MANAGED BY:
KAMIS
26 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 02 Januari 2018 10:37
Klaim Genggam Enam SK Partai
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Bursa Pilwali Tarakan yang rencananya diprediksi tiga pasang, ternyata bertambah satu lagi. Sabirin Sanyong dan Tajuddin digadang-gadang akan meramaikan pesta demokrasi tahun ini. Kabarnya mereka telah menggenggam surat keputusan (SK) dari enam partai sekaligus. Dua di antaranya SK dari PAN dan Gerindra.

Kepada media ini, Sabirin Sanyong mengungkapkan memasuki proses pelaksanaan Pilwalu Tarakan tahun ini, ia tengah melakukan gerakan gerilya. Kata Sabrin, meski sang petahana sudah memiliki SK dari PAN tetapi itu tidak menutup kemungkinan akan berubah. Selagi proses pendaftaran ke KPU belum terjadi.

“Tunggu saja tanggal mainnya. Walau sudah deklarasi juga bisa ditarik dukungannya. Jadi deklarasi bukan jaminan ya,” ungkap lelaki yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Tarakan.

Bagi Sabirin, pelaksanaan deklarasi yang dilakukan partai politik (parpol) itu merupakan strategi untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas saja. Dan juga hanya seremonial untuk menyampaikan kepada publik tentang dukungan.

Tak hanya PAN dan Gerindra, namun di tangannya sudah memiliki enam partai sekaligus, yang tidak ingin ia sebutkan namanya. Sebab selama ini ia langsung melakukan lobi ke setiap tingkatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

Sehingga Sabirin mengatakan, agar balon-balon lain yang sebelumnya telah memamerkan SK-nya di media sosial, sebab SK masih dapat berubah.

Melalui hal tersebut, Sabirin memastikan dirinya akan hadir dalam proses pendaftaran pasangan calon di KPU pada 8-10 Januari ini. Disinggung soal pelaksanaan deklarasi, Sabirin menyatakan akan melaksanakan deklarasi usai proses pendaftaran di KPU.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kaltara, Asnawi Arbain enggan menanggapi hal tersebut. Sebab menurutnya statment itu tidak memiliki bukti yang otentik. “Saya kurang tertarik mengomentari isu yang tidak memiliki dasar,” ujar Asnawi saat dihubungi Radar Tarakan.

Menurut Asnawi, sebelum Sabirin menunjukkan SK dari PAN tersebut kepadanya. Dia sudah memastikan SK di tangan Sabirin itu palsu. Karena PAN sudah melaksanakan deklarasi dan menyatakan dukungan untuk memenangkan pasangan Sofian Raga-Sabar Santuso (Sobat).

Tak hanya itu, dalam persyaratan pengusungan balon dari PAN yakni, figur yang sudah melakukan proses penjaringan dari awal, lalu mau menggandeng kader PAN, serta memiliki tingkat elektabilitas dan popularitas yang tinggi di masyarakat. Dari semua syarat tersebut, telah mengarah ke Sofian Raga. Sehingga PAN tidak mungkin mengusung Sabirin.

“Kalau Sabirin bisa memperlihatkan SK-nya, saya pastikan SK itu palsu,” tegas anggota DPRD Kaltara itu.

Hal ini dikuatkan dengan belum adanya komunikasi atau laporan dari DPP, bahwa SK akan berubah dengan mendukung Sabirin. Sebab, jika ada perubahan SK maka otomatis pihaknya, akan mendapatkan kabar tersebut. “Tapi sampai sekarang saya tidak ada dipanggil DPP,” tuturnya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerinda Rudi Hartono juga mementahkan kabar peralihan dukungan SK Gerindra itu. Baginya kabar tersebut sama halnya kabar hoax yang marak terjadi akhir-akhir ini.  “Itu hoax lah. Lucu saja dengan isu begitu,” beber Rudi sapaan akrabnya.

Rudi menegaskan, Gerindra hingga kini masih tetap mengarah pada pasangan Sofian-Sabar. Untuk itu, sebagai kader dirinya tidak bisa memercayai kabar itu. “Anggap saja itu lelucon politik,” akhir Rudi.

ASN MUNDUR PALING LAMBAT 14 MARET

Masa pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan 2018 semakin dekat. Sebagian besar balon, yang bermunculan berasal dari aparatur sipil negara (ASN). Bagi yang masih berstatus ASN wajib menyerahkan surat pengunduran diri ke KPU.

Ketua KPU Tarakan Teguh menjelaskan, ASN, TNI, Polri, anggota DPRD harus menyertakan surat pengunduran dirinya. Kemudian, secara paralel surat pengunduran diri mereka diproses pada masing-masing instansi.

“Jadi saat mereka mendaftar diwajibkan bagi ASN ini untuk menyertakan surat pengunduran dirinya. Jika tidak disertakan maka orang tersebut otomatis akan gugur,” bebernya.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan setelah penetapan calon yang KPU, paslon harus menyerahkan SK pengunduran dirinya. Untuk masa penyerahan SK pengunduran diri ini berlangsung selama 30 hari setelah penetapan calon atau paling lambat 14 Maret 2018.

“Untuk penetapan calon jatuh pada tanggal 12 Februari 2018, jadi batas penyerahan SK-nya 30 hari setelahnya. Dan tidak akan ada perpanjangan waktu, paslon akan otomatis gugur jika tidak menyerahkan SK pengunduran diri atau SK pensiunnya dari ASN tepat waktu,” ungkapnya.

INGAT, ASN TIDAK BOLEH ‘MENGAJAK’!

Sedangkan Ketua Panwaslu Tarakan Sulaiman menambahkan, ASN tidak dilarang mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai para balon pilwali nanti. “Sebab masing-masing balon memiliki hak untuk memperkenalkan diri, begitu pun ASN juga punya hak dalam memilih,” tambahnya.

Namun yang perlu diingatkan, ASN tidak boleh terlihat menunjukkan dukungannya ke salah satu balon dan juga mengerahkan massa untuk mendukung balon tersebut. Bahkan ia sangat mengawasi perilaku ASN yang berfoto bersama menggunakan atribut ASN-nya atau atribut kampanye.

“Berfoto bersama tidak apa dengan masing-masing balon, asal tidak boleh menunjukkan simbol dukungan seperti baju atau menunjukkan nomor urut dengan jari. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh ASN,” katanya.

Jika kedapatan melakukan pelanggaran tersebut, ASN akan dihadapkan pada dua hukuman, yaitu hukuman pidana atau sanksi administrasi. “Nanti kita akan buat berita acara klarifikasi untuk menanyakan kebenaran akan pelanggaran tersebut. Jika memang benar-benar terbukti, hukum pidananya akan kami serahkan ke kepolisian,” beber alumnus Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ini.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sanksi bagi PNS mulai dari teguran lisan, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah mengingatkan, ASN harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2018. Karena akan ada sanksi bagi  yang melanggar ketentuan tersebut. Begitu juga dengan rumusan sanksi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Panwaslu akan panggil PNS (ASN) tersebut dan nanti kita tanyakan. Kalau terbukti kita buatkan berita acara,” tegas Sulaiman. (*/shy/keg/lim/nri) 


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 12:10
Terkait 2.900 Ton Beras Vietnam via Sebatik

NAH KAN..!! Kemendag Sebut Selundupan

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Oke Nurwan…

Rabu, 25 April 2018 11:59

AH PAYAH..!! Angka Kemiskinan Meningkat

TARAKAN - Populasi penduduk di Kaltara sedang mengalami pertumbuhan masif. Baru-baru ini Badan Pusat…

Rabu, 25 April 2018 11:57

Tak Sabar Ingin Bertemu dengan Pelajar Papua Barat

Indonesia Student & Youth Forum (ISYF) kembali menggelar Forum Pelajar Indonesia ke-10 (FOR X) dengan…

Rabu, 25 April 2018 11:55

GAWAT BAH..!! Penderita TBC Terus Bertambah

MESKI tidak menjadi kasus terbesar di Kalimantan Utara, namun penularan penyakit tuberkulosis (TBC)…

Rabu, 25 April 2018 11:53

Pusaka Tegaskan Tidak Ikut Aksi Penolakan FPI

ORGANISASI masyarakat (ormas) Pusaka Tarakan menegaskan tidak ikut ambil bagian dalam aksi damai penolakan…

Rabu, 25 April 2018 11:48

Antre Cetak E-KTP, Jaringan Malah Lelet

TARAKAN - Antrean panjang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan dikarenakan…

Rabu, 25 April 2018 11:41

AC RSUD Bocor-Bocor Tak Kunjung Diperbaiki

TARAKAN - Penanganan plafon yang bocor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan belum juga terealisasi.…

Rabu, 25 April 2018 11:32

Anggaran Menipis, Dishub Terpaksa Mengutang

TARAKAN - Traffic light yang berada di simpang Ladang, Pamusian, Tarakan Tengah, sudah dua hari tidak…

Rabu, 25 April 2018 11:30

Trayek Harus Dikurangi

TARAKAN - Bus rapid transit (BRT) yang telah beroperasi di Tarakan sejak 2017 lalu, memang masih harus…

Rabu, 25 April 2018 11:28

2022 Tak Terima Uang Tunai

Tarakan- Direncanakan bulan April ini, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mulai diimplementasikan secara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .