MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 16 Desember 2017 08:10
Ajukan Penangguhan, Perusahaan Harus Diaudit
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Sebelum diberlakukannya upah minimum kota (UMK) Tarakan 1 Januari 2018, pemerintah memberikan waktu ke semua perusahaan-perusahaan untuk mengajukan penangguhan selama sepuluh hari sebelum diberlakukan. Jika tidak ada, maka perusahaan dianggap dapat memberlakukan upah dengan nominal Rp 3.204.844.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tarakan, Zaini mengatakan, sejauh ini surat resmi yang lengkap dengan kata pengantar belum diterima. Namun, surat keputusan (SK) dari Gubernur Kaltara, sudah diterimanya. Sehingga dalam waktu dekat dia akan menyebarkan SK tersebut ke perusahaan-perusahaan yang ada di Bumi Paguntaka.

Sebenarnya pemerintah berupaya mengikuti sesuai prosedur yang ada. Pada 9 November lalu, sebenarnya surat rekomendasi sudah diserahkan ke Gubernur Kaltara, dengan harapan penetapan UMK dapat diumumkan pada 21 November. Sehingga perusahaan-perusahaan mempunyai waktu yang lebih banyak dalam mempertimbangkan kenaikan UMK ini. Namun pada kenyataannya, penetapan ini baru disahkan awal Desember ini. “Ini secepatnya harus disebarkan, sambil membantu perusahaan dalam menyusun anggarannya dalam 2018,” terangnya.

Ke depannya jika ada perusahaan yang merasa tidak mampu membayar sesuai penetapan UMK 2018, akan ada penangguhan seperti dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmgrasi Republik Indonesia  nomor 231 tahun 2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Sebab, pada dasarnya setiap pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari UMK yang sudah ditetapkan. Akan tetapi pengusaha yang tidak mampu memenuhi UMK dapat meminta penangguhan.

Di mana pengusaha mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kepada gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakukannya UMK. Permohonan tersebut merupakan hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja atau serikat buruh.

“Kalaupun perusahaan itu tidak mampu akan ada penangguhan sesuai dengan peraturan,” jelasnya.

Namun tidak serta-merta perusahaan tersebut mengatakan tidak mampu memenuhi UMK itu. Melainkan harus melalui beberapa proses, seperti dilakukan audit atau pemeriksaan pembukuan tentang keuangan perusahaan secara berkala. Pemeriksaan itu sendiri langsung dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. “Setelah audit akan ketahuan sebenarnya perusahaan itu mampu atau tidak, tapi memang agak ribet prosesnya,” tambahnya.

Apabila setelah diaudit dan ternyata perusahaan tersebut mampu memenuhi UMK itu, namun dalam 2018 mendatang tidak menerapkannya maka dapat diberikan sanksi dari pengawas provinsi. Sedangkan untuk kota, bersifat melakukan pembinaan jika ada perselisihan antara pengusaha dan pekerja.

“Tergantung dari pengawas, setelah diaudit akan dilihat bohong atau tidak. Dan pengawas yang berwenang memberikan sanksi, kalau dari kita sekadar memberikan pembinaan,” jelasnya. (*/one/nri)


BACA JUGA

Rabu, 14 November 2018 15:55
Dugaan Korupsi Lahan di Karang Balik

BPKP Bilang Tersangka di Tangan Penyidik

TARAKAN – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara…

Rabu, 14 November 2018 15:54

Air Menyembur di Bagian Mesin Lampu

TARAKAN - Keenam anak buah kapal (ABK) tugboat atau kapan…

Rabu, 14 November 2018 15:52

Wisuda UBT, Lagu ‘Ayah’ untuk Orangtua Enggarsyah

TARAKAN - Universitas Borneo Tarakan mewisuda 262 mahasiswanya di Gedung…

Rabu, 14 November 2018 15:51

Canggung Hanya karena Anak dari Desa

Emha Bintang menerima predikat cum laude pada wisuda ke-XX Universitas…

Rabu, 14 November 2018 15:49

Perbatasan Rentan Kekerasan terhadap Perempuan

JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN BERI ORASI ILMIAH: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan…

Rabu, 14 November 2018 15:48

UNTUNG NGGA DITUNTUT MATI..!! Dituntut 20 Tahun, Cewek Cantik Ini Syok

TARAKAN- Terdakwa kasus sabu 1,08 kg yaitu Andi Riski Amelia…

Rabu, 14 November 2018 11:53

Di Pesantren Lapas, BNNP Temukan Sabu

TARAKAN – Berkunjung ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Tarakan,…

Rabu, 14 November 2018 11:51

Persoalan Sampah Masih Berlarut-larut

TARAKAN - RT 13 Kelurahan Selumit Pantai masih memiliki masalah…

Rabu, 14 November 2018 11:47

Wakil Menteri ESDM Harapkan Konversi BBM ke LPG Bisa Lebih Hemat

TARAKAN - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),…

Selasa, 13 November 2018 21:45

FINAL! DPT Tarakan 154.706 Pemilih

TARAKAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih menunggu petunjuk teknis…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .