MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Rabu, 06 Desember 2017 11:26
13 Kali Rapat, Sepakat Rp 1.100 Per Ton

Ketua APBMI: Kesepakatan Sebelumnya Harus Dibayarkan Shipper

SEPAKAT: Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tarakan, Sabran usai rapat bersama dengan pihak shipper menyoal penetapan upah bongkar muat menjadi Rp 1.100 per ton berlaku mulai 5 Desember, kemarin. RURY JAMIANTO/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Tunggakan pembayaran terhadap buruh tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Tarakan akhirnya menemui babak baru. Pembayaran dilakukan setelah adanya titik temu antara shipper, TKBM, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, dalam rapat pada Selasa (5/12).

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut Usaha Kepelabuhanan di Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Tarakan, Mahin mengatakan, setelah rapat untuk kesekian kali, akhirnya TKBM dan pengirim sepakat menentukan upah. Awalnya Rp 2.700 per ton menjadi Rp 1.100 per ton, berlaku pada 5 Desember 2017, hari ini dan ke depannya.

“Kami sebagai pembina TKBM, melihat pada rapat ada hari ini (kemarin), akhirnya ada kesepakatan antara TKBM dan shipper di angka Rp 1.100 untuk per tonnya. Jadi, itulah yang disepakati,” ungkap Mahin kepada Radar Tarakan, Selasa (5/12).

Dikatakan Mahin, KSOP dalam rapat ini sebenarnya hanya memfasilitasi pertemuan. “Alasan kenapa belum terbayarkan kurang lebih selama 10 bulan itu, dikarenakan belum ditemukannya titik temu dalam kesepakatan harga ini,” jelasnya.

DUA SHIPPER BELUM BAYAR BERBULAN-BULAN

Adanya perubahan dalam penetapan harga yang semula Rp 2.700 per ton, menjadi Rp 1.100 per ton. Dikarenakan di angka Rp 2.700 per ton dianggap terlalu tinggi bagi dua pengirim, PT Pipit Mutiara Jaya (PMJ) dan PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC). Keduanya bergerak di sektor pertambangan batu bara sehingga perlu adanya revisi dalam penetapan harga. Selain itu juga, pihak pengirim ini menganggap keadaan ekonomi saat ini tidak stabil, ditambah harga jual batu bara mengalami penurunan.

Shipper yang lainnya sudah membayarkan ke TKBM dan tidak ada masalah, hanya saja dua shipper ini saja yang belum. Dan sebelum menjadi Rp 2.700 per ton. Kira-kira antara tahun 2015-2016 itu pernah di angka Rp 3.100 per tonnya. Namun, itu turun. Sampailah menjadi Rp 1.100 per tonnya,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UMKM) Tarakan, Tajuddin Tuwo yang juga merupakan pembina Koperasi TKBM ini mengatakan, persoalan tarif merujuk pada kesepakatan antara shipper dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tarakan. TKBM berada di bawah asosiasi perusahaan bongkar muat ini.

Sekarang, ketua APBMI sudah melaksanakan lobi dengan para pengirimdan ternyata apa yang dilaksanakan beliau sudah disepakati antara kedua belah pihak antara TKBM dengan APBMI dan pengirim. Sehingga, hari ini adalah momen penting dan segera dibuatkan kesepakatan bersama. Yang intinya akan menjadi dasar untuk melaksanakan aktivitas bongkar muat di pelabuhan, khususnya batu bara.

“Perjanjian hitam di atas putih itu sudah pasti. Dan dalam penentuan tarif itu adalah kesepakatan antara shipper dengan APBMI, yang sebelumnya APBMI berkoordinasi dengan TKBM, sehingga muncullah tarif untuk dijadikan dasar dalam bongkar muat,” kata Tajuddin.

Adapun pembayaran tunggakan gaji TKBM yang kurang lebih 10 bulan itu, dalam waktu dekat akan dibayarkan. “Dalam waktu dekatlah, ini akan dibayarkan,” lanjutnya.

Di sisi lain, Ketua APBMI Tarakan, H. Sabran mengatakan, tarif batu bara yang bermula Rp 2.700 per ton turun menjadi Rp 1.100 per ton sudah disepakati bersama. Namun dengan catatan, semua pengirimyang menunda pembayaran upah harus diselesaikan terlebih dahulu.

“Sebelum adanya kesepakatan baru, maka kesepakatan yang sebelumnya harus segera dibayarkan, yaitu pembayaran yang tertunda Rp 2.700 per ton, jadi kami meminta ini segera dibayarkan. Setelah itu, barulah kesepakatan yang Rp 1.100 per ton diberlakukan,” kata Sabran.

Dikatakan, adapun alasan pengirim meminta harga turun dikarenakan harga batu bara yang menurun. Faktor ekonomi juga kurang bagus. “Jadi, kita ada kewajiban untuk menentukan tarif berdasarkan KM 35/2017 di pasal 3 ayat 4. Makanya, beberapa kali pembahasan ini sudah sering dirapatkan,” katanya lagi.

Bahkan, ia mengungkapkan dalam pembahasan tarif ini membutuhkan waktu yang lama hingga rapat harus dilakukan sebanyak 13 kali. “Dalam 13 kali rapat itu, saya dua kali ikut, dan saat itu dipimpin oleh kepala KSOP, namun tidak ada hasil. Dan hari ini sudah ditetapkan harga Rp 1.100 per ton,” pungkasnya. (eru/lim)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Desember 2017 08:20

Pembayaran PL Belum Tuntas

TARAKAN – Sejumlah kegiatan penunjukan langsung (PL) 2016 lalu belum juga dibayar, bahkan meninggalkan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:19

Pemerintah Prioritaskan Pembangunan

TARAKAN- Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tarakan yang ke-20 kemarin dirayakan di area Sport Center,…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:17

Potensi Kaltara Banyak Dilirik Pengusaha Malaysia

TARAKAN – Potensi Kalimantan Utara (Kaltara) bak emas tersembunyi. Karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:16

Museum Berbayar, Pengunjung Tetap Banyak

TARAKAN - Museum Perang Dunia II dan Museum Perminyakan Kota Tarakan, saat ini menjadi salah satu ikon…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:14

Diklaim Dua Kubu, Hanura Bimbang

TARAKAN - Setelah sekian lama bungkam, Partai Hati Nurani Rakyat akhirnya membuka membeberkan soal siapa…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:10

Ajukan Penangguhan, Perusahaan Harus Diaudit

TARAKAN – Sebelum diberlakukannya upah minimum kota (UMK) Tarakan 1 Januari 2018, pemerintah memberikan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:09

AM dan HR Saling Tunjuk

TARAKAN – Langkah dua incaran Satreskoba Polres Tarakan akhirnya terhenti. Mereka yang diketahui…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:06

Laporkan Harta Tak Dikenakan Sanksi

TARAKAN – Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:04

PARAH NI ORANG..!! Baru Bebas 4 Hari, Kembali Masuk Bui

TARAKAN - RE (24) residivis kasus pencurian yang baru bebas 4 hari yang lalu, terpaksa kembali harus…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:03

DPRD Akan Lembur Bahas APBD 2018

TARAKAN - Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2018, ditargetkan akan selesai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .