MANAGED BY:
KAMIS
26 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 05 Januari 2018 13:08
Sabirin Harus Gentle
Ibnu Saud

PROKAL.CO, TARAKAN - Banyak yang menilai Sabirin Sanyong mencari sensasi. Sebelumnya ia mengaku mengantongi surat keputusan (SK) dukungan dari Partai Gerindra terkait pengusungan dirinya di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Tarakan 2018. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Kalimantan Utara Ibnu Saud pun membantah kabar itu.

Beberapa waktu lalu Sabirin mengaku SK yang dipegangnya asli. Meski ia tidak tak menunjukkannya kepada Radar Tarakan. “Memang benar tidak ada revisi. Gerindra itu cuma satu saja, Sabirin Sanyong, tidak ada yang lain,” tegas Sabirin.

“Termasuk SK dari PAN. SK yang saya pegang ini asli, kecuali jika Amien Rais mengatakan kalau SK yang diberikan ke saya itu palsu,” tambahnya.

Nah, terkait pernyataan di Radar Tarakan edisi Rabu, 3 Januari lalu, kemarin (4/1), Ibnu Saud merasa Sabirin harus mengakhiri perang statement itu. Menurutnya, Sabirin harus bersikap kesatria atau gentleman dengan menunjukkan SK yang dimaksud ke publik.

“Sebaiknya yang bersangkutan tidak perlu repot-repot membuat statement yang spekulatif. Kalau benar ada SK yang dimilikinya silakan ditunjukkan kepada publik melalui media, maka dengan sendirinya akan terang-benderang siapa yang sesungguhnya yang benar,” ungkap Ibnu Saud, kemarin.

Ditegaskan Ibnu, Gerindra merupakan partai yang selalu memegang teguh komitmen. Dia menegaskan belum pernah ada kejadian partainya mengkhianati pasangan calon baik ketika sedang mencalonkan atau ketika telah terpilih sebagai kepala daerah.

Ia mengungkap beberapa kenyataan yang justru sebaliknya, Gerindra yang terbukti dikhianati oleh beberapa kepala daerah yang semula diusung ataupun didukung oleh partai besutan Prabowo Subianto itu.

“Bagi kami komitmen adalah harga diri,” tegas Ibnu bersama Yunus dan Fajar Ngewa, kader Gerindra lainnya.

Ibnu pun memahami istilah bahwa politik adalah seni segala kemungkinan. Tetapi bagi Gerindra, jelasnya, keputusan yang sudah diambil oleh DPP tidak akan ditarik lagi. Ibnu pun mengistruksikan kepada DPC Gerindra Tarakan agar tidak perlu terpengaruh dengan manuver-manuver politik yang tidak jelas juntrungannya.

“Gerindra adalah partai yang taat asas, disiplin, dan memahami hirarki pengambilan keputusan. Jadi bergeraklah sesuai dengan planning yang telah ditetapkan dalam rangka pemenangan Sofian Raga-Sabar Santuso sebagai salah satu pasangan dalam Pilwali Tarakan 2018,” ungkapnya.

 

GOLKAR INGIN BERTEMU KOALISI

Kurang tiga hari, pendaftaran pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan 2018 dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai Golkar mantap mengusung pasangan H. Badrun dan Muhammad Ince Rifai.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Tarakan Tigor Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan bersama dengan pasangan H. Badrun dan Ince, pihak DPD II, DPD I, pengurus partai di tingkat kecamatan dan pengurus tingkat kelurahan.

“Kami melakukan pertemuan ini untuk persiapan calon wali kota,” tuturnya.

Sebagai pasangan calon yang diusung Partai Golkar, Tigor merasa bahwa kedua figur tersebut wajib memperkenalkan diri kepada kader Golkar, sekaligus membahas program kerja pemenangan. Agenda lain pembahasan di lingkup koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

“Jadi kami juga meminta agar segera dipertemukan dengan partai-partai koalisi. Kalau bisa, sebelum berangkat ke KPU, kami harus pertemuan koalisi lebih dulu,” jelasnya.

Dengan dilakukannya pertemuan tersebut, Tigor menegaskan bahwa pihaknya hanya akan mengarah pada pasangan Badrun-Ince.  Untuk itu, ia sudah tidak mengkhawatirkan masalah calon wali kota yang akan diusung Partai Golkar.

Selanjutnya, Partai Golkar akan melaksanakan temu kader sebelum proses pendaftaran di KPU. “Temu kadernya akan dilaksanakan sebelum proses pendaftaran di KPU. Jadi temu kader dulu baru pendaftaran, biar ramai-ramai,” terangnya.

Sementara itu, saat disinggung terkait komunikasi antara Partai Golkar, PDIP dan Hanura, Tigor menyatakan bahwa tugas membangun komunikasi koalisi partai politik merupakan dari pasangan calon.

 

SIAP TANGGALKAN JABATAN

Badrun semakin yakin melanjutkan pengabdiannya di Kota Tarakan. Untuk itu, dirinya sudah menyiapkan surat pengunduran diri dari jabatan ASN-nya. Pria yang masih menjabat sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara tersebut mengatakan semuanya telah dipersiapkan dengan baik.

“Seseorang yang menjabat sebagai pegawai, atau TNI atau Polri dan sebagainya, ketika akan mendaftar wajib melampirkan surat pernyataan pengunduran diri,” tuturnya.

Untuk itu, dirinya mengaku bersedia untuk mengundurkan diri demi mengabdikan diri di Kota Tarakan. Surat pernyataan pengunduran diri belum tentu langsung dibarengi dengan keputusan dari instansi.

Ia juga memahami jelas bahwa surat penyataan pengunduran diri sebagai lampiran berkas persyaratan di KPU. Nah, usai berkas tersebut masuk di KPU, maka KPU akan melakukan pengecekan berkas-berkas yang dibawa oleh paslon. “Nah, kalau surat pernyataan itu tidak saya lampirkan, jadinya berkas saya tidak lengkap. Berarti saya tidak dapat dinyatakan sebagai calon,” katanya.

Nah, jika dinyatakan lengkap, maka Badrun akan diakui KPU sebagai balon. Nah, berdasarkan surat keputusan KPU, Badrun baru akan mengurus surat pensiun. “Untuk diketahui, surat keputusan dari KPU saya itu langsung dari Presiden, bukan dari diri saya sendiri. Paling lama satu bulan sejak hari pengurusan,” jelasnya.

 

BALON PERSEORANGAN TAK BISA BERKOALISI

Bakal calon (balon) kepala daerah yang menempuh jalur perseorangan yang telah menjalani verifikasi administrasi serta faktual dukungan tidak dapat lagi diajukan sebagai balon parpol.

Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan Teguh Dwi Subagyo dengan merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 3 tahun 2017.

“Pasal 34 PKPU balon perseorangan yang sudah mengikuti tahapan verifikasi tidak dapat dilanjutkan ke dalam gabungan parpol,” ujarnya saat ditemui, Kamis (4/1).

“Artinya, balon perseorangan yang telah mengikuti proses administrasi tidak bisa diajukan ke gabungan parpol,” sambungnya.

Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengungkap sejauh ini verifikasi faktual terhadap dukungan perseorangan masih berjalan. “Sampai proses verifikasi faktual saja sudah tidak bisa. Apalagi kalau sudah penyerahan dukungan,” bebernya.

Terkait dukungan, bila ada anggota parpol yang mendukung paslon perseorangan tak menjadi ranah tugas KPU selaku penyelenggara.

“Termasuk ada anggota parpol yang mendukung paslon perseorangan bukan ranah KPU, karena yang dilarang TNI Polri,” tukas komisioner dua periode ini.

Dari hasil verifikasi administrasi, sudah disampaikan KPU Tarakan kepada tim penghubung jalur perseorangan pada 30 Desember, jumlah dukungan yang kurang sebanyak 131. Sesuai aturan, jumlah kekurangan itu akan digantikan dua kali lipat, atau sebanyak 262 dukungan.

Adapun tim penghubung balon perseorangan Umi Suhartini-Mahrudin Mado, yaitu Laode Ali mengaku optimistis jagoannya tetap maju dalam Pilwali Tarakan. Termasuk ketentuan harus mundur dari status Umi Suhartini yang masih tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN), jika sudah ditetapkan sebagai calon.

“Saya sebagai tim perseorangan tetap yakin, ketika ditetapkan ibu Umi sudah siap mundur,” ujarnya.

Mengenai berkas dukungan yang kurang, sejauh ini masih terus dipersiapkan sebelum diserahkan kepada KPU Tarakan. “Kalau kendala tidak ada. Sistem perbaikan sama seperti awal mengumpulkan KTP tidak ada masalah sama sekali, hanya perbaikan,” bebernya.

“Sejauh ini sedang proses berjalan. Deadline kita masukkan ke KPU tanggal 18-20 Januari. Insya Allah optimis selesai karena memang sudah kita persiapkan,” tuntasnya.

Lobi politik di tingkat daerah dan pusat berpotensi timbulnya tarik ulur dukungan. Bahkan ada yang mengibaratkannya sebagai ‘tsunami’ politik. Namun tentunya dapat merugikan parpol itu sendiri. Bisa saja, kata Teguh, terdapat dukungan ganda dalam pendaftaran yang dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan pada 8-10 Januari nanti. Setiap parpol wajib melampirkan surat keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang  ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris.

“Kalau tidak kelar (dukungan) maka parpol tidak ada yang bisa mengusung. Maka akan gugur,” katanya.

Nah, berkaitan dengan surat dukungan kepada paslon, maka saat pendaftaran nanti, akan dikuatkan dalam lampiran surat B1 dan B2 tentang kesepakatan. Dalam surat tersebut, tertuang berupa kesepakatan antara parpol pengusung. Selain itu, pernyataan kesepakatan antara paslon dengan parpol.

Jika masih saja terjadi dualisme atau dukungan ganda, maka KPU Tarakan akan berkoordinasi dengan KPU RI untuk mendapatkan petunjuk. “Kuncinya kami akan koordinasi dengan KPU RI dan menunggu putusan dari DPP, SK mana yang dipakai,” bebernya.

Lantas, bagaimana jika kepengurusan parpol di daerah dibekukan oleh DPP, atau terjadi tarik ulur karena pengurus di daerah tidak bertandatangan?

Masalah ini, menurut Teguh, sesuai petunjuk yang ada, proses pendaftaran bisa diambil alih oleh pengurus parpol di tingkat DPP.

“Jadi, ketika mendaftar harus ada keputusan DPP berupa persetujuan,” pesan Teguh.

Dia menjelaskan, di tingkat pengurus parpol daerah, ada dua dokumen yang akan ditandatangani. Pertama, surat pernyataan kesepakatan parpol atau gabungan parpol di tingkat kabupaten/kota. Kedua, surat dukungan parpol tingkat kabupaten/kota dengan paslon yang diusung.

Ketika ada permasalahan di tingkat kabupaten/kota dan daerah tidak bisa menyelesaikan, maka akan diambil alih oleh DPP tetapi pengambilalihan harus ada SK.

Nah, jika batas waktu yang sudah ditentukan, 8-10 Januari pukul 00.00 Wita belum juga menyertakan surat dukungan tersebut dari DPP, maka parpol sudah tidak dapat memberikan dukungan.

“Akan dinyatakan dukungan itu gugur,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tarakan Sulaiman membeberkan pengawasan atas segala kondisi yang bisa saja terjadi, termasuk dukungan ganda.

“Panwaslu juga tidak tinggal diam. Kami hanya memastikan saja proses dan tata cara sudah dijalankan KPU atau belum,” terangnya.

Salah satu pengurus parpol yang sempat dikonfirmasi, Sekretaris Partai Demokrat Tarakan Simon Bunga menjelaskan keputusan setiap parpol pastinya bulat. Pun dengan Demokrat yang hanya mengusung satu paslon. “Kalau kami di Partai Demokrat dukungan bukan lagi bentuk rekomendasi tapi sudah dalam bentuk SK mengusung,” ujarnya.

“SK-nya (mengusung) sudah diteken langsung oleh pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Sekretaris Pak Hinca Pandjaitan,” sebut Simon. (keg/ash/*/shy/lim)


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 12:10
Terkait 2.900 Ton Beras Vietnam via Sebatik

NAH KAN..!! Kemendag Sebut Selundupan

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Oke Nurwan…

Rabu, 25 April 2018 11:59

AH PAYAH..!! Angka Kemiskinan Meningkat

TARAKAN - Populasi penduduk di Kaltara sedang mengalami pertumbuhan masif. Baru-baru ini Badan Pusat…

Rabu, 25 April 2018 11:57

Tak Sabar Ingin Bertemu dengan Pelajar Papua Barat

Indonesia Student & Youth Forum (ISYF) kembali menggelar Forum Pelajar Indonesia ke-10 (FOR X) dengan…

Rabu, 25 April 2018 11:55

GAWAT BAH..!! Penderita TBC Terus Bertambah

MESKI tidak menjadi kasus terbesar di Kalimantan Utara, namun penularan penyakit tuberkulosis (TBC)…

Rabu, 25 April 2018 11:53

Pusaka Tegaskan Tidak Ikut Aksi Penolakan FPI

ORGANISASI masyarakat (ormas) Pusaka Tarakan menegaskan tidak ikut ambil bagian dalam aksi damai penolakan…

Rabu, 25 April 2018 11:48

Antre Cetak E-KTP, Jaringan Malah Lelet

TARAKAN - Antrean panjang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan dikarenakan…

Rabu, 25 April 2018 11:41

AC RSUD Bocor-Bocor Tak Kunjung Diperbaiki

TARAKAN - Penanganan plafon yang bocor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan belum juga terealisasi.…

Rabu, 25 April 2018 11:32

Anggaran Menipis, Dishub Terpaksa Mengutang

TARAKAN - Traffic light yang berada di simpang Ladang, Pamusian, Tarakan Tengah, sudah dua hari tidak…

Rabu, 25 April 2018 11:30

Trayek Harus Dikurangi

TARAKAN - Bus rapid transit (BRT) yang telah beroperasi di Tarakan sejak 2017 lalu, memang masih harus…

Rabu, 25 April 2018 11:28

2022 Tak Terima Uang Tunai

Tarakan- Direncanakan bulan April ini, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mulai diimplementasikan secara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .