MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 07 Desember 2017 12:46
Pembebasan Lahan Harus dengan Ganti Rugi
KOORDINASI: Pemerintah Povinsi Kaltara melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda Kaltara terkait percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kaltara. JANURIANSYAH/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN- Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di atas lima hektare dilaksanakan sesuai tahapan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dan di bawah lima hektare, maka dapat menggunakan Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2014 pasal 121 dapat dilaksanakan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Arie Yuriwin mengatakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari lima tahun memiliki aturan tersendiri, mulai dari penganggaran sampai pada pengadaan sertifikat.

Dalam hal tertentu apabila dianggap diperlukan pengadaan tanah skala kecil dapat dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Dokumen perencanaan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan prioritas pembangunan, baik rencana pembangunan jangka menengah dan strategis.

“Juga harus ada studi kelayakan mulai dari survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, sampai pada dampak lingkungan yang kemungkinan akan timbul,” ungkapnya.

Persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus melakukan pembentukan tim, serta melakukan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat, pendataan awal lokasi rencana pembangunan subjek hak pengadaan tanah.

“Lakukan konsultasi publik, menetapkan lokasi pembangunan sampai pada penyampaiannya,” ungkapnya.

Pelaksanaan pengadaan tanah dengan pemutusan hubungan hukum dan pembayaran ganti rugi. Dalam Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2017, jika penguasaan tanah oleh masyarakat selama 10 tahun maka ganti rugi sesuai nilai apresial yang harus ada di Standar Penilaian Indonesia (SPI) 306.

“Jadi kalau hanya satu atau dua tahun, itu tidak bisa kalau memang tidak ada sertifikatnya. Apalagi di lahan yang bersengketa seperti Wilayah Kerja Pertamina (WKP),” pungkasnya. (*/yus/udn)


BACA JUGA

Kamis, 19 Juli 2018 11:34

Ratusan Sopir Angkot Demo Tolak Grab

TARAKAN - Ratusan sopirĀ  angkot yang tergabung dalam SPTI dan sopir angkutan konvensional lainnya, Kamis…

Kamis, 19 Juli 2018 11:21

Presiden Jokowi Belum Dipastikan Datang

TARAKAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Kamis, 19 Juli 2018 11:19

200 Pelanggan Alami Gangguan Token Listrik

TARAKAN – Tak hanya merasakan pemadaman listrik saja, masyarakat Tarakan juga sempat tidak bisa…

Kamis, 19 Juli 2018 11:17

Tiga Daerah Raih WDP

TARAKAN -  Tiga dari lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara mendapat opini Wajar Dengan…

Kamis, 19 Juli 2018 11:16

Tak Penuhi Kuota, Selektif Pilih Bacaleg

TARAKAN – Bertambahnya jumlah daerah pemilihan (dapil) di Bumi Paguntaka membuat para legislator…

Kamis, 19 Juli 2018 09:56

Lapas Penuh, Hak Tahanan Tak Terpenuhi

TARAKAN - Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) cukup memprihatinkan. Tak hanya kapasitasnya, namun…

Kamis, 19 Juli 2018 09:48

Drainase Minim, Percepat Kerusakan Jalan

TARAKAN – Ketua RT 63, Kelurahan Karang Anyar, Maria Renius mengatakan, belum lama ini beberapa…

Rabu, 18 Juli 2018 23:06

Antisipasi Lonjakan Harga Sembako

TARAKAN – Mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok di Bumi Paguntaka, terutama menjelang pelaksanaan…

Rabu, 18 Juli 2018 11:50

Tambah Flight di Rakernas Apeksi

TARAKAN – Jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Rabu, 18 Juli 2018 11:47

Karena Rindu Orang Tua, Pulang ke Tarakan Bermalam

Rasa kaget dan tidak percaya, ketika mendengar kabar bahwa Muhammad Riharja sudah berpulang menghadap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .