MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 11 Desember 2017 11:36
Pantang Terbitkan Dua SK

Khairul Siapkan Surat Pengunduran Diri

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Surat keputusan (SK) dukungan dari beberapa partai memang sudah berlabuh ke pasangan calon yang mereka anggap bisa memenangkan bursa pilwali tahun depan. Hal itu dilakukan karena waktu pendaftaran calon sudah semakin dekat.

Untuk diketahui partai-partai yang sudah menerbitkan SK untuk pasangan Sofian Raga-Sabar Santuso yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerindra dan akan menyusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lalu untuk pasangan dr. Khairul dan Effendhi Djuprianto saat ini sudah memegang SK dari Partai Demokrat dan dua rekomendasi dari Partai Hanura dan Nasdem. Untuk H. Badrun saat ini baru memegang SK dari Partai Golkar dan surat tugas dari PDIP.

Sama seperti partai lainnya, Partai Nasdem diketahui belum menerbitkan SK. Sebab nantinya mereka hanya akan menerbitkan satu surat keputusan SK dukungan pasangan calon wali kota saja. Untuk itu, partai yang diketuai Surya Paloh ini memilih untuk tak buru-buru menerbitkan SK.

Kepada media ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Tarakan, Mustain mengatakan, sesuai dengan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelumnya, Nasdem diharapkan dapat membangun komunikasi dengan partai koalisi. Bagi Nasdem, surat rekomendasi lebih awal sangatlah tidak lazim. Akan tetapi, khusus penerbitan SK, Partai Nasdem harus menunggu partai politik lain yang akan berkoalisi bersama dengan Nasdem.

“Nasdem harus menunggu SK dari partai yang juga mengusung pasangan calon yang sama dengan Nasdem. Saat ini kan sudah ada,” tuturnya.

Nah, karena surat keputusan dari partai lain sudah ada, yakni Partai Demokrat, maka SK tersebut akan menjadi acuan Nasdem mengajukan permohonan SK dari Partai Nasdem.

Pada dasarnya Partai Nasdem tidak bisa mengeluarkan SK lebih dari sekali. Sebab, jika Partai Nasdem mengeluarkan SK lebih dulu, dan calon wali kota yang diusung Nasdem batal maju di pilwali, maka Partai Nasdem tidak akan mengusung calon yang lain lagi.

“Makanya, Nasdem itu harus hati-hati keluarkan SK. Itu aturan Nasdem,” tegasnya.

Disinggung soal isu Partai Hanura berpaling dari koalisi bersama Nasdem dan Demokrat, Mustain mengatakan bahwa sepanjang SK Hanura belum keluar, maka ia meyakini bahwa kader Hanura masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hak dan keinginan masing-masing partai.

“Walaupun ada yang mengklaim, saya pikir itu belum final,” singkatnya.

Di sisi lain, untuk bisa maju lebih jauh dalam kontestasi pilwali 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan menyarankan figur yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) segera mengundurkan diri dari jabatan kepegawaiannya itu.

Kepada Radar Tarakan, Ketua KPU Tarakan, Teguh Dwi Subagyo menyatakan bahwa pada 8 sampai 10 Januari 2018 mendatang, setiap ASN yang ingin mendaftar sebagai pasangan calon ke KPU, wajib membawa surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sebagai birokrat.

“Nah, pada saat bersamaan, balon harus menyerahkan surat pernyataan pengunduran dirinya sesuai dengan jenjangnya,” jelasnya.

Dikatakan Teguh, usai ditetapkan sebagai pasangan calon, barulah surat keputusan (SK) terkait pengunduran diri balon dari ASN dilampirkan. “Jadi pada saat mendaftar, cukup menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri, kemudian setelah simultan, akan diproses. Pada saat ditetapkan, barulah balon dapat menyerahkan SK pemberhentiannya,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, dr. Khairul menyatakan bahwa untuk maju di pilwali, ia telah mempersiapkan berkas-berkas pensiunnya.

Pria yang akrab disapa Pak Dokter itu menyatakan bahwa ia akan menyerahkan surat tersebut saat mendaftar di KPU nantinya.

“Saya merasa yakin dan optimis untuk menanggalkan jabatan saya di ASN ini,” singkatnya.

Dokumen yang nantinya diserahkan seperti dukungan partai, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan persyaratan lainnya.

KPU PERJUANGKAN KETERLIBATAN PEREMPUAN

Peran perempuan dalam dunia politik dinilai masih minim. Jangankan terjun menjadi politisi, memilih dalam rangka pemilihan umum saja, jumlahnya jauh dari yang diharapkan.

Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat KPU Tarakan, Drs. Sudirman, MM mengatakan bahwa pada dasarnya sebuah negara harus memiliki pemilih yang berdaulat, maka secara otomatis akan menjadi kuat.

“Artinya, kalau misalnya berdaulat itu, masyarakat pasti memilih sesuai dengan hati nurani. Bukan terpengaruh oleh duit atau apapun,” ucapnya.

“Kalau berdaulat, Negara Indonesia ini pasti akan menjadi lebih baik dan kuat. Lantas mengapa Negara Indonesia masih kurang kuat? Karena pemilihnya masih kurang berdaulat,” sambungnya.

Terkait alasan KPU lebih memilih banyak melakukan sosialisasi kepada kaum perempuan, ialah jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan lebih mengalami berbagai macam kendala dalam mendapatkan informasi perpolitikan. Laki-laki banyak bergerak di luar rumah dibanding perempuan.

Akan tetapi, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan perempuan. Meski pada dasarnya perempuan lebih senang berbicara, namun jarang mendiskusikan terkait ketatanegaraan atau pun hal-hal yang berbau politik. Sehingga keterlibatan perempuan dalam tahapan pemilihan menjadi sangat kurang. Nah, hal inilah yang menjadi perjuangan KPU.

“Kalau dalam dunia perpolitikan itu kan lebih banyak pria. Makanya kami biasa ada segmen sendiri khusus perempuan,” tuturnya.

Tak hanya dalam pembahasan perpolitikan, tingkat keikutsertaan perempuan dalam pemilihan pun masih dirasa kurang. Untuk itu, dalam setiap tahapan pilwali, KPU menginginkan agar seluruh perempuan ikut berpartisipasi, yakni dengan tidak menyia-nyiakan surat suara yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia.  (*/yed/lim/nri)


BACA JUGA

Kamis, 19 Juli 2018 21:15

Stok Air Tersisa untuk Tiga Hari

TARAKAN - Kondisi air bersih di Bumi Paguntaka kian krisis. Komposisi air di tiga embung sudah semakin…

Kamis, 19 Juli 2018 21:12

Transportasi Online Dianggap Ilegal

TARAKAN – Kemarin, aksi damai kembali dilakukan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI)…

Kamis, 19 Juli 2018 11:34

Ratusan Sopir Angkot Demo Tolak Grab

TARAKAN - Ratusan sopir  angkot yang tergabung dalam SPTI dan sopir angkutan konvensional lainnya, Kamis…

Kamis, 19 Juli 2018 11:21

Presiden Jokowi Belum Dipastikan Datang

TARAKAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Kamis, 19 Juli 2018 11:19

200 Pelanggan Alami Gangguan Token Listrik

TARAKAN – Tak hanya merasakan pemadaman listrik saja, masyarakat Tarakan juga sempat tidak bisa…

Kamis, 19 Juli 2018 11:17

Tiga Daerah Raih WDP

TARAKAN -  Tiga dari lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara mendapat opini Wajar Dengan…

Kamis, 19 Juli 2018 11:16

Tak Penuhi Kuota, Selektif Pilih Bacaleg

TARAKAN – Bertambahnya jumlah daerah pemilihan (dapil) di Bumi Paguntaka membuat para legislator…

Kamis, 19 Juli 2018 09:56

Lapas Penuh, Hak Tahanan Tak Terpenuhi

TARAKAN - Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) cukup memprihatinkan. Tak hanya kapasitasnya, namun…

Kamis, 19 Juli 2018 09:48

Drainase Minim, Percepat Kerusakan Jalan

TARAKAN – Ketua RT 63, Kelurahan Karang Anyar, Maria Renius mengatakan, belum lama ini beberapa…

Rabu, 18 Juli 2018 23:06

Antisipasi Lonjakan Harga Sembako

TARAKAN – Mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok di Bumi Paguntaka, terutama menjelang pelaksanaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .