MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 16 November 2017 10:49
Nelayan Kepiting Kembali Pertanyakan SKA
HARUS JELAS: Pertemuan antara nelayan dengan stakeholder dari unsur pemerintah kemarin. Para nelayan kebingungan soal pengurusan SKA. SEPTIAN/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Aspirasi nelayan kepiting di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan beberapa waktu lalu ditanggapi serius Koperasi Produsen Nelayan Kaltara. Para nelayan dipertemukan dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perdagangan Koperasi (Disdagkop) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Tarakan serta Biro Perekonomian Pemprov Kaltara.

Menanggapi hal tersebut, konsultan hukum Koperasi Produsen Nelayan Kaltara, Mangatur Nainggolan menuturkan, banyak permasalahan yang masih dialami nelayan khususnya sektor usaha budidaya kepiting. Dirinya juga mengaku mengapresiasi Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Alasannya peraturan tersebut telah menggerakkan para pengusaha kecil mencari terobosan dan solusi terhadap pelarangan penangkapan dan pemindahan kepiting bertelur. “Tentunya Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) mengeluarkan peraturan itu untuk menjaga kesinambungan kepiting agar tidak punah,” jelasnya saat ditemui Radar Tarakan, Rabu (15/11).

Lebih lanjut, kata Mangatur, saat ini timbul pertanyaan dari para nelayan bagaimana kepiting yang berasal dari budidaya apakah tetap dilarang atau tidak. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 45/2009, budidaya kepiting diperbolehkan untuk dijual. Alasannya, dalam pasal 1 butir 5 disebutkan, penangkapan kepiting yang bukan dari hasil budidaya yang juga merupakan proses pemeliharaan. “Artinya kami masih menyikapi ini. Daripada kepiting ini punah. Pertanyaannya, fasilitas budidaya kepiting di Tarakan belum ada,” ungkap Mangatur.

Dijelaskannya, terobosan yang kali ini dirinya buat bersama para nelayan kepiting dengan studi di balai Takalar, Sulawesi Selatan dan balai di Jepara. Menurutnya masih ada solusi lain untuk memindahkan ataupun menjual kepiting melalui izin surat keterangan asal (SKA) regional Indonesia. Akan tetapi, pihaknya masih kebingungan dan belum mendapat kepastian SKA tersebut dapat diurus di Disdagkop UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Tarakan atau dinas terkait di Pemprov Kaltara.

“Ini yang perlu dijawab oleh Pemprov Kaltara. Karena apa, transaksi biasanya di Tarakan tapi tambak kepiting berada di sekitar wilayah Kaltara,” keluhnya.

Dikatakan Mangatur, dengan adanya kepastian SKA, maka dari itu bisa mengurangi pungutan liar (pungli). Jika Pemprov Kaltara mendukung, juga harus bisa memberi kepastian hukum pelaku usaha nelayan tambak kepiting.

Kepala Disdagkop UMKM Tarakan, Tajuddin Tuwo mengatakan, para nelayan kepiting terkadang beranggapan bahwa SKA yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan diperuntukkan bagi usaha regional. Akan tetapi, SKA yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan khusus bagi usaha ekspor.

“Kami sudah mencoba mengumpulkan nelayan tetapi mungkin mereka (nelayan) belum mengerti. Tapi kan izin SKA dari Dinas Kelautan Perikanan hanya untuk usaha di Indonesia,” ungkap pria yang akrab disapa Taju.

Diakuinya, untuk mengurusi izin SKA di Disdagkop UMKM Tarakan bisa melalui sistem online e-payment SKA. Adapula tarif untuk mengurus SKA akan sauk dalam pemasukan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 25.000.

Di lain sisi, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Kaltara, Drs Usdiansyah menjelaskan, dengan adanya koperasi para nelayan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kaltara. Diakuinya perdagangan kepiting di Kaltara baik regional maupun ekspor cukup stabil. “Jenis-jenis kepiting dari dulu sudah diperjualbelikan dari Tarakan. Bagi saya cukup besar pengaruhnya,” singkat Usdiansyah. (*/sep/lim)


BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 23:17
Haji 2018

Doa dari Makkah, Damai dalam Politik

TARAKAN — Para jamaah calon haji (JCH) asal Tarakan turut memperingati Hari Kemerdekaan di Makkah,…

Jumat, 17 Agustus 2018 23:13

Harga Ayam Diatur HET

TARAKAN - Harga sembilan bahan pokok (sembako) yang fluktuatif dari waktu ke waktu memicu sejumlah persoalan.…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:37

Alasan Aset Berpolemik, PAD Terjun

TARAKAN – Pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) yang dihimpun Badan Retribusi dan Pengelolaan…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:35

Kerajaan Ubur-Ubur Ada di Kaltara?

TARAKAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Utara (Kaltara) mengimbau kepada masyarakat…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:33

Siswa Kurang Mampu Malah di Swasta

TARAKAN - Sebanyak 24 anak yang tadinya ditolak sekolah negeri, menemui titik terang. Orang tua mereka…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:31

RSUD Diawasi Langsung Gubernur

TARAKAN- Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:06

Peraih Rekor MURI Melintasi Pulau Sadau

TARAKAN – Peristwa bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu, membuat…

Kamis, 16 Agustus 2018 10:55

Melalui Lomba, Harapkan Kesadaran Warga

Tarakan— Dalam rangka memperingati HUT RI ke-73, pada 17 Agustus mendatang beragam cara dilakukan…

Rabu, 15 Agustus 2018 23:53

Soal Ekspor Kepiting, Minta Menteri KKP Melunak

PERMINTAAN luar negeri tinggi akan kepiting. Harganya pun menjanjikan.  Komoditas kepiting Tarakan…

Rabu, 15 Agustus 2018 23:51

Wawali Arief di Simpang Jalan

TARAKAN - Tak terdaftar dalam daftar calon sementara (DCS) calon legislatif 2019, Khaeruddin Arief Hidayat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .