MANAGED BY:
SENIN
22 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 21 November 2017 11:57
Karir Komisioner Terancam Tamat

Dua Komisioner Menyiapkan Surat Pengunduran Diri

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang belum berkenan mengundurkan diri dari organisasi masyarakat (ormas) perlu waspada. Sebab, tak hanya melanggar kode etik, yang bersangkutan bisa dipidanakan.

Saat diwawancarai Radar Tarakan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tarakan, Sulaiman mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti surat edaran KPU yang meminta agar anggota KPU yang terlibat dalam kepengurusan atau menjadi anggota ormas mengundurkan diri. Ia pun berencana melayangkan surat imbauan.

“Begitu surat edaran KPU masuk, surat imbauan itu juga langsung kami buat dan ditujukan kepada KPUD sepekan yang lalu,” ungkapnya.

Dalam surat edaran tersebut diberikan masa tenggang kepada yang bersangkutan hingga 29 Desember 2017. Untuk diketahui, nama-nama yang masih ikut dalam kepengurusan organisasi KNPI, ialah Nasruddin dan Suryanata Al Islami. Satu di antaranya diketahui akan berakhir masa kepengurusannya di KNPI Desember 2017 mendatang.

Sulaiman membeber, surat pernyataan itu tidaklah rumit. Seperti dalam edaran KPU, diisi berdasarkan biodata yang bersangkutan. Surat pengunduran diri itu ditulis dan ditandatangani di atas materai.

“Tapi organisasi yang lain kan juga ada. Dalam UU, itu bukan hanya sekadar ormas, tapi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.Juga termasuk, misalnya yayasan, dan sebagainya,” ujarnya.

Jika kemudian, pada akhirnya yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan atau imbauan yang diberikan, maka pihak Panwaslu akan menjadikan hal ini sebagai temuan.

“Jika terbukti, kami akan memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan mempertanyakan alasan tidak mengundurkan diri,” bebernya.

Tak hanya itu, dalam kasus ini, anggota KPU yang masih terlibat dalam kepengurusan ormas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik yang akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kami harus klarifikasi dan kaji dulu persoalannya. Karena bisa saja teman-teman KPU hanya dicatat namanya, tanpa disadari, mereka dilibatkan dalam sebuah organisasi,” terangnya.

Untuk itu, Sulaiman menegaskan bahwa pada dasarnya, pelaksanaan pembuatan surat pengunduran diri dari organisasi.

Terkait pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW), bagi anggota KPU yang memilih bertahan di organisasi, akan menjadi ranah DKPP dan KPU. Sebab pada dasarnya, akan ada tiga bentuk teguran, seperti teguran lisan dan tertulis, yang akan menuju ke pelaksanaan non aktif dari penyelenggara KPU.

“Jadi tidak serta merta keputusan DKPP akan merujuk pada pemberhentian, tetapi ada mekanismenya,” katanya.

Perlu diketahui, bagi anggota KPU yang tidak bersikap netral, juga memiliki potensi untuk dipidanakan dan diberhentikan, jika terbukti tidak mengindahkan peraturan yang ada. “Bisa dipidanakan, diberhentikan dan karir kepemiluannya akan habis, jika memang terbukti tidak bersikap netral,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPUD Tarakan, Nasruddin mengungkapkan kesediaannya mengundurkan diri dari organisasi. Ia menjelaskan kepengurusannya di KNPI akan berakhir sebelum masa tenggang yang diberikan KPU. “Saya tidak ada masalah. Kalau itu instruksi, ya kami harus ikuti. Kalau di dalam suratnya itu, sebelum 29 Desember 2017. Sementara saya di KNPI pada tanggal itu sudah habis masa kepengurusannya,” kata Nasruddin yang mengaku masih berada di Jakarta dua hari lalu.

Ia pun menyampaikan komitmennya memilih mundur dari hal-hal yang berkaitan dengan ormas. “Saya akan mundur. Itu bagian dari komitmen kami, bahwa kami adalah penyelenggara untuk menjaga netralitas dan mengikuti segala perintah KPU, sebagai bentuk loyalitas kami sebagai penyelenggara,” pungkasnya.

Ketua KPUD Kalimantan Utara, Suryanata Al Islami yang juga masih terlibat dalam kepengurusan KNPI mengatakan, sebagai penyelenggara pihaknya tentu harus mematuhi aturan perundang-undangan. Ia mengaku sesegera mungkin mengundurkan diri dari KNPI. Surat edaran tidak menjadi persoalan baginya.

“Saya pikir positif saja. Artinya, dalam konteks apapun itu, sebagai bagian yang pernah dibesarkan oleh KNPI sebagai laboratorium pemuda, kami bersyukur sebab pernah belajar, dan ikut berkiprah untuk melahirkan pemimpin terbaik. Kalau saya, tetap memenuhi keputusan dari KPU, saya sudah menyiapkan suratnya untuk proses pengunduran itu,” tutupnya. (*/yed/lim)


BACA JUGA

Senin, 22 Januari 2018 14:07

Andalkan Sumbangan Sukarela Masyarakat-Gereja

KEBERADAAN maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF), seolah menjadi penolong bagi masyarakat pedalaman…

Senin, 22 Januari 2018 14:04

Uang ATM Dibobol Pakai Lidi

TARAKAN – Masyarakat kudu waspada, khususnya saat akan melakukan transaksi tunai di mesin Anjungan…

Senin, 22 Januari 2018 13:52

Tingginya Kepedulian, Minim Keluhan

TARAKAN - Ketua RT 8 Kelurahan Pamusian Andi Laskariya mengatakan secara umum kondisi jalan yang berada…

Senin, 22 Januari 2018 11:45

MD Tak Diberi Akses Bertemu Anaknya

ANAK dari salah satu Warga Negara Asing (WNA) Filipina yang jadi kurir narkotika dititipkan Kepolisian…

Senin, 22 Januari 2018 11:28

Ular Hangus, Listik Padam

TARAKAN - Tidak ada hujan dan tak ada badai, tiba-tiba warga Bumi Paguntaka kembali merasakan listrik…

Senin, 22 Januari 2018 11:17

Siap Cabut Algaka Tak Berizin

TARAKAN – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Segala atribut berbagai macam alat…

Senin, 22 Januari 2018 11:08

Enam Tahun Menantikan Gapura

TARAKAN – Tidak banyak yang dikeluhkan oleh warga RT 14, Kelurahan Pamusian ini. Ruang lingkup…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:54

Polisi Kantongi Akun Provokator

TARAKAN – Tahapan kampanye Pilwali Tarakan memang masih beberapa bulan lagi. Namun gegap-gempita…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:50

Nelayan Masih Pakai Pukat Hela

TARAKAN – Per Januari ini larangan penggunaan alat tangkap pukat hela (trawls) atau cantrang resmi…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:36

Transaksi Non Tunai Segera Diterapkan

TARAKAN - Bank Indonesia (BI) akhirnya segera merealisasikan pilot project gerakan non tunai (GNT) di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .