MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 21 Desember 2017 21:03
Mantan Pj Bupati Tana Tidung Lepas dari Tuntuta 4 Tahun Penjara
Divonis Bebas karena Diskresi

Divonis Bebas karena Diskresi

FOTO: ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, SAMARINDA – Akhmad Bey Yasin seketika menyungkum di lantai ruang sidang Kusumah Atmadja beriringan diketuknya palu hakim menutup sidang. Kemarin (20/12), mantan penjabat (Pj) Bupati Tana Tidung itu dinyatakan bebas dari segala sangkaan atas perkara korupsi yang membelitnya oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda.

Kasus itu berkaitan dugaan korupsi dalam penggunaan dana tak terduga senilai Rp 6 miliar di APBD 2015 Tana Tidung. Dia menjadi terdakwa tunggal dalam kasus yang ditangani Kejari Bulungan. Vonis yang diberikan majelis hakim yang diketuai Abdul Rahman Karim beserta Ukar Pryambodo dan Masykur itu bertolak belakang dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Akhmad Bey Yasin pada 6 Desember lalu selama 4 tahun 6 bulan pidana penjara, ditambah denda Rp 200 juta. Jika tak dibayar, maka diganti kurungan penjara selama dua tahun.

Kendati begitu, majelis tentu punya pertimbangan membebaskan Akhmad Bey Yasin. Dugaan pelanggaran yang didakwakan JPU dalam amar putusan dinilai bukanlah perbuatan pidana. Dalam tuntutan, jaksa menilai adanya upaya menggunakan dana tak terduga itu tanpa prosedur yang jelas sehingga mengindikasikan adanya kerugian negara sekira Rp 945 juta.

Jumlah itu timbul dari peruntukan assessment Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II senilai Rp 352 juta dan pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Tana Mera, Desa Tideng Pala, Desa Sesayap, Desa Mendupo, dan Desa Sedulun, beserta pelantikan kades terpilih sebesar Rp 593 juta. Namun, fakta di persidangan yang diurai dari 15 saksi, seorang ahli dari BPKP hingga dua saksi a de charge atau meringankan, majelis hakim tak menemukan adanya penyalahgunaan wewenang seperti yang dituangkan dalam pasal  penuntutan JPU, yakni Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diskresi yang digunakan terdakwa dalam mengalokasi dua kegiatan dari dana tak terduga itu bukanlah sebuah pidana. Diskresi, menurut pendapat majelis, dapat digunakan pemimpin daerah tak terkecuali penjabat kepala daerah. “Dengan syarat memiliki advis peralihan penggunaan dana dari pemerintah di atasnya atau Pemprov Kaltara. Serta tak ada aturan yang dilanggar,” ucap Abdul Rahman Karim yang membaca amar putusan setebal 40 lembar itu.

Meski dua kegiatan itu masuk dalam kegiatan yang dapat terjadwal, lanjutnya, jika peruntukannya tak teralokasi dalam mata anggaran tentu pejabat berwenang dapat meminta bendahara umum untuk mengalokasikannya lewat anggaran tak terduga ini. “Di persidangan pun terurai jika penggunaan dana tak terduga itu telah dikoordinasikan dengan Biro Keuangan Pemprov Kaltara sehingga terbit advis yang mengizinkan penggunaannya bergeser,” giliran hakim Ukar membaca.

Dari amar itu pula, ketiga hakim tak ada perbedaan pendapat hukum atau dissenting opinion. “Karena itu, hasil musyawarah majelis hakim menyatakan terdakwa Akhmad Bey Yasin tak terbukti bersalah seperti yang dituntutkan JPU dan memutus bebas terdakwa dari seluruh sangkaan,” ucap Abdul Rahman Karim di akhir putusan.

Selain itu, dalam putusan itu majelis pun meminta jaksa untuk membebaskan terdakwa dari penahanan selepas putusan itu dibacakan. Atas putusan bebas itu, JPU Hartanto asal Kejari Bulungan menyatakan pikir-pikir. “Dikoordinasikan dulu dengan atasan,” singkatnya selepas sidang.

Terpisah, Bambang Srimartono, kuasa hukum Akhmad Bey Yasin menuturkan puas dengan putusan yang diberikan majelis hakim itu. Apalagi, sambung Bambang, sejak perkara ini bergulir perdana pada 21 Agustus lalu tak ada satu saksi yang memberatkan kliennya itu. “Puas tentu. Kami juga tengah memproses pembebasan Pak Yasin. Menunggu petikan putusan,” tuturnya. (*/ryu/riz/ash)

 


BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 23:17
Haji 2018

Doa dari Makkah, Damai dalam Politik

TARAKAN — Para jamaah calon haji (JCH) asal Tarakan turut memperingati Hari Kemerdekaan di Makkah,…

Jumat, 17 Agustus 2018 23:13

Harga Ayam Diatur HET

TARAKAN - Harga sembilan bahan pokok (sembako) yang fluktuatif dari waktu ke waktu memicu sejumlah persoalan.…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:37

Alasan Aset Berpolemik, PAD Terjun

TARAKAN – Pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) yang dihimpun Badan Retribusi dan Pengelolaan…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:35

Kerajaan Ubur-Ubur Ada di Kaltara?

TARAKAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Utara (Kaltara) mengimbau kepada masyarakat…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:33

Siswa Kurang Mampu Malah di Swasta

TARAKAN - Sebanyak 24 anak yang tadinya ditolak sekolah negeri, menemui titik terang. Orang tua mereka…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:31

RSUD Diawasi Langsung Gubernur

TARAKAN- Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:06

Peraih Rekor MURI Melintasi Pulau Sadau

TARAKAN – Peristwa bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu, membuat…

Kamis, 16 Agustus 2018 10:55

Melalui Lomba, Harapkan Kesadaran Warga

Tarakan— Dalam rangka memperingati HUT RI ke-73, pada 17 Agustus mendatang beragam cara dilakukan…

Rabu, 15 Agustus 2018 23:53

Soal Ekspor Kepiting, Minta Menteri KKP Melunak

PERMINTAAN luar negeri tinggi akan kepiting. Harganya pun menjanjikan.  Komoditas kepiting Tarakan…

Rabu, 15 Agustus 2018 23:51

Wawali Arief di Simpang Jalan

TARAKAN - Tak terdaftar dalam daftar calon sementara (DCS) calon legislatif 2019, Khaeruddin Arief Hidayat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .