Warga Desa Ruhui Rahayu, Jalan Sawit RT 14, RW 01, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten…

Jumat, 20 Juli 2018 11:53

Belum Ada Desa Libatkan TP4D

TANJUNG SELOR –Keberadaan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di…

Jumat, 20 Juli 2018 11:52

Pemanfaatan Tata Ruang Tidak Terkendali

TANJUNG SELOR - Hingga saat ini, 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan belum memiliki Rencana Detail Tata…

Jumat, 20 Juli 2018 11:50

Dishub Akan Kelola Dermaga Ancam

TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bulungan dalam waktu dekat akan mengambil…

Jumat, 20 Juli 2018 11:49

Bantuan BTS Khusus Wilayah Perbatasan

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan…

Kamis, 19 Juli 2018 20:06

Kewenangan Aset Jalan di Bulungan Tak Jelas

TANJUNG SELOR – Belasan ruas jalan di Bulungan hingga kini belum dapat dibangun secara masksimal.…

Kamis, 19 Juli 2018 20:05

Belasan Balon DPD Belum Penuhi Syarat

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah menyelesaikan verifikasi dokumen administrasi…

Kamis, 19 Juli 2018 11:11

Korsleting Listrik, Satu Rumah Nyaris Terbakar

TANJUNG SELOR – Sebuah rumah di Jalan Perdamaian, nomor 49 RT 36 RW 06 Kelurahan Tanjung Selor…

Kamis, 19 Juli 2018 11:10

Disdikbud Usulkan DAK Rp 126 Miliar

TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan berjuang ke pusat untuk menjalankan…

Kamis, 19 Juli 2018 11:09

Jembatan Meranti Akan Difungsikan Tahun Depan

TANJUNG SELOR – Direncanakan 2019 mendatang,Jembatan Meranti yang selama ini hanya menjadi salah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .