MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 04 Desember 2017 12:31
Camat Sekatak Soroti Kinerja DKP Provinsi Kaltara
MONITORING: Tim gabungan dari Pemkab Bulungan melakukan pengawasan perairan di Desa Liagu, Kecamatan Sekatak belum lama ini. Diharapkan monitoring juga melibatkan DKP dan Kesbangpol Provinsi Kaltara. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Camat Sekatak  Syafri menyoroti kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara yang dinilai tak pernah melakukan patroli atau monitoring ke daerah perairan Sekatak.

Sebab yang aktif selama ini, kata dia, hanya organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bulungan. Sementara untuk wilayah pesisir dan laut merupakan kewenangan DKP Kaltara, bukan DKP Bulungan.

“Tapi selama ini justru yang selalu aktif turun langsung untuk mendengarkan keluhan nelayan hanya DKP Kabupaten saja,” ungkap Syafri kala ditemui Radar Kaltara saat melakukan monitoring laut di Desa Liagu, Kecamatan Sekatak belum lama ini.

Harusnya  Kesbangpol dan DKP Bulungan dan Provinsi Kaltara sama-sama turun ke lapangan melihat kondisi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi nelayan, yakni persoalan pukat hela.

“Kalau hanya diam di dalam ruangan saja bagaimana mau tahu permasalahan di lapangan, jadi harus aktif,” ujarnya.

“Kasihan nelayan kalau dibiarkan saja,” sambungnya.

Jika perlu, sambung pria yang pernah bertugas di Bunyu ini, ada rapat koordinasi semua dinas terkait agar ada tindakan tegas yang akan dilakukan untuk nelayan pukat hela.

 “Kalau tidak ada tindakan tegas, nelayan kecil akan terancam,” ujarnya.

Hal tersebut dibantah Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Kaltara, Adriani kepada Radar Kaltara. Menurutnya, DKP Kaltara rutin melakukan monitoring, bahkan sampai ke perairan Sekatak untuk melakukan pengawasan.

“Jadi kami tidak diam, kami monitoring rutin,” ungkapnya.

Hanya dalam pengawasan DKP Provinsi mengawasi kapal di atas 10 gross tonnage (GT). ”Kalau di bawah lima GT kewenangan kabupaten,” sebutnya.

Terkait patroli gabungan, kata dia, selama ini kabupaten tidak pernah berkoordinasi ke provinsi.

“Kalau sudah ada koordinasi, kami selalu siap monitoring gabungan,” katanya.(*/pij/ana)


BACA JUGA

Rabu, 14 November 2018 15:46

Kemenpan RB Evaluasi Hasil SKD

TANJUNG SELOR – Minimnya peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)…

Rabu, 14 November 2018 15:31

DPRD Bulungan Sesalkan Gagalnya Pembebasan Lahan Pesawan

TANJUNG SELOR – Proses pembebasan lahan pembangunan mega proyek Pelabuhan…

Rabu, 14 November 2018 15:30

Perlu Sinergisme Tutup Jalur Tikus

TANJUNG SELOR – Tak dapat dipungkiri lagi, saat ini masalah…

Rabu, 14 November 2018 15:23

Realisasi PMA Tertinggi di Bulungan

TANJUNG SELOR – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu…

Rabu, 14 November 2018 15:22

Estimasi Anggaran SOA Barang Senilai Rp 9 Miliar

TANJUNG SELOR - Besaran anggaran Subsidi Ongkos Angkut (SOA) khusus…

Rabu, 14 November 2018 15:18

Pembahasan Batas KTT-Malinau Alot

TANJUNG SELOR - Pembahasan persoalan batas wilayah antara Kabupaten Tana…

Rabu, 14 November 2018 14:56

Tiga Hari Dicari, Jasad Nasir Akhirnya Ditemukan

TARAKAN - Setelah tiga hari dilakukan pencarian, korban tenggelamnya tugboat…

Selasa, 13 November 2018 14:14

Kejar Deadline APBD 2019

TANJUNG SELOR – Proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)…

Selasa, 13 November 2018 14:08

Optimistis Dana Rp 100 M untuk UMKM Terealisasi

TANJUNG SELOR – Tahun ini, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)…

Selasa, 13 November 2018 14:07

Tambang Emas Ilegal ‘Makan’ Korban

TANJUNG SELOR - Hingga kini tambang emas ilegal di Kecamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .