MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 07 Desember 2017 13:06
Pemprov Akan Klarifikasi ke Ombudsman
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, DITETAPKAN sebagai salah satu dari enam provinsi yang masuk zona merah atau predikat kepatutan rendah dalam pelayanan publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara rencananya akan melakukan klarifikasi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Demikian dikatakan Asisten Bidang Pemerintahan Setprov Kaltara, Sanusi kepada Radar Tarakan saat ditemui di kantor Gubernur Kaltara di Tanjung Selor kemarin (6/12). Sanusi mengatakan, dengan ditetapkannya Provinsi Kaltara sebagai salah satu dari enam provinsi yang disematkan predikat kepatutan rendah dalam pelayanan publik oleh ORI, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie sudah mengarahkan enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi sampel survei ORI untuk membuat pernyaturan tertulis kepada gubernur. “Jika boleh kita akan mengklarifikasi itu ke pihak ORI,” ujarnya.

Sebab, kata mantan Penanggung Jawab (Pj) Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) ini, fakta di lapangan seperti diketahui bersama bahwa Kaltara merupakan provinsi yang baru empat tahun terbentuk dan hingga saat ini masih berstatus daerah otonomi baru (DOB). “Kaltara masih baru dan kantor OPD-nya juga masih banyak yang ngontrak,” jelasnya.

Sanusi juga menuturkan, jika pada penilaian harus melengkapi fasilitas tertentu oleh tim penilai dari ORI, tentu bukan hal yang mudah. “Kalau harus melengkapi fasilitas ini dan itu, saya rasa sulit untuk lolos,” katanya. Apalagi, lanjut Sanusi, jika pegawai yang terbilang masih baru melaksanakan pekerjaan tersebut, meskipun statusnya sebagai pegawai yang sudah lama, tentunya juga akan menjadi persoalan.

Namun demikian, jelasnya, pihaknya tetap berterima kasih kepada ORI yang telah menilai kepatutan pelayanan publik pemerintah provinsi termuda di Indonesia ini dan tentunya hal itu akan menjadi pemacu untuk lebih baik lagi. Pihaknya pun akan mengevaluasi semua OPD yang ada, tidak hanya kepada enam OPD yang dinyatakan masuk zona merah. “Tapi seharusnya kita (Pemprov Kaltara) tidak bisa disandingkan dengan (pemerintah, Red.) provinsi yang sudah lama. Karena kita masih baru terbentuk, sementara daerah lainnya sudah senior,” jelasnya.

Wakil Gubernur Kaltara, H. Udin Hianggio yang ditemui di Tarakan kemarin mengaku baru saja mengetahui hasil penilaian dari ORI. Menurutnya, dengan penilaian tersebut tentunya menjadi koreksi terhadap pelayanan di Kaltara, agar ke depannya lebih baik lagi. “Saya baru saja tiba mengikuti kegiatan ini (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tarakan), jadi belum monitor. Intinya, kita sebagai pemerintah harus siap menerima masukan dan kritikan. Dan ini menjadi catatan kita untuk ke depannya diperbaiki,” ungkap Udin, kepada Radar Tarakan,  Rabu (6/12).

Dinsos Kaltara Kecewa

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, Drs. H. Sugiono merasa kecewa terhadap penilaian yang dilakukan pihak ORI. Kekecewaannya ini bukan tanpa alasan. Sugiono menilai saat ini Dinsos Kaltara belum memiliki gedung sendiri, hanya mengontrak. Itupun baru digunakan enam bulan sejak dibangun pada Januari lalu.

Sehingga, sarana dan prasaran maupun sumber daya manusia (SDM)-nya juga masih berkurang. Saat ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinsos Kaltara baru 12 orang, sementara Pegawai Tidak Tetap (PTT) 11 orang. “Kecewa benar saya. Ombudsman RI ini menilainya seperti kantor itu harus memiliki loket, harus punya tempat menyusui bayi. Lah, kantor kita aja ngontrak. Padahal selama ini tidak ada laporan atau yang bermasalah dengan pelayanan Dinsos Kaltara, semua sudah terlayani sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing,” ungkapnya.

Selain Pemprov Kaltara, pelayanan publik juga dinilai di tingkat daerah. Di Pemerintah Kabupaten Bulungan, sebanyak 11 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bulungan yang disematkan predikat kepatutan rendah oleh ORI.

Kondisi ini diakui Bupati Bulungan H. Sudjati disebabkan berbagai faktor. “Di beberapa OPD memang ada pergantian OPD baru, sehingga tugas dan fungsinya masih berubah-ubah. Mungkin di sinilah dalam pelayanannya dianggap tidak maksimal dan menyebabkan OPD tersebut mendapatkan rapor merah dari Ombudsman RI dari segi pelayanannya,” kata Sudjati.

Khusus OPD yang lemah, lanjut Sudjati, baik dari kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  dan lain-lainnya, tentunya akan dibenah kembali. Dan setiap OPD nantinya akan diwajibkan untuk memasang standard operating procedure (SOP), agar masyarakat tahu ke mana dan kepada siapa warga harus berurusan untuk mengurus segala halnya, baik surat dan lain-lain. “Kalau OPD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah bagus. Hanya saja, kembali lagi mungkin Ombudsman RI ini menilai saat mereka berkunjung tidak menemukan orang di bagian pelayanan tersebut,” lanjutnya.

Namun, meski diberikan zona merah oleh Ombudsman RI, Sudjati mengaku penilaian tersebut memacu pihaknya untuk membenahi pelayanan. “Kita berharap ke depannya dari merah menjadi kuning atau bisa ke hijau juga. Dan penilaian yang dilakukan Ombudsman RI ini saya kira sudah sesuai dengan pelayanan yang ada di Bulungan,” ungkapnya. (iwk/eru/ash)


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 15:31

Mencari Bantuan, Malah Diminta Menunjukkan KTP

PALU - Warga Desa O’o, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi akhirnya dapat bernapas lega.…

Kamis, 18 Oktober 2018 15:25

Pengajuan Izin Sempat ‘Dipimpong’

TARAKAN – Izin operasional transportasi online hingga kini masih bergulir. Padahal pengajuan tersebut…

Kamis, 18 Oktober 2018 15:15

Santap Siang Bersama Dahlan Iskan, Nikmati Masakan Khas Banjar

Salah seorang di antara 35 pelajar Kaltara yang ikut program beasiswa  Indonesia Tionghoa Culture…

Kamis, 18 Oktober 2018 15:10

Mulai Mahal, Bulog Jual Beras Murah

TARAKAN - Program penjualan beras murah yang digagas PT Bulog, membuat sebagian besar masyarakat cukup…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:39

Banyak SD Belum Sesuai Standar

TARAKAN – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:32

Kondisi Posyandu Memprihatinkan

TARAKAN – Ketua RT 3, Kelurahan Sebengkok, Syamsudin mengatakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:12

Bawaslu: Jangan Terjun ke Politik Tanpa Tahu Aturan

Tarakan — Tahapan kampanye pilpres dan Pileg 2019 yang rawan terhadap pelanggaran, membuat Badan…

Kamis, 18 Oktober 2018 11:44

2018, Pencari Kerja 1.186 Jiwa

LEDAKAN penduduk semakin tinggi dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja menyebabkan meningkatnya…

Kamis, 18 Oktober 2018 11:40

Wali Kota Harapkan Bantuan Pusat

TARAKAN – Masih adanya beberapa infrastruktur penunjang olahraga di Tarakan yang perlu mendapatkan…

Kamis, 18 Oktober 2018 11:38

ISU CDOB, KURANG MENDULANG SUARA

TARAKAN – Calon daerah otonomi baru (CDOB) kembali jadi bancakan sejumlah elit parpol yang akan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .