MANAGED BY:
SENIN
22 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 28 November 2017 14:01
WARGA NGOTOT..!! Minta Lantamal XIII Tunjukkan Legalitas Kepemilikan
MENGADU: Warga Pantai Amal yang diminta untuk mengosongkan lahan tempat tinggalnya, mengadu ke pemerintah akan nasibnya. JOHANNY SILITONGA/ RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Puluhan warga Pantai Amal beramai-ramai mendatangi Kantor Wali Kota Tarakan di Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan, Senin (27/11). Kedatangan warga Pantai Amal ini tak lain mempertanyakan nasibnya atas rencana pengosongan lahan di Pantai Amal.

Sekira pukul 09.30 Wita, puluhan warga Pantai Amal menyampaikan aspirasinya tepat di depan pagar Kantor Wali Kota Tarakan. Demo itu dikawal ketat pihak keamanan di lingkungan Kantor Wali Kota Tarakan. Massa pun diterima oleh Wali Kota Tarakan, Sofian Raga.

“Kami menyambut kedatangan bapak dan ibu di kantor ini. Mari kita bicarakan dengan baik-baik, karena kalau begini tidak ada penyelesaian,” tutur Sofian.

Sekira pukul 10.00 Wita, beberapa perwakilan warga dipersilakan menuju ruang kerja wali kota. Termasuk unsur pemerintah kota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan. Rapat tertutup ini sekiranya selesai pada pukul 12.00 Wita.

Koordinator RT 15, Edi Rahman mengatakan dalam rapat tersebut warga meminta kejelasan status lahan Pantai Amal. Sebab permasalahan ini tak kunjung ada penyelesaian. Sebenarnya mereka tidak berkeinginan menyambangi kantor wali kota. Namun karena khawatir mengenai masa depannya maka dengan terpaksa mengadukan kepada pemerintah kota.

“Kenapa status Amal yang sudah berlarut-larut sampai sekarang belum selesai, tapi sudah keluar surat edaran pembongkaran. Sebenarnya kami malu ke sini tapi karena harga diri sudah diinjak maka kami datang ke sini,” terang Edi usai mengikuti rapat.

Surat yang ditandatangani pemerintah kota itu menyebutkan tidak adanya pembongkaran atau pengosongan. Melalui pertemuan kemarin, mereka menaruh harapan kepada pemerintah agar diberi solusi.

“Kami minta hitam di atas putih, maka sebentar ini ketua DPRD dan pak wali akan tanda tangan. Semoga apa yang dikatakan pak wali dan ketua DPRD benar, tapi kami percaya Pemkot Tarakan dan DPRD saling merangkul. Insya Allah masyarakat puas,” harapnya.

Namun apabila ke depannya tetap dilakukan pengosongan lahan, mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah kota. Dan bagaimana pun itu akan dihadapi.

“Kami akan meminta pertanggungjawaban ketua DPRD, beliau sudah katakan dan kami sudah rekam bahwa beliau terdepan memperjuangkan ini,” jelasnya.

Ia mengatakan, berdasarkan surat edaran Lantamal XIII, wilayah RT 6 yang akan dilakukan pembebasan lahan untuk tahap pertama. Dan sebenarnya ada beberapa RT yang akan mengalami hal yang sama. “Yang hadir ini dari RT 1 sampai RT 15. Tapi RT 6 dulu yang akan dibongkar. Tapi yang diklaim itu ada RT 5, RT 6, RT 7, RT 9, RT 10, dan RT 15,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tarakan, Salman Aradeng mengatakan sebagai perwakilan rakyat aspirasi itu telah ditindaklanjuti. Pihaknya akan menyurati secara resmi kepada Lantamal XIII untuk membicarakan lebih lanjut permasalahan ini. Menyikapi masalah itu, salah satu poin yang dipertanyakan DPRD yakni legalitas kepemilikan lahan.

“Ada beberapa hal laporan masyarakat yang mau dipertanyakan ke Lantamal, termasuk bukti legalitas yang dimiliki. Maka langkah kami sebagai perwakilan rakyat, kami akan membicarakan dengan Lantamal,” tutur Salman yang lekat dengan songkok itu.

Nantinya, legalitas yang ditunjukkan Lantamal XIII akan menjadi dasar pengambilan sikap.

“Karena persoalan ini sejak Tarakan ada, tidak pernah selesai dan semoga kami bisa menyelesaikannya. Kalaupun memang surat Lantamal lengkap, silakan tunjukkan,” tegasnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Salman, ia akan menyampaikan kepada komandan Lantamal agar tidak membuat warga resah sebelum ada kekuatan hukum. Sebab ia menilai, pihak keamanan negara seharusnya mengayomi masyarakat.

“Tidak boleh lagi Angkatan Laut ancam-ancam warga, jangan membuat warga resah. Jika ada yang melakukan ancaman, intimidasi, saya akan panggil dia. Saya akan lapor, siapa pun dia yang melakukan intimidasi. Saya akan lapor ke pemerintah yang lebih tinggi,” lanjutnya.

“Sampai detik ini kita tidak pernah melihat bukti legalitas yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Setelah ini saya langsung mendiskusikan dengan wali kota,” ucapnya.

Wali Kota Tarakan, Sofian Raga mengatakan secepatnya ia akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membicarakannya kembali. Diharapkan muncul sebuah solusi yang baik bagi kedua belah pihak.

“Besok kami undang lagi, kami akan rapatkan lagi. Ada dari pihak Lantamal, perwakilan warga, bersama DPRD juga untuk membicarakan lebih lanjut,” kata Sofian.

Saat disinggung mengenai relokasi warga jika benar ke depannya dilakukan pengosongan, Sofian mengaku belum berpikir sampai ke sana.

“Masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya, sudah didengar oleh DPRD dan pemkot. Kesimpulannya besok akan ditindaklanjuti dengan mengundang yang terkait,” tutup Sofian.

RELOKASI, RUSUNAWA BISA DIMANFAATKAN

Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Boom Panjang, Tarakan Tengah bisa saja menjadi opsi jika benar warga di RT 06, Pantai Amal harus direlokasi.

Kepala Pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan, Firman Riduan mengatakan, tidak masalah jika warga Pantai Amal menyewa di rusunawa sepanjang memenuhi persyaratan.

Warga yang berhak menyewa harus dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yakni berpenghasilan tidak lebih dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Apabila berkeluarga, anak maksimal dua orang dengan anak sulung berusia 14 tahun. Namun apabila belum berkeluarga, minimal tinggal berdua dan maksimal bertiga dengan jenis kelamin yang sama. Kemudian, disertai dengan kartu identitas domisili Tarakan.

“Syarat utamanya itu, kalau memenuhi persyaratan tinggal di rusunawa kenapa tidak. KTP luar bisa saja dalam artian mempunyai rekomendasi surat dari RT Tarakan,” tuturnya kepada Radar Tarakan, Senin (27/11).

Masing-masing twin blok memiliki 98 unit. Sejauh ini di twin blok I, dihuni masyarakat telah mencapai 53 unit. Sedangkan untuk twin blok II hanya 20 unit yang terisi. Sehingga masih ada 123 unit yang kosong.

“Masih banyak yang kosong, sekarang totalnya baru sekitar 73 unit yang terisi,” terangnya.

Harga sewa satu unit rusunawa dengan tipe 24 atau 6 x 4 meter dengan bervariasi. Untuk di lantai 2 tarifnya adalah Rp 500 ribu per bulan, dan lantai 3 Rp 475 ribu per bulan dan seterusnya berlaku pengurangan Rp 25 ribu di lantai atas. Setidaknya ada lima lantai rusunawa. Bagi difabel atau penyandang cacat dapat menghuni dua unit di lantai dasar.

“Jadi semakin ke atas semakin murah,” jelasnya.

Ia mengatakan, sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 16/2015 tentang pengelolaan rusunawa, disebutkan lamanya tinggal di rusunawa dua tahun, dan minimal enam bulan. (*/one/lim/ddq)


BACA JUGA

Senin, 22 Januari 2018 14:22

Balon-Tim Sukses Harus Melek UU

PERSOALAN biaya kampanye memang rentan mengarah ke arah black campaign. Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya,…

Senin, 22 Januari 2018 14:19

Arief Jadi Wali Kota Selama 130 Hari

TARAKAN – Sang petahana Sofian Raga yang memutuskan untuk ingin melanjutkan kerjanya, pada Pilwali…

Senin, 22 Januari 2018 14:07

Andalkan Sumbangan Sukarela Masyarakat-Gereja

KEBERADAAN maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF), seolah menjadi penolong bagi masyarakat pedalaman…

Senin, 22 Januari 2018 14:04

Uang ATM Dibobol Pakai Lidi

TARAKAN – Masyarakat kudu waspada, khususnya saat akan melakukan transaksi tunai di mesin Anjungan…

Senin, 22 Januari 2018 13:52

Tingginya Kepedulian, Minim Keluhan

TARAKAN - Ketua RT 8 Kelurahan Pamusian Andi Laskariya mengatakan secara umum kondisi jalan yang berada…

Senin, 22 Januari 2018 11:45

MD Tak Diberi Akses Bertemu Anaknya

ANAK dari salah satu Warga Negara Asing (WNA) Filipina yang jadi kurir narkotika dititipkan Kepolisian…

Senin, 22 Januari 2018 11:28

Ular Hangus, Listik Padam

TARAKAN - Tidak ada hujan dan tak ada badai, tiba-tiba warga Bumi Paguntaka kembali merasakan listrik…

Senin, 22 Januari 2018 11:17

Siap Cabut Algaka Tak Berizin

TARAKAN – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Segala atribut berbagai macam alat…

Senin, 22 Januari 2018 11:08

Enam Tahun Menantikan Gapura

TARAKAN – Tidak banyak yang dikeluhkan oleh warga RT 14, Kelurahan Pamusian ini. Ruang lingkup…

Minggu, 21 Januari 2018 20:29

Harta Effendhi Rp 26 Miliar

TARAKAN – Hampir dipastikan seluruh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para bakal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .