MANAGED BY:
SELASA
22 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 21 November 2017 11:57
Karir Komisioner Terancam Tamat

Dua Komisioner Menyiapkan Surat Pengunduran Diri

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang belum berkenan mengundurkan diri dari organisasi masyarakat (ormas) perlu waspada. Sebab, tak hanya melanggar kode etik, yang bersangkutan bisa dipidanakan.

Saat diwawancarai Radar Tarakan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tarakan, Sulaiman mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti surat edaran KPU yang meminta agar anggota KPU yang terlibat dalam kepengurusan atau menjadi anggota ormas mengundurkan diri. Ia pun berencana melayangkan surat imbauan.

“Begitu surat edaran KPU masuk, surat imbauan itu juga langsung kami buat dan ditujukan kepada KPUD sepekan yang lalu,” ungkapnya.

Dalam surat edaran tersebut diberikan masa tenggang kepada yang bersangkutan hingga 29 Desember 2017. Untuk diketahui, nama-nama yang masih ikut dalam kepengurusan organisasi KNPI, ialah Nasruddin dan Suryanata Al Islami. Satu di antaranya diketahui akan berakhir masa kepengurusannya di KNPI Desember 2017 mendatang.

Sulaiman membeber, surat pernyataan itu tidaklah rumit. Seperti dalam edaran KPU, diisi berdasarkan biodata yang bersangkutan. Surat pengunduran diri itu ditulis dan ditandatangani di atas materai.

“Tapi organisasi yang lain kan juga ada. Dalam UU, itu bukan hanya sekadar ormas, tapi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.Juga termasuk, misalnya yayasan, dan sebagainya,” ujarnya.

Jika kemudian, pada akhirnya yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan atau imbauan yang diberikan, maka pihak Panwaslu akan menjadikan hal ini sebagai temuan.

“Jika terbukti, kami akan memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan mempertanyakan alasan tidak mengundurkan diri,” bebernya.

Tak hanya itu, dalam kasus ini, anggota KPU yang masih terlibat dalam kepengurusan ormas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik yang akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kami harus klarifikasi dan kaji dulu persoalannya. Karena bisa saja teman-teman KPU hanya dicatat namanya, tanpa disadari, mereka dilibatkan dalam sebuah organisasi,” terangnya.

Untuk itu, Sulaiman menegaskan bahwa pada dasarnya, pelaksanaan pembuatan surat pengunduran diri dari organisasi.

Terkait pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW), bagi anggota KPU yang memilih bertahan di organisasi, akan menjadi ranah DKPP dan KPU. Sebab pada dasarnya, akan ada tiga bentuk teguran, seperti teguran lisan dan tertulis, yang akan menuju ke pelaksanaan non aktif dari penyelenggara KPU.

“Jadi tidak serta merta keputusan DKPP akan merujuk pada pemberhentian, tetapi ada mekanismenya,” katanya.

Perlu diketahui, bagi anggota KPU yang tidak bersikap netral, juga memiliki potensi untuk dipidanakan dan diberhentikan, jika terbukti tidak mengindahkan peraturan yang ada. “Bisa dipidanakan, diberhentikan dan karir kepemiluannya akan habis, jika memang terbukti tidak bersikap netral,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPUD Tarakan, Nasruddin mengungkapkan kesediaannya mengundurkan diri dari organisasi. Ia menjelaskan kepengurusannya di KNPI akan berakhir sebelum masa tenggang yang diberikan KPU. “Saya tidak ada masalah. Kalau itu instruksi, ya kami harus ikuti. Kalau di dalam suratnya itu, sebelum 29 Desember 2017. Sementara saya di KNPI pada tanggal itu sudah habis masa kepengurusannya,” kata Nasruddin yang mengaku masih berada di Jakarta dua hari lalu.

Ia pun menyampaikan komitmennya memilih mundur dari hal-hal yang berkaitan dengan ormas. “Saya akan mundur. Itu bagian dari komitmen kami, bahwa kami adalah penyelenggara untuk menjaga netralitas dan mengikuti segala perintah KPU, sebagai bentuk loyalitas kami sebagai penyelenggara,” pungkasnya.

Ketua KPUD Kalimantan Utara, Suryanata Al Islami yang juga masih terlibat dalam kepengurusan KNPI mengatakan, sebagai penyelenggara pihaknya tentu harus mematuhi aturan perundang-undangan. Ia mengaku sesegera mungkin mengundurkan diri dari KNPI. Surat edaran tidak menjadi persoalan baginya.

“Saya pikir positif saja. Artinya, dalam konteks apapun itu, sebagai bagian yang pernah dibesarkan oleh KNPI sebagai laboratorium pemuda, kami bersyukur sebab pernah belajar, dan ikut berkiprah untuk melahirkan pemimpin terbaik. Kalau saya, tetap memenuhi keputusan dari KPU, saya sudah menyiapkan suratnya untuk proses pengunduran itu,” tutupnya. (*/yed/lim)


BACA JUGA

Senin, 21 Mei 2018 21:04

Pemkot Pengin Mengadu ke Kemendagri

TARAKAN - Rencana pengalihan sejumlah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

Senin, 21 Mei 2018 17:43

Terduga Jaringan ISIS Sebut Dirinya Iseng

TANJUNG SELOR – Terduga teroris AS (22) yang beberapa waktu lalu diamankan Densus 88 Antiteror,…

Senin, 21 Mei 2018 12:49

Kadin Bingung Birokrasi Kewenangan di Laut

Beras 2.900 ton dari Vietnam. Begitu temuan aparat Kamis 19 April lalu. Kapal Vietnam Dong Thien Phu…

Senin, 21 Mei 2018 12:45

Hidup dari Pecahan Batu Kerikil

Tidak selamanya kehidupan layak dan dinikmati dengan nyaman. Sennang, nenek berusia 72 tahun di RT 61…

Senin, 21 Mei 2018 12:32

Tak Ada Bom, EF Dipulangkan

PRIA berinisial EF yang sempat membuat heboh Bandara Internasional Juwata Tarakan pada Jumat (18/5),…

Senin, 21 Mei 2018 12:29

Perketat Lingkungan, Poskamling Harus Aktif

TARAKAN – Mengantisipasi tindak kriminal di lingkungan rukun tetangga (RT), masing-masing Ketua…

Senin, 21 Mei 2018 11:16

Waspada Indekos dan Kontrakan

SEJAK penangkapan AS, terduga kelompok ISIS di Karang Anyar, Tarakan Barat, Kamis 17 Mei lalu, Pemerintah…

Senin, 21 Mei 2018 11:11

Pelunasan Tahap Kedua Menunggu Dua CJH

GELOMBANG kedua tahap pelunasan biaya haji kembali dibuka sejak 16 Mei lalu hingga 25 Mei mendatang.…

Senin, 21 Mei 2018 11:08

Jeli dan Perketat TPS

TARAKAN - Penggunaan lilin pada jari kelingking saat pemilihan memang harus dicegah. Pasalnya, jika…

Senin, 21 Mei 2018 11:02

Prioritaskan Dua Item di Musrenbang

TARAKAN – Di lingkungan RT 1, Kelurahan Kampung Enam memprioritaskan dua item dalam usulan Musyawarah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .