MANAGED BY:
KAMIS
26 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 11 Desember 2017 11:36
Pantang Terbitkan Dua SK

Khairul Siapkan Surat Pengunduran Diri

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Surat keputusan (SK) dukungan dari beberapa partai memang sudah berlabuh ke pasangan calon yang mereka anggap bisa memenangkan bursa pilwali tahun depan. Hal itu dilakukan karena waktu pendaftaran calon sudah semakin dekat.

Untuk diketahui partai-partai yang sudah menerbitkan SK untuk pasangan Sofian Raga-Sabar Santuso yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerindra dan akan menyusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lalu untuk pasangan dr. Khairul dan Effendhi Djuprianto saat ini sudah memegang SK dari Partai Demokrat dan dua rekomendasi dari Partai Hanura dan Nasdem. Untuk H. Badrun saat ini baru memegang SK dari Partai Golkar dan surat tugas dari PDIP.

Sama seperti partai lainnya, Partai Nasdem diketahui belum menerbitkan SK. Sebab nantinya mereka hanya akan menerbitkan satu surat keputusan SK dukungan pasangan calon wali kota saja. Untuk itu, partai yang diketuai Surya Paloh ini memilih untuk tak buru-buru menerbitkan SK.

Kepada media ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Tarakan, Mustain mengatakan, sesuai dengan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelumnya, Nasdem diharapkan dapat membangun komunikasi dengan partai koalisi. Bagi Nasdem, surat rekomendasi lebih awal sangatlah tidak lazim. Akan tetapi, khusus penerbitan SK, Partai Nasdem harus menunggu partai politik lain yang akan berkoalisi bersama dengan Nasdem.

“Nasdem harus menunggu SK dari partai yang juga mengusung pasangan calon yang sama dengan Nasdem. Saat ini kan sudah ada,” tuturnya.

Nah, karena surat keputusan dari partai lain sudah ada, yakni Partai Demokrat, maka SK tersebut akan menjadi acuan Nasdem mengajukan permohonan SK dari Partai Nasdem.

Pada dasarnya Partai Nasdem tidak bisa mengeluarkan SK lebih dari sekali. Sebab, jika Partai Nasdem mengeluarkan SK lebih dulu, dan calon wali kota yang diusung Nasdem batal maju di pilwali, maka Partai Nasdem tidak akan mengusung calon yang lain lagi.

“Makanya, Nasdem itu harus hati-hati keluarkan SK. Itu aturan Nasdem,” tegasnya.

Disinggung soal isu Partai Hanura berpaling dari koalisi bersama Nasdem dan Demokrat, Mustain mengatakan bahwa sepanjang SK Hanura belum keluar, maka ia meyakini bahwa kader Hanura masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hak dan keinginan masing-masing partai.

“Walaupun ada yang mengklaim, saya pikir itu belum final,” singkatnya.

Di sisi lain, untuk bisa maju lebih jauh dalam kontestasi pilwali 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan menyarankan figur yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) segera mengundurkan diri dari jabatan kepegawaiannya itu.

Kepada Radar Tarakan, Ketua KPU Tarakan, Teguh Dwi Subagyo menyatakan bahwa pada 8 sampai 10 Januari 2018 mendatang, setiap ASN yang ingin mendaftar sebagai pasangan calon ke KPU, wajib membawa surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sebagai birokrat.

“Nah, pada saat bersamaan, balon harus menyerahkan surat pernyataan pengunduran dirinya sesuai dengan jenjangnya,” jelasnya.

Dikatakan Teguh, usai ditetapkan sebagai pasangan calon, barulah surat keputusan (SK) terkait pengunduran diri balon dari ASN dilampirkan. “Jadi pada saat mendaftar, cukup menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri, kemudian setelah simultan, akan diproses. Pada saat ditetapkan, barulah balon dapat menyerahkan SK pemberhentiannya,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, dr. Khairul menyatakan bahwa untuk maju di pilwali, ia telah mempersiapkan berkas-berkas pensiunnya.

Pria yang akrab disapa Pak Dokter itu menyatakan bahwa ia akan menyerahkan surat tersebut saat mendaftar di KPU nantinya.

“Saya merasa yakin dan optimis untuk menanggalkan jabatan saya di ASN ini,” singkatnya.

Dokumen yang nantinya diserahkan seperti dukungan partai, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan persyaratan lainnya.

KPU PERJUANGKAN KETERLIBATAN PEREMPUAN

Peran perempuan dalam dunia politik dinilai masih minim. Jangankan terjun menjadi politisi, memilih dalam rangka pemilihan umum saja, jumlahnya jauh dari yang diharapkan.

Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat KPU Tarakan, Drs. Sudirman, MM mengatakan bahwa pada dasarnya sebuah negara harus memiliki pemilih yang berdaulat, maka secara otomatis akan menjadi kuat.

“Artinya, kalau misalnya berdaulat itu, masyarakat pasti memilih sesuai dengan hati nurani. Bukan terpengaruh oleh duit atau apapun,” ucapnya.

“Kalau berdaulat, Negara Indonesia ini pasti akan menjadi lebih baik dan kuat. Lantas mengapa Negara Indonesia masih kurang kuat? Karena pemilihnya masih kurang berdaulat,” sambungnya.

Terkait alasan KPU lebih memilih banyak melakukan sosialisasi kepada kaum perempuan, ialah jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan lebih mengalami berbagai macam kendala dalam mendapatkan informasi perpolitikan. Laki-laki banyak bergerak di luar rumah dibanding perempuan.

Akan tetapi, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan perempuan. Meski pada dasarnya perempuan lebih senang berbicara, namun jarang mendiskusikan terkait ketatanegaraan atau pun hal-hal yang berbau politik. Sehingga keterlibatan perempuan dalam tahapan pemilihan menjadi sangat kurang. Nah, hal inilah yang menjadi perjuangan KPU.

“Kalau dalam dunia perpolitikan itu kan lebih banyak pria. Makanya kami biasa ada segmen sendiri khusus perempuan,” tuturnya.

Tak hanya dalam pembahasan perpolitikan, tingkat keikutsertaan perempuan dalam pemilihan pun masih dirasa kurang. Untuk itu, dalam setiap tahapan pilwali, KPU menginginkan agar seluruh perempuan ikut berpartisipasi, yakni dengan tidak menyia-nyiakan surat suara yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia.  (*/yed/lim/nri)


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 12:10
Terkait 2.900 Ton Beras Vietnam via Sebatik

NAH KAN..!! Kemendag Sebut Selundupan

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Oke Nurwan…

Rabu, 25 April 2018 11:59

AH PAYAH..!! Angka Kemiskinan Meningkat

TARAKAN - Populasi penduduk di Kaltara sedang mengalami pertumbuhan masif. Baru-baru ini Badan Pusat…

Rabu, 25 April 2018 11:57

Tak Sabar Ingin Bertemu dengan Pelajar Papua Barat

Indonesia Student & Youth Forum (ISYF) kembali menggelar Forum Pelajar Indonesia ke-10 (FOR X) dengan…

Rabu, 25 April 2018 11:55

GAWAT BAH..!! Penderita TBC Terus Bertambah

MESKI tidak menjadi kasus terbesar di Kalimantan Utara, namun penularan penyakit tuberkulosis (TBC)…

Rabu, 25 April 2018 11:53

Pusaka Tegaskan Tidak Ikut Aksi Penolakan FPI

ORGANISASI masyarakat (ormas) Pusaka Tarakan menegaskan tidak ikut ambil bagian dalam aksi damai penolakan…

Rabu, 25 April 2018 11:48

Antre Cetak E-KTP, Jaringan Malah Lelet

TARAKAN - Antrean panjang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan dikarenakan…

Rabu, 25 April 2018 11:41

AC RSUD Bocor-Bocor Tak Kunjung Diperbaiki

TARAKAN - Penanganan plafon yang bocor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan belum juga terealisasi.…

Rabu, 25 April 2018 11:32

Anggaran Menipis, Dishub Terpaksa Mengutang

TARAKAN - Traffic light yang berada di simpang Ladang, Pamusian, Tarakan Tengah, sudah dua hari tidak…

Rabu, 25 April 2018 11:30

Trayek Harus Dikurangi

TARAKAN - Bus rapid transit (BRT) yang telah beroperasi di Tarakan sejak 2017 lalu, memang masih harus…

Rabu, 25 April 2018 11:28

2022 Tak Terima Uang Tunai

Tarakan- Direncanakan bulan April ini, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mulai diimplementasikan secara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .