MANAGED BY:
RABU
25 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 16 November 2017 10:49
Nelayan Kepiting Kembali Pertanyakan SKA
HARUS JELAS: Pertemuan antara nelayan dengan stakeholder dari unsur pemerintah kemarin. Para nelayan kebingungan soal pengurusan SKA. SEPTIAN/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Aspirasi nelayan kepiting di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan beberapa waktu lalu ditanggapi serius Koperasi Produsen Nelayan Kaltara. Para nelayan dipertemukan dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perdagangan Koperasi (Disdagkop) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Tarakan serta Biro Perekonomian Pemprov Kaltara.

Menanggapi hal tersebut, konsultan hukum Koperasi Produsen Nelayan Kaltara, Mangatur Nainggolan menuturkan, banyak permasalahan yang masih dialami nelayan khususnya sektor usaha budidaya kepiting. Dirinya juga mengaku mengapresiasi Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Alasannya peraturan tersebut telah menggerakkan para pengusaha kecil mencari terobosan dan solusi terhadap pelarangan penangkapan dan pemindahan kepiting bertelur. “Tentunya Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) mengeluarkan peraturan itu untuk menjaga kesinambungan kepiting agar tidak punah,” jelasnya saat ditemui Radar Tarakan, Rabu (15/11).

Lebih lanjut, kata Mangatur, saat ini timbul pertanyaan dari para nelayan bagaimana kepiting yang berasal dari budidaya apakah tetap dilarang atau tidak. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 45/2009, budidaya kepiting diperbolehkan untuk dijual. Alasannya, dalam pasal 1 butir 5 disebutkan, penangkapan kepiting yang bukan dari hasil budidaya yang juga merupakan proses pemeliharaan. “Artinya kami masih menyikapi ini. Daripada kepiting ini punah. Pertanyaannya, fasilitas budidaya kepiting di Tarakan belum ada,” ungkap Mangatur.

Dijelaskannya, terobosan yang kali ini dirinya buat bersama para nelayan kepiting dengan studi di balai Takalar, Sulawesi Selatan dan balai di Jepara. Menurutnya masih ada solusi lain untuk memindahkan ataupun menjual kepiting melalui izin surat keterangan asal (SKA) regional Indonesia. Akan tetapi, pihaknya masih kebingungan dan belum mendapat kepastian SKA tersebut dapat diurus di Disdagkop UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Tarakan atau dinas terkait di Pemprov Kaltara.

“Ini yang perlu dijawab oleh Pemprov Kaltara. Karena apa, transaksi biasanya di Tarakan tapi tambak kepiting berada di sekitar wilayah Kaltara,” keluhnya.

Dikatakan Mangatur, dengan adanya kepastian SKA, maka dari itu bisa mengurangi pungutan liar (pungli). Jika Pemprov Kaltara mendukung, juga harus bisa memberi kepastian hukum pelaku usaha nelayan tambak kepiting.

Kepala Disdagkop UMKM Tarakan, Tajuddin Tuwo mengatakan, para nelayan kepiting terkadang beranggapan bahwa SKA yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan diperuntukkan bagi usaha regional. Akan tetapi, SKA yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan khusus bagi usaha ekspor.

“Kami sudah mencoba mengumpulkan nelayan tetapi mungkin mereka (nelayan) belum mengerti. Tapi kan izin SKA dari Dinas Kelautan Perikanan hanya untuk usaha di Indonesia,” ungkap pria yang akrab disapa Taju.

Diakuinya, untuk mengurusi izin SKA di Disdagkop UMKM Tarakan bisa melalui sistem online e-payment SKA. Adapula tarif untuk mengurus SKA akan sauk dalam pemasukan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 25.000.

Di lain sisi, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Kaltara, Drs Usdiansyah menjelaskan, dengan adanya koperasi para nelayan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kaltara. Diakuinya perdagangan kepiting di Kaltara baik regional maupun ekspor cukup stabil. “Jenis-jenis kepiting dari dulu sudah diperjualbelikan dari Tarakan. Bagi saya cukup besar pengaruhnya,” singkat Usdiansyah. (*/sep/lim)


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 12:10
Terkait 2.900 Ton Beras Vietnam via Sebatik

NAH KAN..!! Kemendag Sebut Selundupan

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Oke Nurwan…

Rabu, 25 April 2018 11:59

AH PAYAH..!! Angka Kemiskinan Meningkat

TARAKAN - Populasi penduduk di Kaltara sedang mengalami pertumbuhan masif. Baru-baru ini Badan Pusat…

Rabu, 25 April 2018 11:57

Tak Sabar Ingin Bertemu dengan Pelajar Papua Barat

Indonesia Student & Youth Forum (ISYF) kembali menggelar Forum Pelajar Indonesia ke-10 (FOR X) dengan…

Rabu, 25 April 2018 11:55

GAWAT BAH..!! Penderita TBC Terus Bertambah

MESKI tidak menjadi kasus terbesar di Kalimantan Utara, namun penularan penyakit tuberkulosis (TBC)…

Rabu, 25 April 2018 11:53

Pusaka Tegaskan Tidak Ikut Aksi Penolakan FPI

ORGANISASI masyarakat (ormas) Pusaka Tarakan menegaskan tidak ikut ambil bagian dalam aksi damai penolakan…

Rabu, 25 April 2018 11:48

Antre Cetak E-KTP, Jaringan Malah Lelet

TARAKAN - Antrean panjang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan dikarenakan…

Rabu, 25 April 2018 11:41

AC RSUD Bocor-Bocor Tak Kunjung Diperbaiki

TARAKAN - Penanganan plafon yang bocor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan belum juga terealisasi.…

Rabu, 25 April 2018 11:32

Anggaran Menipis, Dishub Terpaksa Mengutang

TARAKAN - Traffic light yang berada di simpang Ladang, Pamusian, Tarakan Tengah, sudah dua hari tidak…

Rabu, 25 April 2018 11:30

Trayek Harus Dikurangi

TARAKAN - Bus rapid transit (BRT) yang telah beroperasi di Tarakan sejak 2017 lalu, memang masih harus…

Rabu, 25 April 2018 11:28

2022 Tak Terima Uang Tunai

Tarakan- Direncanakan bulan April ini, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mulai diimplementasikan secara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .