MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 04 Desember 2017 10:33
Usaha Kuliner Wajib Kantongi Sertifikat Halal

Baru Satu Rumah Makan Yang Rencana Urus

RENCANA: Usaha kuliner menjadi salah satu usaha yang begitu banyak peminatnya. Sayangnya keberadaannya tak didukung dengan kepemilikan sertifikat halal. Tampak salah satu usaha kuliner yang rencananya akan mengajukan sertifikat halal. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Usaha kuliner di  Kabupaten Nunukan saat ini dapat dikatakan berkembang pesat. Sebab, di setiap sudut jalan, pengunjung atau warga Nunukan sangat mudah menemukan jajanan kuliner. Baik kuliner berjenis berat hingga yang ringan.

Kendati demikian, pesatnya usaha kuliner ini justru tak dibarengi dengan kepemilikan sertifikat halal sebagai bukti sajian makanan dan minuman yang layak dikonsumsi. Khususnya bagi kaum Muslimin, sebagai masyarakat mayoritas. “Tapi, kalau soal kebersihan dan kelayakan untuk standar kesehatan sudah memenuhi. Karena, rata-rata memiliki izin usaha yang salah satu syaratnya mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan,” kata kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Hanfiah dalam sebuah pertemuan.

Sebab, selama ini pula pemeriksaan kondisi dapur dan penyajian yang dilakukan pihak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Nunukan terus dilakukan. Bahkan, setiap 3 bulan sekali dipantau. “Kan, ada laporannya. Setiap kekurangan dan hal yang perlu dibenahi langsung disampaikan ke pemiliknya,” ujar Hanafiah.

Hanafiah membenarkan, dari puluhan usaha kuliner, mulai rumah makan dan kuliner yang ada di Nunukan, belum ada yang memiliki sertifikat halal. Termasuk juga beberapa produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Nunukan saat ini. “Sampai saat ini baru 1 rumah makan yang rencananya mengajukan sertifikat halal ke provinsi. Semoga saja tahun depan sudah bisa dimiliki,” harapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Nunukan Syaid Abdullah S. Ag mengatakan, sebelum memasang label halal di tempat usahanya, pemilik kuliner seharusnya mengantongi dulu sertifikat halal yang di keluarkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Karena persoalan halal ini ada ahlinya. “Tidak asal dipasang saja. Harus ada sertifikatnya. Beberapa rumah makan ada yang saya lihat memasang label halal. Harusnya dipertanyakan. Jika memang memiliki, wajar saja. Tapi, kalau belum, bisa berbahaya. Tersandung perlindungan konsumen,” ungkap Sayid kepada media ini dalam sebuah kesempatan.

Menurutnya, pengusaha tentu juga ingin melakukan usahanya dengan jujur dan halal. Adanya kepercayaan antara konsumen dan produsen dan sebaliknya akan sangat berdampak pada perkembangan usaha itu. Keuntungan lain bagi pengusaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal adalah memperoleh rasa tenang. Ia juga akan merasa konsumennya terpuaskan. “Sertifikasi halal diperlukan agar konsumen mendapatkan ketenangan dalam mengonsumsi suatu jenis produk atau makanan,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Nunukan Muhammad Nasir mengatakan, kepemilikan sertifikat yang menjadi fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam wajib dimiliki. Bukan justru tak menjadi hal penting bagi usaha kuliner yang ada di Nunukan.

Ia mengatakan, pengusaha harus memahami bahwa secara umum ketika membuka usaha kuliner tak hanya wajib memiliki surat izin usaha dan lainnya. Namun, terpenting adalah sertifikasi halal. Sebab, sertifikasi halal merupakan dokumen hukum yang bersifat kedinasan. Tak hanya pengusaha saja, namun peran penting Organisasi Perangkat Daerah (OPD )dan instansi terkait lainnya untuk terus memberikan pemahaman. Karena, tanpa sertifikasi halal, tentunya ini membuka peluang bagi pelaku usaha berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki terkait dengan makanan atau minuman yang disajikan. “Misalnya, memasukkan bahan campuran makanan atau minuman yang bertentangan dengan syariat Islam dan lain sebagainya,” pungkasnya. (oya/ogy)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*