MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 02 Januari 2018 10:53
Perkuat Langkah dan Jamin Kepastian Hukum

Dalam Pengelolaan dan Menata Barang Milik Daerah

BARANG MILIK DAERAH: Salah satu aset barang daerah yang dikelola dengan tertib agar memberi jaminan dan kepastian hukum. WIDAYAT/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, MALINAU-Dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, semua harus mengacu dan menyesuaikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Malinau Drs. Hendris Damus M.Si, penyesuaian tersebut harus dilakukan. Penegasan ini dikatakannya saat membacakan sambutan Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si dalam sidang paripurna penetapan 4 peraturan daerah (perda) di gedung DPRD Malinau pada Jumat (29/12) tahun 2017 lalu yang bertujuan untuk memberi jaminan dan kepastian hukum.

Khususnya terhadap terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Malinau. “Pengaturan pengelolaan barang milik daerah dengan perda adalah memperkuat langkah hukum bagi daerah dalam menata barang milik daerah memperhatikan beberapa asas hukum yang berlaku,” ungkap Hendris Damus.

Pertama, sebut Hendris Damus, asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah bidang pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Kedua, adalah asas kepastian hukum yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketiga,yakniasas transparansi yaitu pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Keempat,asas efisiensi yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar dapat digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam upaya menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal. Asas yang kelima adalah asas akuntabilitas, yakni setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Keenam yaitu asas kepastian nilai. Yakni pengelolaan barang milik daerah harus di dukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang. “Semua ini juga dalam upaya mengoptimalisasi pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca daerah,” sebutnya.

Perda Kabupaten Malinau tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, menurut Hendris Damus, merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 105 peraturan pemerinrah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dan ketentuan pasal 511 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (ida/fly)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 16:00

Pukuli Anak, KW Terancam Penjara Lima Tahun

<p>&nbsp;TARAKAN &ndash; Polres Tarakan menetapkan KW warga Jalan Cendana, Kelurahan Karang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .