MANAGED BY:
SELASA
23 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 16 November 2017 10:49
Nelayan Kepiting Kembali Pertanyakan SKA
HARUS JELAS: Pertemuan antara nelayan dengan stakeholder dari unsur pemerintah kemarin. Para nelayan kebingungan soal pengurusan SKA. SEPTIAN/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Aspirasi nelayan kepiting di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan beberapa waktu lalu ditanggapi serius Koperasi Produsen Nelayan Kaltara. Para nelayan dipertemukan dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perdagangan Koperasi (Disdagkop) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Tarakan serta Biro Perekonomian Pemprov Kaltara.

Menanggapi hal tersebut, konsultan hukum Koperasi Produsen Nelayan Kaltara, Mangatur Nainggolan menuturkan, banyak permasalahan yang masih dialami nelayan khususnya sektor usaha budidaya kepiting. Dirinya juga mengaku mengapresiasi Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Alasannya peraturan tersebut telah menggerakkan para pengusaha kecil mencari terobosan dan solusi terhadap pelarangan penangkapan dan pemindahan kepiting bertelur. “Tentunya Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) mengeluarkan peraturan itu untuk menjaga kesinambungan kepiting agar tidak punah,” jelasnya saat ditemui Radar Tarakan, Rabu (15/11).

Lebih lanjut, kata Mangatur, saat ini timbul pertanyaan dari para nelayan bagaimana kepiting yang berasal dari budidaya apakah tetap dilarang atau tidak. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 45/2009, budidaya kepiting diperbolehkan untuk dijual. Alasannya, dalam pasal 1 butir 5 disebutkan, penangkapan kepiting yang bukan dari hasil budidaya yang juga merupakan proses pemeliharaan. “Artinya kami masih menyikapi ini. Daripada kepiting ini punah. Pertanyaannya, fasilitas budidaya kepiting di Tarakan belum ada,” ungkap Mangatur.

Dijelaskannya, terobosan yang kali ini dirinya buat bersama para nelayan kepiting dengan studi di balai Takalar, Sulawesi Selatan dan balai di Jepara. Menurutnya masih ada solusi lain untuk memindahkan ataupun menjual kepiting melalui izin surat keterangan asal (SKA) regional Indonesia. Akan tetapi, pihaknya masih kebingungan dan belum mendapat kepastian SKA tersebut dapat diurus di Disdagkop UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Tarakan atau dinas terkait di Pemprov Kaltara.

“Ini yang perlu dijawab oleh Pemprov Kaltara. Karena apa, transaksi biasanya di Tarakan tapi tambak kepiting berada di sekitar wilayah Kaltara,” keluhnya.

Dikatakan Mangatur, dengan adanya kepastian SKA, maka dari itu bisa mengurangi pungutan liar (pungli). Jika Pemprov Kaltara mendukung, juga harus bisa memberi kepastian hukum pelaku usaha nelayan tambak kepiting.

Kepala Disdagkop UMKM Tarakan, Tajuddin Tuwo mengatakan, para nelayan kepiting terkadang beranggapan bahwa SKA yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan diperuntukkan bagi usaha regional. Akan tetapi, SKA yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan khusus bagi usaha ekspor.

“Kami sudah mencoba mengumpulkan nelayan tetapi mungkin mereka (nelayan) belum mengerti. Tapi kan izin SKA dari Dinas Kelautan Perikanan hanya untuk usaha di Indonesia,” ungkap pria yang akrab disapa Taju.

Diakuinya, untuk mengurusi izin SKA di Disdagkop UMKM Tarakan bisa melalui sistem online e-payment SKA. Adapula tarif untuk mengurus SKA akan sauk dalam pemasukan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 25.000.

Di lain sisi, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Kaltara, Drs Usdiansyah menjelaskan, dengan adanya koperasi para nelayan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kaltara. Diakuinya perdagangan kepiting di Kaltara baik regional maupun ekspor cukup stabil. “Jenis-jenis kepiting dari dulu sudah diperjualbelikan dari Tarakan. Bagi saya cukup besar pengaruhnya,” singkat Usdiansyah. (*/sep/lim)


BACA JUGA

Selasa, 23 Januari 2018 12:50

Rekor Awal Tahun, Empat Jam Padam

TARAKAN – Meski sudah berganti tahun, namun persoalan pemadaman listrik masih terjadi. Padahal…

Selasa, 23 Januari 2018 12:48

Lebih Banyak Menghabiskan Hari-Harinya di Rumah Sakit

Adam Al Fatah anak sulung pasangan Siti (28) dan Hery (38), harus merasakan sakit yang sudah dideritanya…

Selasa, 23 Januari 2018 12:47

Dana Suvenir Balon Capai Rp 100 Juta

TARAKAN – Memasuki masa kampanye Pilwali Tarakan para pengusaha jasa pembuatan spanduk, baliho…

Selasa, 23 Januari 2018 12:45

Enam Kelurahan Rawan Kecurangan

TARAKAN - Kecurangan pada proses pemilihan umum (Pemilu), menjadi atensi khusus yang harus disikapi…

Selasa, 23 Januari 2018 12:36

Tak Cukup Bukti, Laporan Dihentikan

TARAKAN - Gugatan pasangan Sabirin Sanyong dan Tajuddin Tuwo (Santun) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU),…

Selasa, 23 Januari 2018 12:29

Hanura Terancam Jadi Penonton

TARAKAN - Konflik yang terjadi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) belum…

Selasa, 23 Januari 2018 12:27

Tegaskan Imunisasi Dihalalkan MUI

TARAKAN – Target 92 persen pemberian imunisasi kepada anak-anak hingga saat ini oleh Dinas Kesehatan…

Selasa, 23 Januari 2018 12:23

Drainase Tersumbat Pasir dan Sampah

TARAKAN – Pada umumnya permasalahan di setiap lingkungan rukun tetangga (RT) hampir sama. Jika…

Senin, 22 Januari 2018 14:22

Balon-Tim Sukses Harus Melek UU

PERSOALAN biaya kampanye memang rentan mengarah ke arah black campaign. Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya,…

Senin, 22 Januari 2018 14:19

Arief Jadi Wali Kota Selama 130 Hari

TARAKAN – Sang petahana Sofian Raga yang memutuskan untuk ingin melanjutkan kerjanya, pada Pilwali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .