MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 02 Desember 2017 09:28
Defisit BPJS Kesehatan Tarakan “Menyerang” Sejak 2014

Peserta BPJS Mandiri Penyumbang Terbanyak

HARUS RUTIN: Pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk golongan mandiri dinilai masih jauh dari kesadaran. DOK Tercatat sekitar 60 persen peserta mandiri menunggak dalam pembayaran iuran.

PROKAL.CO, TARAKAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Tarakan tahun ini diprediksi mengalami defisit hingga miliaran rupiah. Walaupun mengalami kondisi demikian, pihaknya memastikan tidak akan menerapkan kenaikan tarif.

Kepala BPJS Tarakan, Titus Sri Hardianto mengatakan  iuran yang harus dibayarkan selama ini lebih besar dibandingkan dengan iuran yang terkumpul. Khususnya pada peserta mandiri yang memang tidak seratus persen membayarkan iuran kesehatannya.

“Peserta mandiri yang bayar rutin itu hanya 40 persen saja, tetapi itu tidak perlu menjadi kekhawatiran untuk masyarakat,” katanya.

Dikatakannya, walaupun diperbolehkan untuk lakukan review iuran setiap dua tahun sekali dan di tahun 2016 sudah dilakukan kenaikan tarif. Tetapi, memang presiden tidak berkenan untuk menaikkan iuran, karena dianggap membebani masyarakat.

“Jadi wacana untuk menaikkan itu juga memang tidak ada, walaupun secara regulasi itu diperbolehkan,” ujarnya.

Memang dari sisi jumlah, peserta mandiri Kota Tarakan adalah yang paling besar, jika dilihat dari kolektibilitas, Tarakan masuk dalam angka 60 persen. Sedangkan yang terkecil dari sisi jumlah yakni Kabupaten Tana Tidung, begitu juga dari sisi jumlah kolektibilitas, karena yang rajin membayar iuran tidak mencapai 50 persen.

Dijelaskannya, sejak lahir di tahun 2014, pihaknya selalu mengalami defisit karena selaku badan hukum publik yang melayani jaminan sosial. Iuran yang didapatkan akan dihitung, agar bisa klop dengan biaya kesehatan dan tidak untuk mencari keuntungan. Walaupun terjadi defisit sudah wajar, tetapi jika masuk dalam angka yang luar biasa maka juga ditakutkan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tetapi pada kenyataannya, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar dari pada yang diterima,” ungkapnya.

Diakuinya, memang peserta mandiri menjadi penyumbang terbesar defisit, berbeda dengan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang seimbang antara pengeluaran dan penerimaan karena memang dibayarkan oleh pemerintah.

“Peserta PBI juga berobat sesuai dengan prosedur sehingga pelayanan yang dikeluarkan hampir berimbang dengan iuran yang kami terima,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya sudah melakukan berbagai macam solusi agar masyarakat khususnya peserta mandiri mau membayar dengan lebih aktif. Apabila masyarakat tidak membayar iuran, otomatis status kepesertaan tidak diaktifkan. Dalam artian tidak dapat digunakan sampai melunasi tunggakan. Meskipun tidak dikenakan denda iuran, tetapi tunggakan akan sulit dilunasi karena biaya menumpuk. Apabila 45 hari sejak diaktifkan, dalam menerima pelayanan rawat inap dikenakan denda  layanan sebesar 2,5 persen dari total biaya rumah sakit.

“Kalau rawat jalan tidak ada denda, kalau rawat inap itu denda layanan bukan denda iuran. Kalau iurannya nunggak berapa pun tidak ada denda, tapi kan berat kalau dibayar menumpuk,” jelasnya.

Dalam hal ini, ia tegaskan apabila dalam satu bulan ditambah 10 hari tidak membayar iuran, maka hari berikutnya sudah tidak diaktifkan. Tetapi bagi masyarakat tidak mampu, ditanggung oleh pemerintah pusat maupun kota.

“Kalau sudah dilunasi langsung diaktifkan hari itu juga. Meskipun nunggak dua tahun, untuk mengaktifkannya cukup membayar tunggakan 12 bulan, plus satu bulan berjalan, jadi 13 bulan,” pungkasnya. (*/yus/udn)


BACA JUGA

Kamis, 19 Juli 2018 11:34

Ratusan Sopir Angkot Demo Tolak Grab

TARAKAN - Ratusan sopir  angkot yang tergabung dalam SPTI dan sopir angkutan konvensional lainnya, Kamis…

Kamis, 19 Juli 2018 11:21

Presiden Jokowi Belum Dipastikan Datang

TARAKAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Kamis, 19 Juli 2018 11:19

200 Pelanggan Alami Gangguan Token Listrik

TARAKAN – Tak hanya merasakan pemadaman listrik saja, masyarakat Tarakan juga sempat tidak bisa…

Kamis, 19 Juli 2018 11:17

Tiga Daerah Raih WDP

TARAKAN -  Tiga dari lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara mendapat opini Wajar Dengan…

Kamis, 19 Juli 2018 11:16

Tak Penuhi Kuota, Selektif Pilih Bacaleg

TARAKAN – Bertambahnya jumlah daerah pemilihan (dapil) di Bumi Paguntaka membuat para legislator…

Kamis, 19 Juli 2018 09:56

Lapas Penuh, Hak Tahanan Tak Terpenuhi

TARAKAN - Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) cukup memprihatinkan. Tak hanya kapasitasnya, namun…

Kamis, 19 Juli 2018 09:48

Drainase Minim, Percepat Kerusakan Jalan

TARAKAN – Ketua RT 63, Kelurahan Karang Anyar, Maria Renius mengatakan, belum lama ini beberapa…

Rabu, 18 Juli 2018 23:06

Antisipasi Lonjakan Harga Sembako

TARAKAN – Mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok di Bumi Paguntaka, terutama menjelang pelaksanaan…

Rabu, 18 Juli 2018 11:50

Tambah Flight di Rakernas Apeksi

TARAKAN – Jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Rabu, 18 Juli 2018 11:47

Karena Rindu Orang Tua, Pulang ke Tarakan Bermalam

Rasa kaget dan tidak percaya, ketika mendengar kabar bahwa Muhammad Riharja sudah berpulang menghadap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .