MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 16 November 2017 10:49
Nelayan Kepiting Kembali Pertanyakan SKA
HARUS JELAS: Pertemuan antara nelayan dengan stakeholder dari unsur pemerintah kemarin. Para nelayan kebingungan soal pengurusan SKA. SEPTIAN/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Aspirasi nelayan kepiting di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan beberapa waktu lalu ditanggapi serius Koperasi Produsen Nelayan Kaltara. Para nelayan dipertemukan dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perdagangan Koperasi (Disdagkop) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Tarakan serta Biro Perekonomian Pemprov Kaltara.

Menanggapi hal tersebut, konsultan hukum Koperasi Produsen Nelayan Kaltara, Mangatur Nainggolan menuturkan, banyak permasalahan yang masih dialami nelayan khususnya sektor usaha budidaya kepiting. Dirinya juga mengaku mengapresiasi Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Alasannya peraturan tersebut telah menggerakkan para pengusaha kecil mencari terobosan dan solusi terhadap pelarangan penangkapan dan pemindahan kepiting bertelur. “Tentunya Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) mengeluarkan peraturan itu untuk menjaga kesinambungan kepiting agar tidak punah,” jelasnya saat ditemui Radar Tarakan, Rabu (15/11).

Lebih lanjut, kata Mangatur, saat ini timbul pertanyaan dari para nelayan bagaimana kepiting yang berasal dari budidaya apakah tetap dilarang atau tidak. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 45/2009, budidaya kepiting diperbolehkan untuk dijual. Alasannya, dalam pasal 1 butir 5 disebutkan, penangkapan kepiting yang bukan dari hasil budidaya yang juga merupakan proses pemeliharaan. “Artinya kami masih menyikapi ini. Daripada kepiting ini punah. Pertanyaannya, fasilitas budidaya kepiting di Tarakan belum ada,” ungkap Mangatur.

Dijelaskannya, terobosan yang kali ini dirinya buat bersama para nelayan kepiting dengan studi di balai Takalar, Sulawesi Selatan dan balai di Jepara. Menurutnya masih ada solusi lain untuk memindahkan ataupun menjual kepiting melalui izin surat keterangan asal (SKA) regional Indonesia. Akan tetapi, pihaknya masih kebingungan dan belum mendapat kepastian SKA tersebut dapat diurus di Disdagkop UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Tarakan atau dinas terkait di Pemprov Kaltara.

“Ini yang perlu dijawab oleh Pemprov Kaltara. Karena apa, transaksi biasanya di Tarakan tapi tambak kepiting berada di sekitar wilayah Kaltara,” keluhnya.

Dikatakan Mangatur, dengan adanya kepastian SKA, maka dari itu bisa mengurangi pungutan liar (pungli). Jika Pemprov Kaltara mendukung, juga harus bisa memberi kepastian hukum pelaku usaha nelayan tambak kepiting.

Kepala Disdagkop UMKM Tarakan, Tajuddin Tuwo mengatakan, para nelayan kepiting terkadang beranggapan bahwa SKA yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan diperuntukkan bagi usaha regional. Akan tetapi, SKA yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan khusus bagi usaha ekspor.

“Kami sudah mencoba mengumpulkan nelayan tetapi mungkin mereka (nelayan) belum mengerti. Tapi kan izin SKA dari Dinas Kelautan Perikanan hanya untuk usaha di Indonesia,” ungkap pria yang akrab disapa Taju.

Diakuinya, untuk mengurusi izin SKA di Disdagkop UMKM Tarakan bisa melalui sistem online e-payment SKA. Adapula tarif untuk mengurus SKA akan sauk dalam pemasukan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 25.000.

Di lain sisi, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Kaltara, Drs Usdiansyah menjelaskan, dengan adanya koperasi para nelayan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kaltara. Diakuinya perdagangan kepiting di Kaltara baik regional maupun ekspor cukup stabil. “Jenis-jenis kepiting dari dulu sudah diperjualbelikan dari Tarakan. Bagi saya cukup besar pengaruhnya,” singkat Usdiansyah. (*/sep/lim)


BACA JUGA

Rabu, 14 November 2018 15:55
Dugaan Korupsi Lahan di Karang Balik

BPKP Bilang Tersangka di Tangan Penyidik

TARAKAN – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara…

Rabu, 14 November 2018 15:54

Air Menyembur di Bagian Mesin Lampu

TARAKAN - Keenam anak buah kapal (ABK) tugboat atau kapan…

Rabu, 14 November 2018 15:52

Wisuda UBT, Lagu ‘Ayah’ untuk Orangtua Enggarsyah

TARAKAN - Universitas Borneo Tarakan mewisuda 262 mahasiswanya di Gedung…

Rabu, 14 November 2018 15:51

Canggung Hanya karena Anak dari Desa

Emha Bintang menerima predikat cum laude pada wisuda ke-XX Universitas…

Rabu, 14 November 2018 15:49

Perbatasan Rentan Kekerasan terhadap Perempuan

JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN BERI ORASI ILMIAH: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan…

Rabu, 14 November 2018 15:48

UNTUNG NGGA DITUNTUT MATI..!! Dituntut 20 Tahun, Cewek Cantik Ini Syok

TARAKAN- Terdakwa kasus sabu 1,08 kg yaitu Andi Riski Amelia…

Rabu, 14 November 2018 11:53

Di Pesantren Lapas, BNNP Temukan Sabu

TARAKAN – Berkunjung ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Tarakan,…

Rabu, 14 November 2018 11:51

Persoalan Sampah Masih Berlarut-larut

TARAKAN - RT 13 Kelurahan Selumit Pantai masih memiliki masalah…

Rabu, 14 November 2018 11:47

Wakil Menteri ESDM Harapkan Konversi BBM ke LPG Bisa Lebih Hemat

TARAKAN - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),…

Selasa, 13 November 2018 21:45

FINAL! DPT Tarakan 154.706 Pemilih

TARAKAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih menunggu petunjuk teknis…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .