MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 27 November 2017 10:12
Izin Terbang MAF Dibekukan Jadi Masalah Besar Warga Perbatasan

Sejak 1970 Masyarakat Pedalaman Ketergantungan dengan MAF

PESAWAT PERINTIS: Maskapai MAF selama ini menjadi salah satu moda transportasi udara yang mampu menjangkau masyarakat pedalaman dan perbatasan Kaltara. DEDI SUHENDRA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Berbagai pihak menilai, percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai salah satu solusi yang sangat perlu diperjuangkan guna membuka keterisolasian pemukiman masyarakat pedalaman maupun di perbatasan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Amir Zaglos Saroyan, menurutnya beberapa persoalan mendasar di perbatasan masih terjadi hingga saat ini, salah satunya soal pembekuan izin terbang pesawat Mission Aviation Felowship (MAF).

“Persoalan MAF ini efek dari rentan pelayanan yang terlalu jauh terhadap masyarakat di pedalaman. Jika sudah ada alternatif lain tentu hal ini tidak jadi masalah,” ujar Amir kepada Radar Kaltara dikonfirmasi melalui sambungan selulernya Sabtu (25/11).

Seperti diketahui bersama, sejauh ini masih ada beberapa wilayah di Kaltara, untuk mencukupi kebutuhan pokoknya belum memiliki akses darat maupun laut hanya dapat dicapai dengan jalur udara seperti wilayah Desa Long Sule dan Long Pipa Kabupaten Malinau.

Nah, ketika (MAF) dihentikan seperti ini tentu mereka akan berpikir bahwa ini merupakan masalah yang sangat besar. Dimana, satu-satunya transportasi andalan mereka tidak lagi dapat digunakan, meski dalam kondisi apapun,” tuturnya.

Disamping itu, kata dia, secara emosional dan budaya, masyarakat pedalaman dan perbatasan sudah sangat ketergantungan dengan alat transfortasi udara yang sudah melayani masyarakat di sana sejak tahun 1970-an silam.

“Makanya saya katakan untuk menjawab itu adalah percepatan pembentukan DOB yang sudah diusulkan ke pusat. Ini harus menjadi salah satu perhatian dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Paling tidak, lanjutnya, ada perlakukan khusus dari pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pembentukan DOB itu. Sebab, dari eksekutif dan legislatif di daerah, beserta pihak terkait lainnya sudah menyatakan dukungannya.

“Sudah ada peluang yang cukup banyak dari pemprov dan DPRD Kaltara. Kita (DPRD) sudah memfasilitasi. Buktinya begitu pemaparan, dilanjutkan dengan rapat fraksi saja langsung kami keluarkan SK (Surat Keputusan) bukti dukungan,” bebernya.

“Sementara menurut pengalaman saya waktu DOB Malinau dan lainnya dulu memerlukan watu bertahun-tahun untuk mengeluarkan rekomendasi (SK) dari DPRD. Tapi kami tidak begitu (memperlambat),” sambungnya.

Artinya, jika sudah dibentuk DOB di provinsi termuda Indonesia ini, tentu hal seperti sekarang ini tidak akan terjadi. Karena dengan terbentuknya DOB itu, secara otomatis akses yang dulunya hanya berupa ‘jalan tikus’(jalan setapak) akan ditingkatkan semua.

Bahkan, dirinya yakin jika DOB itu akan mampu menghidupkan daerah itu sendiri dengan terbukanya keterisolasian dengan tidak membebani pemerintah pusat terlalu jauh. Karena secara otomatis Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni tentu sudah ada.

“Kita akan mendorong terus untuk menjawab persoalan MAF ini. Intinya, dalam waktu dekat diharapkan ada solusi bagi masyarakat yang ada di perbatasan, karena keberadaan MAF itu masih sangat dibutuhkan di sana,” pungkasnya.(iwk/dsh)


BACA JUGA

Jumat, 20 Juli 2018 11:58

Warga Dihebohkan Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas

TANJUNG SELOR - Warga Desa Ruhui Rahayu, Jalan Sawit RT 14, RW 01, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten…

Jumat, 20 Juli 2018 11:53

Belum Ada Desa Libatkan TP4D

TANJUNG SELOR –Keberadaan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di…

Jumat, 20 Juli 2018 11:52

Pemanfaatan Tata Ruang Tidak Terkendali

TANJUNG SELOR - Hingga saat ini, 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan belum memiliki Rencana Detail Tata…

Jumat, 20 Juli 2018 11:50

Dishub Akan Kelola Dermaga Ancam

TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bulungan dalam waktu dekat akan mengambil…

Jumat, 20 Juli 2018 11:49

Bantuan BTS Khusus Wilayah Perbatasan

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan…

Jumat, 20 Juli 2018 11:35

Dapat Banyak Lahan Bertatus HPL

TANJUNG SELOR - Upaya percepatan merealisasikan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan…

Kamis, 19 Juli 2018 20:06

Kewenangan Aset Jalan di Bulungan Tak Jelas

TANJUNG SELOR – Belasan ruas jalan di Bulungan hingga kini belum dapat dibangun secara masksimal.…

Kamis, 19 Juli 2018 20:05

Belasan Balon DPD Belum Penuhi Syarat

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah menyelesaikan verifikasi dokumen administrasi…

Kamis, 19 Juli 2018 11:11

Korsleting Listrik, Satu Rumah Nyaris Terbakar

TANJUNG SELOR – Sebuah rumah di Jalan Perdamaian, nomor 49 RT 36 RW 06 Kelurahan Tanjung Selor…

Kamis, 19 Juli 2018 11:10

Disdikbud Usulkan DAK Rp 126 Miliar

TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan berjuang ke pusat untuk menjalankan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .