MANAGED BY:
SABTU
20 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 08 Januari 2018 10:54
Demokrat Sebut Bagian Dinamika

Dagelan Politik ala Sabirin, Gerindra Tegas Dukung Sobat

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Menjelang hari pertama pendaftaran yang dibuka pada Senin 8 hingga 10 Januari, persoalan saling klaim memang belum terselesaikan. Untuk menghindari penyerahan formulir model B1 KWK atau berbentuk surat keputusan (SK) ganda, KPU Tarakan telah menyiapkan cara penyelesaian.

Kepada media ini, Ketua KPU Kota Tarakan, Teguh Dwi Subagyo menjelaskan, pada prinsipnya KPU selalu berpegang pada setiap (dewan pimpinan pusat) DPP partai yang telah tercantum, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Begitu pula cabang partai di tingkat daerah, yang sangat berpengaruh pada pembuatan SK untuk para bakal calon (balon) yang akan diusung. “Prinsipnya, yang akan kami pegang adalah SK yang diakui Kemenkumham,” tegasnya.

Tak hanya SK dari Kemenkumham, namun SK yang berasal dari tingkat DPP partai politik (parpol) yang ditandatangani langsung oleh ketua umum (ketum) dan sekretaris jenderal (sekjen), yang merupakan poin yang dinilai oleh KPU.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, mekanisme yang akan mereka lakukan nantinya akan memeriksa SK yang ditunjukkan. Jika tidak ditandatangani langsung oleh ketum dan sekjen, maka KPU akan lansgung menghubungi helpdesk KPU RI. Sebab, pada Senin, 8 hingga 10 Januari, helpdesk akan siaga untuk menerima laporan-laporan serta mengumpulkan para liaison officer (LO) pada masing-masing parpol.

“Jadi kalau ada keraguan, masing-masing KPU daerah akan menghubungi helpdesk KPU RI dan menanyakan kebenarannya saat itu juga,” jelasnya.

Untuk diketahui, helpdesk KPU RI merupakan bagian dari dari  KPU RI yang melayani laporan dari KPU daerah yang memiliki keraguan. Untuk itu, helpdesk KPU RI harus stand by, jika nanti KPU di daerah memiliki sejumlah pertanyaan, terkhusus terkait keaslian SK yang diserahkan para balon.

“Jadi saat melakukan pendaftaran, hari itu juga harus klir pendaftarannya. Nah, syarat-syarat yang lain, seperti legalisir ijazah, akan diverifikasi di kemudian hari,” terangnya.

Menurut Teguh, permasalahan SK ini hanyalah permasalahan etika politik saja. Untuk itu, partai harus benar-benar terbuka ke masyarakat kepada siapa SK tersebut diberikan dan sebisa mungkin tidak ditutup-tutupi.

Sementara itu, terkait kabar Sabirin Sanyong yang telah mengklaim SK dari Gerindra dibantah oleh Ketua Bidang Informasi Strategis DPP Gerindra, Danang WS.

Dia mengungkapkan, Gerindra telah menyerahkan berkas termasuk form model B1 KWK kepada pihak DPC Gerindra Kota Tarakan yang ditujukan pada pasangan Sofian-Sabar (Sobat). Melalui hal tersebut ia mengharapkan agar seluruh masyarakat Tarakan dapat menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni nanti dengan bijak.

“Kami tetap akan fokus medukung Sobat. Untuk itu masyarakat harus lebih selektif nantinya. Karena suara masyarakat, menentukan masa depan Tarakan,” singkatnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Tarakan Rudi Hartono menambahkan, akibat isu yang dilontarkan Sabirin Sanyong, membuatnya berinisiasi menemui DPP, untuk mempertanyakan kebenaran kabar tersebut pada 2 Januari lalu.

Rudi menjelaskan bahwa form B1 KWK dari Gerindra yang akan dibawa ke KPU Tarakan saat pendaftaran, hanya ditujukan pada pasangan Sobat. Hal tersebut ia terima, sekaligus memastikan bahwa dukungan resmi Gerindra tetap berada di Sobat.

“Opini yang berkembang di masyarakat terkait isu SK yang didukung oleh Sabirin Sanyong, saya pastikan itu tidak benar. Saya juga sudah kroscek  ke DPP bahwa nama tersebut tidak ada,” tegasnya.

Rudi menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing akan isu yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Melalui hal tersebut juga, ia menyatakan bahwa sikap Sabirin, dalam memberikan informasi, dianggap tidak santun dalam dunia perpolitikan.

“Kalau memang ada, seharusnya Pak Sabirin langsung menyampaikannya kepada DPD dan DPC yang memiliki otoritas dalam mekanisme ini. Bukan menyampaikannya secara gamblang ke masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan ini. Dengan demikian, ini kami anggap tidak santun dalam berpolitik,” pungkasnya.

Di sisi lain, saat ini Sabirin memang tercatat sebagai kader Demokrat di tingkat DPP Kaltara dengan posisi wakil ketua. Menurut Ketua DPC Demokrat Tarakan Herman Hamid, apa yang dilakukan Sabirin merupakan hal yang wajar di dalam dunia politik.

“Menurut pandangan politik, saya menganggap bahwa Pak Sabirin tidak membuat kegaduhan. Ini hanyalah dinamika politik. Itulah makna dari demokrasi,” tutur Herman sapaan akrabnya.

Herman menegaskan, sejauh ini ia masih berpikir positif, sebab baginya yang dilakukan Sabirin merupakan bagian dari pesta demokrasi. “Saya tidak ingin membawa atas nama Demokrat. Tapi itu (yang dilakukan Sabirin Sanyong) atas nama pribadi, dan ini hal yang biasa saja,” ujarnya.

Untuk itu, urusan klaim mengklaim partai, baginya merupakan sebuah dinamika politik dan makna dari pelaksanaan demokrasi, yang sudah tak asing lagi dilakukan figur mana pun. “Kami menghargai dan menghormati setiap pergerakan semua balon. Itu hanya hal positif. Tak hanya Pak Sabirin saja yang melakukan hal itu. Tetapi balon juga sama seperti itu,” katanya.

Dengan demikian, Herman menekankan bahwa sikap Sabirin bukan membangkang, namun inilah pesta demokrasi. Untuk itu, setiap balon memiliki hak untuk dipilih dan memilih.

Untuk diketahui, hingga kini komunikasi antara Demokrat dan Sabirin masih berjalan normatif. Akan tetapi, ia tidak ingin berkomentar terkait perjalanan tugas yang dilakukan Sabirin Sanyong untuk Demokrat. (*/shy/nri/lim)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Oktober 2018 11:49

Napi yang Dapat Sabu dari Tong Sampah Dituntut Delapan Tahun

TARAKAN – Marselinus dan Yulius hanya bisa tertunduk pasrah setelah mendengarkan tuntutan yang…

Sabtu, 20 Oktober 2018 11:47

Setubuhi Pacar Sendiri, SR Masuk Bui

TARAKAN – Perbuatan pria berinisial SR ini sangat miris. Di usianya yang masih remaja, 16 tahun,…

Jumat, 19 Oktober 2018 21:13

Wali Kota dan Wawali Diminta Mundur

PALU - Ratusan masyarakat Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)…

Jumat, 19 Oktober 2018 13:02

PENGLIHATAN SOPIR GELAP, PIKAP 'NYEMPLUNG'

 TARAKAN - Kecelakaan tunggal kembali terjadi di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Harapan, Tarakan…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:56

Ada Apa? Disdukcapil Disorot Kemenkopolhukam

TARAKAN - Proses pelayanan publik di Kota Tarakan saat ini masih terkendala kurangnya fasilitas. Hal…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:53

Tujuh Relawan PMI Kaltara Bertahan

TARAKAN – Sebanyak lima relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kaltara telah kembali ke Kaltara,…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:51

Dominan Gugatan di Perkara Cerai

TARAKAN - Perceraian biasanya ditempuh pasangan menikah yang merasa sudah tidak sepaham lagi. Penyebabnya…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:46

“Anak-Anakku Kalian di Mana?”

Sudahdua pekan pasca tragedi likuefaksi melanda Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:43

Masih Sebatas Pedagang, Belum Pebisnis

TARAKAN- Pengembangan usaha saat ini tak bisa dilepaskan dengan perkembangan dunia digital. Kantor Perwakilan…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:14

Risol Mayo

Diisi daging sapi dan irisan telur rebus, rasanya gurih dan nikmat disantap selagi masih hangat. Risol…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .