MANAGED BY:
SELASA
23 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 21 Desember 2017 21:03
Mantan Pj Bupati Tana Tidung Lepas dari Tuntuta 4 Tahun Penjara
Divonis Bebas karena Diskresi

Divonis Bebas karena Diskresi

FOTO: ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, SAMARINDA – Akhmad Bey Yasin seketika menyungkum di lantai ruang sidang Kusumah Atmadja beriringan diketuknya palu hakim menutup sidang. Kemarin (20/12), mantan penjabat (Pj) Bupati Tana Tidung itu dinyatakan bebas dari segala sangkaan atas perkara korupsi yang membelitnya oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda.

Kasus itu berkaitan dugaan korupsi dalam penggunaan dana tak terduga senilai Rp 6 miliar di APBD 2015 Tana Tidung. Dia menjadi terdakwa tunggal dalam kasus yang ditangani Kejari Bulungan. Vonis yang diberikan majelis hakim yang diketuai Abdul Rahman Karim beserta Ukar Pryambodo dan Masykur itu bertolak belakang dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Akhmad Bey Yasin pada 6 Desember lalu selama 4 tahun 6 bulan pidana penjara, ditambah denda Rp 200 juta. Jika tak dibayar, maka diganti kurungan penjara selama dua tahun.

Kendati begitu, majelis tentu punya pertimbangan membebaskan Akhmad Bey Yasin. Dugaan pelanggaran yang didakwakan JPU dalam amar putusan dinilai bukanlah perbuatan pidana. Dalam tuntutan, jaksa menilai adanya upaya menggunakan dana tak terduga itu tanpa prosedur yang jelas sehingga mengindikasikan adanya kerugian negara sekira Rp 945 juta.

Jumlah itu timbul dari peruntukan assessment Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II senilai Rp 352 juta dan pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Tana Mera, Desa Tideng Pala, Desa Sesayap, Desa Mendupo, dan Desa Sedulun, beserta pelantikan kades terpilih sebesar Rp 593 juta. Namun, fakta di persidangan yang diurai dari 15 saksi, seorang ahli dari BPKP hingga dua saksi a de charge atau meringankan, majelis hakim tak menemukan adanya penyalahgunaan wewenang seperti yang dituangkan dalam pasal  penuntutan JPU, yakni Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diskresi yang digunakan terdakwa dalam mengalokasi dua kegiatan dari dana tak terduga itu bukanlah sebuah pidana. Diskresi, menurut pendapat majelis, dapat digunakan pemimpin daerah tak terkecuali penjabat kepala daerah. “Dengan syarat memiliki advis peralihan penggunaan dana dari pemerintah di atasnya atau Pemprov Kaltara. Serta tak ada aturan yang dilanggar,” ucap Abdul Rahman Karim yang membaca amar putusan setebal 40 lembar itu.

Meski dua kegiatan itu masuk dalam kegiatan yang dapat terjadwal, lanjutnya, jika peruntukannya tak teralokasi dalam mata anggaran tentu pejabat berwenang dapat meminta bendahara umum untuk mengalokasikannya lewat anggaran tak terduga ini. “Di persidangan pun terurai jika penggunaan dana tak terduga itu telah dikoordinasikan dengan Biro Keuangan Pemprov Kaltara sehingga terbit advis yang mengizinkan penggunaannya bergeser,” giliran hakim Ukar membaca.

Dari amar itu pula, ketiga hakim tak ada perbedaan pendapat hukum atau dissenting opinion. “Karena itu, hasil musyawarah majelis hakim menyatakan terdakwa Akhmad Bey Yasin tak terbukti bersalah seperti yang dituntutkan JPU dan memutus bebas terdakwa dari seluruh sangkaan,” ucap Abdul Rahman Karim di akhir putusan.

Selain itu, dalam putusan itu majelis pun meminta jaksa untuk membebaskan terdakwa dari penahanan selepas putusan itu dibacakan. Atas putusan bebas itu, JPU Hartanto asal Kejari Bulungan menyatakan pikir-pikir. “Dikoordinasikan dulu dengan atasan,” singkatnya selepas sidang.

Terpisah, Bambang Srimartono, kuasa hukum Akhmad Bey Yasin menuturkan puas dengan putusan yang diberikan majelis hakim itu. Apalagi, sambung Bambang, sejak perkara ini bergulir perdana pada 21 Agustus lalu tak ada satu saksi yang memberatkan kliennya itu. “Puas tentu. Kami juga tengah memproses pembebasan Pak Yasin. Menunggu petikan putusan,” tuturnya. (*/ryu/riz/ash)

 


BACA JUGA

Selasa, 23 Januari 2018 12:50

Rekor Awal Tahun, Empat Jam Padam

TARAKAN – Meski sudah berganti tahun, namun persoalan pemadaman listrik masih terjadi. Padahal…

Selasa, 23 Januari 2018 12:48

Lebih Banyak Menghabiskan Hari-Harinya di Rumah Sakit

Adam Al Fatah anak sulung pasangan Siti (28) dan Hery (38), harus merasakan sakit yang sudah dideritanya…

Selasa, 23 Januari 2018 12:47

Dana Suvenir Balon Capai Rp 100 Juta

TARAKAN – Memasuki masa kampanye Pilwali Tarakan para pengusaha jasa pembuatan spanduk, baliho…

Selasa, 23 Januari 2018 12:45

Enam Kelurahan Rawan Kecurangan

TARAKAN - Kecurangan pada proses pemilihan umum (Pemilu), menjadi atensi khusus yang harus disikapi…

Selasa, 23 Januari 2018 12:36

Tak Cukup Bukti, Laporan Dihentikan

TARAKAN - Gugatan pasangan Sabirin Sanyong dan Tajuddin Tuwo (Santun) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU),…

Selasa, 23 Januari 2018 12:29

Hanura Terancam Jadi Penonton

TARAKAN - Konflik yang terjadi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) belum…

Selasa, 23 Januari 2018 12:27

Tegaskan Imunisasi Dihalalkan MUI

TARAKAN – Target 92 persen pemberian imunisasi kepada anak-anak hingga saat ini oleh Dinas Kesehatan…

Selasa, 23 Januari 2018 12:23

Drainase Tersumbat Pasir dan Sampah

TARAKAN – Pada umumnya permasalahan di setiap lingkungan rukun tetangga (RT) hampir sama. Jika…

Senin, 22 Januari 2018 14:22

Balon-Tim Sukses Harus Melek UU

PERSOALAN biaya kampanye memang rentan mengarah ke arah black campaign. Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya,…

Senin, 22 Januari 2018 14:19

Arief Jadi Wali Kota Selama 130 Hari

TARAKAN – Sang petahana Sofian Raga yang memutuskan untuk ingin melanjutkan kerjanya, pada Pilwali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .