MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Kamis, 07 Desember 2017 12:46
Pembebasan Lahan Harus dengan Ganti Rugi
KOORDINASI: Pemerintah Povinsi Kaltara melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda Kaltara terkait percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kaltara. JANURIANSYAH/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN- Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di atas lima hektare dilaksanakan sesuai tahapan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dan di bawah lima hektare, maka dapat menggunakan Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2014 pasal 121 dapat dilaksanakan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Arie Yuriwin mengatakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari lima tahun memiliki aturan tersendiri, mulai dari penganggaran sampai pada pengadaan sertifikat.

Dalam hal tertentu apabila dianggap diperlukan pengadaan tanah skala kecil dapat dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Dokumen perencanaan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan prioritas pembangunan, baik rencana pembangunan jangka menengah dan strategis.

“Juga harus ada studi kelayakan mulai dari survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, sampai pada dampak lingkungan yang kemungkinan akan timbul,” ungkapnya.

Persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus melakukan pembentukan tim, serta melakukan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat, pendataan awal lokasi rencana pembangunan subjek hak pengadaan tanah.

“Lakukan konsultasi publik, menetapkan lokasi pembangunan sampai pada penyampaiannya,” ungkapnya.

Pelaksanaan pengadaan tanah dengan pemutusan hubungan hukum dan pembayaran ganti rugi. Dalam Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2017, jika penguasaan tanah oleh masyarakat selama 10 tahun maka ganti rugi sesuai nilai apresial yang harus ada di Standar Penilaian Indonesia (SPI) 306.

“Jadi kalau hanya satu atau dua tahun, itu tidak bisa kalau memang tidak ada sertifikatnya. Apalagi di lahan yang bersengketa seperti Wilayah Kerja Pertamina (WKP),” pungkasnya. (*/yus/udn)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Desember 2017 08:20

Pembayaran PL Belum Tuntas

TARAKAN – Sejumlah kegiatan penunjukan langsung (PL) 2016 lalu belum juga dibayar, bahkan meninggalkan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:19

Pemerintah Prioritaskan Pembangunan

TARAKAN- Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tarakan yang ke-20 kemarin dirayakan di area Sport Center,…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:17

Potensi Kaltara Banyak Dilirik Pengusaha Malaysia

TARAKAN – Potensi Kalimantan Utara (Kaltara) bak emas tersembunyi. Karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:16

Museum Berbayar, Pengunjung Tetap Banyak

TARAKAN - Museum Perang Dunia II dan Museum Perminyakan Kota Tarakan, saat ini menjadi salah satu ikon…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:14

Diklaim Dua Kubu, Hanura Bimbang

TARAKAN - Setelah sekian lama bungkam, Partai Hati Nurani Rakyat akhirnya membuka membeberkan soal siapa…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:10

Ajukan Penangguhan, Perusahaan Harus Diaudit

TARAKAN – Sebelum diberlakukannya upah minimum kota (UMK) Tarakan 1 Januari 2018, pemerintah memberikan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:09

AM dan HR Saling Tunjuk

TARAKAN – Langkah dua incaran Satreskoba Polres Tarakan akhirnya terhenti. Mereka yang diketahui…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:06

Laporkan Harta Tak Dikenakan Sanksi

TARAKAN – Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:04

PARAH NI ORANG..!! Baru Bebas 4 Hari, Kembali Masuk Bui

TARAKAN - RE (24) residivis kasus pencurian yang baru bebas 4 hari yang lalu, terpaksa kembali harus…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:03

DPRD Akan Lembur Bahas APBD 2018

TARAKAN - Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2018, ditargetkan akan selesai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .