MANAGED BY:
JUMAT
14 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 14 Desember 2017 12:58
BPKP Berikan Pembekalan Karyawan PDAM
PEMBEKALAN: Pelaksanaan sosialisasi MPAK internal PDAM Apa’ Mening Malinau yang digelar di ruang pertemuan kantor PDAM Malinau. FILE FOTO: MAL-MPAK

PROKAL.CO, MALINAU - Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Hisyam Wahyudi menegaskan,  sebenarnya kegiatan yang dilakukan di internal PDAM ini adalah masyarakat pembelajaran anti korupsi (MPAK). Yang menjadi prioritas sasaran BPKP tahun ini adalah program pengelola program yang terkait dengan kemiskinan dan pemerataan. Karena di awal tahun 2018,  PDAM Kabupaten Malinau mendapat alokasi dana hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga  di nilai tepat bagi BPKP untuk masuk ke PDAM Malinau dan melakukan pembekalan sekaligus kepada internal pegawai PDAM Apa’ Mening Malinau terkait dengan anti korupsi.

Penekanan utamanya dari kegiatan ini, kata Hisyam Wahyudi sekarang strateginya  untuk upaya pencegahan anti korupsi lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi, membentuk kader anti korupsi yang melibatkan PDAM diharapkan dapat berperan untuk mengawal MBR agar tepat sasaran. “Memang, PDAM perannya lebih kepada sebatas penyedia penyambungan pemasangan air bersih. Tetapi supaya program itu berhasil, PDAM juga bisa digunakan sebagai kontrol jika misalnya di lapangan di jumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan kriterianya, PDAM bisa memberikan masukan langsung meskipun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya meskipun bukan sebagai pengelola,” ungkapnya.

Karena ini baru tahap sosialisasi awal, terang Hisyam Wahyudi, karena ini baru tahap awal maka output yang diharapkan dari kegiatan ini bisa membentuk komunitas pembelajaran anti korupsi (KOMPAK) di lingkungan jajaran PDAM. “Mereka terlibat dalam acara ini bisa menghasilkan “gethok tular.” Istilahnya, bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan mereka, baik di lingkungan kerja, rumah tangga, RT dan lainnya,” tegasnya

Komitmen yang diharapkan kepada pihak PDAM Malinau kata Hisyam Wahyudi  yaitu untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang sifatnya tematik. Yakni PDAM dituntut bisa melibatkan para pihak dalam pencegahan korupsi dengan cara membuat saluran komunikasi untuk laporan adanya hal-hal yang bersifat dalam jangka pendek. PDAM Malinau juga sudah merancang sistem ke depan untuk pencegahan korupsi yang dibangun tapi sifatnya tidak konseptual. Karena nilai-nilai dasarnya sudah ada, maka ke depan diharapkan atribut atau unsur pencegahan korupsi ini dapat berjalan. Karena, untuk membangun pencegahan korupsi di lingkungan PDAM ini sendiri juga tidak akan bisa di tangani oleh PDAM sendiri, tetapi harus melibatkan pihak luar. Mulai dari keterlibatan pelanggan, masyarakat serta pihak lain supaya pencegahan dini bisa dilakukan. “Kalau terjadi, pasti dapat segera terdeteksi dengan cepat” tegasnya.

Pihak BPKP juga berencana akan mengumpulkan semua PDAM di Kantor BPKP Perwakilan Kalimantan Utara di Tarakan memberikan pembelajaran yang sama. Tentunya, dengan melihat piloting  yang sudah dilakukan di Malinau.  “Karena PDAM Malinau duluan sudah se langkah maju untuk pengembangan konsep itu, sehingga PDAM lainnya bisa mengikuti pola yang dilakukan PDAM Malinau,” tukasnya.(ida/puu)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 16:00

Pukuli Anak, KW Terancam Penjara Lima Tahun

<p>&nbsp;TARAKAN &ndash; Polres Tarakan menetapkan KW warga Jalan Cendana, Kelurahan Karang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .