MANAGED BY:
RABU
22 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 02 Januari 2018 10:37
Klaim Genggam Enam SK Partai
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Bursa Pilwali Tarakan yang rencananya diprediksi tiga pasang, ternyata bertambah satu lagi. Sabirin Sanyong dan Tajuddin digadang-gadang akan meramaikan pesta demokrasi tahun ini. Kabarnya mereka telah menggenggam surat keputusan (SK) dari enam partai sekaligus. Dua di antaranya SK dari PAN dan Gerindra.

Kepada media ini, Sabirin Sanyong mengungkapkan memasuki proses pelaksanaan Pilwalu Tarakan tahun ini, ia tengah melakukan gerakan gerilya. Kata Sabrin, meski sang petahana sudah memiliki SK dari PAN tetapi itu tidak menutup kemungkinan akan berubah. Selagi proses pendaftaran ke KPU belum terjadi.

“Tunggu saja tanggal mainnya. Walau sudah deklarasi juga bisa ditarik dukungannya. Jadi deklarasi bukan jaminan ya,” ungkap lelaki yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Tarakan.

Bagi Sabirin, pelaksanaan deklarasi yang dilakukan partai politik (parpol) itu merupakan strategi untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas saja. Dan juga hanya seremonial untuk menyampaikan kepada publik tentang dukungan.

Tak hanya PAN dan Gerindra, namun di tangannya sudah memiliki enam partai sekaligus, yang tidak ingin ia sebutkan namanya. Sebab selama ini ia langsung melakukan lobi ke setiap tingkatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

Sehingga Sabirin mengatakan, agar balon-balon lain yang sebelumnya telah memamerkan SK-nya di media sosial, sebab SK masih dapat berubah.

Melalui hal tersebut, Sabirin memastikan dirinya akan hadir dalam proses pendaftaran pasangan calon di KPU pada 8-10 Januari ini. Disinggung soal pelaksanaan deklarasi, Sabirin menyatakan akan melaksanakan deklarasi usai proses pendaftaran di KPU.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kaltara, Asnawi Arbain enggan menanggapi hal tersebut. Sebab menurutnya statment itu tidak memiliki bukti yang otentik. “Saya kurang tertarik mengomentari isu yang tidak memiliki dasar,” ujar Asnawi saat dihubungi Radar Tarakan.

Menurut Asnawi, sebelum Sabirin menunjukkan SK dari PAN tersebut kepadanya. Dia sudah memastikan SK di tangan Sabirin itu palsu. Karena PAN sudah melaksanakan deklarasi dan menyatakan dukungan untuk memenangkan pasangan Sofian Raga-Sabar Santuso (Sobat).

Tak hanya itu, dalam persyaratan pengusungan balon dari PAN yakni, figur yang sudah melakukan proses penjaringan dari awal, lalu mau menggandeng kader PAN, serta memiliki tingkat elektabilitas dan popularitas yang tinggi di masyarakat. Dari semua syarat tersebut, telah mengarah ke Sofian Raga. Sehingga PAN tidak mungkin mengusung Sabirin.

“Kalau Sabirin bisa memperlihatkan SK-nya, saya pastikan SK itu palsu,” tegas anggota DPRD Kaltara itu.

Hal ini dikuatkan dengan belum adanya komunikasi atau laporan dari DPP, bahwa SK akan berubah dengan mendukung Sabirin. Sebab, jika ada perubahan SK maka otomatis pihaknya, akan mendapatkan kabar tersebut. “Tapi sampai sekarang saya tidak ada dipanggil DPP,” tuturnya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerinda Rudi Hartono juga mementahkan kabar peralihan dukungan SK Gerindra itu. Baginya kabar tersebut sama halnya kabar hoax yang marak terjadi akhir-akhir ini.  “Itu hoax lah. Lucu saja dengan isu begitu,” beber Rudi sapaan akrabnya.

Rudi menegaskan, Gerindra hingga kini masih tetap mengarah pada pasangan Sofian-Sabar. Untuk itu, sebagai kader dirinya tidak bisa memercayai kabar itu. “Anggap saja itu lelucon politik,” akhir Rudi.

ASN MUNDUR PALING LAMBAT 14 MARET

Masa pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan 2018 semakin dekat. Sebagian besar balon, yang bermunculan berasal dari aparatur sipil negara (ASN). Bagi yang masih berstatus ASN wajib menyerahkan surat pengunduran diri ke KPU.

Ketua KPU Tarakan Teguh menjelaskan, ASN, TNI, Polri, anggota DPRD harus menyertakan surat pengunduran dirinya. Kemudian, secara paralel surat pengunduran diri mereka diproses pada masing-masing instansi.

“Jadi saat mereka mendaftar diwajibkan bagi ASN ini untuk menyertakan surat pengunduran dirinya. Jika tidak disertakan maka orang tersebut otomatis akan gugur,” bebernya.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan setelah penetapan calon yang KPU, paslon harus menyerahkan SK pengunduran dirinya. Untuk masa penyerahan SK pengunduran diri ini berlangsung selama 30 hari setelah penetapan calon atau paling lambat 14 Maret 2018.

“Untuk penetapan calon jatuh pada tanggal 12 Februari 2018, jadi batas penyerahan SK-nya 30 hari setelahnya. Dan tidak akan ada perpanjangan waktu, paslon akan otomatis gugur jika tidak menyerahkan SK pengunduran diri atau SK pensiunnya dari ASN tepat waktu,” ungkapnya.

INGAT, ASN TIDAK BOLEH ‘MENGAJAK’!

Sedangkan Ketua Panwaslu Tarakan Sulaiman menambahkan, ASN tidak dilarang mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai para balon pilwali nanti. “Sebab masing-masing balon memiliki hak untuk memperkenalkan diri, begitu pun ASN juga punya hak dalam memilih,” tambahnya.

Namun yang perlu diingatkan, ASN tidak boleh terlihat menunjukkan dukungannya ke salah satu balon dan juga mengerahkan massa untuk mendukung balon tersebut. Bahkan ia sangat mengawasi perilaku ASN yang berfoto bersama menggunakan atribut ASN-nya atau atribut kampanye.

“Berfoto bersama tidak apa dengan masing-masing balon, asal tidak boleh menunjukkan simbol dukungan seperti baju atau menunjukkan nomor urut dengan jari. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh ASN,” katanya.

Jika kedapatan melakukan pelanggaran tersebut, ASN akan dihadapkan pada dua hukuman, yaitu hukuman pidana atau sanksi administrasi. “Nanti kita akan buat berita acara klarifikasi untuk menanyakan kebenaran akan pelanggaran tersebut. Jika memang benar-benar terbukti, hukum pidananya akan kami serahkan ke kepolisian,” beber alumnus Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ini.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sanksi bagi PNS mulai dari teguran lisan, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah mengingatkan, ASN harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2018. Karena akan ada sanksi bagi  yang melanggar ketentuan tersebut. Begitu juga dengan rumusan sanksi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Panwaslu akan panggil PNS (ASN) tersebut dan nanti kita tanyakan. Kalau terbukti kita buatkan berita acara,” tegas Sulaiman. (*/shy/keg/lim/nri) 


BACA JUGA

Selasa, 21 Agustus 2018 23:59

H-1 Idul Adha, Harga Daging Tetap Stabil

  TARAKAN -  Menjelang hari raya Idul Adha yang jatuh Rabu (22/8), harga pangan seperti daging…

Selasa, 21 Agustus 2018 23:55

Pedagang Pakaian Sepi Pembeli

  TARAKAN - Jika biasanya saat memasuki perayaan Idul Adha banyak masyarakat yang berbondong-bondong…

Selasa, 21 Agustus 2018 23:55

Pedagang Pakaian Sepi Pembeli

  TARAKAN - Jika biasanya saat memasuki perayaan Idul Adha banyak masyarakat yang berbondong-bondong…

Selasa, 21 Agustus 2018 21:09

Pawai Takbir, Momentum Doakan Korban Gempa di Lombok

TARAKAN - Menyambut Idul Adha 1439 Hijriah, Pemerintah Kota Tarakan akhirnya melepaskan puluhan rombongan…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:54

Kuota Angkutan Online Se-Kaltara 191 Unit

TARAKAN- Pengoperasian kendaraan online atau angkutan sewa khusus belum dibuka, kendati diketahui kuota…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:12

Optimis PAD Sampai Target

TARAKAN - Meski jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini baru mencapai 30 persen, namun pihak pemerintah…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:09

Inginkan Wilayah Pesisir Diperhatikan

TARAKAN—Hingga 2018, wilayah RT 2 Kelurahan Karang Anyar Pantai, belum mendapat bantuan perbaikan…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:00

Predikat SAKIP Tarakan Masih C

TARAKAN - Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh Bumi Paguntaka…

Selasa, 21 Agustus 2018 14:28

Dua Pelaku Penerima Sabu 1 Kg Berhasil Dibekuk di Makassar

  TARAKAN - Polres Tarakan bekerja sama dengan Polda Sulsel, Kamis (16/8) berhasil membekuk dua…

Senin, 20 Agustus 2018 23:59

RASAKAN..!! Kapal Illegal Fishing Ditenggelamkan

TARAKAN – Penenggelaman kapal ikan asing (KIA) yang melakukan illegal fishing digelar serentak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .