MANAGED BY:
RABU
25 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 21 Desember 2017 21:03
Mantan Pj Bupati Tana Tidung Lepas dari Tuntuta 4 Tahun Penjara
Divonis Bebas karena Diskresi

Divonis Bebas karena Diskresi

FOTO: ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, SAMARINDA – Akhmad Bey Yasin seketika menyungkum di lantai ruang sidang Kusumah Atmadja beriringan diketuknya palu hakim menutup sidang. Kemarin (20/12), mantan penjabat (Pj) Bupati Tana Tidung itu dinyatakan bebas dari segala sangkaan atas perkara korupsi yang membelitnya oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda.

Kasus itu berkaitan dugaan korupsi dalam penggunaan dana tak terduga senilai Rp 6 miliar di APBD 2015 Tana Tidung. Dia menjadi terdakwa tunggal dalam kasus yang ditangani Kejari Bulungan. Vonis yang diberikan majelis hakim yang diketuai Abdul Rahman Karim beserta Ukar Pryambodo dan Masykur itu bertolak belakang dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Akhmad Bey Yasin pada 6 Desember lalu selama 4 tahun 6 bulan pidana penjara, ditambah denda Rp 200 juta. Jika tak dibayar, maka diganti kurungan penjara selama dua tahun.

Kendati begitu, majelis tentu punya pertimbangan membebaskan Akhmad Bey Yasin. Dugaan pelanggaran yang didakwakan JPU dalam amar putusan dinilai bukanlah perbuatan pidana. Dalam tuntutan, jaksa menilai adanya upaya menggunakan dana tak terduga itu tanpa prosedur yang jelas sehingga mengindikasikan adanya kerugian negara sekira Rp 945 juta.

Jumlah itu timbul dari peruntukan assessment Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II senilai Rp 352 juta dan pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Tana Mera, Desa Tideng Pala, Desa Sesayap, Desa Mendupo, dan Desa Sedulun, beserta pelantikan kades terpilih sebesar Rp 593 juta. Namun, fakta di persidangan yang diurai dari 15 saksi, seorang ahli dari BPKP hingga dua saksi a de charge atau meringankan, majelis hakim tak menemukan adanya penyalahgunaan wewenang seperti yang dituangkan dalam pasal  penuntutan JPU, yakni Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diskresi yang digunakan terdakwa dalam mengalokasi dua kegiatan dari dana tak terduga itu bukanlah sebuah pidana. Diskresi, menurut pendapat majelis, dapat digunakan pemimpin daerah tak terkecuali penjabat kepala daerah. “Dengan syarat memiliki advis peralihan penggunaan dana dari pemerintah di atasnya atau Pemprov Kaltara. Serta tak ada aturan yang dilanggar,” ucap Abdul Rahman Karim yang membaca amar putusan setebal 40 lembar itu.

Meski dua kegiatan itu masuk dalam kegiatan yang dapat terjadwal, lanjutnya, jika peruntukannya tak teralokasi dalam mata anggaran tentu pejabat berwenang dapat meminta bendahara umum untuk mengalokasikannya lewat anggaran tak terduga ini. “Di persidangan pun terurai jika penggunaan dana tak terduga itu telah dikoordinasikan dengan Biro Keuangan Pemprov Kaltara sehingga terbit advis yang mengizinkan penggunaannya bergeser,” giliran hakim Ukar membaca.

Dari amar itu pula, ketiga hakim tak ada perbedaan pendapat hukum atau dissenting opinion. “Karena itu, hasil musyawarah majelis hakim menyatakan terdakwa Akhmad Bey Yasin tak terbukti bersalah seperti yang dituntutkan JPU dan memutus bebas terdakwa dari seluruh sangkaan,” ucap Abdul Rahman Karim di akhir putusan.

Selain itu, dalam putusan itu majelis pun meminta jaksa untuk membebaskan terdakwa dari penahanan selepas putusan itu dibacakan. Atas putusan bebas itu, JPU Hartanto asal Kejari Bulungan menyatakan pikir-pikir. “Dikoordinasikan dulu dengan atasan,” singkatnya selepas sidang.

Terpisah, Bambang Srimartono, kuasa hukum Akhmad Bey Yasin menuturkan puas dengan putusan yang diberikan majelis hakim itu. Apalagi, sambung Bambang, sejak perkara ini bergulir perdana pada 21 Agustus lalu tak ada satu saksi yang memberatkan kliennya itu. “Puas tentu. Kami juga tengah memproses pembebasan Pak Yasin. Menunggu petikan putusan,” tuturnya. (*/ryu/riz/ash)

 


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 12:10
Terkait 2.900 Ton Beras Vietnam via Sebatik

NAH KAN..!! Kemendag Sebut Selundupan

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Oke Nurwan…

Rabu, 25 April 2018 11:59

AH PAYAH..!! Angka Kemiskinan Meningkat

TARAKAN - Populasi penduduk di Kaltara sedang mengalami pertumbuhan masif. Baru-baru ini Badan Pusat…

Rabu, 25 April 2018 11:57

Tak Sabar Ingin Bertemu dengan Pelajar Papua Barat

Indonesia Student & Youth Forum (ISYF) kembali menggelar Forum Pelajar Indonesia ke-10 (FOR X) dengan…

Rabu, 25 April 2018 11:55

GAWAT BAH..!! Penderita TBC Terus Bertambah

MESKI tidak menjadi kasus terbesar di Kalimantan Utara, namun penularan penyakit tuberkulosis (TBC)…

Rabu, 25 April 2018 11:53

Pusaka Tegaskan Tidak Ikut Aksi Penolakan FPI

ORGANISASI masyarakat (ormas) Pusaka Tarakan menegaskan tidak ikut ambil bagian dalam aksi damai penolakan…

Rabu, 25 April 2018 11:48

Antre Cetak E-KTP, Jaringan Malah Lelet

TARAKAN - Antrean panjang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan dikarenakan…

Rabu, 25 April 2018 11:41

AC RSUD Bocor-Bocor Tak Kunjung Diperbaiki

TARAKAN - Penanganan plafon yang bocor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan belum juga terealisasi.…

Rabu, 25 April 2018 11:32

Anggaran Menipis, Dishub Terpaksa Mengutang

TARAKAN - Traffic light yang berada di simpang Ladang, Pamusian, Tarakan Tengah, sudah dua hari tidak…

Rabu, 25 April 2018 11:30

Trayek Harus Dikurangi

TARAKAN - Bus rapid transit (BRT) yang telah beroperasi di Tarakan sejak 2017 lalu, memang masih harus…

Rabu, 25 April 2018 11:28

2022 Tak Terima Uang Tunai

Tarakan- Direncanakan bulan April ini, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mulai diimplementasikan secara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .