MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 21 Desember 2017 21:03
Divonis Bebas karena Diskresi

Divonis Bebas karena Diskresi

FOTO: ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, SAMARINDA – Akhmad Bey Yasin seketika menyungkum di lantai ruang sidang Kusumah Atmadja beriringan diketuknya palu hakim menutup sidang. Kemarin (20/12), mantan penjabat (Pj) Bupati Tana Tidung itu dinyatakan bebas dari segala sangkaan atas perkara korupsi yang membelitnya oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda.

Kasus itu berkaitan dugaan korupsi dalam penggunaan dana tak terduga senilai Rp 6 miliar di APBD 2015 Tana Tidung. Dia menjadi terdakwa tunggal dalam kasus yang ditangani Kejari Bulungan. Vonis yang diberikan majelis hakim yang diketuai Abdul Rahman Karim beserta Ukar Pryambodo dan Masykur itu bertolak belakang dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Akhmad Bey Yasin pada 6 Desember lalu selama 4 tahun 6 bulan pidana penjara, ditambah denda Rp 200 juta. Jika tak dibayar, maka diganti kurungan penjara selama dua tahun.

Kendati begitu, majelis tentu punya pertimbangan membebaskan Akhmad Bey Yasin. Dugaan pelanggaran yang didakwakan JPU dalam amar putusan dinilai bukanlah perbuatan pidana. Dalam tuntutan, jaksa menilai adanya upaya menggunakan dana tak terduga itu tanpa prosedur yang jelas sehingga mengindikasikan adanya kerugian negara sekira Rp 945 juta.

Jumlah itu timbul dari peruntukan assessment Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II senilai Rp 352 juta dan pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Tana Mera, Desa Tideng Pala, Desa Sesayap, Desa Mendupo, dan Desa Sedulun, beserta pelantikan kades terpilih sebesar Rp 593 juta. Namun, fakta di persidangan yang diurai dari 15 saksi, seorang ahli dari BPKP hingga dua saksi a de charge atau meringankan, majelis hakim tak menemukan adanya penyalahgunaan wewenang seperti yang dituangkan dalam pasal  penuntutan JPU, yakni Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diskresi yang digunakan terdakwa dalam mengalokasi dua kegiatan dari dana tak terduga itu bukanlah sebuah pidana. Diskresi, menurut pendapat majelis, dapat digunakan pemimpin daerah tak terkecuali penjabat kepala daerah. “Dengan syarat memiliki advis peralihan penggunaan dana dari pemerintah di atasnya atau Pemprov Kaltara. Serta tak ada aturan yang dilanggar,” ucap Abdul Rahman Karim yang membaca amar putusan setebal 40 lembar itu.

Meski dua kegiatan itu masuk dalam kegiatan yang dapat terjadwal, lanjutnya, jika peruntukannya tak teralokasi dalam mata anggaran tentu pejabat berwenang dapat meminta bendahara umum untuk mengalokasikannya lewat anggaran tak terduga ini. “Di persidangan pun terurai jika penggunaan dana tak terduga itu telah dikoordinasikan dengan Biro Keuangan Pemprov Kaltara sehingga terbit advis yang mengizinkan penggunaannya bergeser,” giliran hakim Ukar membaca.

Dari amar itu pula, ketiga hakim tak ada perbedaan pendapat hukum atau dissenting opinion. “Karena itu, hasil musyawarah majelis hakim menyatakan terdakwa Akhmad Bey Yasin tak terbukti bersalah seperti yang dituntutkan JPU dan memutus bebas terdakwa dari seluruh sangkaan,” ucap Abdul Rahman Karim di akhir putusan.

Selain itu, dalam putusan itu majelis pun meminta jaksa untuk membebaskan terdakwa dari penahanan selepas putusan itu dibacakan. Atas putusan bebas itu, JPU Hartanto asal Kejari Bulungan menyatakan pikir-pikir. “Dikoordinasikan dulu dengan atasan,” singkatnya selepas sidang.

Terpisah, Bambang Srimartono, kuasa hukum Akhmad Bey Yasin menuturkan puas dengan putusan yang diberikan majelis hakim itu. Apalagi, sambung Bambang, sejak perkara ini bergulir perdana pada 21 Agustus lalu tak ada satu saksi yang memberatkan kliennya itu. “Puas tentu. Kami juga tengah memproses pembebasan Pak Yasin. Menunggu petikan putusan,” tuturnya. (*/ryu/riz/ash)

 


BACA JUGA

Rabu, 14 November 2018 15:55
Dugaan Korupsi Lahan di Karang Balik

BPKP Bilang Tersangka di Tangan Penyidik

TARAKAN – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara…

Rabu, 14 November 2018 15:54

Air Menyembur di Bagian Mesin Lampu

TARAKAN - Keenam anak buah kapal (ABK) tugboat atau kapan…

Rabu, 14 November 2018 15:52

Wisuda UBT, Lagu ‘Ayah’ untuk Orangtua Enggarsyah

TARAKAN - Universitas Borneo Tarakan mewisuda 262 mahasiswanya di Gedung…

Rabu, 14 November 2018 15:51

Canggung Hanya karena Anak dari Desa

Emha Bintang menerima predikat cum laude pada wisuda ke-XX Universitas…

Rabu, 14 November 2018 15:49

Perbatasan Rentan Kekerasan terhadap Perempuan

JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN BERI ORASI ILMIAH: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan…

Rabu, 14 November 2018 15:48

UNTUNG NGGA DITUNTUT MATI..!! Dituntut 20 Tahun, Cewek Cantik Ini Syok

TARAKAN- Terdakwa kasus sabu 1,08 kg yaitu Andi Riski Amelia…

Rabu, 14 November 2018 11:53

Di Pesantren Lapas, BNNP Temukan Sabu

TARAKAN – Berkunjung ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Tarakan,…

Rabu, 14 November 2018 11:51

Persoalan Sampah Masih Berlarut-larut

TARAKAN - RT 13 Kelurahan Selumit Pantai masih memiliki masalah…

Rabu, 14 November 2018 11:47

Wakil Menteri ESDM Harapkan Konversi BBM ke LPG Bisa Lebih Hemat

TARAKAN - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),…

Selasa, 13 November 2018 21:45

FINAL! DPT Tarakan 154.706 Pemilih

TARAKAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih menunggu petunjuk teknis…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .