MANAGED BY:
SELASA
16 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 02 Desember 2017 09:28
Defisit BPJS Kesehatan Tarakan “Menyerang” Sejak 2014

Peserta BPJS Mandiri Penyumbang Terbanyak

HARUS RUTIN: Pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk golongan mandiri dinilai masih jauh dari kesadaran. DOK Tercatat sekitar 60 persen peserta mandiri menunggak dalam pembayaran iuran.

PROKAL.CO, TARAKAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Tarakan tahun ini diprediksi mengalami defisit hingga miliaran rupiah. Walaupun mengalami kondisi demikian, pihaknya memastikan tidak akan menerapkan kenaikan tarif.

Kepala BPJS Tarakan, Titus Sri Hardianto mengatakan  iuran yang harus dibayarkan selama ini lebih besar dibandingkan dengan iuran yang terkumpul. Khususnya pada peserta mandiri yang memang tidak seratus persen membayarkan iuran kesehatannya.

“Peserta mandiri yang bayar rutin itu hanya 40 persen saja, tetapi itu tidak perlu menjadi kekhawatiran untuk masyarakat,” katanya.

Dikatakannya, walaupun diperbolehkan untuk lakukan review iuran setiap dua tahun sekali dan di tahun 2016 sudah dilakukan kenaikan tarif. Tetapi, memang presiden tidak berkenan untuk menaikkan iuran, karena dianggap membebani masyarakat.

“Jadi wacana untuk menaikkan itu juga memang tidak ada, walaupun secara regulasi itu diperbolehkan,” ujarnya.

Memang dari sisi jumlah, peserta mandiri Kota Tarakan adalah yang paling besar, jika dilihat dari kolektibilitas, Tarakan masuk dalam angka 60 persen. Sedangkan yang terkecil dari sisi jumlah yakni Kabupaten Tana Tidung, begitu juga dari sisi jumlah kolektibilitas, karena yang rajin membayar iuran tidak mencapai 50 persen.

Dijelaskannya, sejak lahir di tahun 2014, pihaknya selalu mengalami defisit karena selaku badan hukum publik yang melayani jaminan sosial. Iuran yang didapatkan akan dihitung, agar bisa klop dengan biaya kesehatan dan tidak untuk mencari keuntungan. Walaupun terjadi defisit sudah wajar, tetapi jika masuk dalam angka yang luar biasa maka juga ditakutkan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tetapi pada kenyataannya, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar dari pada yang diterima,” ungkapnya.

Diakuinya, memang peserta mandiri menjadi penyumbang terbesar defisit, berbeda dengan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang seimbang antara pengeluaran dan penerimaan karena memang dibayarkan oleh pemerintah.

“Peserta PBI juga berobat sesuai dengan prosedur sehingga pelayanan yang dikeluarkan hampir berimbang dengan iuran yang kami terima,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya sudah melakukan berbagai macam solusi agar masyarakat khususnya peserta mandiri mau membayar dengan lebih aktif. Apabila masyarakat tidak membayar iuran, otomatis status kepesertaan tidak diaktifkan. Dalam artian tidak dapat digunakan sampai melunasi tunggakan. Meskipun tidak dikenakan denda iuran, tetapi tunggakan akan sulit dilunasi karena biaya menumpuk. Apabila 45 hari sejak diaktifkan, dalam menerima pelayanan rawat inap dikenakan denda  layanan sebesar 2,5 persen dari total biaya rumah sakit.

“Kalau rawat jalan tidak ada denda, kalau rawat inap itu denda layanan bukan denda iuran. Kalau iurannya nunggak berapa pun tidak ada denda, tapi kan berat kalau dibayar menumpuk,” jelasnya.

Dalam hal ini, ia tegaskan apabila dalam satu bulan ditambah 10 hari tidak membayar iuran, maka hari berikutnya sudah tidak diaktifkan. Tetapi bagi masyarakat tidak mampu, ditanggung oleh pemerintah pusat maupun kota.

“Kalau sudah dilunasi langsung diaktifkan hari itu juga. Meskipun nunggak dua tahun, untuk mengaktifkannya cukup membayar tunggakan 12 bulan, plus satu bulan berjalan, jadi 13 bulan,” pungkasnya. (*/yus/udn)


BACA JUGA

Senin, 15 Oktober 2018 13:30

Jajal Tanjakan Gang-Gang

TARAKAN - Puluhan goweser dari berbagai komunitas sepeda di Bumi Paguntaka,Sabtu (13/10) ikut ambil…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:36

Kampanye, DPRD Harus Cuti

LARANGAN penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye wajib dipatuhi para anggota dewan perwakilan…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:35

APBD-P 2018 Menunggu Pembahasan

TARAKAN - Pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:33

Pengungsi Sulteng Banyak Mengaku Warga Kaltara

PALU- Setelah melakukan penyisiran terhadap warga Kaltara di beberapa titik lokasi bencana gempa dan…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:30

Bantuan Parpol Kaltara Masih Tetap

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Utara kembali menyalurkan bantuan keuangan (bankeu) kepada sejumlah parpol…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:29

Bertahan di Indekos, Ikut Menjarah demi Bertahan Hidup

Gempa seketika mengguncang Palu. Seluruh warga berhamburan menyelamatkan diri, Jumat 28 September petang.…

Minggu, 14 Oktober 2018 22:50

Siswa Sayat Tangan Bukan karena Minuman

TARAKAN – Produk minuman Torpedo sudah dievaluasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)…

Minggu, 14 Oktober 2018 22:48

DLH Berharap Peran RT dan Lurah

TARAKAN - Maraknya pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab,…

Minggu, 14 Oktober 2018 22:43

Kesulitan Dapatkan Pendanaan

TARAKAN – Peran pelatih di dunia olahraga, tugas pokok utamanya ialah sistem kepelatihan yang…

Minggu, 14 Oktober 2018 22:38

Terpukul Kehilangan Oscar, Penggantinya Belum Pasti

TARAKAN – Saat ini kerisauan para pelatih tinju Kaltara masih dirasakan, pasca satu atletnya yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .