MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Senin, 20 November 2017 12:36
MAF Diminta Berubah Jadi Niaga
BIAYA OPERASIONAL TINGGI: MAF masih menimbang perubahan status dari bukan niaga menjadi niaga. RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN –  Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan izin operasional maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF) berakhir pada awal November 2017.

Hal tersebut dijelaskan Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agoes Soebagio dalam siaran persnya yang dirilis 19 November 2017. Itu merupakan dasar berakhirnya izin operasional MAF sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 467/2017.

 “Sebagaimana izin terakhir yang diberikan, di mana izin operasional MAF untuk mengangkut penumpang umum dan barang dengan memungut biaya mempunyai jangka waktu enam bulan yaitu dari 8 Mei 2017 hingga 8 November 2017,” tutur Agoes.

Sebelumnya, MAF sudah memperoleh izin berdasar KP 59/2016, dengan jangka waktu 1  tahun yaitu dari 28 Januari 2016 hingga 28 Januari 2017. Berdasarkan ketentuan  dalam UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan, kegiatan angkutan udara bukan niaga hanya mengangkut penumpang atau barang untuk menunjang kegiatan pokoknya dilarang memungut biaya.

“Menteri Perhubungan dapat memberikan kepada pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga untuk melakukan kegiatan angkutan penumpang dan barang dengan memungut bayaran pada daerah tertentu, dengan memenuhi persyaratan tertentu, dan bersifat sementara,” ucapnya.

Dijelaskannya bahwa yang dimaksud dengan bersifat sementara adalah persetujuan yang diberikan terbatas untuk jangka waktu tertentu, paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali pada rute yang sama.

“Dengan ketentuan tersebut, berarti izin MAF tidak dapat diperpanjang lagi karena sudah mendapatkan izin dua (2) kali. Namun demikian MAF dapat mengajukan izin usaha angkutan udara niaga yang dapat mengangkut penumpang umum dan barang dengan memungut biaya,” ujar Agoes.

Berakhir izin untuk angkut penumpang dan barang dengan memungut biaya bukan berarti MAF tidak dapat beroperasi lagi. MAF tetap dapat beroperasi sebagai angkutan udara bukan niaga tanpa memungut biaya sesuai izin kegiatan yang telah diberikan.

“Jika MAF tetap ingin beroperasi sesuai misinya dengan tidak memungut biaya, saya menyarankan MAF dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah ataupun instansi-instansi yang terkait dalam bentuk donasi, sumbangan ataupun bantuan untuk biaya operasional tanpa harus memungut biaya kepada penumpang,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agus Santoso.

Dalam hal ini terkait pula dapat dimungkinkan MAF untuk melayani rute angkutan udara perintis, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Rute perintis dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu akan dilakukan evaluasi mengenai kesiapan fasilitas sarana dan prasarana pada rute-rute penerbangan terpencil yang telah dilayani MAF. Seperti ketersediaan armada udara, fasilitas lapangan terbang, water base, bandar udara, dan fasilitas navigasi di daerah-daerah pedalaman.

 

“Sebagai regulator perhubungan udara Indonesia, saya menyampaikan terimakasih atas operasional MAF selama ini. Sebagai salah satu maskapai penerbangan, bersama dengan operator penerbangan lainnya,  MAF telah turut berjasa dalam mengembangkan perekonomian daerah terutama di rute-rute yang diterbanginya di Papua, Kalimantan dan Aceh,” ujarnya.

Selain itu, MAF juga seringkali membantu pemerintah, pemerintah daerah dan Tim SAR untuk melakukan pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat di daerah-daerah pedalaman.

“Kegiatan penerbangan itu telah diakui dunia sebagai salah satu kegiatan yang bisa memicu pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Begitu juga di Indonesia, maskapai penerbangan termasuk MAF, telah berhasil mengembangkan perekonomian di daerah-daerah tujuannya. Untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih atas kiprah MAF selama ini,” ujar Agus lagi.

Menanggapi hal tersebut Officer Manager MAF Tarakan, Tom Chrisley meminta kebijakan terhadap pemerintah agar MAF tidak diharuskan menjadi angkutan udara niaga.

“Mengingat MAF sudah berjalan selama 45 tahun sebagai angkutan udara bukan niaga, karena tidak di-support 100 persen. Jadi kami sudah meminta izin ke pemerintah untuk memungut biaya untuk menutupi biaya operasional,” tuturnya.

Perlu diketahui MAF merupakan angkutan udara bukan niaga yang berbentuk yayasan yang pembiayaan operasionalnya 50 persen dari sponsor asal Amerika.

“Saya rasa regulasi yang ada saat ini bisa diatur mengingat ini kepentingan masyarakat di pedalaman yang daerahnya sulit terjangkau, seperti pelayanan ojek dan taxi berbasis online yang sebelumnya sempat dilarang beroperasi, namun tingginya kebutuhan akan transportasi berbasis online, presiden akhirnya mengintruksikan tetap beroperasi sambil menunggu keluarnya regulasi mengatur hal tersebut,” ucapnya.

Selama ini MAF berusaha mengikuti keinginan pemerintah agar MAF menjadi angkutan udara niaga, namun hal tersebut tidak bisa diwujudkan karena bertentangan dengan visi dan misi MAF.

“Kalau kami disarankan jadi angkutann udara niaga bisa saja, tapi konsekuensinya kami terpaksa harus keluar dari visi misi dan akan sesuaikan tarif dengan total operating cost jadinya akan mahal karena kami yang akan jadi PT, dengan MAF yang berbentuk PT juga akan menyulitkan minta sumbangan donasi lagi ke luar negeri,” ungkapnya.

Tom berharap pemerintah dapat memberdayakan MAF sebagai angkutan udara bukan niaga sebagai armada perintis yang membantu masyarakat yang lokasinya sulit terjangkau di seluruh Indonesia. “Meski menarik biaya pasti kami laporkan ke pemerintah, dari laporan tersebut kami pasti tidak mendapatkan keuntungan dalam menjalankan angkutan udara bukan niaga ini, tahun lalu saja MAF merugi hingga Rp 7 miliar,” ucapnya.

Karena visi dan misinya membantu masyarakat di pedalaman wajar bila MAF selalui merugi setiap kali terbang ke pedalaman.

“Bila ada regulasi lain terkait penentuan tarif kami pasti ikuti, sebenarnya kami ini termasuk murah bayangkan pesawat kami disewa untuk sekali penerbangan hanya Rp 13,5 juta, banding dengan armada lain pasti sudah mencapai harga di atasnya bahkan puluhan juta,” bebernya.

Terkait menggandeng pemerintah daerah dalam hal pengoperasian MAF ke pedalaman, pihaknya sudah melakukan hal tersebut, namun oleh pemerintah pusat menganggap apa yang dilakulan melanggar aturan yang ada.

“Sudah ada MoU dengan Pemkab Malinau, kami diberikan dana hibah yang digunakan untuk mengangkut orang sakit di pedalaman, namun oleh pemerintah pusat MoU tersebut tidak sesuai, namun kami terap berbenah agar kerja sama tersebut sesuai aturan,” pungkasnya.

Perlu diketahui MAF adalah pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dengan Nomor SKEP/310/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999  dan Pemegang Operating Certificate (OC)-91 nomor OC 91-004.

Kegiatan  MAF sesuai dengan Akta Yayasan MAF Indonesia Nomor 1 tanggal 4 Februari 2009 adalah di antaranya menyediakan sarana angkutan udara berikut penerbang-penerbang dan teknisi-teknisinya untuk melayani daerah-daerah terpencil yang belum dijangkau dengan alat pengangkutan lain secara cuma-cuma.

Adapun sumber pendanaan yayasan terdiri dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, hibah atau hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah pelayanan penerbangan MAF pada  saat memungut biaya pada tahun 2017 adalah Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Papua. (jnr/lim)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Desember 2017 08:20

Pembayaran PL Belum Tuntas

TARAKAN – Sejumlah kegiatan penunjukan langsung (PL) 2016 lalu belum juga dibayar, bahkan meninggalkan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:19

Pemerintah Prioritaskan Pembangunan

TARAKAN- Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tarakan yang ke-20 kemarin dirayakan di area Sport Center,…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:17

Potensi Kaltara Banyak Dilirik Pengusaha Malaysia

TARAKAN – Potensi Kalimantan Utara (Kaltara) bak emas tersembunyi. Karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:16

Museum Berbayar, Pengunjung Tetap Banyak

TARAKAN - Museum Perang Dunia II dan Museum Perminyakan Kota Tarakan, saat ini menjadi salah satu ikon…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:14

Diklaim Dua Kubu, Hanura Bimbang

TARAKAN - Setelah sekian lama bungkam, Partai Hati Nurani Rakyat akhirnya membuka membeberkan soal siapa…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:10

Ajukan Penangguhan, Perusahaan Harus Diaudit

TARAKAN – Sebelum diberlakukannya upah minimum kota (UMK) Tarakan 1 Januari 2018, pemerintah memberikan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:09

AM dan HR Saling Tunjuk

TARAKAN – Langkah dua incaran Satreskoba Polres Tarakan akhirnya terhenti. Mereka yang diketahui…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:06

Laporkan Harta Tak Dikenakan Sanksi

TARAKAN – Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:04

PARAH NI ORANG..!! Baru Bebas 4 Hari, Kembali Masuk Bui

TARAKAN - RE (24) residivis kasus pencurian yang baru bebas 4 hari yang lalu, terpaksa kembali harus…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:03

DPRD Akan Lembur Bahas APBD 2018

TARAKAN - Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2018, ditargetkan akan selesai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .